Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security. Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian. Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina. Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara.

Abstrak :
Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas proses diplomasi Pemerintah Indonesia di tingkat regional maupun domestik yang dipengaruhi birokrasi politik domestik terkait ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kesiapan teknis dan dana dengan lebih matang; mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi; dalam membuat kebijakan publik terkait isu lingkungan, khususnya sektor kehutanan, Pemerintah Indonesia harus memiliki rancangan berpikir jangka panjang dan cara kerja yang lebih terintegrasi.

---

ABSTRACT
The focuses of this research are the Indonesia government diplomacy in regional and domestic level. The purpose of this research is to understand the dynamics of Indonesia government diplomacy that influenced by domestic bureaucratic politics in regional and domestic level regarding the ratification of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. This research is qualitative explanative interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggest that Indonesia government should conduct technical and funds readiness related the implementation of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution; lay aside institution sectoral’s ego; in making public policy, regarding the environmental issues, especially forestry sector, Indonesia government must have long-term visions and more integrated framework.

Abstrak :
Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat mendorong fenomena globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas negara dalam interaksi global dan menjadikan intensitas hubungan antar aktor meningkat. Munculnya praktik pasar bebas merupakan salah satu dampak globalisasi di mana kegiatan produksi dan konsumsi terjadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu praktik yang dilakukan adalah perdagangan limbah plastik dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Namun, perdagangan limbah plastik dinilai merugikan negara-negara berkembang terutama dalam aspek lingkungan. Tiongkok sebagai importir limbah plastik terbesar menghentikan kebijakan impor limbah plastik pada tahun 2017. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pun terkena dampak kebijakan ini dan menjadi tujuan baru pengiriman limbah plastik. Melihat urgensi limbah plastik di Asia Tenggara, Greenpeace Southeast Asia melakukan advokasi terhadap ASEAN sebagai institusi regional Asia Tenggara untuk mengeluarkan regulasi menghentikan perdagangan limbah plastik. Penelitian ini menganalisis strategi advokasi Greenpeace Southeast Asia dengan menggunakan konsep TAN dan inverse boomerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana Greenpeace bekerja sama dengan NGO lokal di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam mengadvokasi isu perdagangan limbah di Asia Tenggara. ......Rapid development in information and technology have crucial contributions in globalization, which marked by blurred national boundaries in global interactions and increasing intensity of relations between actors. The emerging of free market practices is one of the impacts of globalization in which production and consumption activities occur to seek the maximum profit. One of the occuring practices is plastic waste trade where developed countries trade their waste to developing countries. However, plastic waste trade is considered detrimental to developing countries, particularly in environmental aspect. China, as the biggest plastic waste importer, has stopped its regulation in importing plastic waste since 2017. As the impact, countries in Southeast Asia have become new plastic waste trade destination from the developed countries. As the plastic waste problem in Southeast Asia becomes more urgent, Greenpeace Southeast Asia has been advocating ASEAN to issue regulations to stop plastic waste trade in the region. This article examines Greenpeace Southeast Asia’s advocacy strategies using TAN and inverse boomerang concept. The research method used in this study is qualitative method using primary and secondary data. In this study, we can see how Greenpeace Southeast Asia is cooperating with local NGOs in Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines in advocating plastic waste trade issue in Southeast Asia

Abstrak :
Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis. ......This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut. Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation. The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001. Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment. The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data. The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse.