Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dari waktu-waktu mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Di antara pengeluaran pemerintah, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang wujud utamanya adalah pengadaan barang dan jasa merupakan komponen utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pengeluaran pemerintah. Informasi hasil audit oleh auditor dan penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum menunjukan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak menjadi temuan audit atau menjadi kasus hukum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan e-procurement yang memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan transparansi, meningkatkan informasi yang real time, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan proses monitoring dan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi pengelola dan penyedia pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala likert yang menunjukan bahwa penerapan e-procurement di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time.

---

In line with the spirit of maintaining and enhancing economic growth, the central and local government spending of these times is a significant increase in value. Between government spending, expenditure for goods and services as well as its major capital expenditure inherent handled procurement of goods and services is a key component of the work performed by each unit in order to support the achievement of program objectives and activities of the government. Therefore, procurement of governmental goods and services has an important role in government spending. Information from results of the audit by the auditor and from the case by law enforcement agencies indicate that there are many audit findings or case law from procurement activity of govermental goods and services. Government of Indonesia through the Presidential Decree # 54 of 2010 on the procurement of goods and services that the government replace Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for procurement of goods and services, the government issued an e-procurement implementation policies which have the purpose of increasing efficiency, improving market access and fair competition, increase transparency, enhance real-time information, increase accountability, and improve the monitoring and audit process. This research aims to evaluate the extent of achievement of the purpose of e-procurement. Evaluation is done by investigating the perceptions of managers and providers of procurement of goods / services in Kabupaten Pandeglang. This study uses quantitative descriptive approach through questionnaires spread, interviews, direct observation and study of literature. Results of this research is seen from the level of agree, and the Likert mode and shows that the implementation of e-procurement in Pandeglang able to improve transparency, accountability, and market access of fair competition, the efficiency of the procurement process, monitoring and auditing, and access to the real time information.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penguasaan R&D CBI di industri, aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses penguasaan dan implementasi R&D CBI di industri dan membuat alternatif kebijakan dalam pengembangan R&D berdasarkan analisis proses pembelajaran penguasaan & pemanfaatan R&D CBI di industri. Penelitian ini menggali faktor-faktor input pengembangan CBI yang kemudian berproses untuk menjadi output dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor input yang dominan dalam pengembangan CBI adalah sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. PT. LEN, PENS-ITS, Teknik ELektro ITB dan BPPT menjadi aktor kunci dalam proses pengembangan CBI. PT. LEN merupakan leader dalam proses pengembangan CBI. Sedangkan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi lembaga kunci yang memberikan stimulus dan melakukan monitoring & evaluasi selama proses pengembangan berjalan. Kementerian Perhubungan menjadi aktor kunci ketika CBI hasil pengembangan di implementasikan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan alternatif kebijakan riset untuk mencapai sampai taraf outcome maka harus diperbanyak pelaku yang menjadi leader dalam R&D adalah industri karena penelitian dengan melibatkan industri terlebih sebagai leader akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

---

ABSTRACT
This thesis will discusses the factors that influence the acquisition of R &D CBI in the industry, some key-actor involved in the acquisition and implementation R&D development, and create some alternatives of policy of the of R&D based on the analysis ofthe learning process mastery and utilization of R&D CBI in the industry. The research is deep looking into the development of CBI input factors which are then might be proceed to be an output and an outcome. This study uses a descriptive analytic that is a qualitative approach. The analysis result shows that the dominant input factor in the development of CBI is a human resources and a financial support. PT. LEN, PENS-ITS, ITB electrical engineering and BPPT become key actors in the development process, whilst PT. LEN is a leader in the development process ofthe CBI. The Ministry of Research and Technology being a key institution that provide stimulation program and conduct monitoring and evaluation during the development process goes. The Ministry of Transportation is being a key-actor when the CBI development results are implemented. In this study, researchers recommend some alternatives of research policy to the extent of research to achieve outcomes by adding more actors to become a leader in R&D particularly when involving industry as leader which actually fit into the market needs.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publik seharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi ternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasa publik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua terbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitian menunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaan harus ditingkatkan.

---

ABSTRACT
Public procurement as one provision mechanism of public goods and services should be done for the sake of the society welfare. However, it does not always be done as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas public procurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in 2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at the second worst after bribery. In order to reform public procurement, which is in accordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurement performance. This research analyzes public procurement performance by comparing the concept of the seven public procurement principles as stated in Presidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can be recommended some policies in order to yield more credible procurements. The result of this research states that even it could generate cost efficiencies but the implementation of public procurement was not absolutely in accordance with the principles of public procurement and its performance still needs to be improved.

Abstrak :
Transjakarta Busway merupakan organisasi yang bergerak di bidang Transportasi yang dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagai konsekuensi logis dari penjabaran visi, misi, serta tujuan perusahaan agar mampu menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Untuk menghadapi persaingan tersebut maka diperlukan kemampuan evaluasi kinerja atas implementasi strategi yang telah dijabarkan dalam program kerja untuk mengetahui sejauh mana strategi mampu menjawab perubahan lingkungan serta mengetahui keberhasilan kinerja. Melihat fenomena di atas maka perlu digunakan suatu model pengukuran kinerja yang mampu mengakomodasi kebutuhan untuk memandang dan menilai Transjakarta Busway secara komprehensif, yaitu dengan menggunakan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen strategik yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang saling mendukung, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

---

As an organization that focused in transportation sector, the Transjakarta Busway has claimed by peoples to improve their service aspect as the logical consequences of companies vision, mission, and target formulation in order to face the tight competition in the future. To get that point, they must have a performance evaluation ability that give an information about the performance of strategy that have already prepared to face the changing in environment and to know the company performance result. According of that, its need the performance measurement tool that able to accomodating requirement of company comprehensive vision ability then. One of method which can realize this requirement is Balanced Scorecard. Balanced Scorecard is strategic management system that formulate the companies vision, mission, target, and strategy into operasional target and performance measuring rod. This Balanced Scorecard contains four perspective that are costumers perspective, financial perspective, internal business process perspective, and also learn and growth perspective.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning. The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one.

Abstrak :
Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan menurut perspektif prinsip-prinsip pengadaan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa yang terdaftar sebagai pengguna SPSE Kementerian Keuangan serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan e-procurement dalam memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa kuasa pengguna anggaran, pejabat pebuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa menyetujui e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan beberapa masukan di tiap-tiap dimensinya.

---

Clause 5 of The Presidential Regulation No. 54 year 2010 as twice amended by The Presidential Regulation No. 70 year 2012, states that the government procurement should apply the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This study aimed to evaluate e-procurement implementation according to the perspective of the procurement principles. The evaluation was conducted by investigating the perception of the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers of the goods/service procurement that registered as users of SPSE Ministry of Finance, as well as directly related to e-procurement impelementation in fulfilling the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study. The research result shows that on average the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers agree that e-procurement in ministry of finance area teritory have fulfilled the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable with several inputs in each dimension.

Abstrak :
Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bogor juga mengalami permasalahan kepadatan lalu lintas yang antara lain disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi, angkutan umum, dan pola tata ruang Kota Bogor yang terkonsentrasi di pusat kota. Akibat dari pola tata ruang Kota Bogor yang terkonsentrasi di pusat kota antara lain adalah kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota dan pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internal yang terakumulasi di pusat kota. Seperti yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara dalam melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya serta masyarakat luar Kota Bogor yang menuju Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara, yang melewati Tol Jagorawi, pada umumnya melalui pusat kota (Baranangsiang) terlebih dahulu. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan yang menuju Baranangsiang. Salah satu Jalan Utama di Kota Bogor yang terhubung dengan Tol Jagorawi adalah Jalan Pajajaran. Untuk mengurangi beban lalu lintas yang tinggi di kawasan pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran, pada pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internal yang melintas dari dan ke Kota Bogor, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah dengan pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran dengan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA). ......Bogor is one of the largest cities in the province of West Java, Indonesia. As any other large cities in Indonesia, Bogor also has traffic congestion problem. The most common causes of it are the high number of vehicles, public transport, and the urban land use plan of Bogor that were concentrated in the city center. It can be seen from the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates in the center area of the city. The traffics that occur are concentrated at Baranangsiang area as the centre of the city. It is regular for people who lives in West Bogor District, Tanah Sareal, and North Bogor, to pass the road on their travel to Jakarta or vice versa. Therefore, it causes heavy traffic on roads especially during rush hour at Pajajaran Road that connected to the Toll of Jagorawi. To reduce the traffic load at Bogor, particularly on Pajajaran, from the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates in the center area of the city. Central Government and Local Government have built construction of the Bogor Outer Ring Road. It is expected to be a solution to reduce traffic congestion in the downtown area. Objectives of the research is to examine the impact of the construction of the Bogor Ring Road Section I in reducing traffic congestion with Regulatory Impact Assessment (RIA) Method.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license. To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability. Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved. Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa studi kasus di Kabupaten Bantul. Faktor internal berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri dan faktor eksternal mempunyai pengaruh dalam peran serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan faktor jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, kelompok masyarakat dan penghasilan signifikan mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan desa secara swadaya , namun faktor status kependudukan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara status kependudukan dengan peran serta masyarakat, karena setiap responden tetap melakukan bentuk peran serta walaupun status kependudukan responden bukan merupakan penduduk tetap. Sehingga diperlukan sosialisasi program-program yang menyangkut keterlibatan peran serta masyarakat terutama dalam penyediaan sarana infrastruktur seperti jalan desa.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the factors that influence community participation in development of rural road infrastructure case study in Bantul. Internal factors emanating from within their own communities and external factors influence the role of the community. The results showed the factors gender, education, occupation, and income groups significantly affect community participation in the construction of rural roads in self, however factors residence status indicates that there is no relationship between residence status with public participation, because each respondent still did shape the role of the residence status of the respondents although not a permanent resident. As needed socialization programs concerning the role and involvement of the community, especially in the provision of infrastructure facilities such as rural roads.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek dari mulai faktor input sampai dengan outcome dengan menggunakan metode logic model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor input yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek adalah sumber daya manusia, proposal, waktu serta mitra peneliti. Seleksi proposal yang dilakukan oleh tim penilai independen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenristek. Outcome jangka panjang yang seharusnya bisa tercapai ternyata masih membutuhkan proses yang lama dan panjang serta memerlukan dukungan dari pihakpihak terkait. Hasil penelitian ini menyarankan agar proposal yang diterima diprioritaskan pada proposal yang mempunyai potensi tinggi untuk ketercapaian outcome jangka panjang. Disarankan pula agar Kemenristek berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian terkait lainnya untuk mendukung kebijakan mengenai tindak lanjut penerapan teknologi serta transfer teknologi yang dihasilkan dari pembiayaan Program Insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek ini.

---

This thesis studies the factors that affect the performance of Incentive Program Technology Diffusion and Utilization start from input factors to outcomes using logic models method. This study uses a descriptive analytic that is a qualitative approach. The result of analysis showed that the most influential factor inputs in the implementation of Incentive Program Diffusion and Utilization of Science and Technology are human resources, proposal, timing and research counterpart. Selection of proposal that was conducted by an independent assessment team must conform to the terms and conditions set by Kemenristek. Long-term outcomes that should be achieved still require long process and need support from relevant stakeholders. The results of this study suggest to received priority on proposals that have a high potential for the achievement of long-term outcome. And suggest Kemenristek to coordinate and synergize with other relevant ministries to support policy concerning implementation and transfer technology as a result from financing of Incentive Program Technology Diffusion and Utilization.