Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi. ......Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis situasi sosial masyarakat Sibolga sejak awal berdirinya Kota Sibolga sampai pada pemilihan Walikota Sibolga periode 2015-2020. Dengan judul penelitian “ORANG BATAK DAN URANG PASISI DI SIBOLGA; Suatu Kajian Tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Walikota Sibolga Periode 2015-2020.” Penelitian ini mendapat realita perubahan situasi sosial masyarakat Kota Sibolga terkini berdialektika dengan kondisi politik dan religi yang aktif, secara internal, masyarakat Kota Sibolga terbagi atas tiga kelompok etnik, yakni: etnis Batak Toba, Urang Pasisi dan etnis migratif lainnya. Ketiga kelompok etnik ini turut membawa pengaruh religi pada praktik kehidupan yang berimbas pada perilaku politik masyarakat Kota Sibolga. Sibolga secara geografis merupakan kota administratif yang berada dibawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan sudut pandang sejarah untuk dapat mengungkapkan latar belakang terjadinya fragmentasi etnik Batak di daerah Pesisir Sibolgga dan mengkombinasikannya dengan realita kultural masa kini; sosial media untuk mendapatkan data penelitian yang bersifat sinkronik dan diakronik. Pengungkapan kontestasi politik yang terjadi dengan pertautan sejarah dengan realita sosial media berupaya memberikan gambaran etnografi yang bersifat holistik dan menjelaskan perjumpaan dimensi sejarah migratif, politik, kultural dan religi dalam fenomena etnisitas. Pada mulanya masuknya religi dari luar ke tanah Batak menyebabkan terjadinya fragmentasi kultural, religi dan politik; masuknya agama Islam ke tanah Batak dan meninggalkan nilai budaya Batak dengan alasan utama praktik keagamaan yang menolak bentuk praktik budaya leluhur Batak, begitupun dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang turut menanggalkan nilai budaya Batak karena alasanalasan keagamaan, terdapat bagian ketiga kelompok masyarakat yang tetap mempertahankan nilai budaya Batak hingga ruang dan waktu masa kini. Pada perkembangannya, etnik Batak bermigrasi ke wilayah pesisir Sibolga dengan turut membawa fragmentasi perspektif terhadap nilai-nilai religi yang kemudian turut menjadi dimensi kontestasi pada ranah politik pemilihan walikota Sibolga tahun 2015- 2020. Kontestasi politik yang terjadi adalah bias dari larutnya nilai religi dalam kehidupan masyarakat Sibolga dan turut meminggirkan nilai-nilai kultural sebagai nilai yang awalnya diadopsi pada praktik kehidupan sehingga memunculkan ruang rekonstruksi etnik pada kehidupan masyarakat pesisir Sibolga yang adaptif terhadap kehidupan keseharian masa kini. ......This study analyzes the social situation of the Sibolga since the inception of the Sibolga until the election of the Mayor of Sibolga for the 2015-2020 period. With the title of research ORANG BATAK AND URANG PASISI; A Study of Identity Politics in the Election of the Mayor of Sibolga 2015-2020. This study found the reality of changes in the social situation of the Sibolga in a current dialectic with political and religious conditions, internally, the Sibolga people was divided into three ethnic groups, namely: Toba Batak, Pesisir and other migrative ethnicities. These three ethnic groups also have a religious influence on the practices of life which have an impact on the political behavior of the people of Sibolga. Sibolga is geographically an administrative city under the auspices of the Province of North Sumatra. At first the entry of religions from outside into the Batak land caused cultural, religious and political fragmentation; the entry of Islam into the Batak land and leaving the cultural values of the Batak with the main reasons of religious practices that reject the forms of cultural practices of the Batak ancestors, as well as the entry of Christianity into the Batak land which helped strip the Batak cultural values for religious reasons, there is a third part of the community while maintaining the value of the Batak culture up to the present time and space. In its development, the Batak ethnic group migrated to the Sibolga coast by contributing to the fragmentation of perspectives on religious values which later became a dimension of contestation in the political realm of the election of the mayor of Sibolga in 2015-2020. The political contestation that occurred was a bias from the dissolution of religious values in the lives of Sibolga people and helped marginalize cultural values as values originally adopted in life practices so as to bring up ethnic reconstruction space in the lives of Pesisir Sibolga peoples which are adaptive to today's daily life. This study uses a historical perspective to reveal the background of ethnic fragmentation in the Sibolga coastal area and combine it with current cultural realities; social media to get research data that is synchronous and diachronic. Disclosure of political contestation that occurs with the linking of history with the reality of social media seeks to provide a holistic ethnographic picture and explains the encounter of migratory, political, cultural and religious historical dimensions in the phenomenon of ethnicity.