Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

---

ABSTRACTSkripsi ini membahas kecelakaan lalulintas maut Xenia di Tugu Tani, Jakarta.Pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Afriyani Susanti yang dalam keadaan mabuk miras dan narkoba telah menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan di trotoar dan mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia serta tiga orang mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut, Afriyani Susanti dan ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Afriyani Susanti yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan melakukan penggabungan perkara penanganan kasus tragedi maut Tugu Tani kedalam salah satu bentuk gabungan tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan berusaha meneliti ketentuan dan data yang terkait dengan permasalahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, lengkap dan penerapan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (gabungan tindak pidana) sudah sesuai dengan teori hukum pidana."

"Dalam negara berbentuk civil law, hakim merupakan corong undang- undang. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim berpedoman pada ketentuan undang-undang pidana (baik materil maupun formil). Disisi lain, Indonesia mengenal mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang memberikan kepada Mahkamah Konstitusi suatu wewenang menghapus ketentuan undang-undang, baik ayat, pasal atau keseluruhan undang-undang. Ketika hakim yang memutus perkara pidana namun tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tersebut tentu akan membawa masalah. Skripsi ini membahas masalah tersebut dan mencoba melakukan analisa akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Penulis meneliti putusan pemidanaan pada tingkat kasasi yang tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi , menjatuhkan pidana yang telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menjelaskan proses berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang baru sehingga hakim menjadi corong dari putusan Makamah Konstitusi itu.

---

In the form of civil law countries, the judge is the mouthpiece of the law. Therefore in a criminal verdict, the judge makes a decision based on the criminal law (both material and formal). On the other side, Indonesia know the mechanism of judicial review of the constitution which gives the Constitutional Court an authority to delete a provision of law, verse, chapter or eve the entire act. When the judges who are deciding on criminal case ignore the judgement of the Constitutional Court will certainly bring problems.

This research discusses these problems and try to analyze the legal consequences that may be arise from it. The author investigate the Supreme Court decision , without considering the judgement of the Constitutional Court, imprison convict whereas that kind of punishment has been removed by the Constitutional Court. The study also describes the process of enactment of the Constitutional Court as the new law so that judges become the mouthpiece of the Constitutional Court judgement."

"ABSTRAKBerdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam meyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap sauatu perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tidak terpenuhinya kewenangan sebagaimana yang disebut dalam UUKPK tersebut. Padahal perkara tersebut sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lantas, apakah terdapat upaya hukum bagi KPK untuk tetap dapat menyidik perkara tersebut dengan dasar hukum yang dimiliki.

---

ABSTRACTAccording to the legislation UU No. 30 of 2002 concerning commissioner (UUKPK) , KPK authorities investigating which includes; a.law enforcement officials , organizers of the state , and another man have anything to do with corruption conducted by law enforcement officials or state government; b.get attention that disturbs residents; c.Include the state a loss at least of Rp .1.000.000.000,00 ( one billion rupiah ) , and the KPK given authorities to lift and dismiss own investigation .In the case of this is interesting because there is a verdict which in Pre-trial that decision said that kpk have not authority to carry investigation against one case of criminal acts of corruption by reason of non-compliance of authority as called for in the UUKPK .In fact on the case is in the process of the investigation by the KPK .Traffic unit of , of whether there are legal remedy to the KPK to could still investigated on the case with legal basis of owned."