Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan anak dalam hukum waris menurut BW dan hukum adat. Dalam pembahasannya dilakukan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum kesehatan adalah suatu bidang hukum yang mencakup semua bidang pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penetrapan dari hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana dalam hubungan tersebut. Dunia kedokteran saat ini telah maju dengan pesat penemuan-penemuan baru sangat membantu para dokter untuk menyembuhkan pasien-pasien. Sebagai salah satu akibat dari kemajuan tersebut dikeluarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 253/Menkes/SK/VI/1979, yang kemudian diganti dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 19 1/Menkes/SK/II 1/1989 tentang penunjukkan enam rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin atau transeksime. Pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin ini mengakibatkan terjadi nya perubahan phisik sesuai dengan kehendak orang yang dioperasi. Dengan demikian juga mengakibatkan terjadinya diskrepansi (pertentangan) antara identifikasi yuridis dari seks dalam akte kelahiran dengan seks dalam kenyataan Seperti kita ketahui suatu akte kelahiran salah satu fungsinya adalah untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk melaksanakan keteladanan dari Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat, khususnya dalam kehidupan berkeluarga Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Regeri Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintan Nomor 10 tahun 1985 disamping Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tabun 1975, di dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian dari Pegawai Negeri Sipil banyak timbul pemasalahan baru. Permasalaban tersebut timbul antara lain, karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan, baik perkawinan pertama maupun perkawinan untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai Hegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, akibat hukum yang timbul karena perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai pembagian gajinya, akibat hukum terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 10 tahun 1985 oleh instansi pelaksanaan perkawinan dan perceraian di Jakarta Timur. Sebagai pengantar pembahasan masalah tersebut, akan ditinjau sekilas pintas mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Juga akan ditinjau sekilas mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil dan kewajibannya.

Abstrak :
ABSTRAK
A. MASALAH P0K0K. Permasaiah pokok dalam skripsi ini yang berjudul lt perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dn PT Aneka Tamnbang adalah sebagai berikut 1. Guna mencapai kesepakatan terbentuknya Perjanjian nerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tanbangv instansi rnana, ian gkah apa dan dokumen apa yang diperlukan. 2. Apakah materi-materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tambang tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 3. Dalam pelaksanaannya, apakah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tambang teiah sesuai dengan perjanjian penerusan pinjaman yang biasa dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan istilah perjanjian penerusan pinjaman 2 apakah mempunyai sifat accessoir terhadap perjanjian pokoknya dan masalah-masalah hukum lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah Pemeliharaan anak merupakan suatu masalah sosial yang ada pada setiap negera manapun, khususnya terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar. Sebagai contohnya di Indonesia ini masalah pemeliharaan anak terlantar mendapat perhatian yang cukup besar dari Departemen Sosial antara lain yaitu dengan menyalurkan anak-anak terlantar tersebut pada lembaga-lembaga atau dinas sosial seperti misalnya Yayasan Panti Asuhan. Panti Asuhan sebagai suatu lembaga sosial memegang peranan penting dalam hal pemeliharaan anak, khususnya anak-anak tenlantar. Dengan disalurkannya anak-anak terlantar ke lembaga sosial maupun dinas sosial seperti yang disebutkan di atas maka diharapkan anak-anak terlantar ini dapat menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang layak di sini maksudnya adalah kehidupan yang wajar yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kasih sayang. Namun selain adanya kebutuhan tadi, masih diperlukan lagi adanya suatu perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama yang berada di panti asuhan. maksudnya adalah agar diperoleh rasa aman di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di dalam panti. Dengan demikian diharapkan anak anak terlantar yang bernaung pada yayasan panti asuhan dapat benar-benar menjadi generasi muda penerus cita-cita bangsa seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.