Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap surat saham yang diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas wajib mencantumkan nilai nominal saham dalam Rupiah. Sehingga dengan demikian apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang asing wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap mata uang asing memungkinkan timbulnya selisih kurs pada saat penyetoran modal yang harus dibukukan sebagai capital surplus sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perseroan terbatas sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya, diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib memastikan bahwa benar para pendiri telah menyetorkan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketentuan penyetoran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau norma hukum menurut keadaan yang sebenarnya dan memberikan penilaian.

---

ABSTRACTArticle 33 of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that to establish a limited liability company, 25 twenty five percent of the authorised capital must been issued and paid up in full and shall be proven by valid payment evidence. Law Number 40 Year 2007, explicitly does not regulate what currency shall be utilised by the incorporators founders to perform capital payment. While, the Article 49 Paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 provides that the par value of share certificate issued by the company shall be made in Rupiah. Therefore, any capital payment performed in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah. The fluctuation on the foreign exchange rates may inflict foreign exchange rate differences which shall be booked as capital surplus in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statement and Number 50 concerning Financial Instrument, which is inline with article 6 of the Indonesian Commercial Code that regulates limited liability company as a separate entity from its incorporators is obliged to keep the accounting records. Notary as the authorised person to make deed of establishment for limited liability company shall ensure that the incorporators had performed the capital payment and provide legal guidance regarding the capital payment for establishment of limited liability company under Law 40 year 2007. This study uses normative juridical method and descriptive analytical typology to describe the events or legal norms to the actual situation and provide an analysis."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selaku pemegang hubungan kepercayaan fiduciary relations dalam suatu Perseroan dikaitkan dengan terjadinya suatu pembatalan akta hibah saham. Pada hakikatnya, suatu Perseroan memiliki dua identitas, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua adalah sebagai wadah diwujudkannya kerjasama antara para Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris adalah pilar utama yang menjamin keberlangsungan usaha Perseroan melalui Fungsi Manajemen dan Fungsi Representasi dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan. Hubungan kepercayaan ini menimbulkan suatu kewajiban yang disebut sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan yang dapat dinilai dari tolok ukur good corporate governance dan statutory duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam penulisan ini terdapat sengketa kepemilikan saham akibat diadakannya peralihan hak atas saham melalui hibah, namun para pihak menjanjikan pula adanya pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur cacat hukum, sehingga hibah ini batal demi hukum. Atas akta hibah tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan akta hibah serta merta menjadikan kedudukan kembali seperti semula, namun terhadap SK Menkumham tidak dapat serta merta dibatalkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta Notaris yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atas terjadinya hibah saham ini, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mereka telah lalai menerapkan prinsip fiduciary duty. Sedangkan Notaris yang membuat akta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak agar mereka memahami akibat yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya. Kata kunci:Perseroan, fiduciary duty, itikad baik, good corporate governance, hibah, saham, pembatalan akta, SK Menkumham, notaris.

---

ABSTRACTThis thesis explores the liability of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who holds a fiduciary relation with the company, associated to the occurrence of a cancellation of the deed of stock grants. In essence, a company has two identities first as a legal entity and the second as a place to establish a cooperation among shareholders. The Board of Directors and Board of Commissioners are the key pillars to ensure the continuity of the company rsquo s business, whom uphold the function of management and supervisory in the Company. Fiduciary relations lead to fiduciary duty. Fiduciary duty is an obligation to carry out tasks based on the best interests of the Company which can be applied from the standards of good corporate governance and statutory duty. Violation of the principle of fiduciary duty may result in personal liability to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In this study, there are disputes of shareholders due to the transfer of rights by grant, but the parties also committed for payment aside from the grants. This is a contrary to the provisions on grants in Indonesian civil code and meet the elements of law disability, which caused the grant becomes null and void. The deed of the grant has been annulled by the Court. The annulment of the deed of grants consequently turn the position into its originally. But the Ministry decision upon the company is not necessarily annulled. There are procedures to be followed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, as well as the related Notary. This is a juridical normative, descriptive analysis research. The conclusion of this research is the Board of Directors and the Board of Commissioners hold responsibilities regarding the grant because they have applied a neglectful act in upholding precautionary principle in carrying out fiduciary duty, also the related notary is obliged to provide a legal counsel to the parties to understanding the impact of deed they made. Keyword Company, fiduciary duty, good faith, good corporate governance, grants, stocks, annulment of deeds, Decision of the Ministry of Law, Notary. "

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian praktik nominee pemegang saham PT PMA di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee pemegang saham PT PMA. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Peran notaris dalam praktik nominee pemegang saham PT PMA adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee pemegang saham PT PMA dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga dapat membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The nominee concept enters Indonesia as a treaty because of the principle of freedom of contract and an open system of contractual law. After the enactment of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment, Article 33 has stipulated the prohibition on the use of nominee structure of shareholders in the Company with investment facilities. Nevertheless, the nominee practice of shareholders of PT PMA in Indonesia is still happening. This study aims to provide an explanation of the roles and responsibilities of notaries relating to the formation of nominee structure of shareholders of PT PMA. The writing of this thesis uses the form of normative juridical legal research with qualitative method to analyze data and type of descriptive analytical research. Notary's role in the nominee practice of shareholders of PT PMA is to provide an assessment of the contents of the deed and to provide legal counseling in relation to the making of the deed. The practice of nominee of shareholders of PT PMA may cause harm to the parties as a result of the legal negligence so as to bring the notary into account in the form of civil sanction, administration and code of ethics of notary. Thus, in the performance of his / her position, the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits the act unlawfully in carrying out his / her position, the notary should be held accountable in accordance with the rules."

"Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang, Notaris banyak memberikan jasanya kepada Perseroan Terbatas dengan pembuatan akta autentik. Salah satu akta autentik dibuat Notaris untuk PT adalah akta PKR. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP dan melibatkan Akta PKR yang dibuat oleh Notaris BR berkenaan RUPS PT. PTP tersebut. Dalam kasus ini, Saudara HS menggugat Saudara JP dan Saudara DKM karena meyakini bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan meminta hakim memutus batal demi hukum Akta PKR yang terkait dengan RUPS tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan Putusan, serta pustaka berkaitan keseksamaan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta PKR. Hasil dari penelitian adalah bahwa perbuatan melawan hukum memang telah dilakukan dalam RUPS PT. PTP tersebut, dan dapat menjadi dasar batal demi hukum Akta PKR bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat diminta pihak yang merasa dirugikan melalui pelaporan kepada MPN dan DKN sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak yang seharusnya menghadirkan ahli dalam bidang kenotariatan dalam persidangan, serta untuk melaporkan Notaris yang terkait dalam kasus kepada MPN atau DKN.

---

This research studies the judges’ considerations in Bandung High Court Ruling Number 426/PDT/2019/PT BDG regarding the PKR Deed that has been void by law due to unlawful acts in the General Meeting of Shareholders (RUPS) the PKR Deed is based on, as well as the responsibility of the notary over the PKR Deed. Limited Liability Companies (PT) as a legal entity is increasingly recognized along with the development of the economy. As the General Officer with the authority, Notaries provide services for PT by making authenticated deeds, one of which is PKR Deed. The ruling in this research adjudicates the possibility of committing unlawful acts in executing the RUPS by PT. PTP and involves the PKR Deed made by Notary BR on the RUPS. In this case, Mr. HS sued Mr. JP and Mr. DKM due to his belief that an unlawful act has been committed in the execution of the RUPS by PT. PTP, and as such asked the judge to rule for the subsequent PKR Deed to be void by law. To answer the problem in this research, a normative juridical research method was utilized, as the research studies the secondary data in relation to the judges’ consideration in the ruling, as well as references related to a notary’s thoroughness and responsibility in making PKR Deeds. This research finds that unlawful acts had indeed been done in the execution of PT. PTP RUPS, and can be the reasoning to nullify the subsequent PKR Deed. In regard of Notary’s responsibilities, aggrieved parties can request it by reporting the relevant Notary to MPN or DKN in accordance to UUJN or Kode Etik Notaris. This research suggests the disputing parties to present notary expert witnesses in court, and to report the Notary relevant to the case to MPN or DKN."

"Peran Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, terdapat perseroan terbatas yang para pendirinya merupakan warga negara atau badan hukum asing atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing dan dalam pendiriannya, para pendiri tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penandatanganan akta. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 Pk/Pdt/2019, terdapat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang dipermasalahkan oleh salah satu pendirinya karena ketentuan yang terdapat pada akta pendirian dan pembetulan atas akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri tidak dilegalisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait pembuatan dan pembetulan akta dan ketentuan terkait legalisasi surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri. Hasil analisa adalah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena notaris kurang berhati-hati sehingga melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pembetulan akta sedangkan surat kuasa pendiri yang tidak dilegalisasi tetap berlaku dan dapat digunakan. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa maka notaris perlu melakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan akta dan juga dapat dikembangkan suatu sistem yang dapat melakukan periksaan terhadap akta agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pembetulan akta.

---

The role of a notary in the framework of drafting a limited liability company deed is one of the role held by a notary based on Law Number 2 of 2014 regarding the Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding Notary and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In practice, there is limited liability company which the founders are foreign citizens or legal entities or known as foreign investment limited liability company and in their establishment, the founders give a power of attorney to other party to execute the deed. However, in the Supreme Court Decision Number 181 Pk/Pdt/2019, there is a deed of establishment of a foreign investment limited company which was questioned by one of the founders since the provisions contained in the deed of establishment and the correction of the deed were not in accordance with the prevailing regulation and the power of attorney from the founders which made abroad is not legalized. To answer this questions, a normative juridical research method was used and data analysis was performed prescriptively. The analysis is made based on the applicable regulations regarding the creation and correction of deeds and provisions related to the legalization of the founding power of attorney made abroad. The result of the analysis is that these problems can occur since the notary is not careful and therefore made mistakes in the making and correcting the deeds, while the power of attorney of the founders which is not legalized is still valid and can be used. To prevent a similar event occurs, notary need to make preparations before making deeds and also a system can be developed to inspect the deeds in order that no mistakes will be occur in the making or correcting of the deeds."

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."