Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia berupaya mendorong partisipasi sektor industri untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Salah satu dukungan pemerintah dalam meningkatkan litbang swasta adalah melalui penerbitan kebijakan super tax deduction (STD) atas kegiatan litbang. Akan tetapi, jumlah wajib pajak yang memperoleh konfirmasi kesesuaian untuk melakukan litbang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan STD atas kegiatan litbang. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan tujuan pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif STD belum sepenuhnya efektif dengan dua indikator dimensi. Pertama, dimensi tepat kebijakan belum berjalan optimal karena tujuan pemberian insentif STD untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia belum tercapai. Kedua, dimensi tepat lingkungan belum berjalan efektif yang disebabkan oleh potensi multitafsir terkait metode pengakuan dan pencatatan biaya litbang antara akuntansi dengan pajak. Sesuai dengan tujuan penelitian kedua, hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor pendukung dan tiga faktor penghambat dalam penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Faktor pendukung di antaranya meliputi sosialisasi kebijakan STD atas kegiatan litbang, keandalan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai sarana pengajuan insentif, dan koordinasi antar kementerian/lembaga pelaksana. Faktor penghambat di antaranya meliputi kondisi perekonomian lesu akibat pandemi Covid-19, keterbatasan pengetahuan sumber daya dan jumlah narahubung, dan desain kebijakan STD atas kegiatan litbang yang kurang mendorong industri untuk mengajukan insentif pengurangan pajak super.

---

The Indonesian government seeks to encourage industrial sector participation in conducting research and development (R&D) activities. One of the government's supports in increasing private R&D is through the issuance of a super tax deduction (STD) policy for R&D activities. However, the number of taxpayers who have received confirmation of conformity to carry out R&D is still small when compared to the total number of taxpayers. This research has two objectives. The first objective is to evaluate the effectiveness of applying STD to R&D activities. The second objective is to analyze the supporting factors and inhibiting factors for implementing STD policies on R&D activities. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the first objective, the research results show that STD incentives are not fully effective with two dimensional indicators. First, the right policy has not run optimally because the goal of providing STD incentives to increase research and development activities in Indonesia has not been achieved. Second, the right environment dimension has not been effective due to the potential for multiple interpretations related to the method of recognizing and recording R&D costs between accounting and taxes. In accordance with the second research objective, the results of the study explain that there are three supporting factors and three inhibiting factors in the application of STD policies to R&D activities. The supporting factors include the dissemination of STD policies on R&D activities, the reliability of the OSS (Online Single Submission) system as a means of submitting incentives, and coordination between implementing ministries/agencies. Inhibiting factors include the sluggish economic condition due to the Covid-19 pandemic, limited knowledge of resources and the number of contact persons, and the design of STD policies on R&D activities that do not encourage the industry to apply for super tax reduction incentives."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengukuran pendapatan berbasis akrual berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan UU PPh (Undang-undang Pajak Penghasilan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi pustaka dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan atas dokumen (studi pustaka) dan hasil wawancara mendalam, disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan menurut akuntansi sesuai PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan ketentuan PPh sama-sama mengadopsi basis akrual untuk pengakuannya, namun basis pengukurannya berbeda. Akuntansi keuangan sesuai PSAK 72 menggunakan basis pengukuran nilai wajar (Fair Value Accounting atau FVA) sehingga nilai yang diakui mencakup juga jumlah yang diestimasi sesuai dengan professional judgment penggunanya. Sementara itu, akuntansi pajak sesuai UU PPh menggunakan basis pengukuran HCA (historical cost accounting), yang mengacu pada model akuntansi keuangan pada saat UU PPh 1983 diberlakukan. Sebagai konsekuensi dari penerapan HCA, nilai yang diakui tidak mencakup jumlah yang diestimasi. Basis pengukuran HCA menurut UU PPh masih belum mengalami perkembangan di dalam mendefinisikan serta memberi perlakuan terhadap pengakuan pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pajak menganut asas kepastian, sehingga dalam perhitungannya PPh atas pendapatan akrualnya tidak bisa menggunakan pendapatan yang bersifat estimasi. Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP menguraikan bahwa pembukuan dapat menggunakan standar akuntansi keuangan yang lazim. Akan tetapi, jika pajak telah membuat pengaturan secara khusus, pembukuan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga terdapat kesimpulan dari penelitian ini dimana pajak tidak sama seperti PSAK 72 dimana dapat mengakui pendapatan akrual bersifat estimasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran berupa tidak diselaraskannya kebijakan PPh dengan PSAK 72 terkait pengukuran dan pembukuan pendapatan akrual karena sifat PSAK 72 yang cenderung kompleks.

---

The purpose of this research is to analyze the differences in accrual-based income measurement based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 and the Income Tax Law (Income Tax Law). This research uses qualitative methods in the form of literature studies and in-depth interviews. Based on the analysis that has been carried out on documents (literature study) and the results of in-depth interviews, it is contained that recognition according to accounting in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers and PPh provisions both accept the accrual basis for recognition, but the basis for measurement is different. Financial accounting in accordance with PSAK 72 uses a fair value measurement basis (Fair Value Accounting or FVA) so that the recognized value includes the estimated amount in accordance with the professional judgment of its users. Meanwhile, tax accounting according to the Income Tax Law uses the HCA (historical cost accounting) measurement basis, which refers to the financial accounting model at the time the 1983 Income Tax Law was enacted. As a consequence of applying HCA, the recognized amount does not include the estimated amount. The basis for measuring HCA according to the Income Tax Law has not progressed in terms of the definition and treatment of recognition of rights. This is because taxes are considered as a certainty, so that in calculating income tax on accrued income, you cannot use estimated income. The elucidation of Article 28 paragraph (7) of the KUP Law outlines that bookkeeping can use common financial accounting standards. However, if the tax has made special arrangements, the bookkeeping must be done in accordance with the tax regulations. So there is a conclusion from this study that taxes are not the same as PSAK 72 where accrual income can be recognized is an estimate. Based on these conclusions, the researcher provides suggestions in the form of not harmonizing PPh policies with PSAK 72 regarding the measurement and accounting of actual income due to the nature of PSAK 72 which tends to be complex."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan batas nilai pembebasan tarif bea masuk untuk impor barang kiriman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan Edward III dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan sesuai arahan para pelaksana, dimensi disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen penuh untuk mencapai tujuan kebijakan , dan struktur birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pelaksana. Namun, pada dimensi sumberdaya masih mengalami kendala dengan keterbatasan jumlah staf dalam pelaksanaanya.

---

This study aims to analyze the Implementation for Decreasing of De Minimis Value Import Duty Exemption for Imported Goods in Indonesia. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques of literature studies and in-depth interviews. This study uses the theoretical basis put forward by Edward III with four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that policy implementation is based on Edward III's theory that the communication dimension has been carried out according to the executors' directions, the disposition dimension shows that the executors are fully committed to achieving the policy objectives, and the bureaucratic structure has been carried out by the functions and authority of each executor. However, the resource dimension is still experiencing problems with the limited number of staff in its implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster pajak penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai; (2) dimensi subjek hukum memberikan kepastian hukum yang memadai, (3) dimensi pendefinisian belum memberikan kepastian hukum, (4) dimensi perluasan/penyempitan juga belum memberikan kepastian hukum, (5) dimensi ruang lingkup belum memberikan kepastian hukum, dan (6) dimensi penggunaan bahasa hukum masih belum mampu memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa kebijakan pajak penghasilan terbaru terkait imbalan kenikmatan belum mampu memberikan kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pajak dalam implementasinya. Oleh karena itu, disarankan agar muatan undang-undang lebih diperjelas dan disempurnakan melalui regulasi perpajakan yang berkaitan dengan imbalan kenikmatan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan meningkatkan kejelasan hukum, para pengambil kebijakan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi, yang menguntungkan baik bagi para wajib pajak maupun administrasi perpajakan. Memperkuat kerangka hukum akan mengurangi potensi sengketa yang berlarut-larut dan berkontribusi pada pembangunan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

---

The objective of this research is to comprehensively analyze the legal interpretation of benefits in the form of perks, which have undergone modifications as a result of the enactment of the Harmonization of Tax Regulation Act in the income tax cluster, with a specific focus on establishing the extent of legal certainty. Employing a post-positivist paradigm, the study employs a combination of literature review and in-depth interviews as data collection techniques. The research findings shed light on the six dimensions of legal certainty. Firstly, the material/legal object dimension fails to provide the required level of legal certainty. Secondly, while the legal subject dimension achieves a satisfactory level of legal certainty, shortcomings are observed in other dimensions. Thirdly, the definition dimension lacks the necessary legal certainty. Fourthly, both the expansion/narrowing dimension and the scope dimension exhibit inadequacies in ensuring legal certainty. Lastly, the utilization of legal language dimension falls short in establishing legal certainty. Based on these research outcomes, it becomes apparent that the latest income tax policy concerning perks fails to guarantee legal certainty, which in turn may lead to tax disputes during implementation. Consequently, it is strongly recommended to clarify and enhance tax regulations pertaining to perks to ensure a higher level of legal certainty. By fostering improved legal clarity, policymakers can cultivate a stable and predictable tax environment that benefits both taxpayers and tax authorities. Strengthening the legal framework will reduce the likelihood of protracted disputes and contribute to the development of an equitable and effective tax system."

"Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan global. Salah satu dampaknya terlihat pada perusahaan yang menggunakan pendanaan melalui debt financing mengalami kredit macet. Ketika perusahaan selaku debitur mengalami kesulitan keuangan yang serius, perusahaan dapat mengajukan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tingginya tingkat perkara PKPU mendorong perusahaan mempertimbangkan konsekuensi akuntansi dan perpajakan atas homologasi PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran analisis untuk memahami dan mengeksplorasi problematika terkait perlakuan perpajakan atas restrukturisasi utang baru dalam homologasi PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terminologi seperti penghapusan utang dan pembebasan utang dalam konteks perpajakan menekankan substansi transaksi (substance over form), khususnya penambahan kemampuan ekonomis dan aspek legalitasnya. Penerapan perpajakan pada homologasi PKPU dengan dan tanpa haircut melibatkan pertimbangan substansial, dengan fokus pada peningkatan kemampuan ekonomis sebagai kunci pengakuan penghasilan kena pajak. Dalam konteks perpajakan, pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang telah direalisasikan atau diterima dalam bentuk kas atau aset yang dapat dinilai, sehingga unrealized gain pada diskonto utang tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai penghasilan kena pajak. Otoritas pajak diharapkan dapat merumuskan kebijakan perpajakan atas penghapusan utang dengan mempertimbangkan ability to pay debitur dan mengembangkan framework yang dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam praktik homologasi PKPU khususnya terkait penghapusan utang.

---

The Covid-19 pandemic has emerged as a global challenge, particularly impacting companies utilizing debt financing, resulting in defaults. When companies, acting as debtors, face severe financial difficulties, they may seek a moratorium through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The high rate of PKPU cases urges companies to consider the accounting and tax consequences of PKPU homologation. This qualitative research employs a qualitative research approach to provide an analytical overview, understanding, and exploration of tax treatment issues concerning the restructuring of debt within PKPU homologation. The findings underscore that terminology such as debt write-off and debt relief in the tax context emphasizes the substance of the transaction (substance over form), particularly the enhancement of economic capacity and its legal aspects. The tax application in PKPU homologation, whether with or without a haircut, involves substantial considerations, focusing on the enhancement of economic capacity as a key factor in recognizing taxable income. In the tax context, income tax is levied on realized or received income in the form of cash or assessable assets, rendering unrealized gains on long-term debt discount ineligible for tax recognition. Tax authorities are expected to formulate tax policies on debt write-offs by considering the ability to pay of debtors and developing a framework providing practical guidance for companies in the practice of PKPU homologation, particularly concerning debt write-offs.

"

"Transaksi transfer pricing atas jasa menjadi salah satu kasus paling banyak yang menjadi sumber isus kontroversi pajak. Penyelesaian isu dapat dilakukan melalui penerapan arm’s length principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transaksi transfer pricing, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas keberadaan dan manfaat jasa, serta kewajaran nilai imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ADJ untuk tahun pajak 2020. Dalam penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa transaksi afiliasi dalam PT ADJ sesuai dengan konsep transfer pricing dan mengacu telebih dahulu kepada tax treaty. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jasa manajemen intra-grup yang diperoleh PT ADJ berupa jasa audit dan akuntansi, sistem IT, sumber daya manusia, strategis bisnis, dan operasional usaha, memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun, bukti dokumentasi transaksi afiliasi tidak dapat diberikan. Hasil penelitian atas kewajaran nilai transaksi jasa manajemen dalam PT ADJ dengan karakteristik sebagai fully-fledged service provider masih berada dalam rentang kewajaran dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, penggunaan metode transactional net margin method lebih tepat dibandingkan metode comparable uncontrolled price yang tidak mencerminkan kesebandingan yang tinggi yang digunakan oleh PT ADJ.

---

Transfer pricing’ service transactions are one of the most cases that have become the source of tax controversy. The issue can be solved through the application of the arm's length principle. This study aims to analyze the concept of transfer pricing transactions, the application of the arm's length principle for the existence and benefits of services, as well as the fairness of the value of management service fee paid by PT ADJ for the 2020 tax year. This research used a qualitative approach with field studies and literature studies. The analysis’ results show that affiliate transactions within PT ADJ are in accordance with the concept of transfer pricing and refer first to the tax treaty. The research’ results also showed that the intra-group management services obtained by PT ADJ in the form of audit and accounting services, IT systems, human resources, business strategic, and business operationals, provided benefits for the company. However, proof of affiliate transaction’ documentation cannot be provided. The research’ results on the fairness of the management services fee in PT ADJ with the characteristics as a fully-fledged service provider are still within the range of fairness and have met the arm’s length principle. However, the use of the transactional net margin method is more appropriate than the comparable uncontrolled price method which does not reflect the high comparabiliity used by PT ADJ."

"Skripsi ini menganalisis sengketa pajak yang terjadi diantara Direktorat Jenderal Pajak dengan KSO ABC terkait penentuan tanggal pembuatan faktur pajak. Sengketa pajak tersebut timbul disebabkan oleh perbedaan interpretasi dalam menafsirkan frasa “menyampaikan tagihan” yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d PER DJP 24/2012. Adanya sengketa pajak tersebut, mengindikasikan bahwa terdapat ketidakselarasan antara peraturan dengan teori sehingga menimbulkan permasalahan pada praktiknya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai kasus sengketa pajak tersebut yang ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum dan asas substance over form. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penalaran secara induktif. Berdasarkan tujuan dan manfaatnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif dan murni. Hasil dari penelitian adalah frasa “menyampaikan tagihan” pada peraturan tersebut kurang memiliki kepastian hukum, karena pada praktiknya peraturan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak, hingga memunculkan sengketa Banding di Pengadilan Pajak. Ditinjau berdasarkan asas substance over form frasa “menyampaikan tagihan” yang menimbulkan multitafsir, dapat dianalisis menggunaka metode textualism yang mengacu pada makna katanya. KBBI digunakan sebagai dasar acuan untuk melihat makna kata dari Frasa “tagihan”, frasa tersebut bermakna hasil menagih atau uang dan sebagainya yang harus ditagih. Dengan demikian, menyampaikan tagihan harus dikaitkan dengan dokumen yang memuat sejumlah uang yang ditagih, sehingga pada saat tersebut KSO ABC harus membuat faktur pajaknya.

---

This thesis analyzes tax disputes that occur between the Directorate General of Taxes and KSO ABC regarding the determination of the date of making tax invoices. The tax dispute arose due to differences in interpretation in interpreting the phrase "conveying bills" contained in Article 2 paragraph (1) letter d of the DGT Regulation 24/2012. The existence of the tax dispute indicates that there is a misalignment between the regulations and theories, causing problems in practice. Researchers are interested in conducting in-depth research on the tax dispute case which is reviewed based on the principle of legal certainty and the principle of substance over form. This research uses a qualitative approach by conducting reasoning inductively. Based on its purpose and benefits, this research is classified as descriptive and pure research. The result of the study is that the phrase "conveying bills" in the regulation lacks legal certainty, because in practice the regulation creates differences in interpretation between the fiscus and the taxpayer, giving rise to an Appeal dispute in the Tax Court. Reviewed based on the principle of substance over form the phrase "conveying the bill" that gives rise to multiple interpretations, it can be analyzed using the method of textualism which refers to the meaning of the word. KBBI is used as a reference basis to see the meaning of the word from the phrase "bill", the phrase means the result of billing or money and so on that must be billed. Thus, conveying the bill must be associated with a document containing the amount of money billed, so at that time the ABC KSO must make its tax invoice."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis versi terbaru dari aplikasi E-Faktur, yang disebut dengan E-Faktur 4.0 pada Juli 2024. Peluncuran Aplikasi E-Faktur 4.0 diharapkan dapat meningkatkan kemudahan administasi PPN. Akan tetapi, pada penerapannya masih terdapat kendala yang menimbulkan beban administratif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti validasi data yang belum sepenuhnya terotomatisasi, terjadinya error pada Aplikasi E-Faktur 4.0, kegagalan dalam proses unggah faktur pajak, serta bugs yang terjadi pada Aplikasi E-Faktur 4.0. Untuk itu, diperlukan analisis penerapan E-Faktur 4.0 ditinjau dari kemudahan administrasi (Ease of Administration). Penelitian ini menggunakan teori Ease of Adminitration yang terdiri atas empat dimensi, yaitu Certainty, Efficiency, Convenience, dan Simplicity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method, berupa pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif digunakan sebagai penguat dan sarana triangulasi data kualitatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan penyebaran survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi E-Faktur 4.0 belum sepenuhnya memenuhi asas Ease of Administration, khususnya pada dimensi Efficiency dan Convenience. Aplikasi E-Faktur 4.0 yang kerap mengalami error menimbulkan beban waktu tambahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama ketika mendekati tenggat waktu unggah faktur dan pelaporan SPT Masa. Hal tersebut juga menimbulkan beban psikologis tambahan berupa rasa cemas dan panik bagi Wajib Pajak. Permasalahan ketika melakukan pembaruan aplikasi serta Bugs dan error yang muncul dalam penggunaan aplikasi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, penerapan Aplikasi E-Faktur 4.0 sudah memenuhi dimensi Certainty dan Simplicity. Penerapan aplikasi E-Faktur 4.0 sudah memenuhi aspek kepastian hukumm kepastian informasi, dan keamanan data. Prosedur perpajakan melalui Aplikasi E-Faktur 4.0 juga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pengguna.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) has released the latest version of the E-Faktur application, called E-Faktur 4.0 in July 2024. The launch of the E-Faktur 4.0 application is expected to improve the ease of VAT administration. However, in its application there are still obstacles that cause administrative burdens for taxpayers in fulfilling their tax obligations, such as data validation that has not been fully automated, errors in the E-Faktur 4.0 Application, failure in the tax invoice upload process, and bugs that occur in the E-Faktur 4.0 Application. For this reason, it is necessary to analyze the application of E-Faktur 4.0 in terms of ease of administration (Ease of Administration). This research uses the Ease of Administration theory. Ease of Administration theory consists of four dimensions, namely Certainty, Efficiency, Convenience, and Simplicity. This research uses a quantitative approach with a postpositivist paradigm. The data collection technique was carried out in a mixed method, in the form of qualitative and quantitative data collection. Quantitative data is used as a reinforcement and means of triangulating qualitative data in this study. Data collection was conducted through in-depth interviews, literature study, and survey distribution. The results showed that the application of the E-Faktur 4.0 Application has not fully fulfilled the principle of Ease of Administration, especially in the Efficiency and Convenience dimensions. The E-Faktur 4.0 application that often experiences errors creates an additional time burden for taxpayers in fulfilling tax obligations, especially when approaching the deadline for uploading invoices and reporting Periodic Tax Returns. It also creates an additional psychological burden in the form of anxiety and panic for taxpayers. Problems when updating the application as well as bugs and errors that appear in the use of the application also cause inconvenience to users in fulfilling tax obligations. On the other hand, the application of the E-Faktur 4.0 Application are also easy to understand and easy for users to implement."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."