Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tiga buah kata yang dipandang sepintas lalu kelihatannya tak ada hubungan satu sama lain. Buku karangan Dajoh, jika kita baca dan tahu bahwa yang dimaksud denga Patriot itu adalah Bung Karno. Sebab kita telah mengetahui bahwa Bung Karno bukan hanya seorang patriot, akan tetapi patriot yang gila kepada Irian Barat, patriot yang selalu mengobar-ngobarkan semangat kita untuk berjuang terus sampai saudara-saudara kita di Irian Barat beserta tanah mereka masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut berarti kebebasan mereka dan tanah mereka dari segala macam penjajahan, dan kehidupan mereka dalam suasana kemerdekaan dengan wilayah Indonesia lainnya ...

Abstrak :
Dalam perspektif pembangunan di Indonesia, pulau-pulau kecil yang sebagian besar tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) kurang mendapat perhatian yang cukup berarti. Selama ini pembangunan dititikberatkan pada pulau besar yang cenderung bersifat ekstraktif dan mempunyai resiko lingkungan cukup besar. Disisi lain kawasan pulau kecil mempunyai potensi lingkungan besar, karena ekosistem dan lingkungan laut disekitar kawasan mempunyai keragaman dan produktivitas hayati yang tinggi. Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan secara geografis berhadapan dengan perairan Laut Banda. Berdasarkan kedudukannya Pulau tersebut mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, demikian pula kawasan pantai di sekelilingnya mempunyai peluang untuk pengembangan budidaya dan jasa wisata. Hal ini mendorong Pemerintah Proipinsi Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan terpadu. Masalah penelitian dibatasi pada analisis kebijakan untuk mengembangkan Pulau Wawonii dengan fokus analisis tentang keterlibatan pelaku (stakeholders), skenario pengembangan, masalah pengembangan serta langkah kebijakan yang diperlukan guna mengatasi berbagai kendala dalam implementasi skenario pengembangan. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun kebijakan pengembangan Pulau Wawonii, dengan fokus menetapkan skenario pengembangan, analisis keterlibatan pelaku, masalah yang dihadapi dalam pengembangan dan alternatif kebijakan pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan melalui pendekatan metode Diskriptif dengan jenis Studi Kasus dan metode kualitatif. Untuk analisis data digunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice Version 9. Dalam penelitian ini skenario yang diajukan sebagai dasar pengembangan adalah rumusan skenario hasil studi Penyusunan Agromarine yang dilakukan Puslitbang Transmigrasi sebagai berikut : (1) Skenario I adalah menekankan kegiatan utama pada penangkapan yang didukung dengan kegiatan budidaya pantai dan kegiatan pertanian, (2) Skenario II menekankan pada kegiatan utama adalah budidaya pantai dan didukung dengan kegiatan penangkapan dan kegiatan pertanian, (3) Skenario III menekankan kegiatan wisata bahari sebagai kegiatan utama yang didukung dengan kegiatan penangkapan, budidaya pantai dan pertanian. Hasil analisis dengan pendekatan AHP yang merupakan persepsi seluruh pihak yang berkepntingan menunjukkan, bahwa Skenario I dengan nilai bobot yaitu 0.592 merupakan prioritas utama sebagai dasar untuk pengembangan Pulau Wawonii. Skenario I ini mempunyai nilai bobot lebih tinggi dibandingkan dengan Skenario II (0.278) maupun Skenario III (0.131). Dengan menggunakan Skenario I sebagai dasar pengembangan maka akan mempunyai beberapa implikasi berikut : (a) mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, (b) mempunyai multiplier efek yang relatif besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, (c) menjamin keberlanjutan usaha, (d) mempercepat proses pertumbuhan kawasan, dibandingkan dengan ke dua skenario lainnya. Berdasarkan hasil analisis proses ke depan (Forward Process) menunjukkan, bahwa dari ke empat pelaku yang terlibat, secara hirarkhi Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai nilai-nilai bobot paling tinggi 0.418, Swasta (0.250), Masyarakat (0.223) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai nilai bobot paling rendah (0.110). Dari hasil proses balik (Backward Process) menunjukkan bahwa masalah utama yang menjadi kendala pengembangan adalah koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.395. Selanjutnya masalah dalam pengembangan yang perlu mendapat perhatian, secara hirarkhi adalah keterbatasan modal (0.278), lingkungan dan masalah SDM mempunyai nilai yang sama (0.163). Dari hasil perhitungan terhadap masalah pengembangan juga menunjukkan bahwa instansi yang mempunyai peran dan bertanggung jawab mengatasi masalah koordinasi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP). Dari hasil perhitungan dan analisis terhadap kebijakan yang perlu ditempuh seluruh pelaku untuk mengatasi masalah, prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan dengan nilai bobot yaitu 0.296. Kebijakan penting lainnya yang perlu dijalankan secara hirarkhi adalah pelatihan (0.212), pembangunan sarana dan prasarana (0.210), perijinan dan fiskal (0.154), penataan ruang (0.068), dan melakukan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap seluruh kegiatan dengan nilai 0.060. Berdasarkan analisis terhadap potensi dan analisis kebijakan maka pola pengembangan yang diusulkan adalah : (1) Skenario kebijakan pengembangan adalah Skenario I, (2) Pengembangan usaha dilakukan melalui pendekatan agribisnis dan kemitraan dengan pola Inti - Plasma dan swasta berperan sebagai Pembina, (3) pemanfaatan ruang dengan alokasi adalah : bagian barat sebagai kawasan industri dan pelabuhan, pantai timur sebagai kawasan budidaya pantai dan darat, bagian tengah dan utara sebagai kawasan konservasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Untuk mengembangkan Pulau Wawonii Skenario I merupakan skenario yang diharapkan oleh seluruh pelaku, dengan pertimbangan skenario ini mempunyai resiko lingkungan relatif kecil, mempunyai efek ganda relatif besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan pendapatan. (2) Terdapat empat pelaku yang berperan dalam pengembangan Pulau Wawonii, sedangkan pelaku yang mempunyai peran penting adalah Pemerintah Daerah. (3) Dari hasil proses balik (backward process) menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terkait dengan kelembagaan yaitu lemahnya koordinasi antar pelaku-pelaku. (4) Kebijakan penting yang diperlukan untuk mengatasi masalah secara prioritas adalah meningkatkan koordinasi pengelolaan antar pelaku. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjalankan kegiatan pada Skenario I perlu dilakukan melalui pendekatan agribisinis dan pola kemitraan dengan model Inti-Plasma yang meliibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. (2) Perlu dilakukan penataan ruang untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar pelaku maupun guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. (3) Perlu dibentuk organisasi pengelola pengembangan dengan menetapkan BAPPEDA bertugas sebagai kordinator perencanaan dan DKP sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan.

---

The Policy Study of Small Islands Development (Case Study on Development Polities of Wawonii Island at Kendari District the Province of Southeast SulawesiIn the process of development of Indonesia, small islands mostly located in eastern part of Indonesia are lack of attention. So far the development centered on big islands and tended to extractive sector with high environmental risk. The small islands are about to be neglected in the development process despite they are actually having high environmental potential due to their virgin ecosystem and biodiversities. The Wawonii Island is one of the small islands in Kendari distric, the province of Southeast Sulawesi, located in facing with Banda Ocean. The island has very high potential fisheries, and so with the coastal areas around the island. Those potential could be developed as cultivation areas as well as tourism services. This condition actually had encouraged the local government to develop the areas as an integrated fisheries development. This research and thesis is restricted just to analyses some policies concerning with the development of Wawonii Island, especially focused on the analyses of stakeholder involvement, development scenario, implementation problems, needed strategies and stages to solve the problems and obstacles. This research is aimed to compose the policy of development of Wawonii Island covering the alternative scenario of development, stakeholders involvement, the problems emerge, and the alternative strategy of development. The research would use descriptive and qualitative method with case study approach. To analyses the primary data, the instrument of Analytical Hierarchy Process (AHP will be used with other supplementary tools of Expert Choice Version 9. This research proposed development scenario as a base of developing Wawonii Island through agro marine system. Those scenarios are ass follows: (1) Scenario I, is stressing the main development activities on catchments by the support of coastal cultivation and agriculture activities. (2) Scenario II, is stressing the main development activities on coastal land cultivation by the support of catchments agriculture activities. (3) Scenario III, is stressing the main development activities an oceanic tourism by the support of catchments, land coastal cultivation and agriculture activities. The research result by using of AHP approach pointed out that the scenario I (with total value of 0.592) is the main priority and becoming alternative scenario that enable the Wawonii Island to develop. This scenario is having more score value than the others indicating respectively (scenario II 0.278, and scenario III 0.131). So the main priority of development scenario for Wawonii Island is the scenario I, that is the implementation of catchments by the support of coastal land cultivation and other agricultural activities. By using the scenario I as a base of development, the consequences emerge are; a. high rate of environmental risk b. high rate of multiplier effect for work opportunities and income rising, c. ensure the sustainable business, d. fastening the growth areas, compared with the two other scenarios. Base on the forward process analyses, it was known that from the four stakeholders of involvement, the local government have hierarchical highest value score of 0.418, while the other stakeholders indicate that private sector 0,250, societies 0,223, and the non-government sector (NGO) having the lowest score of 0.110. Based on the backward process analyses, it was known that that main problem becoming obstacles for development process is the coordination relationship among stakeholders, with total value score of 0.395. It was caused by something that so far there was no government instance to take in place, especially in planning and implementing the Wawonii development activities. The problems of development, then, need to be attended hierarchically is the limit of capital which having total value score of 0.278. While the environment and human resources having value score of 0.163. From the other analyses it was known that the government instances having important role and responsibilities to solve coordination obstacles are BAPPEDA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - (Regional Planning Bureau) as well as Dinas Kelautan dan Perikanan / DKP(Marine and Fisheries Sector). Based on the analyses of what policies should be taken by the stakeholder to solve the problems, it was known that that main priority is to increase the coordination process, having value score of 0.296. Therefore the roles of Bappeda need to be improved as planning bureau. So do the Marine and Fisheries Sector as an institution responsible for the executing of the project. The other policies should be taken hierarchically are training (0.212 score), infrastructure development (0.210), permit and fiscal (0.154), spatial plan (0.068), and environmental risk assessment (0.060). Based on the analyses of potential and supporting policies, it was known that the model of development should be proposed is the model of scenario I. The development should be carried out through (1) agribusiness and partnership approach (like Care-Plasma relationship) in which the private as patron, (2) proper land use where the west coastal side is provided for shore and industrial areas, the east coastal side as land coastal cultivation, while the central and north side as conservation areas. From the research result, it could be summarized that (1) The Wawonii island is more appropriate to develop as suggested in scenario I. This reason is due to the low rate of the environmental risk, the high multiplier effect of work opportunity as well as the income rise. (2) There are four stakeholders having important role with the local government as main stakeholder. (3) The main problems facing in development process is concerning with the institutional and bureaucratic level, that is the lack of coordination among the executing agencies of development. By those summaries, so the suggestion could be expressed here are: (1) Take the scenario I as development approach for Wawonii island, and the scenario should be carried out through agribusiness and partnership model (core-plasma relationship) by involving the government sector, private, and the societies. (2) Plan the spatial ground areas properly, to minimize conflict and vested interest among the agencies, also for minimizing the environmental degradation. (3) Build the integrated organization executing the development, with deciding the BAPPEDA as coordinator of planning, while Dinas Kelautan dan Perikanan as the institution responsible for the development activities.

Abstrak :
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek), rnenjadikan Kota Bekasi selain melayani kebutuhan penduduknya juga melayani kebutuhan penduduk Jakarta. Tingginya migrasi yang berasal dari orang-orang yang bekerja dan mencari pekerjaan serta penghuni perurnahan sebagai limpahan dari Jakarta, karena semakin terbatasnya tanah dan mahalnya harga tanah di Jakarta. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dengan berbagai aktivitasnya telah memberikan tekanan pada tanah. Pesatnya pembangunan menyebabkan tingginya perubahan pola penggunaan tanah, yang dulunya rnerupakan tanah sawah maupun tanah kering banyak mengalami perubahan fungsi menjadi tanah terbangun. Kondisi ini mengakibatkan semakin sulitnya mendapatkan tanah dari segi keterjangkauan harga, semakin sulitnya mengalokasikan ruang terbuka hijau pertanian, semakin menurunnya kualitas air sungai di Kota Bekasi terutama Kali Bekasi sebagai sumber air baku air minum dan masih tingginya jumlah penderita penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Permasalahan pada penelitian ini adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengurangi tanah agraris maupun tanah alami sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan hidup. Secara ringkas masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:
a. Menganalisis hubungan pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, dan tamanljalur hijau.
b. Menganalisis pengaruh perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri terhadap penurunan kualitas air Kali Bekasi untuk parameter-parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), dan Escherichia coli (E.coli).
c. Menganalisis hubungan perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan peningkatan jumlah penderita diare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
a. Mendapatkan informasi mengenai hubungan pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, tamanljalur hijau bagi penataan kembali tanah di wilayah Kota Bekasi.
b. Mendapatkan informasi mengenai pengaruh perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri terhadap penurunan kualitas air Kali Bekasi (dilihat dari parameter BOD, COD, TSS, Ecoli) bagi penataan kembali kebijakan pembangunan Kota Bekasi.
c. Mendapatkan informasi mengenai hubungan perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan peningkatan jumlah penderita penyakit diare sebagai bahan pedoman untuk pemberdayaan masyarakat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
a. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, clan tarnanljalur hijau.
b. Perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri mempengaruhi penurunan kualitas air Kali Bekasi dilihat dari parameter BOD, COD, TSS, dan E.coli.
c. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara perubahan penggunaan tanah permukiman dan tanah industri dengan peningkatan jumlah penderita penyakit diare. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel bebas: jumlah penduduk dan luas penggunaan tanah (permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, dan tamanljalur hijau).
b. Variabel terikat: kualitas air (konsentrasi BOD, COD, TSS, E.coli) dan jumlah penderita penyakit diare. Data sekunder yang terkumpul selama periode tahun 1997 - 2001 berupa data time series jumlah penduduk Kota Bekasi, luas penggunaan tanah di witayah Kota Bekasi, nilai konsentrasi BOD, COD, TSS, dan Escherichia cols air Kali Bekasi, clan jumlah penderita penyakit diare di Kota Bekasi, serta data pendukung lainnya. Analisis statistik menggunakan Analisis Korelasi product-moment Pearson untuk melihat korelasi antar variabel dan Analisis Regresi Linier Sederhana untuk memprediksi nilai konsentrasi BOD, COD, TSS, E.coli akibat penggunaan tanah permukiman dan industri. Sedang analisis deskriptif untuk melihat hubungan pertambahan penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, dan tamanljalur hijau, hubungan perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan perubahan konsentrasi BOD, COD, TSS, E.coli air Kali Bekasi, hubungan perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan peningkatan jumlah penderita penyakit diare, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan pelaksanaan RTRW Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara:
a. Pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman (r = 0,959), industri (r = 0,974), fasilitas umum (r = ,906) , sawah (r = - 0,986), dan tamanljalur hijau (r = 0,929).
b. Perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan perubahan konsentrasi BOD (r = 0,976 dan r = 0,947), COD (r = 0,941 dan r = 0,994), TSS (r = 0,667 dan r = 0,836), E.coli (r = 0,894 dan r = 0,734).
c. Perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan peningkatan jumlah penderita penyakit diare (r = 0,961 dan r = 0,959). Indeks Kualitas air Kali Bekasi turun dari kategori sedang sampai baik (3,027) pada tahun 1997 menjadi kategori agak buruk sampai sedang (2,282) pada tahun 2001. Sedang persamaan regresinya sebagai berikut:
a. tanah permukiman dan industri terhadap konsentrasi BODY = 0,037X - 338,401 dan Y = 0,052X - 9,221.
b. tanah permukiman dan industri terhadap konsentrasi COD adalah:
Y = 0,152x- 1382,601 dan Y = 0,232X -48,799
d. tanah permukiman dan industri terhadap konsentrasi TSS adalah:
Y = 0,103X -- 886,507 dan Y = 0,186X + 3,779
e. tanah permukiman dan industri terhadap konsentrasi E.coli adalah:
Y = 532,882X - 4.867.886 dan Y = 631,359X - 102.537. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pertambahan jumlah penduduk dengan perubahan penggunaan tanah permukiman, industri, fasilitas umum, sawah, dan tamanljalur hijau. Luas tanah permukiman mengalami peningkatan terbesar akibat pesatnya pernbangunan perumahan, sedang luas tanah sawah mengalami penurunan terbesar akibat pengalihan fungsi tanah.
b. Perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri mempengaruhi penurunan kualitas air Kali Bekasi dilihat dari parameter-parameter BOD, COD, TSS, E.coli.
c. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara perubahan penggunaan tanah permukiman dan industri dengan peningkatan jumlah penderita penyakit diare. Berdasarkan basil penelitian, disarankan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk:
a. Menata ulang penggunaan tanah agar masyarakat dapat memperoleh tanah secara legal dengan harga yang terjangkau.
b. Menata kembali kebijakan mengendalikan penurunan kualitas air Kali Bekasi, antara lain memberikan sanksi kepada industri yang belum mengolah limbahnya sampai mencapai baku mutu limbah yang disyaratkan sebelum dibuang ke badan air penerima.
c. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebarluasan penyakit serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
d. Menyediakan dan memelihara sarana sanitasi dan persampahan serta saluran pembuangan limbah cair.
e. Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami melalui program Keluarga Berencana. ...... The Relation Between Population Growth And Environmental Degradation (A Case Study of Bekasi Municipality Area)Presidential Decree no. 13/1976 regarding The Development of Jakarta-Bogor-Bekasi (Jabotabek) Area has affected Bekasi becomes a city that does not only serve its inhabitants but also its neighbour, the city of Jakarta. The increasing migration of those who work in Jakarta but live in Bekasi is caused by the scarcity of land as well as the increasing price of land in Jakarta. The increasing population in Bekasi along with their activities has significant impact to the land. The high development growth causes the changing pattern of land use. The agricultural land and dry land have changed into developed land. As a result, some problems have occured such as very hard to find land with affordable price, difficult to allocate green open space for agriculture, decreasing water quality of especially Bekasi river that serves as drinking water supply, and increasing disease caused by environmental problem. The problem addressed in this research is that high population growth causes decreasing availability of agricultural and natural land which, in turn, causes environmental degradation. In brief, the scope of this research is to analyse:
a. The relation between the increasing number of population and the land use conversion for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt.
b. The impact of land use conversion for housing and industry to the decreasing water quality of Bekasi river using Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS) and Escherichia tali (E.coli) parameters.
c. The relation between the land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients. The purposes of this research are to collect information on:
a. The relation between the increasing number of population and the land use conversion for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt aimed for rearranging the land use by evaluating Spatial Plan of Bekasi Municipality.
b. The impact of land use conversion for housing and industry to the decreasing water quality of Bekasi river using BOD, COD, TSS and Ecoli parameters aimed for rearranging the development policy of Bekasi Municipality.
c. The relation between the land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients aimed for developing the guide lines of public empowerment program. The hypothesis of this research are:
a. There is a significant relation between the increasing number of population and the land use conversion for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt,
b. The land use conversion for housing and industry affects the decreasing water quality of Bekasi river as indicated by the concentration of BOD, COD, TSS and E.coli parameters,
c. There is a significant relation between the land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients. The variables used in this research are:
a. Independent variable: the number of population and the land use area for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt,
b. Dependent variable: water quality as indicated by the concentrations of BOD, COD, TSS, E.Coli, and the number of diarrhea patients. The secondary data collected from Bekasi Municipality during 1997 to 2001 period are time series data of: the number population of Bekasi Municipality, the land use area in Bekasi, the concentration of BOD, COD, TSS and E.Coli found in Bekasi river, the number of diarrhea patients, and other relevant supporting data. For the statistical analysis, this research uses Product-moment Pearson Correlation Analysis to observe the correlation of inter variable and Simple Linear Regression Analysis to predict concentration value of BOD, COD, TSS, E.coli as a result of land use for housing and industrial. The descriptive analysis is used to observe the correlation between: the increasing number of population and the land use conversion for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt; the land use conversion for housing and industry and the changing concentration of BOD, COD, TSS, and E.Coli found in Bekasi river; and the land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients. The descriptive analysis is also used to evaluate the development policy and the implementation of Bekasi Spatial Planning. The result of the research shows very strong relation among tested variables, they are:
a. The increasing number of population and the land use conversion for housing (r = 0,959), industry (r 0,974), public facilities (r = 0,906), agriculture (r = 0,986), and park or green belt (r = 0,929).The land use conversion for housing and industry and the concentration changed of BOD (r = 0.976 and r = 0,941), COD (r = 0.947 and r = 0,994), TSS (r = 0.667 and r = 0,836), E.coli (r = 0.894 and r = 0,734).
b. The land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients (r = 0.961 and r = 0,959). The water quality index of Bekasi river degrades from medium-to-good category (3,027) in 1997 to bad-to-medium category (2,282) in 2001. The regression equations are as follows:
a. Land for housing and industry to BOD concentrate is: Y = 0,037X - 338,441 and Y = 0,052X - 9,221
b. Land for housing and industry to COD concentrate is: Y = 0,152X - 1382,601 and Y = 0,232X -- 48,799
c. Land for housing and industry to TSS concentrate is: Y = 0,103X - 886,507 and Y = 0,186X + 3,779
d. Land for housing and industry to E.coli concentrate is: Y = 532,882X - 4.867.886 and Y = 631,359X - 102.537. Based on the research and discussion, it can be concluded that:
a. There is a significant relation between the increasing number of population and the land use conversion for housing, industry, public facilities, agriculture, and park or green belt.
b. The land use conversion for housing contributes the biggest impact as a result of rapid growth of housing development. The land use conversion for housing and industry have caused the quality degradation of Bekasi river as it can be observed from BOD, COD, TSS, E.coli parameters.
c. There is a significant relation between the land use conversion for housing and industry and the increasing number of diarrhea patients. Based on the research, it can be suggested that Bekasi Municipality should:
a. Rearrange the land use so that the public could obtain the land legally and with affordable price.
b. Review its policy in managing the water quality degradation of Bekasi river, by, among others, enforce legal sanction to the industries that have not processed their industrial waste water before discharging them to the water shed.
c. Conduct public empowerment program to enhance their capacity in preventing and mitigating the disease as well as to have clean and healthy behavior.
d. Provide and maintain sanitation, waste and sewarage infrastructures.
e. Manage population growth by motivating the community to join the family planning program.

Abstrak :
Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pola pembinaan dan pengembangan koperasi secara implisit menganut dua pola yaitu pola KUD dan Non KUD; di satu pihak pembinaan KUD diarahkan untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang otonom, efektif dan efisien, dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri serta dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pembangunan Nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya keinginan Pemerintah agar sektor koperasi diharapkan dapat secara seimbang dengan sektor-sektor lain memberikan peranan dalam Perekonomian Nasional sebagai konsekuensi dari salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan itu tentunya, efisiensi usaha koperasi merupakan titik sentral yang perlu dijadikan ukuran agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dengan sektor-sektor lain. Pada prinsipnya efisiensi usaha koperasi merupakan suatu kemampuan koperasi dengan seluruh kekayaan yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tersebut atau menghitung rentabilitas ekonomisnya. Berdasarkan hasil perhitungan trend dan penggunaan rata-rata hitung terhadap 24 KUD sebagai sample yang terdiri dari 12 KUD Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri yang penulis teliti, pada periode tahun 1987 - 1991, baik secara keseluruhan maupun per kelompok masing-masing 12 KUD Non Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri ternyata pertumbuhan Rentabilitas Ekonomisnya tidak efisien. Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah rentabilitas ekonomi baik yang berasal dari aspek finansial maupun non finansial digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor manakah yang menyebabkan menurunnya tingkat rentabilitas ekonomis di tiga kelompok penelitian KUD di Lampung Selatan ini; faktor apakah yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien dibandingkan KUD Non Mandiri. Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian kepada 24 KUD yang terpilih menjadi sampel yang tersebar di daerah tingkat II Lampung Selatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil studi ini dapat diringkas sebagai berikut: Rendahnya rentabilitas ekonomis KUD-KUD Lampung Selatan baik secara keseluruhan maupun per kelompok yaitu KUD Mandiri dan KUD Non Mandiri ternyata disebabkan tingkat pertumbuhan SHU lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Total Aktiva, dan karena lebih tingginya tingkat perputaran aktiva KUD Mandiri dibandingkan KUD Non Mandiri yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut pasal 27 UUD 1945, disebutkan bahwa warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya keterbatasan bagi setiap warga negara dalam usaha menoari den memperoleh penghidupan dari pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi dengan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kesempatan kerja berkembang tidak seimbang, maka ruang geraknya menjadi terbatas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan disini, bahwa proyeksi jumlah angkatan kerja akan berkembang dari 68,83 juta ( 1983 ) menjadi 78,61 juta ( 1988 ) dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 92,42 juta.

Dengan demikian jumlah angkatan kerja dalam sepuluh tahun ( 1983 - 1993 ) akan bertambah sebanyak 25,59 juta. Sedangkan proyeksi kesempatan kerja periode 1983 - 1988 telah dapat diciptakan tambahan lapangan kerja baru 8,81 juta den periode 1988 -- 1993 kemampuan jumlah kesempatan kerja sebanyak 80,99 juta atau ada peningkatan sebesar 10,33 juta,sehingga kesempatan kerja 1) dalam tahun 1983 - 1993 adalah 19,14 juta. Jelaslah disini tampak ketidakseimbangan perkembangan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang apabila tidak segera dipecahkan diduga menimbulkan problema di masa-masa yang akan datang. Untuk memecahkan hambatan-hambatan terhadap kemungkinan perluasan kesempatan kerja, maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yaitu dengan cara memperluas den mengintensifkan pusat latihan ketrampilan yang memungkinkan tenaga kerja berpendidikan rendah memperoleh pendidikan, praktis di dalam memasuki lapangan kerja informal. Tindakan tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang tertuang dalam GBHN yaitu adanya usaha perluasan den pemerataan kesempatan serta meningkatkan mutu dan perlindungan tenaga kerja, merupakan kebijakan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Di dalam usaha untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, perlu adanya peran serta pihak swasta secara aktif sehingga dengan demikian di samping peningkatan di sektor produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan. Bertolak dari kebijakan tersebut di atas, diharapkan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat diatasi dengan positif walaupun tidak dapat dihindari pula dampak negatif kebijakan tersebut di atas. Kemungkinan dampak negatif yang antara lain adanya pihak swasta sebagai perantara kerja yang bertujuan hanya sekedar rnengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Juga diduga adanya persyaluran tenaga kerja secara liar, perlakuan seenaknya, adanya kasus suap dan lain-lain. Khususnya tenaga kerja yang dikategorikan sebagai tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga, merupaknr, bagian dari pekerjaan sektor informal, penyalurannya banyak dilakukan oleh para perantara tenaga kerja yang sah maupun yang tidak sah. Peranan perantara ini kadang-kadang masih dirasakan atau belum putus hubungan, walupun tenaga kerja yang bersangkutan telah memperoleh pekerjaan, oleh karena itu kehidupannya masih dipengaruhi oleh kebijakan perantara ini, sebagai contoh adanya perabantu ruma.h tangga yang dipindah- pindahkan oleh perantara ketempat lain dengan alasan akan memperoleh penghasilan yang lebih layak. Masih banyak kasus-kasus tentang Pembantu Rumah Tangga yang menyangkut kehidupannya yang dilakukan oleh para perantara misalnya kasus perkosaan, penjerumusan ke dunia hitam dan lain-lain. Di sisi lain, kepala rumah tangga untuk selanjutnya disebut majikan, mempunyai peranan besar dalam menentukan kehidupan sosial ekonami Pembantu Rumah Tangga. Dalam pemberian kompensasi baik upah, fasilitas lain, maka majikan selaku kepala keluarga merupakan faktor dominan dalam kaitannya dengan kompensasi tersebut juga dalam masalah lain baik komunikasi dengan antar anggota keluarga, pergaulan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan kesatuan studi literatur dan studi empiris. Tujuannya ingin melihat keterkaitan antara perkembangan teori, kebijakan dan realita ekonomi di Barat maupun di Indonesia. Perkembangan teori dan kebijakan ekonomi di Barat, merupakan hasil sintesa (perdebatan) yang dilandaskan pada pemikiran besar para ekonom besar; Smith, Malthus, Marx dan Keynes. Pokok perdebatan adalah keterkaitan antara optimalisasi individu (self own interests) dengan kesejahteraan masyarakat (Social Walfare). Ketidaksinkronan antara optimalisasi inidividu dengan kesejahteraan masyarakat dapat membawa perekonomian ke kondisi krisis. Pemikiran Smith, dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom-ekonom yang dikenal sebagai ekonom aliran Klasik (Neo Klasik dan aliran Klasik Modern). Aliran ini melihat ada sinerji antara keinginan memenuhi kepentingan pribadi dengan kemakmuran bersama. Selama kedua keinginan tersebut dikoordinasikan lewat mekanisme pasar. Posisi pemerintah adalah netral, dalam arti tidak ikut campur dalam perekonomian. Tugas-tugas pokok pemerintah sebatas penyediaan komoditi publik. terutama penegakkan hukum dan keamanan. Menurut mereka krisis ekonomi lebih disebabkan oleh kegagalan pemerintah (government failure). Pandangan berbeda diajukan oleh Malthus, Marx dan Keynes. Ketiganya melihat adanya konflik antara pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Konflik tersebut disebabkan kegagalan pasar menjalankan fungsinya. Menurut Malthus, kegagalan pasar, diakibatkan berlakunya The Law Of Diminishing Return. Menurut Marx dan Keynes, kegagalan pasar lebih disebabkan tindakan spekulasi. Konsekunsi logis dari pemikiran Malthus, Marx dan Keynes adalah krisis ekonomi lebih disebabkan kegagalan pasar (market failure). Krisis itu dapat diatasi, dengan intervensi pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, di negara-negara kapitalis-liberal, dua pemikiran yang sangat mempengaruhi teori dan kebijaksanaan ekonomi adalah Smith (Klasik) dan Keynes(Keynesian).Kedua aliran ini, terus bersintesis menghasilkan teori-teori baru yang lebih berdaya guna. Menurut Romer (I993) sintesis Klasik-Keynes sebenamya merupakan sintesis pandangan tentang uang dan pasar Sintesa yang mendapat porsi pembahasan khusus dalam tesis ini adalah New Keynesian Economics (NKE) yang dipakai untuk melihat perekonomian Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang dihadapi baik pada tahun 1965 dan 1998 merupakan akumulasi ketidaksinkronan antara optimalisasi individu (optimalisasi mikro) dengan optimalisasi agregat (optimalisasi makro). Krisis ekonomi 1965 krisis disebabkan oleh government failure. Tetapi krisis 1998- disebabkan oleh government failure dan market failure dalam konteks perekonomian global. Sehingga secara teoritis krisis ekonomi 1998 akan lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama agar dapat diatasi.