Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan PMK No. 34 Tahun 2014, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat melakukan pengadaan perbekalan farmasi dalam jumlah besar yang langsung dari industri farmasi atau sesama PBF, sedangkan PBF Cabang hanya dapat melakukan pengadaan dari PBF pusat atau PBF Cabang lain atas rujukan PBF pusat dan pengadaan diatas namakan PBF pusat. Alur proses pengadaan pada PBF dan PBF Cabang harus menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) serta sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Seluruh rangkaian proses pada KFTD di Indonesia terintegrasi dalam satu sistem, yaitu System Analysis Program (SAP) sehingga memudahkan KFTD melakukan proses pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk perbekalan farmasi. SAP menyediakan proses manajemen data yang terpusat dari pembelian bahan mentah, proses produksi, membuat perkiraan data, hingga kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan dalam satu sistem berbasis Enterprise Resource Planning (ERP). Dari hasil pengamatan dan analisis terhadap prosedur pengadaan produk non-Grup Kimia Farma di PT Kimia Farma Trading and Distribution Pusat (KFTD Pusat) didapatkan bahwa alur prosedur pengadaan produk non-Grup KF di KFTD Pusat secara umum telah sesuai dengan SOP pengadaan PT. Kimia Farma Tbk., namun prosedur tersebut perlu diperbaharui agar dapat mencakup seluruh alur prosedur pengadaan; simulasi pembuatan surat pesanan produk non-Grup KF berupa pengubahan surat Stock Transfer Order (STO) KFTD Cabang menjadi surat Purchase Order (PO) dilakukan secara terintegrasi dalam sistem System Analysis Program (SAP); dan Hambatan yang dialami oleh divisi Purchasing dalam pengadaan produk non-Grup KF adalah kesalahan pemasukan data harga produk dan bentuk kemasan produk pada surat pemesanan ke prinsipal.

---

According to Ministerial Regulation No. 34 of 2014, Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are authorized to procure pharmaceutical supplies in large quantities directly from pharmaceutical manufacturers or fellow PBFs. Branch PBFs, on the other hand, can only acquire supplies from the central PBF or other Branch PBFs under the central PBF's referral, acting on behalf of the central PBF. The procurement processes for both PBFs and Branch PBFs must adhere to Standard Operating Procedures (SOP) and align with the Standard Operational Procedures (POB) for Good Distribution Practices (CDOB). The entire supply chain process in Indonesia's pharmaceutical industry is streamlined through an integrated system known as the System Analysis Program (SAP). This integration simplifies procurement, storage, and distribution of pharmaceutical supplies. SAP provides centralized data management, spanning from the purchase of raw materials and production processes to data forecasting and customer satisfaction, all within an Enterprise Resource Planning (ERP) based system. Upon observation and analysis of the procurement procedures for non-Group Kimia Farma products at PT Kimia Farma Trading and Distribution Center (KFTD Center), it was found that the overall procurement process aligns with PT. Kimia Farma Tbk.'s procurement SOP. However, these procedures require updating to encompass the entire procurement process, integrate the transformation of Stock Transfer Orders (STO) from KFTD Branches into Purchase Orders (PO) seamlessly within the System Analysis Program (SAP). The Purchasing division faces challenges related to input errors in product prices and packaging formats in purchase orders to principals during the procurement of non-Group Kimia Farma products."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaa, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuann dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun PBF telah beroperasi sesuai persyaratan CDOB, BPOM tetap merekomendasikan untuk dilakukan audit internal maupun eksternal dengan pemeriksaan langsung terhadap sarana distribusi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan CDOB. Audit umumnya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Kemudian, dari temuan hasil audit akan dilakukan pembuatan Corrective Action Preventive Action (CAPA). Alur pembuatan CAPA berdasarkan SOP Pembuatan CAPA di KFTD Pusat, meliputi melakukan investigasi terkait kesesuaian audit/inspeksi; Apoteker Penanggung jawab membuat CAPA dengan menganalisis akar penyebab masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan; hasil CAPA didokumentasikan, diimplementasikan, dan diserahkan ke QA untuk evaluasi. Temuan atas audit/inspeksi oleh salah satu Prinsipal terhadap KFTD Pusat disesuaikan dengan persyaratan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik atau peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pelaksanaan simulasi pembuatan CAPA atas temuan audit/inspeksi di KFTD Pusat telah disesuaikan dengan SOP Pembuatan CAPA KFTD Pusat dan Peraturan BPOM...... Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store, distribute medicines and/or medicinal substances in large quantities in accordance with the provisions of statutory regulations. Even though PBF has operated in accordance with CDOB requirements, BPOM still recommends carrying out internal and external audits with direct inspection of distribution facilities to determine compliance with CDOB requirements. Audits are generally carried out at least once a year. Then, from the findings of the audit results, Corrective Action Preventive Action (CAPA) will be created. The flow of making a CAPA is based on the SOP for making a CAPA at the Central KFTD, including carrying out an investigation regarding the suitability of the audit/inspection; The Responsible Pharmacist creates a CAPA by analyzing the root causes of problems and corrective and preventive actions; CAPA results are documented, implemented, and submitted to QA for evaluation. The findings of the audit/inspection by one of the Principals of the Central KFTD are adjusted to the requirements based on BPOM Regulation Number 6 of 2020 concerning Technical Guidelines for Good Medicine Distribution Methods or other relevant laws and regulations. The implementation of the CAPA creation simulation based on audit/inspection findings at the Central KFTD has been adjusted to the SOP for Central KFTD CAPA Making and BPOM Regulations."

"Menurut BNN, prevalensi penyalahguna obat meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan pernah pakai meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% di tahun 2019 menjadi 2,57% di tahun 2021. Peningkatan prevalensi penyalahguna obat mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran obat-obatan psikoaktif dan prekursornya di masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi peredaran obat-obatan tersebut adalah dengan memperhatikan proses distribusi obat, karena distribusi obat yang baik dapat mencegah beredarnya obat ke tangan yang salah. Kepatuhan terhadap SOP terbukti membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan SOP yang baik diikuti dengan kepatuhan terhadap SOP tersebut dapat meminimalisir risiko obat golongan psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu untuk disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan PBF terhadap SOP distribusi, khususnya psikotropika, prekursor, dan OOT yang didistribusikan melalui KFTD Pusat. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian, didapatkan kesimpulan bahwa prosedur pengadaan obat psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu di KFTD Pusat sudah sesuai dengan SOP.

---

According to BNN, the prevalence of drug abusers increased by 0.15% from 1.80% in 2019 to 1.95% in 2021. The prevalence rate of drug abuse increased by 0.17% from 2.4% in 2019 to 2 .57% in 2021. The increase in the prevalence of drug abusers reflects the increasing circulation of psychoactive drugs and their precursors in society. One way to reduce the circulation of these drugs is to pay attention to the drug distribution process, because good drug distribution can prevent drugs from circulating in the wrong hands. Compliance with SOPs has been proven to help increase efficiency and reduce the risk of unwanted things happening. Good application of SOPs followed by compliance with these SOPs can minimize the risk of psychotropic drugs, precursors, and certain drugs to be misused. This study aims to examine PBF's compliance with distribution SOPs, especially psychotropics, precursors, and OOT which are distributed through the Central KFTD. Based on the results of the suitability analysis, it was concluded that the procedure for procuring psychotropic drugs, precursors, and certain drugs at the Central KFTD was in accordance with the SOP"