Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pekerja seks perempuan (PSP) merupakan kelompok yang termarjinalkan secara sosial dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan. Upaya perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PSP masih terbatas sehingga penting dilakukan untuk mendukung pencapaian universal health coverage. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai akses JKN pada PSP di Denpasar. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang PSP dan empat orang mucikari di Denpasar pada Agustus hingga Oktober 2014. Hasil wawancara diolah dengan analisis tematik. Kerangka analisis yang digunakan adalah The Health Access Livelihood Framework. Kepemilikan JKN pada PSP di Denpasar masih rendah, meskipun sebagian PSP memiliki kemauan untuk menjadi peserta JKN dan memiliki kemampuan membayar iuran JKN. Faktor penghambat akses JKN pada PSP adalah rendahnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan portabilitas JKN, kekhawatiran keberlanjutan pembayaran iuran, persepsi buruk mengenai kualitas layanan yang akan diterima jika menggunakan JKN, ketidaklengkapan administrasi kependudukan serta kebijakan yang mengharuskan peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) Mandiri untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga. Akses JKN pada PSP terhambat oleh faktor-faktor individual, layanan dan kebijakan yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan JKN pada PSP. ......Female sex workers (FSW) is marginalized social group having a high vulnerability of health problems. Effort to expand national health insurance on FSW is still limited, so it is necessarily performed in order to support the achievement of universal health coverage. This study aimed to obtain the depiction of the insurance access among FSW in Denpasar. This study was qualitative. Data was collected through in-depth interview of 15 FSW and four pimps in Denpasar on August - October 2014. The interview result was analyzed using thematic analysis. The analysis framework used was The Health Access Livelihood Framework. The insurance ownership among FSW in Denpasar was low, even though some FSW were willing to be participants and afford to pay the premium. Factors inhibiting the insurance access were the lack of knowledge regarding registration procedures and portability, fear of premium payment sustainability, negative perceptions regarding quality of services that would be received if using the insurance, incomplete population administration and policy requiring participants of independent non-premium support receiver to register all of their family members. The insurance access among FSW was hindered by individual, service and policy factors that need to be conquered to increase the insurance coverage among FSW.

Abstrak :
Kebijakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diimplentasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan BLUD puskesmas telah diterapkan di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010 dan berlaku pada puskesmas perawatan maupun nonperawatan. Pelaksanaan BLUD puskesmas tidak selalu meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mutu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Agustus hingga Desember 2013. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 105 pengguna layanan di empat puskesmas yang dipilih dengan cara multistage random sampling. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 13 penyedia pelayanan kesehatan yang dipilih secara purposive sampling. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan analisis tematik. Dari hasil penelitian, pelayanan di puskesmas perawatan berstatus BLUD di Gianyar dinilai kurang memuaskan karena keterbatasan peralatan medis dan kurangnya tenaga yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan pengelolaan keuangan pada staf puskesmas dan perekrutan tenaga berlatar belakang akuntansi penting untuk dilakukan. ......The policy of primary health care as local public service agencies (BLUD) was established to improve the quality of basic health care services. The public service agencies primary health care policy has been implemented to all primary health care in Gianyar district since 2010. The implementation does not always improving health service quality. This research was aimed to overview the quality of services in primary health care with general services agency status in Gianyar district. This research was a crosssectional study with mixed of quantitative and qualitative approaches.This research was conducted in Gianyar between August and December 2013. The quantitative data was collected through questionaire survey to 105 patients in four primary health care who were chosen with multistage random sampling technique. The qualitative data was collected through in-depth interviews to 13 health care providers in primary health care who were chosen with pusposive sampling. The quantitative data was analysed descriptively and the qualitative data was analysed using thematic analysis. The result of the study was primary health care quality in BLUD puskesmas with inpatient services was perceived as poor due to the limited availability of medical equipment and lack of staff who major in financial management. Training on financial management and recruitment of staff with accounting background should be conducted.