Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Dewo Baskoro, author
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan...
2017
S69431
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmi Intan Jeyhan, author
ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...
2017
S69590
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Josua Satria Collins, author
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Tak ayal, reformasi hukum di Indonesia menjadi prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme constitusional question kedalam sistem peradilan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ad’jdam Riyange Zulfachmi Sugeng, author
Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nilam Rahmahanjayani, author
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Zico Leonard Djagardo, author
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia periode 2014-2019. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme penegakkan etika di Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan apabila dilihat dari sifatnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Teddy Handiar Yobel, author
Skripsi ini membahas tentang konsep independensi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendapat jawaban tersebut, hasil temuan tersebut dapat menjadi refrensi atas jawaban perdebatan independensi Komisi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ellen Nadya Salbaina, author
Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan Zidni, author
Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aninda Novedia Esafrin, author
Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
