Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi.Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988.This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level.Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided."

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

---

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."

"Penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia semakin meningkat, terutama pada gedung-gedung pusat perbelanjaan. Maraknya keberadaan kios-kios yang berada di ruang bawah tanah menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai jenis hak atas tanah apakah yang dimiliki. Diperlukan untuk mengetahui keberadaan Ruang Bawah Tanah di Indonesia. Pengumpulan data mengunakan data sekunder dan juga data primer, yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan ruang bawah tanah. Para pihak yang mengetahui secara jelas mengenai wilayah yang diteliti. Penulis mendapatkan hasil bahwa ruang bawah tanah merupakan perkembangan dalam bidang pertanahan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh karena itu, Pemerintah hendaknya membuat suatu pengaturan mengenai keberadaan ruang bawah tanah sebagai salah satu bagian dari sistem hukum pertanahan nasional.

---

Usage of bellow surface if land in Indonesia progressively mount, especially at shopping centre. The hoisterous of existence of Stores residing in bellow surface of land generate a question conceming land right type what is was owned. Needed to know existence of Below the Surface of Land in Indonesia. Data collecting conducted with documentation study as well as primary data, that is conducted with refer to interview to interview with a few party related to problems of Below the Surface of Land. That is party knowing clearly accurate about the place that author research. Authore get result of that Below the Surface of Land is growth in the tield of undeniable land existence. Thereby, Government shall make jurisdiction concerning existence of Below the Surface of Land as one part of the national land law system."

"Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI. Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan beda agama yang teijadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian ternyata perkawinan beda agama teijadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada aturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

---

The problem is the difference between religious marriage is not much appear before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter abbreviated UUP). After UUP which States that marriage is considered legitimate when carried out according to legal procedure religious of each. According to the valid State when the legitimate reiigion. UUP does not set the different religious marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated HOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article 35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986."

"Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur dan akibatnya yang sedang marak terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan sang anak di mata hukum akibat perkawinan di bawah umur yang dilakukan orang tuanya terhadap nasib sang anak di mata hukum negara. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana status perkawinan yang dilakukan di bawah umur di mata hukum negara. Tesis ini juga membahas tentang status dan kedudukan sang anak hasil perkawinan di bawah umur di mata hukum negara serta dampak perkawinan di bawah umur terhadap sang pelaku, anak dan masyarakat sekitarnya. Metode yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif, yaitu dengan cara membaca, membahas dan menelaah bahan-bahan literatur yang digunakan sebagai acuan dan kemudian dicocokkan dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur tergolong ke dalam perkawinan yang tidak sah di mata hukum karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam, ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah dan pandangan yang menyatakan sebaliknya. Status dan kedudukan sang anak menurut UU Perkawinan adalah anak tidak sah dan tidak berhak mewaris dari ayahnya. Begitu pun menurut Pasal 100 KHI yang menyatakan sang anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan sang ibu yang melahirkan. Menyikapi permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa semua perkawinan yang dilakukan di bawah, apabila sudah terlanjur dilakukan, sebaiknya segera disahkan menurut hukum yang berlaku. Penulis juga menyarankan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan di bawah umur maupun perkawinan di bawah tangan karena hal tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dihasilkan di mata hukum negara.

---

This thesis discuss about children's status and position according to marriage act number 1/1974, especially the one who conceived from under age marriage which is common practice in Indonesia. This thesis' discussion points on the children's status and position on the law and also discuss about the children?s future according to the state's law. Problem in this thesis is how under aged marriage status is according to state's law. This thesis also discussed about children's position and status according to state's law and the underage marriage's impacts on the subject, children and surrounding environment. Writer is using a juridical normative method by reading, discussing, and researching the literature which is used as basis and then matched and analyzed according to the discussed problem.

The result of this thesis shows that under aged marriage is illegal according to marriage act number 1/1974. But in the Islamic marriage law, there are two opinions which are contrary. The children's status and position due to marriage law number 1/1974 is unlawful children and therefore have no right to inherit from his father. Due to Islamic marriage law, the children conceived from under aged marriage only legally connected to their biological mother. To solve that problems, writer's suggestion is that the subject of the under aged marriage, if have been done, should be legalize according to the state's law. Writer also suggests that the people should have not considered doing under age married neither unlawful marriage, because the law impact is too degrading for woman and also the children conceived from that marriage."

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT Office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order (o to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Hak Milik atas tanah yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan di Komplek Kemayoran. Diterbitkannya sertipikat Hak Milik dengan penunjuk bahwa ?Tanah ini berdiri diatas Hak Pengelolaan No.1/Gunung Sahari Utara?, maka Hak Milik tersebut akan tetap memenuhi sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA atau tidak dan bagaimana penyelesaian Hukum Tanah Nasional di Indonesia atas permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

The focus of this thesis is discuss the legal status of Right of Ownership. The published of Certificate of Right of Ownership with the bookmark that ?The land is standing over the Right of Management (Hak Pengelolaan) No. 1/Gunung Sahari Utara?, means fulfill the nature of the Right of Ownership as stipulated in article 20 of Undang-Undang Pokok Agraria or do not fulfill and the settlement by Indonesian Law of Land. This research is normative juridische, conducted by way of reviewing laws and regulations, and literatures which related to the research."