Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan transportasi melibatkan proses sequential yang terdiri dari bangkitan perjalanan, sebaran perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan yang lebih dikenal dengan four-step model. Four-step model telah banyak digunakan dan diaplikasikan dalam penelitian dan perencanaan transportasi. Tahap pertama dari proses ini adalah menghitung bangkitan perjalanan. Umumnya perhitungan bangkitan perjalanan hanya mempertimbangkan faktor-faktor sosio-ekonomi suatu daerah. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu transportasi, perhitungan bangkitan perjalanan juga memperhatikan faktor aksesibilitas perjalanan. Pada tahun 2003 Kota Yogyakarta telah melakukan Studi tentang Jaringan Transportasi Jalan. Dalam studi tersebut model bangkitan perjalanan hanya dipengaruhi oleh variabel sosio ekonomi. Pada tahap ini, variabel aksesibilitas tidak dimasukkan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap permintaan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aksesibilitas terhadap permintaan perjalanan di Kota Yogyakarta. Metodologi yang digunakan adalah dengan menggunakan model Extending Evans Combined Distribution and Assignment untuk memperoleh nilai aksesibilitas dan membandingkan hasil model bangkitan perjalanan dengan dan tanpa variabel aksesibilitas menggunakan uji statistik.Hasik penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap permintaan perjalanan di Kota Yogyakarta selain variabel jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor serta persamaan regresi yang dihasilkan dengan menggunakan variabel aksesibilitas memberikan basil yang lebih baik jika dibandingkan dengan persamaan regresi yang hanya memasukkan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor sebagai variabel bebasnya.Dengan mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap permintaan perjalanan diharapkan fenomena induced demand/induced travel dapat ditangkap sehingga dapat dilakukan kajian Travel Demand Management yang lebih komprehensif di Kota Yogyakarta."

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."

"Pelayanan air bersih di Kota Palembang sudah ada sejak pada masa kolonial. Pada saat itu (1929-1949) kapasitas produksi air bersih di Kota Palembang baru mencapai 100 liter per detik. Kini kapasitas produksi air bersih di Kota Palembang sudah meningkat menjadi 3022,5 liter per detik. Namun, kapasitas produksi yang cukup besar tersebut masih belum mampu melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Palembang.Pelayanan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang menjadi tugas pemerintah kota. Pelayanan air bersih yang diberikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang belum menjangkau seluruh masyarakat di Kota Palembang. Pelayanannya pun sampai saat ini masih belum memuaskan masyarakat karena pengaliran air bersih ke pelanggan masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas pandangan masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II dan harapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Sedangkan tujuan penelitan adalah ingin mengetahui pandangan pelanggan terhadap pelayanan, khususnya mengenai kualitas pelayanan air bersih, mengetahui faktor yang paling mempengaruhi pelayanan. dan memperoleh gambaran pandangan pelanggan tentang harapan peningkatan pelayanan.Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih, Pengalaman Masa Lalu, Dimensi Kualitas Pelayanan, Komunikasi Personal, dan Akses dan Fasilitas Pelayanan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Ho: Tidak ada hubungan antara variabel Kebutuhan Masyarakat, Pengalaman Masa Lalu, Dimensi Kualitas Pelayanan, Komunikas Personal, dan Akses dan Fasilitas Pelayanan terhadap Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. H1: Ada hubungan antara variabel Kebutuhan Masyarakat, Pengalaman Masa Lalu, Dimensi Kualitas Pelayanan, Komunikas Personal, dan Akses dan Fasilitas Pelayanan terhadap Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. Untuk tnenguji hubungan antar variabel dalam penelitian dipilih lokasi penelitian di Kecamatan Ilir Timur II yang dianggap mewakili karakteristik Kota Palembang, dengan jumlah sampel sebesar 300 orang, yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, sosial, dan niaga.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih, Pengalaman Masa Lalu, Komunikasi Personal, dan Akses dan Fasilitas Pelayanan terhadap variabel Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. Dengan dernikian untuk variabel-variabel tersebut Ho diterima daft Ht ditolak. Sedangkan pada variabel Dimensi Kualitas Pelayanan terdapat hubungan dengan variabel Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. Koefisien korelasi Pearson sebesar 0,196 teruji pada taraf signifikansi I% dan 5%.Hasil pengujian juga menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama dan variabel bebas Kebutuhan Masyarakat, Pengalaman Masa Lalu, Dimensi Kualitas Pelayanan, Komunikasi Personal, dan Akses dan Fasilitas Pelayanan terhadap variabel Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan. Walaupun tidak terlampau besar hanya mencapai 5% (R2 = 0,050) dan F hitung = 3,060: F tabel 1%= 3,09 dan 5% = 2,24. Artinya, pengujian regresi tcrbukti pada taraf signikansi 5%. Sedang pada taraf signiftkansi 1% tidak terbukti.

---

Water services in Palembang have been exist since the colonialism era. In 1929 - 1942, the capacity of water production was still 100 litters per second. Now it has increased to 3022,5 litter per second. However, this large production is still unable to serve the needs of water supply of Palembang society.

Water service is one of the urban services for city government. Water services handled by Municipal Waterworks (PDAM) of Tirta Murti Palembang, still cannot reach all the society in Palembang. Even though, the service is dissatisfied, because of the stream flow that is still limited. Based on this condition, research problem that will be studied is the society view in sub district of East Ilir lI and their expectation to water service given by Municipal Waterworks (PDAM) of Tirta Murti Palembang. Moreover, the purpose of this research is to measure the customer view to the service especially about the quality of water service, the factor that influence the service and get description about customer view of the increasing service expectation.

Variables analyzed are about the needs of society of water, last experience, service quality dimension, personal communication and access and also service facility. Hypothesis in this research is Ho: there is not any relations among the needs of society of water variable, last experience, service quality dimension, personal communication and access and service facility concerning to society's view about the service of PDAM Tirta Murti Palembang. Hi: There is relation among the society needs of water variable, last experience, service quality dimension, personal communication and access, and service facility concerning to society's view about the service of PDAM Tirta Murti Palembang. To examine the relationship among variables in this research, sub district of East Ilir II, is chosen as a location. Because it can represent the characteristics of Palembang city with 300 respondents consist of housing, social and business consumer.

The result of this research shows that there is not any relations among the society needs variable, last experience, service quality dimension, personal communication and access, and service facility concerning to society's view about the service of PDAM Tirta Murti Palembang. So, Ho variables are accepted and Hi are rejected. Moreover, there is a relation between the service quality dimension variable and society's view concerning to the service of PDAM Tirta Murti Palembang. Correlation coefficient Pearson is 0,196 put to a test on level of significant 1% and 5 %.

The result also shows that there is an influence from predictor variable of society needs of water, last experience, quality of service dimension, personal communication and access, and service facility concerning to society's view about the service. Although it is only 5%(R2==0,050) and F observation = 3,060: F table 1%= 3,09 and 5%= 2,24. It means that the regression test proved on level of significant of 5% and on level of significant of 1% is not proved."

"Kota Tenggarong sebagai ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan kegiatan pariwisata dengan memanihatkan potensi yang dimilikinya yaitu potensi sejarah, kedudukannya di jalur lalu-lintas sungai dan darat, berada di tepi sungai Mahakam, adanya keinginan Pemerintah untuk menjadikannya sebagai kota wisata, adanya pembangunan jalur jalan Tenggarong-Samarinda, dan rencana pembangunan Bandara baru. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka Tenggarong ditetapkan sebagai pusat satuan pengernbangan pariwisata kota dengan salah satu programnya adalah meningkatkan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung pariwisata. Pertanyaan penelitian ini adalah dimana saja terjadi perkembangan prasarana pariwisata di Tenggarong, bagaimana pola perkembangan prasarana tersebut dan bagaimana perkembangan kota Tenggarong. Prasarana pariwisata adalah adalah unsur-unsur wisata yang terdiri dari unsur primer, unsur sekunder dan unsur kondisional pariwisata. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Sumber data adalah pengamatan, wawancara, dan dokumen.Penelitian ini menyimpulkan bahwa , pertama, pada tahun 2000 prasarana pariwisata hanya terdapat pada 5 (lima) kelurahan yaitu kelurahan Panji, Melayu, Sukarame, Timbau dan Bukit Biru. Dan pada tahun 2004 telah bertambah menjadi 7 (tujuh) yaitu kelurahan Bam dan Mangkurawang. Kedua, perkembangan unsur primer terkonsentrasi pad kawasan perdagangan/jasa dan pariwisata, selanjutnya perkembangan unsur sekunder dan kondisional terkonsentrasi pada penggunaan tanah perdagangan/jasa dan mulai memasuki kawasan permukiman dan pernerintahan pada tahun 2004 dengan pola perkembangan ke arah selatan mengikuti jalur transportasi utama menuju kota-kota besar yaitu Samarinda dan Balikpapan dan dengan tingkat masih berada pada skala lokal dan regional. Dan ketiga, perkembangan Tenggarong sebagai daerah tujuan wisata berada pada tahap awal perkembangan kota wisata. Dengan demikian perkembangan prasarana pariwisata di kota Tenggarong memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kota.

---

Tenggarong city as the capital of Kutai Kartanegara Regency had developed tourism that used its potency likes history, its position in water and land traffic, lies on the edge of Mahakam Rivers, the government has a desire to change the city into tourism city, the development of road between Tenggarong to Samarinda, and the development plan of new airport. With those potention, Tenggarong city turned into the center of urban tourism development with one of the programs is raising the tourist infrastucture. The questions of the research are :Where the tourist infrastructure development is?How the pattern of its development is?and How the development of Tenggarong city is? Tourist infrastructures are the tourist elements consist of primary elements, secondary elements and conditional elements. To answer those question with used qualitative approach and descriptive research. The sources of data are observations, interviews and documents.

The research has been summaries into 3 points of conclusion. First, the location of tourist elements in 2000 consist of 5 kelurahan are kelurahan Panji, Melayu, Sultarame, Timbau and Bukit Biru and scattered to kelurahan Baru and Mangkurawang in 2004. Second the development of primary elements had concentrated in commerce. and then the development of secondary elements had concentrated in commerce landuse and started to get into housing and government landuse with development pattern to South followed the primary road toward Samarinda and Balikpapan and shows tourism development in local and regional scale. Third the development of Tenggarong City as destination lies in the beginning phase of urban tourism. Thus, tourist infrastructure have the significant relationship with the city development."

"Meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap angkulan umum terutama pada jam jam sibuk pagi dan sore hari, menyebabkan keberadaan omprengan semakin berkembang dan menjadi fenomena tersendiri untuk ikut berperan dalam sistem transportasi perkotaan. Keberadaan omprengan sebenamya sangat membantu masyarakat terutama didaerah yang tingkat pelayanan angkutan umumnya masih rendah dan secara tidak langsung juga ikut membantu Pemerintah dalam upaya mendukung kebijakan pergeseran moda, karena dengan waktu tempuh dan biaya perjalanan yang relatif lebih cepat dan murah yang dimilikinya, diharapkan dapat menarik para pemilik kendaraan pribadi untuk lebih menggunakan omprengan. Namun perkembangan selanjutnya memperlihatkan terjadinya perubahan fungsi peruntukan dan awalnya omprengan sebagai kendaraan pribadi, berubah menjadi layaknya angkutan umum biasa, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan di antara para pengelola dan pengemudi angkutan umum resmi. Kenyataan ini pada akhimya menimbulkan polemik antara kepentingan berdasarkan aspek legalitas dengan kepentingan yang berdasarkan fungsi pelayanan yang diperlukan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan omprengan dalam sistem transportasi di Jabodetabek secara lebih jelas, dengan mengadakan pengkajian secara lebih lanjut terhadap aspek legalitas angkutan umum dan mengungkap comparative advantages antara omprengan, angkutan umum dan kendaraan pribadi serta menelaah keberadaan omprengan sebagai salah satu alternatif moda transportasi perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara waktu tempuh dan biaya perjalanan antara omprengan, angkutan urnum dan kendaraan pribadi adalah periling dan sangat signifikan, sehingga keberadaan omprengan dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi para pemilik kendaraan pribadi untuk lebih menggunakan omprengan daripada kendaraan yang dimilikinya.

---

The increase number of demands people for public transportation mainly in rush hour in the morning and in the afternoon, make omprengan develops and has its own phenomena among people to participate in the urban transportation system. The existence of omprengan itself has been very helpful to the people especially in low public transportation service area and it has indirectly contribute to the government in an attempt to support capital movement policy, where faster travel time and relatively cheapher fee can attract private vehicle owner to use omprengan Further development has caused the changing in the function of omprengan. At first omprengan function as private vehicle, but now it has change into no more than common public transportation. This may cause personal omprengan envy among the legal owner of public transportation. This situation may grow polemic between interests on the basis of aspect legality with interest on the basis of the function of service needed by the people.

Therefore, this study aimed to analyze the existence of omprengan in related to the provision of Jabodetabek transportation system clearly by analyzing more on the legality aspect of omprengan, to conduct an field-study to identify comparative advantages of omprengan to public transportation and private vehicle, to review the existence of omprengan as an alternative mode in the provision of urban public transportation. The result of this study shows that the difference from travel time and travel cost between omprengan, public transportation and private vehicle are important and significant with high correlation level, therefore omprengan can be an indicator to attract private vehicle owner to use omprengan."

"Dalam pengembangan wilayah diperlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal ini tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antar daerah yang semakin efisien dan efektif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang pada akhirnya akan membuka kesempatan bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Sebagai daerah sentra produksi pangan, Kabupaten Subang memerlukan strategi pembangunan yang tepat yang dapat mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan.Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tata ruang yang ada di Kabupaten Subang (meliputi kawasan pertanian lahan basah dan sistem kota-kota pusat pertumbuhan) supaya bisa mendapatkan suatu pola tata ruang bagi pengembangan Kawasan pertanian lahan basah yang menjadi sektor andalan pertanian di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mengambil data wilayah dan kota-kota kecamatan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan kebanyakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari studi pustaka dan instansi terkait di Kabupaten Subang.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan Agropolitan tersusun oleh Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan.Kota Pamanukan merupakan kota pusat pengembangan bagi kawasan produksi utama tanaman padi sawah di sebelah utara Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan. Binong, dan Compreng.Kota Subang merupakan kota pusat pertumbuhan bagi kawasan penyangga bagi kawasan produksi utama yang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo.Sedangkan Kota Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang menjadi kota pusat pengembangan untuk kawasan yang tidak sesuai dan memiliki potensi rendah bagi pengembangan pertanian padi sawah yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang.

---

In the development of region, it is needed strategy for realizing balance among regions in this matter the level of growth which will motivate trading more efficient and effective so that it motivates region specialization happened and at last it will open opportunity for every regions to grow up. As a central region of food plant productions, Subang Regency needs proper development strategy, which can develop food plants agriculture system.

The aim of this research is for analyzing spatial structure which is available in Subang Regency (covering wet land agriculture area and growth central cities system) in order to find spatial pattern for developing wet area agriculture becoming agriculture mainstay sector in Subang Regency, further it is called food plants agropolitan area.

Research method used is survey method which took region data and sub-district cities as research object. Data used is more secondary data. Secondary data was taken from library study and related agency in Subang Regency.

The result of analysis shows that the structure of agropolitan in Subang Regency consists of food plants agropolitan area and the cities of sub-district as growth centre.

Pamanukan city is a .main growth centre for paddy agriculture production activity regions, Covering Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan, Binong, dan Compreng Sub-district.

Subang city is a main growth centre for buffer regions of paddy agriculture production activity regions, covering Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo Sub-district.

Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang cities are main growth centers for regions which do not available and lower potential to develop paddy agriculture system, covering Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang sub-district."