Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), keterkaitannya dengan proses Keberatan dan Banding serta pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan pengaruh dari diterbitkannya PER-48/PJ/2010 dan PP No 74 tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi dan aplikasi MAP di Indonesia sampai dengan saat ini dan kaitannya dengan ketentuan hukum pajak domestik yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat diterbitkannya PER-48/PJ/2010, Wajib Pajak tidak dapat menempuh dua jalur hukum secara bersamaan. Namun semenjak diterbitkannya PP No 74 tahun 2011, kemungkinan untuk menempuh dua jalur hukum yang bersamaan terbuka kembali bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajaknya dan mendapatkan keputusan yang diharapkan secara adil.

---

This thesis discusses the tax dispute resolution process in Indonesia through the Mutual Agreement Procedure (MAP), its association with the Objections and Appeals as well as Articles 16 and 36 of the General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the effect of the issuance of PER-48/PJ/2010 and PP No 74-2011. The approach of research is qualitative, while the method is descriptive. The purpose of this study is to investigate the process of implementation and application of MAP in Indonesia up to this time and its relation to the provisions of domestic tax law.

This research concludes that according to PER-48/PJ/2010, the taxpayer can not take two legal channels simultaneously. However, since the issuance of PP No. 74 of 2011, now the taxpayer can take two legal channels simultaneously, which means providing a greater opportunity for taxpayers to resolve their tax disputes."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupafasilitas tax holiday di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajakberupa tax holiday mampu memberikan dampak yang signifikan terhadappeningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaterdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkunganinvestasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambilsuatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik,sehingga ada tidaknya fasilitas tax holiday yang ditawarkan tidak berpengaruhsecara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian tax holidaybagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajakberganda yang dianut adalah credit method yang disertai tax sparing danexemption method. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintahmempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secaraberkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modalsehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the formof tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. Thisresearch utilises qualitative approach and descriptive analytical method. Thepurpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of taxholiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. Thefinding from this research indicates that many factors and investment purpose thatcreates condusive investment environment are the main considerations forinvestors to make any investment decision. Investment environment in Indonesiahas been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is nosignificant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility givento foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implementedis credit method with tax sparing and exemption method. From previousconclusion, it is recommended that govenrment maintain and improve investmentenvironment continuously and offers transparency for investors so that increase ininvestment could be realized."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tata cara penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara yang dilihat dari aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan dan memberikan masukan terhadap penerapan dari penyelesaian tindak pidana pajak di luar pengadilan dan aturan hukum atas tindak pidana tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Pasal 44B UU KUP juga memberikan peluang penerimaan negara yang lebih besar. Penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan telah sesuai dengan tujuan utama pajak dan tidak menyalahi asas hukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses the criminal acts committed by the taxpayer, the completion of that case according to the General Provision of Taxation Law and the settlement outside the court and its effect on state revenues which are viewed from the aspect of fairness in tax collection. The approach of this study is qualitative, while the method is descriptive. The main objective was to describe and provide input to the implementation of criminal tax settlement outside the court and the rule of law for such crime. The study concluded that article 44B in General Provisions of Taxation Law provides the opportunity for taxpayers to resolve crimes carried out without going through the court process. This article also provides opportunities for greater state revenues. Completion of criminal offenses in the field of taxation based on tax legislation without going through the court process conducted in accordance with the primary purpose and does not violate the principle of tax law in Indonesia."

"Khusus untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak atas sisa laba setelah pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 26 ayat (4) atau biasa disebut dengan Branch Profit Tax (BPT). Menjadi pertanyaan bagaimana penghitungan BPT untuk BUT yang atas penghasilannya dikenakan final, salah satunya adalah yang menjalankan usaha konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan BPT atas BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa penghitungan BPT sehubungan dengan penghitungan dasar pengenaan pajaknya, terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di satu sisi dengan Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa penghitungan BPT untuk BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah berdasarkan Penghasilan Kena Pajak menurut pembukuan setelah dikoreksi fiskal dikurangi PPh Final, sedangkan Wajib Pajak dan Majelis Hakim beranggapan bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan Norma Penghasilan Neto dikurangi PPh Final. Analisis perlakuan perpajakan atas penghitungan BPT tersebut dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada tiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan atas PPh Badan dari BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah dikenakan final menurut PPh Pasal 4 ayat (2) dan untuk penghitungan BPT adalah dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU PPh dikurangi PPh Final.

---

Permanent Establishment (PE) in Indonesia is imposed tax for the income after tax that regulated in the Income Tax Act Article 26 Paragraph (4) or commonly called the Branch Profit Tax (BPT). The question is how the BPT calculations for PE on income subjected to the final tax, one of which is running business of the construction services. The purpose of this study was to determine how the calculations of the Corporate Income Tax and the BPT of PE which runs business of construction services are. From the case studies of several Tax Court Decisions related dispute of BPT calculation with respect to the calculation of its taxable base, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the taxable income for BPT calculation for PE which running business of construction services is based on the bookkeeping after fiscal correction and deducted by Final Income Tax, while the Taxpayers and the Judges argued that the calculation of taxable income is using deemed profit deducted by Final Income Tax. Analysis of the tax treatment on BPT calculation is done by analyzing the opinions expressed on each side of three case examples taken in this research. The results from the analysis indicate that the Corporate Income Tax of PE which runs business of construction services is subjected to Final Income Tax under Income Tax Act Article 4 paragraph (2) and for the calculation of BPT is using deemed profit deducted by Final Income Tax in accordance with Article 26, paragraph (4) of Income Tax Act."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha di bidang minyak dan gas bumi tetap kondusif untuk investasi.

---

This thesis is aimed to analyse the of the income tax imposition on participating interest transfer by an oil and gas contractor under Government Regulation No. 79 in 2010 within the applicable tax law and regulation framework including the application of tax treaty, as well as the relevant domestic tax regulation. This thesis was also intended to be an input for the Relevant Government Authority for tax collection on the transfer of participating interest in order to provide legal certainty for both parties, therefore the business of oil and gas industry remains conducive to investment."

"Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan deposit nikel laterit terbesar di Indonesia, yang berkaitan erat dengan keberadaan East Sulawesi Ophiolite (ESO). Deposit nikel laterit merupakan hasil dari pelapukan batuan ultramafik yang ditemukan pada sekuen ofiolit, sehingga mengalami pengayaan unsur tertentu pada setiap profil laterit. Penelitian mengenai hubungan antara batuan induk terhadap karakteristik deposit nikel laterit yang dihasilkan masih jarang ditemukan sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batuan induk serta kaitannya terhadap karakteristik deposit nikel laterit yang terdapat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tepatnya di lapangan DS. Penelitian diawali dengan klasifikasi batuan induk berdasarkan data geokimia XRF dengan menggunakan pembelajaran mesin tersupervisi yang kemudian dilanjutkan dengan analisis petrografi dan mikro XRF pada setiap tipe batuan dasar yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa daerah penelitian tersusun atas batuan ultramafik harzburgit tipe 1, 2 dan 3 yang dibedakan berdasarkan komposisi mineral utama. Dari hasil analisis data XRF setiap zona, didapatkan hasil bahwa persentase nikel tertinggi ditemukan pada profil saprolit lunak pada zona harzburgite tipe tiga yang didukung oleh kondisi kemiringan lereng.

---

Sulawesi is one of the islands with the largest nickel laterite deposits in Indonesia, which is closely related to the existence of East Sulawesi Ophiolite (ESO). Laterite nickel deposit is the result of weathering of ultramafic rocks found in ophiolite sequences, with certain element enrichment in each laterite profile. Research on the relationship between the source rock and the characteristics of the laterite nickel deposit is still rarely found, so it is very interesting for further research. This study aims to determine the source rock and its relation to the characteristics of laterite nickel deposits in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, precisely in the DS field. The study began with the classification of the bedrock based on XRF geochemical data using supervised machine learning which was continued with petrographic and micro XRF analysis for each type of bedrock. Based on the research results, it is known that the research area is consisted of ultramafic harzburgite rocks types 1, 2 and 3 which are differentiated based on the composition of the major minerals. From the analysis of XRF data for each zone, the result shows that the highest percentage of nickel was found in the soft saprolite profile in the Harzburgite zone type three which was supported by morphological conditions."