Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Surakarta dibawah kepemimpinan Walikota Surakarta periode 2005 2012 merupakan salah satu daerah yang dijadikan best practice dalam menjalankan kebijakan daerah Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan dari Walikota Surakarta periode 2005 2012 dalam salah satu kebijakan daerah yang berhasil dijalankan yaitu program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta PKMS serta mengetahui peran dominan yang dilakukan Walikota Surakarta periode 2005 2012 dalam program PKMS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori managerial roles yang diungkapkan oleh Mintzberg, 1970. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana peniliti mengambil data yang objektif dari para partisipan sebanyak 86 Pegawai Negeri Sipil PNS Dinas Kesehatan Kota Surakarta termasuk pegawai UPT PKMS. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa managerial roles pada kepemimpinan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta periode 2005-2012 dalam program PKMS secara keseluruhan dikatakan baik Dalam program PKMS Pengaruh peran tersebut terlihat dari terselenggaranya program PKMS yang diprakarsai oleh Walikota Surakarta periode 2005 2012 sendiri. Hal lainnya ialah pengalokasian dana yang cukup besar dari APBD untuk program PKMS sehingga terdapat peningkatan fasilitas fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Surakarta. ...... The city of Surakarta under the leadership of the Mayor of Surakarta 2005 2012 is one of the areas to be the best practice in the conduct of regional policy. This research is aim to see how the role of leadership from mayor Surakarta period of 2005 2012 in one of regional policy that managed to run a program maintenance of public health Surakarta PKMS and to know the dominant role undertaken mayor Surakarta period 2005 2012 in PKMS. The theory that was used in this research is the theory of managerial roles expressed by Mintzberg 1970. This research is a quantitative research researchers took an objective data from the participants as many as 86 civil servants PNS of health service employees including Surakarta UPT PKMS. The result of this research explained that overall leadership roles of the mayor Surakarta period 2005-2012 in PKMS is good In a program of PKMS this role can be seen from the organizing of PKMS program which initiated by the mayor of Surakarta period 2005-2012. The other efect is a considerable expenditure of the budget for the program so there is an improvement of health facilities that can be accessed by all the citizens of the city of Surakarta.

Abstrak :
Budaya organisasi mempunyai pengaruh pada kinerja (Robbins, 1996) dapat digambarkan pada saat pegawai membentuk suatu persepsi subjektif secara keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti toleransi resiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang yang kesemuanya ini menjadi budaya atau kepribadian organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Rumah Sakit Haji Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi "Islami dan Berkelas Dunia" milik Rumah Sakit Haji Jakarta dapat dikategorikan budaya yang kuat. Demikian pula dengan hasil kuesioner kinerja pegawai yang artinya pegawai Rumah Sakit Haji Jakarta dapat dikategorikan telah memiliki kinerja yang baik. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai artinya perubahan budaya organisasi mempunyai pengaruh searah terhadap perubahan kinerja pegawai. Budaya organisasi memberikan pengaruh sebesar 51.3% terhadap kinerja pegawai dan sisanya sebesar 48.7% merupakan pengaruh dari faktor lain diluar model regresi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau gejala tentang implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima pangan/kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Implementasi program dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu; penataan aspek legalisasi dan kelembagaan, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, perbaikan sarana dan prasarana usaha serta perbaikan sanitasi lingkungan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. Dalam pelaksanaan, terdapat faktor penghambat kegiatan yakni; ketiadaan SOP, koordinasi yang kurang baik antar kelompok kerja, ketegasan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah, perilaku pihak yang terlibat, pembayaran yang kurang lancar, pembinaan koperasi dan premanisme. ......This Thesis about the Implementation of program stub development model street vendors food/culinary in the Bogor City at 2011-2012. This is a descriptive research with the qualitative approach, in which researcher tried to describe phenomenon and fact abaut the Implementation of program for the development of food/culinary street vendors in Bogor City at 2011-2012. The program implementation will be applied by four main activities, which are: structuring the institutional aspects of legalization, increasing access to capital and marketing, improving the infrastructure and the improvement of environmental sanitation efforts. This activity is carried out by the Working Group base on Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. In implementation, there are several inhibiting factors, such as the absence of standart operating procedure, poor coordination among working group, firmness of the local government in solving the problem, payment of substandard, fostering cooperative and thuggery.

Abstrak :
Skripsi ini membahas persepsi mahasiswa Universitas Indonesia terhadap kualitas pelayanan KRL Commuter Line rute Jakarta-Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan deskriptif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan kualitas pelayanan KRL Commuter Line berdasarkan persepsi mahasiswa Universitas Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelayanan KRL Commuter Line perlu ditingkatkan dari segi frekuensi perjalanan, ketepatan waktu, fasilitas pendukung, penyesuaian harga, pusat informasi mengenai jadwal, layanan informasi dalam gerbong, kemampuan petugas, keamanan, kebersihan serta kenyamanan dalam gerbong KRL Commuter Line, guna memberikan pelayanan maksimal kepada penumpang. ...... The focus of this study is about the student’s perceptions in University of Indonesia about service quality of the KRL Commuter Line especially in Jakarta- Bogor’s route. This is a quantitative’s research with the descriptive purpose, in which researcher try to describe service quality of KRL Commuter Line based on tudent’s perception in University of Indonesia. The result suggests that services of the KRL Commuter Line should be improve in many ways, such as the requency of schedule, accuration of time, facilities, adequacy of the price, nformation centre about the schedule, information service in the cab of KRL Commuter Line, ability of the officer, security, cleanliness, and also comfortness cab of the KRL Commuter Line, for give a maximum service for the passenger.

Abstrak :
Program Knowledge Share (K-Share) merupakan salah satu program knowledge management berupa aplikasi yang dirancang untuk mengatur dokumen dan proses suatu kegiatan di Bank Indonesia dan telah berjalan sejak tahun 2008. Direktorat Riset Eknomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia merupakan salah satu direktorat pengguna program K-Share dengan tingkat penggunaan program tertinggi dibandingkan dengan direktorat lain. Studi implementasi ini dilakukan untuk melihat analisis implementasi K-Share di Direktorat Riset Eknomi dan Kebijakan Moneter yang pelaksanaannya semakin lama semakin menurun. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam. Selama lima tahun pelaksanaan K-Share, terlihat bahwa pelaksanaan di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa faktor yang memengaruhi menurunnya pelaksanaan program, yaitu kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan, kurangnya komitmen pegawai selaku pengguna program, teknologi yang tidak mendukung pelaksanaan program, dan belum adanya peraturan formal yang mengatur pelaksanaan program K-Share. ......Knowledge Share (K-Share) is one of knowledge management programs which designed to manage the documents and process of an activity in Bank Indonesia and has been implemented since 2008. Directorate of Economic Research and Monetary Policy is one of the user of K-Share with the highest usage compared to other directorate. The purpose of this study is conducted to analyze the implementation of K-Share in Directorate of Economic Research and Monetary Policy which is progressively decrease. Using qualitative method, this research used indepth interview to collect its data. After five years of implementation, it appears that it does not run properly. It is proved by some factors that affect the decrease of implementation, such as the lack of support and commitment of the leader, the lack of commitment of the employees, the unsupported technology, and the regulation that has not been made.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya organisasi di unit PT PLN. Nara sumber sebanyak 11 orang dari 95 jumlah pegawai di bidang SDM dan Umum, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, budaya organisasi sudah ada sejak PT PLN baru berdiri, dan di berikan secara turun temurun untuk di implementasikan sesuai dengan keinginan bersama agar terwujud suatu organisasi yang baik bagi anggota organisasi, pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat. Budaya organisasi pada unit PT PLN mengandung nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak dahulu, sehingga pada pelaksanaannya anggota organisasi dapat mengimplementasikan budaya dengan baik. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa implementasi budaya organisasi sudah berjalan cukup baik dengan adanya nilai- nilai yang ada pada budaya organisasi seperti saling percaya, integritas, peduli, dan pembelajar.

---

Abstract
This study aims to determine how the implementation of organizational culture in unit PT PLN. Informants as much as 11 people from 95 the number of employees in the field of Human Resources and Public, techniques of collecting data through interviews. Based on the interviews, organizational culture has existed since the newly established PT PLN, and provide for generations to be implemented in accordance with a common desire to manifest a good organization for members of the organization, customers, partners, and society. Organizational culture in unit PT PLN contains the values that have been planted long ago, so the implementation can implement the culture of the organization's members as well. In the implementation of cultural implementation will certainly face a variety of inhibiting factors, such as the lack of thought will open new things and the different character of each employee. In the end it can be concluded that the implementation of organizational culture has been running quite well with the existing values in the culture of an organization such as trust, integrity, caring, and learners.

Abstrak :
ABSTRAK
Candi Borobudur dimanfaatkan sebagai obyek wisata untuk meningkatkan devisa negara dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Walau sebagai obyek wisata, namun Candi Borobudur juga berstatus cagar budaya yang harus dilestarikan. Hal tersebut menyebabkan pengembangan sarana dan infrastruktur untuk aktraksi dan hiburan terbatas. Selain, itu Obyek Wisata Candi Borobudur dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara setiap hari, namun masih banyak masyarakat sekitar yang miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif, murni, cross-sectional, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasilnya adalah pihak ? pihak yang terkait telah berperan dalam pengembangan dan pemanfaatan Obyek Wisata Candi Borobudur dan memberikan dampak kepada tiga segi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan melalui terpenuhinya indikator ? indikator dengan adanya berbagai hal seperti pelatihan dan pembinaan masyarakat, promosi dan pemasaran yang dilakukan, konservasi situs cagar budaya. Walau pengembangan berkelanjutan telah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

---

ABSTRACT
orobudur is used as a tourist attraction to raising national foreign revenue and welfare of the surrounding community. Although as a tourist attraction, but Borobudur status as a cultural heritage that must be preserved. This led to the development of facilities and infrastructure for attraction and entertainment limited. In addition, Borobudur Temple visited by both domestic and foreign tourists every day, but there are still plenty of people around who are poor. This study uses the approach of post-positivism to the type descriptive approach, pure research, cross-sectional research, data collection techniques by depth interviews, observation, and literature study. The result is related parties has been instrumental in the development and utilization of Borobudur Temple and had an impact on three aspects, namely economic, social and environment through compliance indicators - indicators of the presence of a variety of things such as training and community development, promotion and marketing is done, conservation of cultural heritage sites. Although sustainable development has been done well, but there are still some things that need to be improved.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAK
One of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation.