Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis alasan pemerintah Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya pada European Union-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) padahal sebelumnya, seringkali mendapatkan penolakan dari aktor-aktor domestiknya. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Melalui teori two-level games, skripsi ini menjelaskan proses negosiasi dan alasan Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya melalui tiga determinan dan satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang dirangkum dari proses negosiasi di Level I dan Level II. Pada Level I, terdapat kompromi antara Jepang dan UE terhadap tarif produk sektor agrikultur yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya kebijakan Abenomics dengan salah satu pilar reformasi agrikultur. Pada Level II determinan I, terdapat pengurangan dominasi aktor-aktor domestik yang tidak pro liberalisasi sektor agrikultur dan adanya kepentingan Shinzo Abe untuk melakukan kerja sama ekonomi. Pada Level II determinan II, semakin besarnya peran lembaga eksekutif Jepang (perdana menteri dan Kantei) di bawah Shinzo Abe yang intervensionis dan suara partai oposisi yang terpecah belah dan lemah. Adapun faktor pendukung yang ditemukan dalam studi ini adalah keberhasilan liberalisasi sektor agrikultur Jepang di Trans-Pacific Partnership (TPP). Berdasarkan temuan tersebut, studi ini melihat bahwa sikap proteksionis Jepang terhadap sektor agrikulturnya mengalami adaptasi seiring dengan desakan liberalisasi.

---

Abstrak :
Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global. ......State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism.

Abstrak :
ABSTRAK
Persoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACT
The unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights.

Abstrak :

ABSTRAK

 

Selama ini, teknologi merupakan sebuah bahasan minor dalam diskusi ilmu hubungan internasional. Padahal, teknologi selalu menjadi salah satu pemicu bagi dinamika antar aktor hubungan internasional, seperti pada Revolusi Industri pertama, atau pada space race antara Rusia dan Amerika Serikat dalam perang dingin yang menjadi pemicu ditemukannya internet. Tulisan ini secara spesifik membahas mengenai bagaimana Teknologi Informasi (TI), atau teknologi informasi digital (non-analog seperti radio / telepon) yang terkomputerisasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk meninjau bagaimana diskusi-diskusi hubungan internasional mengenai teknologi informasi berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Penulis membagi tulisan ini ke dalam tiga periode yang ditandai dengan tiga milestone. Periode pertama dimulai sejak ditemukannya transistor digital pada tahun 1947 dan berakhir pada 1990, dimana tulisan-tulisan yang muncul dalam periode ini bersifat prediktif terhadap dampak TI terhadap HI. Periode kedua (1991-2012) dimulai dengan milestone dipublikasikannya internet secara massal kepada masyarakat global, sehingga diskusi yang berkembang terpusat dengan bagaimana internet mengubah dinamika HI. Periode ketiga (2013 sampai sekarang) ditandai dengan sebuah milestone, yaitu terungkapnya tiga fenomena kontroversial yang telah mengubah narasi yang berkembang mengenai TI dalam HI, yaitu: (1) Terungkapnya pengawasan massal global yang dilakukan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat oleh Edward Snowden (2) Perbudakan buruh yang dilakukan Apple-Foxcon (3) Manipulasi politik tim kampanye Donald Trump melalui Facebook-Cambridge Analytica. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menemukan konsensus dan perdebatan dalam sepanjang evolusi diskusi TI dalam HI dari periode ke periode. Tinjauan pustaka ini menemukan beberapa tren dalam topik ini: (1) Diskusi-diskusi TI dalam HI bersifat optimis sampai periode kedua, dan mulai mengarah pada pesimisme di periode tiga. (2) Aktor bisnis menjadi aktor yang paling mendominansi diskusi TI dalam HI, baik itu dibahas dalam sudut pandang positif ataupun negatif (3) Paradigma liberal mendominansi diskusi pada periode kedua, sementara paradigma Marxisme mendominansi diskusi pada periode tiga. (4) Prediksi Fouccoult mengenai panopticonisme menjadi yang paling akurat dalam diskusi TI dalam HI di era saat ini. (5) Teknologi informasi merupakan sebuah source of power baru dalam HI. Di bagian akhir, Tinjauan Pustaka ini memberikan rekomendasi bagi Indonesia yang sedang dalam proses transformasi digital, serta menekankan penelitian lanjutan pada tulisan ini.

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Digital, Hubungan Internasional dan Teknologi Informasi

---

 

ABSTRACT

 

Technology has been a minor discussion in International Relations (IR). From Industrial Revolution to the space race in the cold war, technology has always become a trigger of change in its actor dynamics. This literature review would like to take focus only on the Information Technology (IT), or the computed-digital and non-analog technology (that excludes telephone, radio, etc.). This writing is aimed to review how the discussion of IR about IT evolves and develops throughout the years. This literature review will be divided into three time periods, marked by three great milestones. The first period started after the invention of the digital transistor at 1947 and ended in 1990, in which the discussion inside this periods mostly predicts the effects of IT in IR in years to come. The second period (1991-2012) is marked by the global publication of the internet, that which discussions in this period focuses on how internet impacts IR. Lastly the third period (2013 until now) is marked by three controversial phenomenon that later would change the direction of the discussion about IT in IR, those are: (1) The global mass surveillance of National Security Agency of USA leaked by Edward Snowden (2) The modern slavery of digital labor by Apple-Foxcon (3) The Trump’s campaign team political manipulation through Facebook-Cambridge Analytica. This literature review tried to see the debates and consensus throughout the evolutions of discussion of IT in IR. This literature review has also identified following trends regarding this topic, which are: (1) The discussion of IT in IR has been positive and affirmative in the second period, and it changes into being skeptical and critical in the third period of time (2) The business actors has always dominated, be it’s in the positive or negative framing (3) The liberal paradigm dominated the discussion in the second period, while the Marxist dominated in the third one (4) Fouccoult’s prediction regarding panopticonism has been the most accurate to picture nowadays IT era (5) Information Technology has become a new source of power in International Relations. This literature review also gives several recommendation to Indonesia which in the middle of the process of digital transformation.

 

Key words: Information Technology, Digital, International Relations and Information Technology

 

Abstrak :

Nama                         : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Program Studi             : Ilmu Hubungan Internasional

Judul                          : Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Pembimbing                : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Kajian Analisis Kebijakan Luar Negeri atau FPA telah menjadi bidang studi independen dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1950an. Fokus FPA terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dianggap telah berhasil menjawab permasalahan studi HI yang cenderung menciptakan jarak antara politik domestik dan internasional. Menariknya, klaim bahwa FPA telah inklusif menuai kritik diantara cendekia Eropa, khususnya dalam pembahasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana literatur menempatkan kebijakan luar negeri Uni Eropa diantara kajian FPA. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penulis menyusun 96 total temuan literatur dengan akreditasi internasional dalam empat kategori tema, yaitu: (1) konsep kebijakan luar negeri Uni Eropa; (2) institusionalisasi kebijakan luar negeri Uni Eropa; (3) Uni Eropa sebagai aktor; dan (4) lingkup kawasan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya tinjauan literatur menghasilkan beberapa temuan seperti konsensus, perdebatan, dan kesenjangan terkait topik ini. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri tren tema literatur, persebaran penulis, serta tren persebaran paradigmatik. Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini berhasil menyingkap fakta bahwa FPA belum menjadi perspektif yang umum digunakan dalam mengkaji kebijakan luar negeri Uni Eropa. Meskipun begitu, tulisan ini tidak menemukan literatur yang menolak keberadaan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Tulisan ini akan ditutup dengan penjabaran sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang meliputi perluasan paradigmatik khususnya FPA dan pendekatan kritis, serta topik-topik yang belum banyak terbahas tetapi cukup relevan dengan kondisi empirik kebijakan luar negeri Uni Eropa.

 

 

 

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Luar Negeri, Uni Eropa, kebijakan luar negeri Uni Eropa, European Foreign Policy, hubungan eksternal Uni Eropa, EPC, CFSP

 

---

Name                        : Megan Anglingsari Raritra Intanti

Study Program           : International Relations

Title                          : European Union’s Foreign Policy

Counsellor                 : Dr. phil. Yandry Kurniawan

 

Foreign Policy Analysis or FPA has been developed as an independent field of international relations (IR) studies since the 1950s. FPA’s primary focus on foreign policy decision making processes is considered to have successfully answered IR studies problem which tends to create a gap between domestic and international politics. Interestingly, the claim that FPA has been inclusive drawn criticism among European scholars, particularly in the discussion of the EU's foreign policy. Therefore, this paper aims to explain how literature interpret EU’s foreign policy among FPA studies. In order to achieve this goal, the authors compiled 96 total international accreditation literature within four categories of themes, namely: (1) the concept of EU’s foreign policy; (2) institutionalization of EU’s foreign policy; (3) European Union as an actor; and (4) regional scope of the EU’s foreign policy. This literature review has resulted in several findings such as consensus, debates, and gaps related to this topic. In addition, this paper also traces the literature trend, distribution of authors’ origin, as well as the paradigmatic trend. Based on these conditions, this paper was successfully revealed the fact that FPA is not a mainstream perspective in studying EU’s foreign policy. Even so, this paper didn’t identify scholar that rejects the idea of EU’s foreign policy. This paper will conclude with some recommendations for further research including paradigmatic diversification, especially FPA and a critical approach, as well as topics that rarely discussed but are quite relevant to the empirical conditions of EU’s foreign policy.

 

 

 

Keywords:

Foreign Policy Analysis, European Union, European Foreign Policy, EU Foreign Policy, EU External Relations, EPC, CFSP

 

Abstrak :
Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang. ......Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ISIS di internet, yang menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk bergabung atau menjadi anggota atau simpatisan ISIS. Penelitian ini mempertanyakan mengapa persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi. Tesis ini menggunakan teori kontra radikalisasi di internet, yang secara spesifik membahas koordinasi dan komunikasi antara institusi Pemerintah dalam melakukan tindakan disruption, diversion dan pendekatan alternatif, serta counter-messaging. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi karena terdapat tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi. Tindakan disruption atau pemblokiran terhambat karena mudahnya akses kepada internet oleh ISIS, sulitnya penegakan hukum pada layanan pesan instan, tingkat kepatuhan perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi Pemerintah Indonesia di internet.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that cause the difficulties of the Indonesian Government in countering the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet, that caused some Indonesians interested in joining or becoming ISIS sympathizer. This research questioned why the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet is still hard to overcome. This thesis used counter radicalization on the internet theory, particularly in the coordination and communication across government institutions in implementing disruption, diversion and alternative engagement as well as counter messaging measures. This research is qualitative study by using in depth analysis. This research argues that the difficulties in countering ISIS rsquo propaganda on the internet is caused by three obstacles in the implementation counter radicalization on the internet policy. The government efforts in disruption measure or to shutdown ISIS rsquo websites and social media accounts are inhibited by the easy access to the internet, the difficulty of law enforcement on instant messaging apps, the obedience of the internet company, and cyber governance in Indonesia itself. The diversion technique to promote peace campaign has not yet been utilized by the Indonesian Government. The nationalism issues in Indonesia rsquo s counter messaging measure may not reach the targeted audience. Futhermore, interorganizational coordination and communication problem across Indonesia rsquo s Government Institutions certainly affects the implementation of counter radicalization policy on the internet.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang motif pemerintah Indonesia dalam pembentukan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara mitra yang berdekatan secara geografis, kemitraan strategis ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dan Australia. Tesis ini menggunakan teori motif dalam menjalin kerja sama internasional menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif pemerintah Indonesia dalam menjalin IA-CEPA. Menurut Solis dan Katada, motif suatu negara menjalin kerja sama dapat terbagi menjadi tiga motif yaitu motif ekonomi, keamanan, dan leverage. Penelitian ini memfokuskan pada motif ekonomi dan keamanan yang melatarbelakangi Indonesia dalam pembentukan IA-CEPA. Motif ekonomi Indonesia dalam implementasi IA-CEPA dapat dilakukan melalui perluasan akses pasar melalui liberalisasi perdagangan bebas barang, jasa, serta investasi. Sedangkan motif keamanan dalam pembentukan kemitraan adalah untuk memperkuat status keamanan dan meningkatkan citra Internasional. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya IA-CEPA Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perluasan akses pasar di Australia karena penghapusan tarif hingga 0% dilakukan oleh Australia pada seluruh pos tarif impor asal Indonesia. Peningkatan volume perdagangan dan investasi juga dirasakan sangat signifikan karena IA-CEPA memberikan rasa kepercayaan bagi kedua negara untuk saling terbuka dalam menjalin kerja sama. Motif keamanan juga menjadi latar belakang Indonesia dalam menjalin kerja sama ini. Dengan bekerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Kemitraan yang strategis dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dibidang pertahanan dan persenjataan. ...... This study analyzes the motives of the Indonesian government in establishing the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA is bilateral economic cooperation that is created between Indonesia and Australia. This agreement was first launched in 2010 with the aim of improving economic relations between the two countries. As a geographically close partner country, this strategic partnership will provide many benefits for Indonesia and Australia. This study uses motive theory in establishing international cooperation according to Mireya Solis and Saori N. Katada to analyze the motives of the Indonesian government in establishing the IA-CEPA. According to Solis and Katada, a country`s motives for establishing cooperation can be divided into three motives namely economic motives, security, and leverage. This research focuses on economic and security motives underlying Indonesia in the formation of the IA-CEPA. Indonesia's economic motives in implementing IA-CEPA can be done through expanding market access through liberalization of free trade in goods, services, and investments. While the security motive in forming partnerships is to strengthen security status and enhance the image of the International. The results of this study indicate that the presence of the IA-CEPA Indonesia benefited from expanding market access in Australia because the elimination of tariffs by 0% was carried out by Australia at all import tariff posts from Indonesia. The increase in the volume of trade and investment was also felt to be very significant because the IA-CEPA provided a sense of trust for the two countries to be mutually open in collaborating. The security motive is also Indonesia's background in establishing this partnership. Working with developed countries such as Australia can increase international confidence in the world to be able to establish wider cooperation with Indonesia. A strategic partnership can provide Indonesia with the transfer of technology in the field of defense and weaponry.

Abstrak :

Tulisan ini menganalisis pengambilan kebijakan militer dalam menanggulangi isu Irregular Maritime Arrival (IMA) di Australia dalam Pemilu Australia tahun 2013. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran dari sudut pandang sekuritisasi, bahwa telah terjadi proses sekuritisasi isu IMA sehingga penanganan terhadap ancaman IMA membutuhkan intervensi angkatan perang Australia melalui operasi militer di perbatasan. Namun, dalam konteks Pemilu Australia 2013, kajian-kajian terdahulu tersebut belum menjelaskan mengapa isu ini disekuritisasi oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional sehingga menghasilkan kebijakan yang koersif dalam penanganan IMA. Dengan menggunakan strands of securitization, tulisan ini menganalisis tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh aktor sekuritisasi dari sekuritisasi isu IMA di Australia. Temuan tulisan ini menunjukan bahwa sekuritisasi yang dilakukan sejak masa kampanye hingga periode Pemerintahan Tony Abbot ditujukan untuk mengangkat isu IMA dalam agenda keamanan nasional karena kedaruratan isu ini dan legitimasi atas diambilnya tindakan luar biasa melalui Operation Sovereign Borders (OSB) untuk mengeliminir ancaman dari kedatangan imigran ilegal ke Australia. Melalui OSB, pemerintah juga berharap dapat memunculkan efek penggentaran kepada para pencari suaka yang berpotensi datang secara ilegal ke Australia melalui laut.

---

This article analyzes military policy making made by Australian Governmentto tackle the issue of Irregular Maritime Arrival (IMA) in Australia during the Australian Federal Election in 2013. Some of existing studies on the topic illustrate from the point of view of securitization, that IMA issue has been securitized and requires the intervention of the Australian army through millitary operation in the Australian border. However, in the context of the 2013 Australian Federal Elections, these earlier studies have not explained the objectives of securitization resulting in an assertive policy towards IMA. By employing the strands of securitization concept, this paper analyzes what objectives the securitizing actor wants to achieve from the securitization of IMA in Australia. The findings of this paper indicate that the securitization was aimed at raising the issue of illegal immigrants on the national security agenda due to the emergence of this issue and to gain legitimacy of extraordinary measures to eliminate the threat possesed by IMA. This securitization also aimed to create deterrence effect towards the asylum seekers who are planning to go to Australia by boat illegally.