Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan kredit adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam suatu pemberian kredit perbankan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kredit bermasalah perbankan adalah pengawasan kredit yang tidak maksimal. Dalam skripsi ini, akan dibahas perihal pengawasan kredit sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, dengan terlebih dahulu membahas perihal pemberian kredit dan kredit bermasalah yang ada pada bank BRI. Dalam penerapannya, bank BRI, sebagai salah satu bank umum tertua yang ada di Indonesia telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan kredit dengan baik. Sistem pengawasan kredit yang dibangun oleh bank BRI pun telah berhasil menjadi upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, yang ditegaskan dengan rendahnya angka non-performing loans pada bank BRI. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis, ditambah dengan data hasil wawancara untuk melengkapi. ......Credit supervision is an important thing in credit distribution. One of many factors that make the non-performing loans is due to the non-maximal credit supervision of a bank. This research is aim to describe the credit supervision as an effort to prevent the non-performing loans potential at bank BRI, with the credit distribution and the non-performing loans description at first. In the implementation, BRI, as one of the oldest bank in Indonesia had fulfilled and performed the provisions of credit supervision appropriately. The system of credit supervision which applied by BRI had basically success to prevent the non-performing loans potential at BRI, reflected by the low rate of non-performing loans at BRI. This research is using juridical-normative method which refers to positive law or written norms law, and the interview report as an additional data."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan lindung nilai di BUMN sebagai upaya untuk mencegah risiko fluktuasi nilai tukar. Dalam skripsi ini analisis pelaksanaan lindung nilai dilakukan di PT.PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang berstatus sebagai BUMN. Lindung nilai itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi lindung nilai untuk BUMN dan mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan lindung nilai BUMN yang berlaku di Indonesia mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan lindung nilai di PT.PLN (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang ada.......This thesis discusses the implementation of hedging in a State-owned Enterprises as a prevention of the exchange rate fluctuations risk. The analysis on this thesis was held in PT.PLN (Persero) as one of the State-owned Enterprises. Hedging is a method or technique to reduce the risk that incurred or expected to be incurred as a result of price fluctuations in the financial markets.The purpose of this research is to know and understand the legal provisions in Indonesia on organizing the implementation of a hedging transaction for State-owned Enterprises and determine a compatibility between a legal provisions and their implementation. The method that used in this research is juridis normative method.The results of this research is that the provision of hedging of State-owned Enterprises that apply in Indonesia is refers to the regulations issued by the Ministry of State-owned Enterprises No. PER-09/MBU/2013 in 2013 on Public Policy of Hedging Transaction of State Owned Enterprises and Bank Indonesia Regulation No. 15/08/2013 on Hedging Transactions to Bank. The research also shows that the implementation of hedging at PT PLN (Persero) in accordance with existing regulations"