Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kebutuhan mendasar agar aparat pemerintah dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab adalah dengan memperhatikan kesehatannya termasuk kesehatan keluarganya, dan sampai saat ini pelayanan kesehatan di Puskesmas belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien peserta wajib PT Askes wajib yang berobat rawat jalan di Puskesmas se Kabupaten Sambas. Pengukuran kepuasan pasien dilakukan terhadap 105 responden yang dibagi secara proporsional pada 17 Puskesmas. Jenis penelitian merupakan deskriptif analitik yang dilakukan dengan pendekatan cross sectional secara kuantitatif. Faktor karakteristik yang ingin diketahui hubungannya dengan kepuasan pasien adalah karakteristik pasien yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, golongan, dan jabatan, sedangkan karakteristik pelayanan Puskesmas yang terdiri pemeriksa. Analisa data dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil yang didapat menunjukan bahwa proporsi pasien yang puas sebesar 54,3%. Uji bivariat dengan Chi-Square didapat faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien adalah faktor pendidikan dan faktor pemeriksa uji multivariat dengan regresi logistik didapat faktor yang dominan adalah faktor pemeriksa, dimana pasien yang dilayani tenaga medis akan mendapatkan kepuasan lebih kurang 3,5 kali dibanding dengan pasien yang dilayani tenaga paramedis. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada semua pihak yang terkait, untuk memperhatikan faktor pemeriksa atau tenaga medis di Puskesmas, apabila ingin meningkatkan kepuasan pasien yang berobat di Puskesmas, khususnya pasien peserta wajib PT Askes.

---

One of basic needs for the government officers in doing their duties well and responsibility is by paying attention to his health and his family health Up to now, the health care service at the Public Health Center (PHC) has not satisfied the patient yet. This study has object to know the factors that relating to the satisfaction of Askes obliged patients who are having medical treatment in the Public Health Centers in Sambas Regency. The measurement of the satisfaction of the patient was conducted to 105 respondents who were classified proportionally for 17 Public Health Centers. The design of study is descriptive analysis using a cross sectional approach quantitatively. The characteristic factors, that were wanted to be known related to the satisfaction of the patient, are first, characteristic of the patient, including age, sex, education, group and profession, second, the characteristic of the Public Health Center that consists to the examiner. The data analysis was conducted by univariate, bivariate and multivariate models.

The result of the study shows that the proportions of the satisfied patients is 54.3 percent The bivariate test with Chi-Square shows that the factors related to the satisfactory of the patients are education and the examiner. The multivariate test using logistic regression shows the dominant factor is the role of examiner factor, where the patient served by the medical officers will have satisfaction at least 3.5 times comparing to the patient who have been served by paramedic officers. Based on the result of this study, it is suggested that all related institutions should pay attention to the examiner or medical officers at the Public Health Centers, if they want to increase the satisfaction of patient at the Public Health Centers, especially for the Askes obliged patients."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang variasi waktu penyelesaian masalah pelanggaran disiplin kerja PNS yang bekerja dilingkungan Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi masalah yang timbul dalam proses penyelesaian dan alternatif pemecahan untuk meminimalkan keterlambatan dalam penyelesaiannya. Penelitian bersifat kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam pada 6 orang informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus yang dilimpahkan ke Kanwil sebagian besar belum dilampiri dokumen yang lengkap dan sebagian besar kasus diolah dalam waktu lebih dari 3 bulan. Sanksi baru diberikan pada yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun belum untuk pelanggaran disiplin berat. Masalah utama yang dirasakan di Kabupaten/UPT adalah PNS tidak memenuhi panggilan Kepala Dinas/RS dan Kepala Tata Usaha belum dilibatkan dalam penetapan sanksi. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis. Masalah yang dihadapi di Provinsi meliputi ; Tidak lengkapnya dokumen Kabupaten dan pendataan kepegawaian ; PNS tidak memenuhi panggilan ; Staf bekerja kurang profesional ; Masalah kepegawaian belum menjadi kegiatan prioritas ; Pada kondisi tertentu motivasi kerja staff menurun ; Pembinaan atasan belum optimal. Upaya penting yang harus dilakukan meliputi ; Pembentukan tim pelanggaran disiplin tingkat provinsi ; Dirancangnya daftar pertanyaan baku untuk pelanggaran disiplin ; Pelatihan /seminar kepegawaian bagi pejabat struktural ; Pembinaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian ditingkatkan ; Pembuatan dan keharusan mematuhi Protab ; Monitoring dan evaluasi kasus ; Menindak lanjuti realisasi surat usulan jabatan fungsional kepegawaian ke pusat.

---

Analysis of Problem solving time in violation of work discipline at Health Department Provincial office of West Sumatera Province in year 2000.In the time being most of cases can be solved in longer than 3 months. The aim of this study is to collect the information related with the violation of time needed to solve the disobedience against rules and regulation and to identify others related problem and, in order to find out the alternative solution, which is, in turn, will minimize delay time in solving the problem. Qualitative study based in depth interview method on 6 informant, Analysis of case tracing indicate up graded cases to be solved at provincial office are most of attached with insufficient documents and most of cases which can be solved longer than 3 months. The understanding of Manager /Hospital Manager as well as head of administration on rules and regulation is not sufficient which is in turn contribute to process of problem solving is not conducted in accordance with approved standard operating procedure. Head of administration concludes the main problem are ;The employee did not respond accordingly to the letter of warning issued by health department staff at recent level l hospital manager. Therefore, investigation report could not be prepared.; Sanction is sentenced without any participation and involvement from head of administration.; Insufficient attention and appreciation of superior to administration activities in turn, lesser the employee motivation. Case 1 problem solving process at provincial level is conducted implemented through out the following stages ; Insufficient data & documents of employee at regency office; Employee did not respond to the warning letter; Lack of professionalism at personal office ; Less priority is given to administration personal; Monitoring as well as evaluation is not optimal; There is no program to motivate the employee and staff . Urgent and important effort shall be conducted to over come the delay in disobedience problem solving process, in order, the process itself shall be conducted and terminated on the right time, covering the following ; To develop the team for violation of rules and regulation case at provincial level; To design standardized check sheet for disobedience; To train structural officer in personal administration management , both of provincial and regency level; To intensively develop and training program provided and managed by head of personal office and its team.; To prepare and to obey the standard operation procedure; To monitor and to evaluate cases.; To follow up the realization of recommendation letter; To implement and to activate functional occupation for personal."

"Tujuan perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota atau kabupaten adalah untuk mengoptimalkan dana obat melalui peningkatan koordinasi unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan obat sehingga perencanaan obat menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan.Di kota Solok Sumatera Barat telah dibentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu pada tahun 1999, Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok nomor 188.4513431SK-WSL/1999. Kenyataannya tim dimaksud belum dapat bekerja dengan baik hal ini terlihat belum sesuainya jumlah dan jenis obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di kota Solok.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sistem mutu perencanaan kebutuhan obat terpadu untuk unit pelayanan kesehatan dasar di kota Solok tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem pemasok, masukan, proses, keluaran, dan pelanggan.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pemasok, Tim perencanaan obat terpadu, dan informan pelanggan, serta dilakukan penelusuran dokumen pada pencatatan obat yang ada.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat ketersediaan informasi (pemasok ) untuk perencanaan kebutuhan obat sudah baik, sudah ada tim perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota Solok namun Surat Keputusan Walikota Solok mengenai pembentukan tim belum mencantumkan tugas dan fungsi personil secara, jelas dan tegas. Sedangkan tenaga yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan obat terpadu sudah baik, terlihat dari pendidikan formal yang dimiliki, dan mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat. Tidak tersedianya dana untuk perencanaan kebutuhan obat terpadu. Data untuk perencanaan kebutuhan obat selalu tersedia, belum adanya mekanismen kerja secara tertulis, dan belum efektifnya koordinasi antara personil tim perencanaan obat terpadu, Panitia pengadaan obat telah mempergunakan lembar perencanaan kebutuhan obat untuk dasar pengadaan obat tahun 2000.Untuk terlaksananya perencanaan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah, jenis dan pengadaannya tepat waktu perlu ditingkatkan pemahaman azas pengelolaan obat terpadu (pemberdayan daerah, koordinasi, keterpaduan) baik pada Pemerintah Kota Solok, maupun pada Tim perencanaan obat terpadu kota Solok.

---

Quality System Analysis of Integrated Drug Need Plan for Basic Health Service Unit in Solok City in the Year of 2000The objectives of integrated drug need plan in the city or in the regency is to optimize the drug-fund through increase of job coordination units related to drug plan so that drug plan becomes more effective and efficient in increasing the quality and in extending the scope of public health serviceIn the city of Solok, West Sumatera has been formed by the integrated drug plan team in 1999. This team is formed based on the decision letter of Solok Mayor No. 188.4513431SK-WSLJ1999. In fact, intended team cannot operate well and this case is seen not accorded with the amount and sort of drugs for the basic health service need in SolokHence, this investigation intention is to know the system description of integrated drug need plan quality system for the basic health service unit in Solok in the year of 2000 can be seen by using the approach system (supplier, input, process, output, and customer).This observation is performed by using the quality method. Data collection is performed by using the deep interview ti the supplier's informant, integrated drug plan team, and customer informant, and the existed recordFrom this observation result is seen the level of information availability of well-needed drug plan, has provided the integrated drug need plan team in Solok, but the sion Letter of Solok Mayor concerning the formation team not mentioned about the task and function of personnel in detailed, clear, confirmed. While, the involved staffs in the integrated drug need plan has been good which can be seen from owned formal education, has followed the drug management training. The drugs are not provided for the integrated drug need plan. Data for the integrated drug plan is always provided, and unexisted mekanisme jobs in written and uneffectiveness of coordination among the team personnel integrated drug plan, and drug supply committee have utilized the sheet of drug need plan for the basic supply of need in 2000.In performing the plan of drug need in accordance with the amount and availability on time needs to increase the principle apprehension of integrated drug management (local empowerment, coordination, integration) either in Solok government or integrated drug plan team in SolokBibliography: 55 (1981-2001)"

"Pelatihan bagi pimpinan puskesmas sudah sering dilakukan, salah satu pelatihan yang diberikan pada pimpinan Puskesmas Pagar Alam adalah pelatihan Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB), namun sampai saat ini belum dievaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap Kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam.Untuk mengevaluasi manfaat pelatihan LMCB terhadap kepemimpinan dan Managerial Puskesmas Pagar Alam dilakukan penelitian analisa kualitatif dengan menggali informasi dari informasi Puskesmas Pagar Alam dan informan dari Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak mendapat pelatihan LMCB sebagai kontrol melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan observasi lapangan. Untuk melakukan validitas data dilakukan triangulasi yang meliputi metode, sumber dan analisis data.Dari hasil penelitian didapat bahwa kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Pagar Alam yang mendapat pelatihan LMCB lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial Puskesmas Indralaya yang tidak mendapat pelatihan LMCB.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan LMCB bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan puskesmas. Sedangkan saran yang dianjurkan adalah agar pelatihan LMCB dilakukan pada puskesmas lain.

---

Evaluative Study on Leadership and Managerial Capacity Building (LMCB) Training and Its Impact on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas Lahat District South Sumatera Year 2000Trainings for board of management of puskesmas have been provided in a number of times. One of the trainings provided for the management of Pagar Alam Puskesmas was the Leadership and Management Capacity Building (LMCB). However, the benefits and impact of the LMCB on Leadership and Management of Pagar Alam Puskesmas have not been evaluated.

To evaluate the benefits and impact of such LMCB on leadership and management of Pagar Alam Puskesmas, a qualitative analysis study was employed. It sought information obtained from informant of Pagar Alam Puskesmas and informant of Indralaya Puskesmas of Ogan Komering Ilir district which had not been exposed to such LMCB training for control purpose by means of in-depth interview, focused group discussion and field observation. To validate data, triangulation was conducted consisting of method, source and data analysis.

The study result shows that the leadership and managerial skills of the management in Pagar Alam Puskesmas which had LMCB training is better compared to those of Indralaya Puskesmas which was not provided such LMCB training.

It may be concluded that LMCB training is beneficial for improving the leadership skill of puskesmas management. It may be recommended that this training be provided in other puskesmas."

"Pengobatan tradisional sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh masyarakat dan merupakan warisan budaya nenek moyang, yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan hubungannya dekat dengan masyarakat, meskipun jangkauan pelayananan kesehatan modern telah cukup baik.Dalam upaya mengatasi masalah kesehatan atau memelihara keadaan sehat, di Indonesia terdapat dua sistim pelayanan kesehatan yang hidup saling berdampingan, yaitu sistim pengobatan modern dan pengobatan tradisional yang hidup dalam aneka ragam kebudayaan masyarakat.Hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1999, memperlihatkan bahwa pola tindakan yang diambil oleh masyarakat perkotaan pada waktu sakit adalah 91,51% berobat ke fasilitas kesehatan modern, 11,46% dengan memanfaatkan pengobatan tradisional, 1,79% dan lain-lain. Sedangkan pola tindakan yang diambil oleh masyarakat pedesaan pada waktu sakit adalah : 88,30% berobat ke fasilitas modern 17,44% dengan memanfaatkan pengobatan tradisional, 3,23% dan lain-lain. Data hasil survai tersebut membuktikan bahwa pengobatan tradisional sampai saat ini masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun pelayanan kesehatan modern sudah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.Salah satu sistim pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pengobatan dengan sengatan lebah yang digunakan sebagai stimulus untuk terapi. Sistem pengobatan dengan sengatan lebah telah dibuktikan secara ilmiah dan didukung para ahli di berbagai negara dalam bentuk pengobatan akupunktur kombinasi bisa lebah. Lebah madu, secara langsung disengatkan pada titik-titik akupunktur tubuh.Sehubungan dengan hal tersebut di Sulawesi Selatan telah dikembangkan sistem pengobatan alternatif sengatan lebah oleh unit pengembangan lebah madu, Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin sejak tahun 1992 merintis karir dalam pengobatan Apiterapi yang kemudian diinteroduksi secara meluas pada bulan Juni 1998. Klinik ini pada awalnya mempunyai 26 cabang yang tidak hanya tersebar di Sulawesi Selatan tapi juga di Sulawesi Tengah (Palu) dan Sulawesi Utara (Gorontalo). Sekarang jumlah klinik yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 15 cabang. Klink tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai latar suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan.Penelitian ini bertujuan menggali informasi tentang peta pengetahuan dari tiga suku bangsa di Sulawesi Selatan dalam pemanfaatan pengobatan alternatif sengatan lebah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan yang digunakan adalah rapid ethnografi. Informan penelitian yaitu masyarakat pengguna klinik apiterapi yang mewakili tiga suku bangsa (Makassar, Bugis dan Mandar) di Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat dan apiteraper (petugas atau pengobat tradisional sengatan lebah). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Pengolahan data menggunakan analisis tema dan pengembangan taksonomi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta pengetahuan tiga suku bangsa terbentuk sebelum dan setelah memanfaatkan pengobatan alternatif sengatan lebah karena dipengaruhi beberapa hal seperti: fakta, informasi, sosial budaya, pengalaman keyakinan, dan kemampuan ekonomi. Karena cukup banyak masyarakat memanfaatkan pengobatan ini maka oleh pihak yang terkait perlu melakukan pengkajian terhadap manfaat dan keamanan pengobatan alternatif sengatan lebah, kebijakan yang diambil hendaknya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengobatan tradisional lainnya yang juga dimanfaatkan oleh ketiga suku bangsa.

---

Cognitive Map of Three Ethnics Groups in South Sulawesi in the Utilization of Bee Venom Therapy as Alternative MedicineTraditional medicine is used by the population in a long time ago. It is a heritage still close with the population although modern medicine improves fast. In Indonesia, there are two systems of health care; these are modern and traditional medicine.National Survey of Socio-economic, 1999, shown that health seeking behavior of the people who lives in urban are 91,51% of the people go to the modern health care, 11,46% of them go to traditional medicine, 1,79 is another. But for who lives in the villages are 88,30% of them go to modern health care, 17,44% using traditional medicine and 3,23% is another. It shown that traditional medicine is still used by the people although the modern health care is improved close the people.One of traditional medicine as alternative medicine is Bee Venom Therapy. This medicine has been proved scientifically and support by the experts in several countries. Il also has been improved in the acupuncture type that is combined by bee venom.Related to that, Bee Venom Therapy has been improving in South Sulawesi introduced by Bee Reproduction Unit. Study Centre of Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Hasanuddin University Research Centre is being a pioneer to improve carrier path in apitherapy medicine since 1992. It was introduced widely in Juni 1998. Early this clinic has 26 branches, not only in South Sulawesi but also in central Sulawesi (Palu) and North Sulawesi (Gorontalo). Up to now, the number of clinics that is still used by the people from ethnics is 15 branches.This research aims to observed information about cognitive map from three ethnics in South Sulawesi in utilization of bee venom therapy; it used qualitative approach by rapid ethnographic study. Informants are users of apitherapy clinics that is representative for three ethnics (Makassar, Bugis and Mandar) in South Sulawesi, the opinion leader and apitheraper. It use in-depth interview for data collection. Data is analyzed by using theme and taxonomy improvement.The result shows that cognitive map of the third ethnics, before and after using bee venom therapy is influenced by facts, information, socio-culture, experience, belief and economic capability. Related instance must conduct utilization and safely review of it's medicine because more people use it. Beside that, following research can be conducted to another traditional medicine that is used by the third ethnics."

"Era globalisasi menuntut pelayanan yang bermutu dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan mutu pelayanan. Pihak Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menyadari perlunya suatu perubahan dan perbaikan menyeluruh untuk menanggulangi kelemahan pelayanan yang diberikan oleh jajaran kesehatan, diantaranya adalah peningkatan kemampuan manajerial Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kemampuan organisasi dalam manajemen kesehatan, dilakukan suatu intervensi budaya mutu dengan kalakarya berupa pembimbingan Total Quality Management dengan pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setelah dilakukannya intervensi tersebut serta hal-hal yang berperan dalam perubahan perilaku manajerial tersebut.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa persepsi seluruh anggota Seksi Pelayanan Kesehatan tentang pentingnya rencana kegiatan (POA) pada umumnya baik. Demikian pula sikap anggota Seksi Pelayanan Kesehatan terhadap pentingnya pembuatan SOP POA. Kerja sama tim pads Seksi Pelayanan Kesehatan tampak mendukung perubahan prilaku manajerial pada seksi tersebut. Anggota Seksi Pelayanan Kesehatan juga memiliki motivasi yang baik untuk memiliki POA.Pola kepemimpinan yang dikembangkan cukup kondusif dalam hal pengembangan hubungan kerja sama dan pengikutsertakan anggota seksi dalam proses pengambilan keputusan. Insentif finansial tidak disediakan oleh organisasi Dinas Kesehatan, tetapi adanya suasana kekeluargaan yang tinggi, perasaan aman dan tentram, dan rasa saling percaya antar anggota seksi telah mendorong terjadinya perubahan prilaku manajerial. Walaupun desain pekerjaan dan penempatan tenaga belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, adanya pendidikan dan pelatihan serta keterlibatan staf sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas seksi yang telah ditetapkan.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan staf, pendelegasian tugas yang lebih jelas, dan penyusunan rencana kegiatan yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menilai kinerja staf.Kepustakaan 26 ( 1986 - 2000)

---

Analysis Of Managerial Behavior Change At The Health Service Section, Sintang Health Office In The Year Of 2000The globalization era requires quality services in all sectors, including health. Many activities have been implemented to increase the quality of health sevices in West Kalimantan Province. The Provincial Health Office of West Kalimantan realizes that comprehensive improvement is needed to cope the weakness of health services, includes improvement of managerial ability of the District Health office. Intervention of quality culture by "on the job training" of Total Quality Management Leadership Training with PDCA ( Plan, Do, Check, Act) cycle has been implemened to assist the District Health Service in Sintang District, West Kalimantan. The purpose of this study is to analyze the managerial behavior change at the Health Service Section of Sintang District Health office after the intervention and to analyze factors associated with the managerial behavior change.The results showed that there were positive changes in managerial behavior of the Health Service Section of Sintang District Health office. The results from in iv depth interview revealed that all members of Health Service Section showed good perceptions, attitudes and supports regarding the importance of Plan of Activity (POA), the preparation of SOP POA, and the team work. They had also good motivation to have the POA. Leadership pattern is conducted by paying attention to the team work and involvement of the section is member in the decision making process. There was no financial incentive given by the district Health office but with good, peacefiil, secure and mutual trustful atmosphere the managerial behavior change could be achieved. Although the job design and man power placement were not evenly distributed and often unsuitable with the staffs' educational background, training and education program, as well as the staff involvement supported the staffs in conducting their jobs.It is suggested that the Section Head need to monitor and evaluate the staffs' activities, properly and clearly delegate the jobs among the staffs and to prepare Plan of Action as a base for activity implementation and staffs' performance evaluation. References 26 (1986 - 2000)"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengawasan dan pengendalian pimpinan terhadap pelaksanaan kalakarya perbaikan umum di Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Penelilian ini dilakukan dengan menggunakau metode kualitatif pada unit analisis meliputi Seksi Pemulihan Kesehatan, infonnan dari pimpinan struktural di Dinas Kesehatan serta kelompok Kepala Puskesmas yang keselumhannya berjumlah 11 orang. Pengampuian data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendaiam, kegiatan observasi dan melalui kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan dan pengendalian pembuatan reucana kerja yang disepakati pada pelatihan kalakaxya dan pelaksanaannya yang meliputi pengendalian awal dengan melakukan pengukuran standar kelja yang hanxsnya dilakukan bersarna staf, menilai atau mengendalikan proses pembuatan dan tindak Ianjut POA serta mengevaluasi hasil dengan tindakan korektif belum dilaksanakan. Selain itu yang penting lagi adalah belum dilakukarmya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan yang mesiinya dikoordinir oleh Kepala Dinas. Dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil pelaksanaan manajemen di Seksi Pemulihan Kesehatan setelah kalakarya dilakukan belum maksimal dalam kaitan kegiatan fungsi peugawasan dan pengendalian. Hal ini dapat disebabkan oleh :1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing pemimpin dalam melakukan pengawasan secara hierarki.2. Hasil dari pelatihan yang diikuti Lidak diapllkasikan pada pelaksanaan rencana kelja yang disusun karena adanya sikap penolakan serta kurangnya motivasi Kasi Pemulihan Kesehatan terhadap kegiatan kalakarya3. Adanya masalah pada sistem dan rata cara berkomunikasi serta koordinasi yang dijalankan dimana kegiatan rapat dan pertemuan tidak terdokumentasi berupa laporan atau notulen dari hasil kegiatan. Sehingga, untuk memberi hasil yang maksimal terhadap perbaikan manajemen yang berorientasi ke manajemen mutu terpadu disarankan pada kalakarya berikutnya perlu mengendalikan perllaku manajerial/individu pada kesiapannya terlebih dahulu.

---

The aim this study was obtain an in-depth information on the implementation of supervision and control to the chief handling concerning to the accomplishment on job the training of quality revision in Health Recovery Section of Pontianak Health Service. The study was qualitative design with analysis unit consisted of health recovery section, informant fiom structural chief at health service and community healthcare chief group that totality ll persons. ln depth interview technique, observation activity and the document analysis have been used to collect data. The result of the study shows the process of management in the area of supervision and control of work plan production that have been agred to on the job training and the realization that covering beginning handling by standard determination, work output measurement and evaluation as well as corrective action, had not been supposed to be done with the start; the handling process of production and ?Plan Of Action? continuation and evaluating the result by corrective action not realized. Besides that the other important thing is haven?t doing to get the attached supervision from the superior to the inferior that suppose to coordinated by the chief of department. Furthermore, this condition shows that the result of the management accomplishment becomes higher at the health recovery secnon after conference done haven?t maximally interlaced to function of controlling and handling activity. These happened were caused by :

1. Lack knowledge and understanding to the duty and own principal to the leadership responsibility doing the supervision way

2. The trainee eifect is not apply to the realization of work plan that been sets because of refusal attitude and less motivation from the chief of health recovery section to the conference action.

3. Problem with the system and manners of communication and coordinati on that been doing where the meeting activity doesn?t preserved by report from the activity. In order to maximize result to the management revision in which toward Total Quality Management orientation suggested to the next on job the training activity needs to controlling the individual behavior prepared to accept modernization by doing dissemination information first."

"Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia. Agar dapat hidup sehhat manusia memerlukanymakanan yang bergizi dan memenuhi syarat mutu dan kesehatan Serta dalam jumlah yang cukup. Masih banyak makanan yang beredar yang kurang memenuhi persyaratan higyene dan sanitasi serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini dicenninkan oleh banyaknya produk yang menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang, atau melcbihi batas yang diperbolehkan. Ketidak pedulian / kelidak patuhan produsen terutama industri makanan berskala kecil/rumah tangga dan sejenisnya terhadap peraturan sexing kali menimbulkan masalah dalam hal mutu dan keamanan makanan. Peneliiian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik industri makanan mmah tangga pada peraturan peredaran makanan diwilayah Kabupaten Ketapang tahun 2000. Penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 20 pemilik industri makanan rumah tangga berdasarkan hasil pemedksaan laboratorium produk yang dihasilkan industri makanan yang dimilikinya. Faktor yang ingin diketahui hubungannya dengan kepatuhan pemilik industri makanan rumah tangga adalah karakteristik pemilik indusui makanan rumah tangga yang terdiri dari pendidikan, pcngetahuan, sikap, faktor pemungkin yaitu ketersediaan bahan tambahan makanan dan faktor penguat yang terdiri dari supervisi petugas, sanksi yang diberikan, pengetahuan konsumen terhadap bahan tambahan makanan dan sikap konsumen terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat. Desain penelitian merupakan kombinasi studi kuantitatif dengan rancangan cross sectional dan studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan interpretasi date. dalam bentuk matnik hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik industri makanan rumah tangga masih belum begitu bail: yaitu baru mencapai 65 %. Dari analisa bivariat dengan chi-square dan hasil interpretasi wawawancara mendalam didapat faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pe-milik industri makanan rumah tangga industri rumah tangga adalah faktor ketersediaan bahan tambahan makanan. Dari hasil penelitian disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk rnendirikan lembaga riset khusus dalam mengupayakan altematif lain bahan tambahan pangan yang dapat menggantikan bahan yang dilarang dan memperbaiki / menyempumakan pemturan tentang makanan agar dapat diterapkan dengan sanksi hukum yang jelas bagi pelanggar.

---

Food is one essential need for human being, In order to maintain and improve health status, every human being needs adequate nutritious foods that are healthy according to certain quality standard. However, there are foods offered in the market that do not fulfill certain standard as ordered in the law. For example, there are foods products still use prohibited food additives or food Product that are overdue. The producer?s ignorance especially owners of food home industry toward the regulation often rising the quality and safety problems. This study aimed at to determine factors related to compliance for ovmer of food home industry at Ketapang district to the rules of food production. The compliance was measured using laboratories results of the food product. The factors to studied in relation to the compliance are ov\mer?s charateristics such as levels of education, knowledge, attitudes, enabling factors such as accessibility to prohibibited food additives; and reinforcing factors such as govemment supervision, disincentives and consumer?s knowledge and behaviour. Research design is combination of quantitative study with cross sectional design and qualitative study with in-depth interview method and observation. Qualytative data analysis used univariat and bivariat analysis while for qualytative applied content analysisi. Research result showed the owner compliance proposition is still low with, only 65%. From the bivariate analysis using chi-square statistic, it is shown that only variable of accessibility of prohibited food additive is significantly related is the compliance. This study suggests that govemment should provide gave subsitutes for prohibited food additive. Further, govemment should revise/improve rules and regulations so then rules emforcement can be applied corectly."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kebersihan diri dan kesehatan lingkungan di pondok pesantren. Penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini merupakan total dari populasi yaitu sebanyak 87 responden (santri). Analisa dengan menggunakan chi square pada 9 variabel dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, jenjang pendidikan, pengetahuan, sikap , dukungan guru/ustadz, peran petugas kesehatan, peringatan dari ustadz, sanksi dari pesantren. Diantara 9 variabel tersebut tidak ada variabel yang berhubungan. Hasil penelitian menyarankan perlunya dibuat kebijakan, dan sanksi atau penghargaan kepada santri yang melakukan kebersihan perorangan dan kesehatan lingkungannya.

---

This study aimed to determine the factors associated with the behavior of personal hygiene and environmental health in a religious boarding school for Moslems. This study used by distributing questionnaires. The sample in this study is a population that is counted a total of 87 respondents (religious pupil). Analysis using chi square on 9 variabels in this study are age, sex, hierarchy of study, knowledge, attitude, support from teacher, an part of health officer, to remember from teacher, punishment from a religious boarding school for Moslems. Among the 9 variables not variables related. The outcome of the research to propose need to make policy, and punishment or appreciation for student at traditional Muslim school to make personal hygiene and environmental health."

"Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara. Angka kematian bayi di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 35 per 1000kelahiran hidup (SDKI, 2002-2003). Salah satu penyebab utama kematian bayi adalah bayi berat lahir rendah sebesar 29%. Perawatan Metode Kanguru merupakan perawatan untuk bayi berat lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu. Metode ini sangat tepat dan mudah dilakukan guna mendukung kesehatan dan keselamatan bayi berat lahir rendah. RSIA Budi Kemuliaan sudah melakukan Perawatan Metode Kanguru sejak tahun 2010 dan berhasil.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perawatan Metode Kanguru pada ibu yang memiliki bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedures (RAP). Penelitian ini dilakukan pada ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) pada tanggal 9-18 Desember 2011 dan melakukan perawatan pada bayinya dengan menggunakan Metode Kanguru di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan, Jakarta.Dari hasil penelitian ini terlihat ibu yang memiliki BBLR mau melakukan Perawatan Metode Kanguru pada bayinya karena dapat menjaga suhu tubuh dan menaikkan berat badan bayi. Disarankan sebaiknya pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan Jakarta meningkatkan peran petugas kesehatan dalam memberikan ketrampilan Perawatan Metode Kanguru dan kunjungan rumah pada ibu yang memiliki BBLR untuk mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan Perawatan Metode Kanguru di rumah. Selain itu pembentukan kelompok pendukung pelaksanaan Perawatan Metode Kanguru. Suami diharapkan dapat memberikan dukungan dengan melakukan Perawatan Metode Kanguru secara langsung untuk menggantikan posisi ibu yang memiliki BBLR.

---

The infant mortality rate is one indicator of the quality of public health in a country. The in Indonesia, infant mortality rate is still relatively high at 35 per 1000 live births. One of the main causes of infant mortality is low birth weight (LBW) babies by 29%. Kangaroo Care is a treatment method for low birth weight babies by making direct contact between the baby?s skin and the mother?s skin. This methhod is very precise and easy to do in order to support the health and safety of low birth weight babies. The Mother and Child Hospital Budi Kemuliaan Jakarta already doing Kangaroo Mother Care since 2010 and it succeeded.

The purpose of this study was to determine the implementation of Kangaroo Mother Care for mothers who had low birth weight babies in The Mother and Child Hospital Budi Kemuliaan Jakarta in 2011. This study uses qualitative methods to research design Rapid Assessment Procedures (RAP). The research was conducted on mothers who gave birth to babies with low birth weight (<2500 grams) from 9 to 18 December 2011, and perform maintenance on their babies using The Kangaroo Mother in The Mother and Child Hospital Budi Kemuliaan Jakarta.

From the results of this study appear to have LBW mothers who want to do Kangaroo Mother Care on the baby because it can maintain body temperature and raise the baby?s weight. To The Mother and Child Hospital Budi Kemuliaan Jakarta advised to increase the role of health workers in providing skills Kangaroo Mother Care and home visit to mothers with LBW to further evaluate the implementation of Kangaroo Mother Care. In addition, the formation of support groups implementing Kangaroo Mother Care. The husband is expected to provide support by doing Kangaroo Mother Care directly to replace the position of mothers of LBW."