Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu jenis pungutan pajak yang dikenakan atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran. Pajak ini pemungutannya menganut sistem self assessment. Sebagai konsekuensi logis atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk pajak yang masih kurang dibayar akan diikuti dengan tindakan penagihan.Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan penagihan aktif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapataan Daerah DKI Jakarta.Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan analisa data menggunakan metode diskriptif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk penerapa pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomnor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda DKI Jakarta ,perlu dibuatkan dasar hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang mengacu pada ketentuan pelaksanaan di Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakata dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta."

"Ketentuan perpajakan yang berlaku menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Bagi Dana Pensiun diatur kemudian bahwa apabila atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak nyata-nyata dapat diketahui/dipisahkan, maka untuk menghitung biaya atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dihitung sesuai kenyataan. Namun untuk biaya-biaya yang sulit untuk dipisahkan digunakan cara proporsional sesuai ratio penghasilan yang merupakan objek Pajak dengan total penghasilan yang diperoleh.Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis : (1) Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun tentang ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional. (2) Kejelasan ketentuan perpajakan (3) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Dana Pensiun terhadap perhitungan Penghasilan Kena Pajak. (4) Besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan Pembebanan Biaya secara Proporsional terhadap besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Dana Pensiun.Responden penelitian ini berjumlah 34 Dana Pensiun yang diambil secara purposive sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Parsial antara variabel-variabel penelitian.Dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 79.4% responden telah melaksanakan sendiri perhitungan penghasilan kena pajak dengan cara pembebanan biayanya secara proporsional. Sekitar 76,3% responden menyatakan bahwa perhitungan pembebanan biaya secara proporsional yang dilaksanakan oleh responden dikoreksi oleh fiskus saat dilakukannya pemeriksaan. Sejumlah 53% responden setuju dan 9% sangat setuju bahwa faktor pajak dan faktor akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan tingkat Korelasi Parsial sebesar 0.78 menggambarkan kuatnya huhungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang Pembebanan Biaya secara proporsional terhadap perhitungan penghasilan kena pajak. Serta nilai determinasi ganda sebesar 60.8% menunjukkan besarnya pengaruh pengetahuan dan pemahaman ketentuan pembebanan biaya secara proporsional terhadap besaran penghasilan kena pajak .Beberapa saran dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Untuk mendorong tingkat kebenaran dan keakuratan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan wajib Pajak Dana Pensiun, perlu dikeluarkan ketentuan perpajakan yang lebih mengikat dan kuat kedudukan peraturan perpajakannya. (2) Pedoman perhitungan pembebanan biaya secara proporsional perlu dibuat secara lebih detail dan lebih tegas dengan contoh perhitungan yang lebih kongkret. (3) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan Penghasilan Kena Pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, perlu dipertegas dengan detail dan contoh kongkret. (4) Pedoman pemisahan pencatatan penghasilan yang merupakan penghasilan objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak bagi wajib pajak Dana Pensiun, serta pemisahan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut masing-masing, perlu didukung dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan."

"Payment Current Income Tax Installment For Stock Market Company (Research at PT X Tbk Retail Industry)The attraction of the investment in Indonesia not only being existed as directly by establishing The Company of Foreign Capital Investment or Permanent Establishment, but also by investing in a stock market. Since the booming of stock market in 1988, the company that listed in a stock market becoming larger. As well as tax regulation on activity in the stock exchange also becoming more differ. One of the payment obligation tax that generally done by the tax payer include stock market tax payer is the payment of the current tax obligation or the installment of income tax, section 25.

The main problem is how to fulfill the tax obligation in the current year at the company that listed in the stock market, and also how it suppose being executed the payment of current tax obligation that fit for the company in a stock market.

The goal of this research is to give the explanation about the execution of tax payment system in current year for the company that listed in a stock market and the explanation' of the calculation system itself. The method of the research that being used is library research and field research, that is to analyst tax payer?s data and to do the interview with the important side.

The country needs continually income to cover the continually outcome, one of them is accepted from tax income. As the smooth factor of estate income from the tax itself, many country need the system of current payment, that consist of withholding tax system and estimated tax payment system. Estimated tax payment system needs the estimation of the tax that will be debt in current year, that can be based on last income, yearly income, planned income for a year, or estimated income for a year.

The way of tax income payment in a current year matches with the regulation of rules No. 7 year 1983 about income tax as well as being changed with rules No.17 year 2000 that is part of estimated tax payment system, can be specify in 2 rules, in the section 25 paragraph 1, that is generally done for the tax payer, and in the section 25 paragraph 7, that is specifically done for the special tax payer that already being arranged. The system of calculation in section 25 for the tax payer that listed in the stock market in the income regulation itself uses the rules of section 25 paragraph 1 that is generally used.

Based on the research, the fulfillment of income tax obligation section 25, for the tax payer that listed in the stock exchange is better uses the rules in section 25 paragraph 7 like the one that usable for the tax payer using this rules (the example of bank tax payer), because the market listed tax payer has the same of specification with bank tax payer. Bank tax payer is obligated to use the rule of section 25 paragraph 7 by using three month finance report because they have the obligation to give the three month finance report to the bank of Indonesia, so that the obligation of income tax payment section 25 uses three month report as a basic character in order to get closer to the reality. The market listed tax payer has the same with bank tax payer, that is, they also being obligated to give the finance report continually to all stock executor, the Board Of Capital Market Supervisor and Jakarta Stock Exchange Company, so that it will be better to get close to the reality of the obligation income tax section 25 paragraph 7. This condition can be done by changing the rules, the regulation and execution rules or by emphasizing the definition of "other tax payers" like the one that being explained in section 25 paragraph 7 itself."

"The aim of this study is to explain the implementation of tax audit policy in KPP Jakarta Gambir Dua and to explain the influence of audit policy in attaining target of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua. The method of study that used in descriptive statistics is data tabulation through frequency calculation, and inferential statistic, viz correlation test to measure the variable influence of audit policy implementation to the target attainment of tax income at KPP Jakarta Gambir Dua based on quarterly since 2002 to 2004.

The result of study indicates that realization of accomplished SP3 that does not meet standard of stipulated achievement occurred on fourth quarterly in 2002, and first and fourth in 2003. It indicates that impact of policy encourages the audit in order to add audit of income. Yet, in general, the average value of realization of accomplishment attainment SP3 is greatest than stipulated achievement standard.

The result of study of accomplishment for SP3 has enough correlation but negative toward target attainment of tax income, because free of differentiation of achievement standard of accomplished SP3 between potential that yield tax audit which should be attained by auditor of tax audit in tax audit policy."

"Many economists have stated that the government through its either fiscal policies or monetary policies has an important role in supporting economic growth of a country. As the consequence of government's role in the development process, the size of the government - measured as the ratio of total spending to GDP also expanded along with the economic development. This is the fact faced by any country in the world. However, the growth of government's size implies higher taxation, and thus, it sometimes becomes a bad sign for the whole economy. The higher tax collected by the government the more productive sources taken by the government from the private sector. If positive impacts of government spending can not exceed negative impacts caused by the lost of productive sources of private sectors deadweight loss of economy will appear.

By assuming that the government runs balanced budget in which a 11 o f the government expenditure is financed by tax revenue, the so-called the growth maximizing tax rate can be estimated. This rate measures the ratio of tax revenue to GDP that is needed to achieve the high and stable growth rate.

The main objective of this study are to find the growth maximizing tax rate for Indonesia and to analyze whether Indonesia has achieved this optimum point, or has been operating below it or contrary above it. It is necessary to estimate such rate for Indonesia since achieving high growth rate has been the main focus of the government and also considering the fact that recently tax revenue has been the primary revenue sources to finance government expenditures.

Following most studies in this field, this study will also use the econometric method using data from 1961-1997 in order to find the growth maximizing tax rate for Indonesia. First of all, a theoretical model that based on AK model developed by Robert J. Barro had been formulated. Based on that theoretical model, a regression equation - a quadratic function - had been derived and used in the empirical test.

The regression result shows that the growth maximizing tax rate for Indonesia is 17.8%, far above the average actual ratio of tax revenue to GDP during the period 1961-1999 (13.9%). If this growth maximizing tax rate can be achieved the annual growth rate of real GDP per capita would be 5.1%, far above the average actual growth rate during the period 1961-1995 (3.8%). Furthermore, if this growth maximizing tax rate can be achieved since 1961, the effects will be on (1) Total tax revenue collected during the period 1961-1999 will be Rp. 1,115 triliun; Rp. 149 higher than actual tax collected during that period (Rp. 966 triliun), (2) Real GDP per capita in 1997 (1996 prices) will be Rp. 4.390.215,- or 58% higher than actual Real GDP per capita at that year (Rp. 2.773.651,-), and (3) Real GDP in 1997 (1996 prices) will be Rp. 877 triliun, far above the actual Real GDP at that year (Rp. 554 triliun).

Some policy implications that can be taken considering the result of this study are: (1) This study suggests that there is a room for the government to collect more tax revenues considering the fact that recently Indonesia is operating below the growth maximizing tax rate point, (2) To achieve this objective, increasing tax rates is not an appropriate policy. Instead, the government should maintain the reform spirit and continue its effort to create and develop an effective and efficient administration system, (3) This study also implies that government should increase its expenditure but it should carefully decide types of expenditures since each type of expenditures has a different impact on the economic growth."

"Our country is rich with its natural resources. One of its biggest is in Mining Field. To process this mining resource we need a very big investment. Therefore, we need an investor, whether it?s local investor or foreign investor. In order to invite investor to invest, our government should provide some easy access and legal assurance.

One of government?s action in exploiting this natural resource (coal mine) is in form of Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) / (Agreements of Coal Mining Organizations). This PKP2B is Lex Specialist, so that the legal assurance for Contractor will be fulfilled. Even though, in action this condition / situation are more likely to be neglected.

The main problem in this thesis is how to consider Value Added Tax in Tax Regulation/Law for PKP2B companies, and what obstacles there are upon the implementation. In discussing/reviewing the problem, first we will lay out some opinions from experts in regards to the collection of VAT. We will then relate this theory to the research method used in this thesis, which is analysis descriptive, with library approach on consideration. In actual/in real, the implementation of this Value Added Tax is not as theory that can cause the unbalanced/unfairness to tax payer and can make investor have doubt of government interest in giving assurance of law.

The summary showed that VAT policy on PKP2B formally has gone in accordance to current laws. Even so, in actual, the implementation still has many uncertainty for Contractors of PKP2B, this situation can distract the economic growth, in specific will be in the field of mining.

As a suggestion, tax collection should give an assurance of law, neutral and fair. Therefore, the government should make some changes and make perfect to it. Also in applying VAT to contractor of PKP2B, attention should be given to the regulations and rules used by PKP2B, so there would be no parties getting out of business."

"Tax reform initiated by Directorate General of Taxation carried out some its administration reform priority. The application of modern taxation administration system carried at Large Taxpayer Service Office One and Two will be carried also at Regional Office of Directorate General of Taxation Special Jakarta. The changes on Tax Service Office and Regional Office which based on function, not based on types of tax, the application of employee ethical code at Regional Office and Tax Service Office implementing Large Taxpayer Office system and administration. carrying out means and facilities quality improvement, including computer addition. and utilization of Directorate General of Tax Information System (SIDJP) to change Tax Information System (SIP) pursuant to new organizational structure and using case management system and workflow system. The objective of tax administration reform is to improve taxpayer compliance and tax increase.

Based on the above description. there is adjustment toward the inspection scope related to modern tax administration system that will be applied at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. The success of tax administration reform has been applied at Large Taxpayer Office I and II will be applied also at Inspection Office the Regional of Directorate General of Tax special Jakarta. It will become main concerns in the research carried out by the writer.

The purpose of this research is to describe tax inspection scope application. Analyzing and explaining the tax inspection application related to modem tax administration system application. Research method applied in thesis writing is descriptive analytical method, by data collection technique in form of literature study and field study. Conducted analysis is analytical qualitative and quantitative.

From the analysis known that by the application of modern tax administration system, the most precise inspection scopes are Office and field inspection, in line with he place to conduct the inspection. With the new organizational structure, inspection application unit is Tax Service Office.

The conclusion of this research results is by modern tax administration system at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta. In the new structure there is division or functional office unit as the inspector. With the new structure then the most proper inspection scopes are office and field inspection.

Suggestion in research is by adjustment toward Inspection Scope at Regional Office of Directorate General of Tax Special Jakarta the tax inspection application is necessary to be improved more optimum without ignoring legal enforcement in fulfilling laws and regulation and need to be accompanied with inspector resources improvement both quantity and quality aspects."

"Taxpayers should fulfill their tax obligatory based on tax regulations in effect. In this case taxpayers face a dilemma. In one hand they must fulfill all of their tax obligatory completely without any violation, since for every mistake they made will result in penalty. On the other hand they want to manage their tax in order to minimize the cost. In this case, tax management can play an important role to solve taxpayers' problem legally.

PT. X is a company located in Sorong, Irian Jaya operating in fish preserving activity. It has many employees even though not all of them get the salary more than Non-Taxable Income (Penghasilan Tidak Kena Pajak = PTKP). Up to now PT. X has never used tax management as an instrument to manage the income tax article 21 (PPh Pasal 21) of its employees. As the result, there is still a chance to reduce tax cost legally by using tax management.

The objectives of this study are to describe how a company can design its remuneration system to minimize the income tax article 21 cost of its employees, how a company can utilize tax regulations in order to minimize fiscal corrections of the income tax article 21 in case of tax auditing, and how much money can be saved through tax management.

Tax management is a comprehensive action that requires a good understanding of tax regulations in implementing it. The understanding of tax regulations is so necessary that the chances to save money can be determined. Not only that, tax management also requires that the company should have a good accounting system as a media to give the right and accurate information about the company financial condition, since the financial information is the basis of calculating tax due.

Tax management can be done through a series of systematical and well.-planned steps. These steps are: defining the goal of tax management, identifying the current situation, identifying the supporting and obstacle factors, as well as developing the plan of activities to achieve the goal.

The methodology used in this study is descriptive analysis. The result of study shows that PT. X has not utilized tax regulations yet in the best possible way to minimize the income tax article 21 cost of its employees. As the result the employees must pay much more money than they have to. This study concludes that PT. X can utilize tax management to solve this problem by developing a good remuneration system for its employees."

"Peranan pajak dalam penerimaan negara terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang setiap tahun terus bertambah. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DIP) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi objek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat kaitan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Bila ada kesalahan dalam kesimpulan ini, maka tingkat kesalahan tidak akan lebih dari 5%.2. Pemeriksaan berkaitan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, Derajat keeratan dihitung dengan memperoleh nilai C=0,46588, sedangkan nilai Croaks sebesar 0.7071, nilai C cukup dekat dengan nilai Croaks yang berarti proses pemeriksaan berkaitan cukup besar dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan karena dari 35 Wajib Pajak yang diambil sampel dalam penelitian ini ternyata dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampatkan SPT Tahunannya.

---

The role of taxation has been increased in supporting need of government's expenditures, which has been raised continuously. Therefore, awareness of Tax Payer should be increased in order to do their responsibility honestly.

To rise up that awareness, Directorate General of Tax has built control system to watch the compliance of the taxpayer in doing the taxation regulation. Act number 611983 Concerning General Guidance and Taxation Mechanism, which has been changed in Act number 1612000, gives full authority for Directorate General of Tax to act as tax auditor.

The aim of this research is to analysis influence tax audit to the increase of Tax Payer compliance in full filling their tax responsibility. The research uses a descriptive-quantitative method. Descriptive approach means exposing all conditions of research object based on real fact. Meanwhile, quantitative approach uses statistical calculation in order to know the relationship or influence of audit to Tax Payer compliance.

Through the analysis, the result of this research is:

1. Audit may change the compliance of taxpayer especially related with the attitude of taxpayer in sending tax return. The conclusion contains no more than 5 % error risk.

2. Audit has close relationship with compliance rate in sending tax return. The relationship rate is C = 0.46588, and Cmax = 0.7071. Theses means that audit process has significant relationship with compliance rate of Tax Payer in sending tax return.

Based on those conclusions, it is recommended for Directorate General of Tax to increase the audit more frequently."

"Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan reformasi di bidang perpajakan, dimana sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai penyangganya, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Untuk mendukung sistem self assessment ini, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaksanakan tugas penyuluhan secara intensif, menyelenggarakan tugas pelayanan perpajakan secara prima disertai tugas pengawasan atas pelaksanaan sistem ini dengan penerapan penegakkan hukum (law enforcement) secara adil (fair) dan konsisten.Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pencapaian penerimaan pajak, maka penelitian terhadap kinerja pelayanan perpajakan dilihat dari tingkat persepsi atau kepuasan wajib pajak perlu diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (hubungannya) tingkat pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat dengan menggunakan sampel 100 Wajib Pajak Besar Tetap Badan, meliputi tahun pajak 2002 dan 2003. Metode penelitian yang digunakan melalui daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 30 pertanyaan, dengan instrumen Servqual dari Zeithaml-Parasurahman-Berry sebagai indikator tingkat kepuasan wajib pajak melalui lima dimensi, yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan empathy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, walaupun ada sangat rendah sekali.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan, agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan.

---

In order to get an optimal tax revenue, there are needed a capable tax agencies who are able to perform their task and the taxpayer society to fulfill their tax duty. This is in conformity with the reformation in taxation in Indonesia, where the applied system is self assessment, supported by voluntary compliance, that is the taxpayers are being trusted to count, to pay and to report their tax obligations correctly and promptly in accordance with the current tax regulation.

As a consequence of supporting this self-assessment system, the Directorate General of Taxes has to give an intensive illumination, has to perform well in giving tax services, as well as to supervise the implementation of this system, along with the application of law enforcement consistently and in a fair way.

Considering that the obedience of taxpayers is one of the very important factors in order to reach the tax revenue, it is necessary to conduct the research to investigate the performance of tax agency in giving tax service. This research should be conducted to see the level of perception of the taxpayer?s satisfaction. It is meant to know the correlation between tax service given to taxpayers and their satisfaction in meeting their tax obligations.

The research has been conducted in The West Sidoarjo Tax Office, using 100 big permanent institution taxpayers as the sample, covering the tax year of 2002 - 2003. The method being used is questionnaire containing 30 questions. using the instrument of Servqual from Zeithaml-Prasurahman-Berry as indicator of the taxpayers satisfaction through 5 dimensions, that is: tangible, reability, responsiveness, assurance and empathy.

The research result shows that there is no positive and significance correlation between the service quality level and taxpayer's obedience level, although there is very low.

Based on the research result, it is suggested that The West Sidoarjo Tax Office improve and increase their taxation service quality as well as pay attention to the welfare level of human resources who do the service task, in order to create a good consistent and continuous service."