Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan wilayah pesisir sudah menjadi isu panting daiam rangka pembangungan berkelanjutan. Hal ini sehubungan dengan potensi pembangunan yang sangat besar terdapat di wilayah pesisir dan kecenderungan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang semakin meningkat. Sementara isu ini sudah semakin mengancam kelestarian ekosistem pesisir, tetapi usaha pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik belum begitu diperhatikan. Dalam upaya untuk merumuskan dan mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik, maka penelitian ini dilakukan.Tujuan studi adalah untuk : (1) mengetahui potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir, (2) mengetahui kontribusi pemanfaatan wilayah pesisir dan bagi masyarakat desa, (3) mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat, dan (4) merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terwujud pola pembangunan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.Untuk mencapai tujuan studi di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut : (1) Tingkat sosial ekonomi masyarakat akan meningkat, jika potensi sumber daya alam yang ada terjaga kelestariannya, dan sebaliknya. (2) Modal mempunyai hubungan yang lebih kuat daripada faktor sosial budaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan pedagang ikan.Dengan menggunakan studi tingkat rumah tangga di desa Segara Jaya, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut :1. Pendapatan nelayan secara nyata dipengaruhi oleh modal usaha, sementara pendapatan pedagang ikan tidak hanya dipengaruhi oleh modal usaha, tetapi juga oleh tingkat pendidikannya. Bagi nelayan ditemukan bahwa 1% kenaikan dalam modal usaha akan mengakibatkan 1,7% peningkatan pendapatan.2. Pendapatan per kapita rumah tangga nelayan desa Segara Jaya lebih rendah daripada pendapatan per kapita nelayan, petani dan PDRB per kapita Kabupaten Bekasi.3. Pengeluaran per kapita nelayan dan pedagang ikan relatif lebih besar daripada pengeluaran per kapita rumah tangga pedesaan dan perkotaan per bulan menurut garis kemiskinan.4. Pembangunan permukiman dan industri (PLTGU) tidak hanya mempengaruhi ekosistem wilayah pesisir, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem biota di wilayah tersebut bahkan mempengaruhi sumberdaya perikanan dan menimbulkan polusi di daerah penangkapan ikan.Atas dasar hasil penelitian ini, maka empat saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan wilayah pesisir di daerah penelitian pertama, pemerintah harus memberi perhatian yang lebih serius pada pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik; kedua, nelayan dan masyarakat wilayah pesisir harus diberi lebih banyak informasi mengenai pentingnya ekosistem wilayah pesisir. Ketiga, untuk meminimalkan dampak lebih jauh dari pertumbuhan permukiman dan industri, nelayan dan masyarakat miskin lainnya di desa studi harus didorong untuk menemukan alternatif pekerjaan lain. Dalam hal ini pemerintah setempat dan pengembang perlu menciptakan sumber pendapatan lainnya. Terakhir, nelayan dan masyarakat miskin di desa studi, perlu diberdayakan. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan modal usaha serta peningkatan pendidikan dan keterampilan mereka.

---

ABSTRACT

The Socio-Economic Activities of The Community in The Coastal Zones Management (A Case Study in Segara Jaya Village, Bekasi)The management of coastal zone has been one of the importance issues towards sustainable development. This is connection with the huge potential of the development in the coastal zone, in which there has been an increasing damage at the coastal zone environment. While this issue has been treating the sustainable of the coastal ecosystem, but there has been no attention to this issue. In line with the issue above, therefore this study has been conducted.

The objectives of this study are: 1) to examine natural resource potential and its services in the coastal area; 2) to examine social-economic contribution of the exploitation of coastal zone to the village community; 3) to identify environmental damage caused by the rural community, and 4) to formulate the strategy on the coastal zone management, in order to optimizing and sustaining the pattern of the development coastal zone, in turn to improve of the people welfare.

To achieve the above objectives, the study tested the following hypothesis:

1. The level of social-economic condition of rural community will increase if natural resource potential is maintained and vice versa.

2. Capital has a strong relationship than social and cultural factor in increasing income of fishermen and fish merchant.

Using household level study at Segara Jaya , it was found the following interesting findings

1. The fishermen income is significantly influenced by capital while the fish merchant is not only influenced by capital but also their education. For fishermen, it was found that one percentage increase in capital will increase 1.7% of income.

2. It was found that the per capita income of fishermen household of Segara Jaya village are lower than per capita income of farmers and GDRP per capita of Bekasi District

3. Per capita expenditure of fishermen and fish merchant are relatively greater than per capita expenditure of urban and rural households per month in term of poverty lines.

4. The development of housing settlements and industrial enterprises (especially PLTGU) does not only affect the coastal zone ecosystems, but also lead to damage of the biota ecosystems in the area. It even affects fish resources and polluter the fishing ground of fishermen.

Base on the result of this study, there are four suggestion on need to be implemented to improve the management of the coastal zone in the area of the study, firstly, the government should give more attention to the management of coastal zone. This can be done by establishing a better coastal zone management development. Secondly, fishermen and rural community around the coastal zone area should be given more information about the importance of coastal zone ecosystems & for environment. Thirdly, to minimize the adverse impacts of the growing industrial enterprises and housing settlements, fishermen and other rural poor community in the village surveyed should be encouraged to find other alternate jobs. In this case the local government and developer need to create other sources of income. Finally, fishermen and rural poor community in the surveyed village need to be empowered. This can be done for instance by providing capital assistance and educational and skill improvement."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem khas pesisir tropis yang memiliki berbagai fungsi penting, baik secara ekologis maupun ekonomis. Fungsi ekologis tersebut adalah penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemilahan biota perairan, tempat bermain, dan asuhan bagi berbagai biota. Di samping fungsi ekologis, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara.Pada tahun 1996 diperkirakan luas terumbu karang di perairan Bintan adalah 16.860,5 hektar. Pengamatan di lapangan atas terumbu karang yang dilakukan di sekitar perairan Pantai Trikora, di pesisir timur Pulau Bintan, memperlihatkan bahwa kondisi terumbu karang pada lokasi tersebut telah mengalami kerusakan. Hal ini dilihat dari tutupan karang hidup yang rendah serta banyaknya ditemukan karang mati. Banyaknya karang mati yang ditemukan diduga disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah pesisir timur Pulau Bintan.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak kegiatan pembangunan pada terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan, membuat suatu model dinamika sistem (system dinamics) yang komprehensif untuk menggambarkan terkaitnya kegiatan pembangunan dengan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan, mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari penurunan kualitas terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan, dan menentukan skenario pembangunan yang tepat untuk mengurangi tekanan kegiatan pembangunan pada ekosistein temmbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan.Lokasi penelitian meliputi 4 desa yang terletak di sepanjang pesisir timur Pulau Bintan, yaitu Desa Berakit, Malang Rapat, Teluk Bakau, dan Gunung Kijang. Setiap kegiatan pembangunan di setiap desa penelitian diidentifikasi, kemudian dibuat suatu model dinamika sistem untuk melihat keterkaitan antara kegiatan pembangunan dengan ekosistem terumbu karang di pesisir timur Bintan. Kemudian dilakukan identifikasi akar permasalahan dari kerusakan terumbu karang. Tahap terakhir adalah membuat 4 skenario pembangunan yang disimulasi untuk mendapatkan skenario yang paling tepat untuk diterapkan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh kegiatan pembangunan pada ekosistem terumbu karang cukup besar, meliputi perusakan karang secara langsung melalui ledakan bom maupun penambangan karang, pencemaran dari berbagai kegiatan di sepanjang pesisir, dan sedimentasi yang dapat meningkatkan kekeruhan perairan dan menghambat pertumbuhan karang, bahkan mematikan terumbu karang. Namun berdasarkan pengamatan dalam kurun waktu tahun 2000-2006, kegiatan pembangunan yang pengaruhnya paling besar pads ekosistem terumbu karang adalah kegiatan pembukaan lahan.Pengaruh kegiatan pembangunan dengan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan dapat digambarkan melalui suatu model dinamika sistem. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa peningkatan pembukaan lahan menyebabkan penurunan persentase tutupan karang hidup. Berdasarkan 4 altematif skenario pembangunan yang dibuat, didapat bahwa hanya 1 skenario yang dapat mengurangi tekanan pembangunan pads terumbu karang dan memulihkan kembali kondisi terumbu karang, yaitu Skenario 4.Dibalik setiap kegiatan pembangunan, sebenarnya ada akar permasalahan yang lebih mendasar sebagai penyebab kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Bintan, yaitu (1) kemiskinan masyarakat dan kesulitan adaptasi pada matapencaharian altematif, (2) keserakahan dari pemilik modal, (3) lemahnya penegakan hukum (law enforcement), dan (4) kebijakan pemerintah yang belum memberikan perhuran pada pengelolaan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan lautan, khususnya terumbu karang.Dalam rangka melestarikan ekosistem terumbu karang, disarankan beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu (1) menetapkan sedikitnya 30% dari luas wilayah pesisir timur Pulau Bintan untuk dijadikan hutan lindung, (2) melakukan rehabilitasi lahan sekurang-kurangnya 20% dari lugs lahan terbuka yang ada, (3) mengharuskan berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk melakukan rehabilitasi lahan sebagai syarat perijinan dan pemyataan tersebut disertakan dalam kontrak kerja, (4) memberikan bantuan ekonomi untuk modal kerja dan bantuan teknologi budidaya perikanan bagi nelayan, (5) memberikan penyuluhan tentang manfaat terumbu karang kepada masyarakat di pesisir timur Pulau Bintan, (6) memberikan muatan lokal tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan dalam pendidikan di lingkungan sekolah, (7) penegakan hukum bagi pelaku perusakan terumbu karang hendaknya tidak sekedar dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan saja, tetapi juga tegas dalam pelaksanaan di lapangan sesuai undang-undang yang berlaku.

---

Coral reef ecosystem is one of the unique coast ecosystems that have many important functions, ecologically or economically. Its ecological functions include nutrient supplier for water organism, physical shield, hatching ground, and nursing for many marine organisms. Coral reef ecosystem creates variety of products which has a lot of important economic value, such as various coral fish, algae, and sea water pearls.

In 1996, it was predicted that the size of coral reef in Bintan 16.860,5 ha. Field observation among coral reef around Trikora beach in the east side of Bintati Island showed the damage of the coral reef. This is shown by the low percentage of life coral and a lot of died coral. The high dead coral was caused by development activities in the east coast of Bintan area.

The aims of the research are to identify the effect of development on coral reef ecosystem in the east coast of Bintan Island, to design a system dynamics model which can describe the correlation between development and coral reef ecosystem in the east coast of Bintan Island, to identify the fundamental problems caused the decreasing quality of the coral reef, and to develop an appropriate development scenario that able to lessen the pressure of development on coral reef ecosystem.

The research was held in 4 villages, which located along the east coast of Bintan Island. They are Berakit, Malang Rapat, Teluk Bakau and Gunung Kijang village. Development activities in every village are identified and modelled to see the correlation between the development and the coral reef ecosystem. The next step is to identify the fundamental problem of the coral reef damaged. And then, four development scenarios were made and simulated to find the most appropriate and suitable scenario for local development that take _environmental protection into account.

The result shows that coral reef damage is caused by development activities significantly, that are bombing and coral removal, pollution from various daily activities along the coast, and upland sedimentation. The sedimentation will

increase turbidity and slowing coral reef growth and even killed the coral reef. But based on observation from the year of 2000 to 2006, the biggest impact to the coral reef comes from land clearing activities_

A system dynamic model is developed to show the correlation between development and coral reef ecosystem at the east coast of Bintan Island. The simulation shows that the increasing of open area causes the decreasing of life coral. From the 4 development scenarios developed, the best development scenario is Scenario 4, which required 30% protected forest of study area and annual land rehabilitation (20% of the open area). This scenario shows the increasing number of life coral reef over time.

There are 4 fundamental problems that lead to the decreasing of coral reef qualities. They are (1) poverty and the limited alternative income of the people, (2) greediness of the capital owner, (3) low law enforcement which are not yet giving special attention to the environment quality of the coast, especially coral reef, (4) the absence of government policy that focus on the maintenance of marine and coastal environment quality, especially coral reef.

In order to preserve coral reef ecosystem, some points are suggested as follow, (I) to determine protected forest at least 30% of study area, (2) to conduct annual land rehabilitation at least 20% of open area, (3) to force every landlord to rehabilitate their land, (4) to give economic and technology support for fisherman, (5) information extension of coral reef functions, not only the economical benefit but also the ecological benefit to people living in the east coast of Bintan Island, (6) integrated the subject on marine and coastal resource management in primary and secondary school curriculum, (7) law enforcement on coral reef protection."