Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. mengenai prosedur yang harus dilakukan Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah serta akibat Hukum terhadap perbuatan Notaris yang membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah yang palsu. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum.Tesis ini membahas mengenai notaris berinisiyal SHS,SH dengan wilayah jabatan Jakarta Barat, dengan nomor putusan 01/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI.JKT/I/2015. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris SHS dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini Notaris SHS melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dirinya sebagai Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor baik kerugian Materiil ataupun kerugian Immateril. Selain unsur di atas dalam hal ini penulis juga menilai adanya unsur pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris SHS dimana Terlapor menerangkan seluruh perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris SHS tidak dibacakan dan ditandatangani dihadapan Terlapor melainkan mewakilkan kepada Karyawan freelancenya.

---

Official Notary Public is authorized to make the authentic act in so far as certain authentic deed is not reserved for other public officials. Authentic document essentially contains the formal correctness notified in accordance with what the parties to the Notary. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. regarding procedures to be followed in making the Notary deed of acknowledgment of debt with the guarantee certificate as well as the soil due to the Law on Notary deed that makes the recognition of the debt certificate with false land titles assurance. This thesis is done with the writing normative because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the notary berinisiyal SHS, SH with the area office of West Jakarta, with decision number 01 / Pts / Mj.PWN.Prov.DKI.JKT / I / 2015. Tort committed Notary SHS can be regarded as an act that violates the law in force which in this case Notary SHS violate the rights of others guaranteed by the law and actions are contrary to the legal obligation itself as a Notary resulting in losses for the reporting both losses material or immaterial losses. In addition to the above elements in this case the author also assess the element of breach Notary and Code of Ethics conducted by Notary SHS where Reported explain all the agreements made before a Notary SHS not read and signed before the Party but to delegate to the Employee freelance."

"Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika Akta tidak dibuat menurut Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang, Akta tersebut menjadi tidak otentik. Walaupun Notaris merupakan Pejabat Umum, tetapi tidak luput dari pelanggaran yang dapat dilakukan saat menjalankan Jabatannya. Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang membuat Akta Notaris yang memuat Keterangan Palsu. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melanggar Hukum dan Kode Etik Profesi.

---

Notarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to the form and procedure as regulated by law. If it is not made according to the form and procedure regulated by law, then the deed is not authentic. Although notary is a civil servant, the profession is not without its blemish. The case analyzed in this thesis emphasized on a notary who made a notarial deed based on false information. The author uses the method of juridical normative. Based on this research, the author concluded that the notary in question had violate the law and code of conduct of the profession."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH,, adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH.. Notaris llmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulalions. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. Tire Case of Beckett Pte. Ltd. versus llmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco BaraUtama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by llmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Pada zaman dahulu suatu persengketaan selalu diselesaikan di depan hakim pada pengadilan formal. Namun harus diakui, kenyataannya proses litigasi tidak selamanya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang digariskan oleh undangundang. Kondisi ini mengakibatkan jatuhnya pamor dan wibawa pengadilan. Untuk mengatasi situasi seperti ini, kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan guna mengakhiri perselisihan yang terjadi. Pihak ketiga yang menengahi persengketaan disebut mediator, mediator dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari pihak yang berselisih. Pada umumnya peran ini dimainkan oleh pengetua adat, kepala desa, pimpinan agama, ketua perkumpulan, tokoh masyarakat dan sebagainya termasuk notaris.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, apakah mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya tidak bertentangan dan tidak melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, dan mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah kharisma, kejujuran, pendidikan, memahami/menguasai permasalahan terhadap akta yang dibuatnya.

---

In the past times, the disputes are always settled by judge in a formal court. But it should be admitted, that in fact the litigation process does not always go according to the legal frame of law. This condition resulted in the fall of prestige and authority of the court. To handle this situation, the presence of the third party is very required to end a dispute that occurred. The third party who mediates disputes is called mediator, mediators can be performed by whoever and from whatever background, either on the request or not of the disputing parties. In general, this role is played by the dean custom, village chiefs, religious leaders, chairman of the association, social figures and the others include notary.Main issues to be discussed in this paper regarding the role of notaries as mediators in the perform position in terms of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary office and Notary Code, whether the mediation is conducted notary has the power of binding for both parties and the factors that affect the success and failure of a notary as a mediator to settle disputes outside courts. This writing method that focuses on the normative legal regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice.From these results, the role of notaries as mediators in the running position is not contradictory and do not violate the Act No. 30 year 2004 concerning Notary office and Notary Association Notary Code of Indonesia, and mediation by a notary has the power of binding for both parties, as well as factors that influence success and failure of a notary as a mediator in the settlement of disputes outside the courts is charisma, honesty, education, understand / master the problems of the notarial deed they made."

"Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti notaris sebagai pejabat negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan pasal 3 huruf (g) UUJN karena dianggap sebagai rangkap jabatan secara terselubung.

---

This thesis discusses the notary public sevice leave due to his or her assignment as a state official. Is the notary public service leave due to his/her assignment as state official categoryzed as a form of violation on law number 30 of 2004 on notary post? The research method used in this thesis is normative legal research methods with the type of descriptive evaluative research. The research concludes that the notary who takes leave due to his or assignment to state official post violate law number 30 of 2004 on notary post."

"Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yang menghendaki keberadaan Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat "Oleh" atau "Dihadapan" Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebut berarti Pasal ini mengatur 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu :1. Bentuk akta yang dibuat ?Oleh? Notaris disebut dengan Akta Pejabat atau Akta Relaas.2. Bentuk akta yang dibuat ?Dihadapan? Notaris atau disebut Akta Partai atau Akta Partij.Sedangkan dalam pasal 38 UUJN tidak mengatur dan menjelaskan tentang ke 2 (dua) bentuk akta yang disyaratkan dalam pasal 1868 KUHperdata. Ditambah, tidak adanya penjelasan secara rinci dalam UUJN; pasal per pasal. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan masalah-masalah hukum yang dapat berujung kepada ketidak-pastian hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Azas publisitas membuat UUJN tidak hanya bagi notaris saja, tapi juga bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum. Oleh karena itu, UUJN harus jelas dan tegas dalam pasal-pasalnya terutama dalam pengaturannya sehingga masyarakat luas dan penegak hukum lebih memahami akan fungsi, keberadaan dan tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

---

Article 1868 Civil Code is the foundation for the existence of Notary in Indonesia, where the act stated : The Authentic deed is a deed in the form prescribed by law,made "by" or "before" any public officers who has the power to it in a place where the deed is made?, which means the above act ruled 2 form of authenticate deeds which are :1. In the form of made ?by? notary that is Deed Party2. In the form of made ?before? notary, that is Deed Notary.Article 38 UUJN determine the form and nature of the deed, but actually this article did not rule those forms into two groups in which required by deed of Article 1868 Civil Code. In addition, the absence of a detailed description of the form and nature of deed ?explanation in UUJN; article by article? in UUJN, can possibly create problems in the future upon the deed which is made by or before notary. Issuing UUJN means that Social Publicity Principal automatically took place so that those articles in UUJN made not only for the notary but as well as for the police, judge, etc in handling the law enforcement. Therefore, UUJN should have a clear and firm rules both in articles and explanation in order to give a better understanding upon the notary function, the existence and responsibilities to society."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on House trial`s verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing their duty professional."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana pada saat pemberlakuannya telah banyak Yayasan yang berdiri dan menjalankan kegiatannya maka hal tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap pemberlakuannya. Yayasan-yayasan yang ada itu harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dan Undang-undang perubahannya tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Undang- Undang perubahannya terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, dimana di dalam pembahasannya meliputi tentang eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta peraturan pelaksana dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa masih sangat diperlukan peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya serta peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami benar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dampak yang ditimbulkannya akibat pemberlakuan dari Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya tersebut.

---

With the enactment of Law Number 16 Year 2001 amended Act Number 28 Year 2004 on the Foundation at which time its enforcement has been a lot of foundations that stand up and run their operations, it gives a disparate impact against its enforcement. Existing foundations had to make adjustments to the Law Foundation and the amendments thereto. Main issues to be discussed in this paper s about the impact of the enactment of amendments to the Law Foundation and the foundations that already exist, where in the discussion include the existence, activities and wealth of foundations that already exist such. This writing method that focuses on the normative juridical regulations, and literature references as well as the implementing regulations in practice.

From these results, it appears that is still very necessary role of government actively to promote the Foundation Act and amendments thereto and other relevant regulations to the public and also to agencies associated with the activities of the foundation so that the public and the parties concerned can understand the true applicable provisions and their impact due to the implementation of the Law foundation and the amendments thereto."