Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokokterbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untukmelindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakansalah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintahKabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, padapelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempatkerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempatkerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturanKTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupatenBogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional,pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasilpenelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7%responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubunganbermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokokdengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawaiyang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukanhubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri(self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.

---

ABSTRACTIndonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers.The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact ofexposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is aninitiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in theimplementation there are still many government employees who smoke in the workingarea. The government employee is the role model in implementing smoke free zone.This research was conducted to find out the factors influenced government employeesin compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance informulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research wasconducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondentsgovernment employee. Study design is Cross sectional and sampling using probabilityproportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokersemployee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplacesregulation. The result of logistic regression showed a significant correlation betweenage and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulationcompliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacytowards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents."