Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram "Affirmative Action" merupakan suatu komitmen antara suatu perusahaan, sekolah, atau institusi lainnya untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap kaum wanita, orang kulit hitam, kaum Hispanics, dan kelompok minoritas lainnya, dengan tujuan untuk memperbaiki akibat-akibat dan perlakuan diskriminasi terhadap mereka dimasa lampau. Dalam pelaksanaanya program ini sering mendapatkan reaksi negatif terutama dari laki-laki kulit putih (WASPs Male). Mereka justru menganggap bahwa program tersebut hanya membuat ketidakadilan, dan memberikan keuntungan kepada kelompok minoritas belaka. Hal ini yang akhirnya menimbulkan "reverse discrimination" dimana dalam usaha memberantas diskriminasi terhadap kaum minoritas, justru akhirnya menimbulkan diskriminasi baru terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan mengapa program "affirmative action" ini dapat menimbulkan "reverse discrimination" bagi masyarakat Amerika dan juga untuk menunjukkan mengapa "reverse discrimination" tersebut sulit dihilangkan.Timbulnya kasus-kasus "reverse discrimination" memperlihatkan bahwa telah terjadi pertentangan diantara nilai-nilai budaya baik pertentangan antara nilai "equalitiy" yang terkandung dalam program "affirmative action" itu sendiri, yaitu "equality of opportunity" dengan "equality of outcome", maupun antara nilai "equality of outcome" dengan nilai-nilai budaya masyarakat Amerika lainnya. Pemerintah Amerika telah menyadari bahwa kebijakan program "affirmative action" tidak selamanya sempurna, "review" terhadap program tersebut terus dilakukan dengan harapan suatu saat "reverse discrimination" bisa menghilang dan program "affirmative action" akan dihapuskan seiring dengan hilangnya praktek diskriminasi di Amerika. Namun hal ini berjalan cukup lamban, dikarenakan kesadaran masyarakat Amerika sendiri khususnya dari kelompok WASPs terhadap perlakuan diskriminasi masih sangat rendah.Tesis ini menggunakan sumber kepustakaan, dan dalam pengkajiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Disamping itu kajian ilmu sosial dan budaya juga digunakan dalam memahami berbagai aspek yang terkaitdalam permasalahan yang dikaji.

---

ABSTRACT

Affirmative action program is a commitment among enterprises, schools, other institutions to give greater opportunities to women, blacks, Hispanics, and other minority groups in order to improve the effects of former discrimination. In its implementation, the program frequently got negative reaction especially from WASPs males. They suppose that the program has been done unfair which gives advantages to those minority groups only. Finally, this case creates reverse discrimination, a new discrimination which appears to a person or groups of people as an effect of the effort in order to fight other discrimination.

The objectives of this thesis are focused on why the program of affirmative action can cause reverse discrimination and also to indicate why it is hard to be abolished. The emerges of reverse discrimination cases show that there has been conflicts among the cultural values. Either the conflicts of equality values that implies in affirmative action program itself., the equality of opportunity and the equality of outcome, and also the value of equality of outcome with the other cultural values of American societies.

The United States has realized that the policy of affirmative action program is not fully perfect. The review-of the affirmative action program has been conducted in the hope that the reverse discrimination will be abolished in the future, and the affirmative action program will be abolished by the same time the practices of discrimination eliminated in United States. Nevertheless, the implementation works very slowly due to the positive consciousness of Americans especially the WASPs towards the discrimination is still weak.

This thesis uses the library resources and its research utilizes the qualitative approach. Besides the studies of social and culture are also utilized in order to interpret all related aspects in the case study."

"Televisi telah ada sejak abad 18 akan tetapi mulai berkembang pada abad 19 dimulai dari televisi hitam putih hingga berwama. Televisi Amerika memiliki acara televisi yang beragam ada yang bersifat positif dan negatif menurut Milton Chen seorang Direktur KOED Center for Education and Lifelong Learning (CELL). Acara televisi yang negatif mengandung unsur kekerasan dan seks sedangkan positif yang mendidik anak-anak untuk mengembangkan kemampuan kreatifitasnya dan daya nalar mereka. Untuk memenuhi sasaran penilitian saya menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak televisi dan kejahatan anak-anak yang dilakukan pada usia 8 hingga 15 tahun dari tahun 1970 sampai dengan 1997 perubahan yang signifikan di Amerika Serikat terhadap tayangan-tayangan yang bersifat negatif yang menimbulkan mereka untuk meniru dan melakukan hal yang mereka lihat di televisi tanpa bimbingan orang tua untuk mencema apa yang mereka lihat sehingga teman yang menghibur disaat orang tua tidak ada ialah televisi. Kejahatan yang dilakukan mereka membuktikan bahwa televisi secara tidak langsung mempengaruhi mereka dalam kehidupan nyata."

"Impeachment presiden adalah suatu peristiwa konflik politik, dilemmatis, Iuar biasa, dan sensitif bagi rakyat dan bangsa Amerika, guna mewujudkan nilai-nilai budaya demokrasi. Dilematis, dalam arti karena wacana impeachment yang kontroversial akibat misinterpretasi dan miskonsepsi terhadap pasal-pasal konstitusi yang beresiko tinggi bagi sejarah dan citra bangsa dikemudian hari jika gegabah membuat keputusan menurunkan seorang presiders yang popular dimata rakyat. Presiden Bill Clinton dipersalahkan atas dasar etika amoral tapi dia tidak bersalah menurut hukum dan konstitusi, karena tindak amoral tidak tertuang dalam tuntutan impeachment. Luar biasa dalam arti sangat langka terjadi walaupun ada preseden terdahulu tahun 1 868 terhadap Presiden Andrew Johnson. Justru itu, proses impeachment menuntut kebijaksanaan penuh kehati-hatian serta pertimbangan matang bagi semua pihak. Sensitif maksudnya karena proses impeachment menuntut perhatian serius rakyat Amerika menyangkut status presiden mereka karena presiden merupakan simbol negara, kedudukan paling terhormat dan agung bagi masyarakat Amerika. Konflik kepentingan dari kelompok oposisi partai dan kelompok agamais konservatif telah memanfaatkan wacana agama dibalik konspirasi perebutan kekuasaan. Mayoritas opini publik yang berkembang dan sikap pragmatisme pemikiran generasi modern masyarakat Amerika berpikir realistis dan sanggupmembilah privacy dari dinas pemerintahan. Mereka menyetujui pelaksanaan impeachment tapi menolak memberhentikan Clinton. Dengan solusi yang tepat, Senat Amerika mengakomodir aspirasi rakyat tersebut sehingga impeachment berakhir gagal. Aspek-aspek positif profesionalisme, prestasi kinerja Clinton ikut mempengaruhi gagalnya tuntutan impeachment terhadap dirinya karena dia berhasil menjadikan booming-nya perekonomian Amerika, menutup deficit anggaran Federal yang minus $.290 milliar sampai akhir 1992, sehingga surplus $.9.5 milliar tahun 1999, mereformasi pendidian, meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, GDP dan income per kapita rakyat. Penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana konflik politik yang terjadi dan opini masyarakat yang berkembang di Amerika dalam polarisasi pro dan kontra opini terhadap impeachment Presiden Clinton. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kwalitatif serta kajian dengan metode analisis deskriptif-interpretatif dan metode content analysis. Buku-buku dan bahan-bahan ilmiah kepustakaan digunakan sebagai teori pendukung terhadap analisis data-data tertulis yang relevan dari media peta, koran-koran, majalah, jurnal, internet, proquest dan lain-lainnya.

---

The Impeachment of President Bill Clinton, apparently is a political event, on the horns of dilemma, unusual, and very sensitive for all the Peoples of the United States to implement the values of American Democracy. A dilemma here implies that the discourse of impeachment toward Bill Clinton is very controversial due to the fact of misinterpretation, and misperception about the Constitution which is very risky for the country in the long future to unseat the popular president like Bill Clinton. Clinton is blamed in terms of moral-ethic but not in terms of Laws and Constitution. It is unusual because it is very uncommon, and scarcely happening, though, there was a previous precedent toward the impeachment president Andrew Johnson in 1868. Therefore, the process of impeachment should be carefully handled, with a wise consideration for all sides.

Sensitive here implies that the impeachment process requires serious attention from American Peoples concerning the status of their president because a president is a noble symbol of the Nation and highly honorable for all Americans Conflict of interest from opposition party, and interest group of religious conservatives, have made use the religious discourse as the reason behind the conspiracy to unseat President Clinton.

Majority of opinion growing in American societies, as well as the pragmatic attitude of American modern societies, think realistically to isolate the matter of privacy from the state duties. The accurate solution of Senate could considerably accommodate the people aspiration so that the impeachment process finally resulted in failure. Positive aspects of Clinton., his professional performance, and effective lobbies, have exactly influenced the decision of impeachment process. In addition, prestigious performance and popularity of Clinton have made spectacular achievements in American History, to push America as the world leader, and to pursue the American dreams "the City upon the Hill". Majority of American peoples refused to unseat Clinton from White House due to his prestigious success in his efforts to make economy of America booming, to cut the deficit federal budget from 1290 billion in 1992 to surplus $.9,5 billion in 1999, to reform education, and social security.

The goal of the research is to show how the growing issues between pro and contra towards impeachment President Clinton. The research of this thesis uses the qualitative-approach with the deep studies by means of the descriptive interpretative-analysis and the methods of content analysis. Books and scientific materials from library are used as the theories to support the analysis toward the relevant-written articles collected from multiple-resources such as books, and mass media press, such as magazines, journals, bulletins, newspapers, internets, and pro-quests."

"Among America's foremost Naturalists and Transcendentalists, only Emerson and Thoreau are recognized and respected as the greatest and most influential pioneers in America's environmental movement until the present. The name of John Muir has to subdue to the two names in the collective memories of contemporary Americans.This thesis argues against the above proposition and aims to present John Muir as the greatest and most influential pioneer in America's environmental movement. With his radical, consistent an intensive opposition toward the anthropocentric Transcendentalism and pro-Genesis Western (American) civilization that encourage the mastership of man over nature by means of technology, at the cost of the environment, John Muir, a preservationist offered an alternative civilization with more deep-ecological approach toward nature. Nature was considered as home, university, religion, fountain of civilization, however the most important of all it had equal right and dignity with man. Only in this way the human (America's) civilization will survive."

"This thesis is a study analyzing rate of return to education in Indonesia using the 2004 SUSENAS (National Economic Survey) data. Education is one human resource investment that could increase the human resource quality as an input of development. The 2004 Human Development Report shows that the rate of participation in the lower level education is quite high, but it decreases as the level of education increases. As an investment, education is expected to give high rate of return. It raises questions conceming the rate of return on education in Indonesia. Wage is used as a proxy of return to education and the return is estimated using the Mincerian Earning Function. The information about wage is only available among respondents that are classified as employees and therefore the selectivity bias might occur. The study will be conducted using the two stage Heckman method.The estimation from the Mincerian Earning Function shows that women in the industrial and service sector are higher than men in the same sector. There are no differences in return between men and women for those working in the agricultural sector. The results also show that the rate of return for those with 1 year of schooling who are working in the agricultural sector are the lowest. But those with 7 years of schooling the agriculture sector has the highest rate of return. There are no differences in rate of return in education by gender."

"ABSTRAKTwo major justifications given for original property are effort and scarcity: John Locke emphasized effort of mixing labor with an object like clearing and cultivating virgin land while Benjamin Tucker looked at what is the purpose of property to solve scarcity problem. Based on the justifications, both land and human body can be regarded as private properties. Human body is definitely scarce and the body owner makes every effort to keep his/ her health, thus human body is his/ her property. Government?s decisions to appropriate land and restrict the right of individual to freely use his/her body are both takings. America?s Constitution definitely protects the property belonging to every individual, but why property takings are legitimated in the country? This thesis is to analyze the government?s controversial takings in a case study of two corpora i.e. Kelo v.New London and the Partial Birth Abortion Ban, which are argued fromlibertarianism and conservatism, while generating a theoretical concept of private property based on political and cultural viewpoints in American perspective."

"PendahuluanBagi negara-negara yang baru memasuki fase industri secara lokal, kebijaksanaan yang tidak mendorong lancarnya arus pertumbuhan barang dan jasa, akan menguntungkan suatu negara, tetapi secara universal cenderung merugikan negara-negara lainnya dalam mencapai kemakmuran negara-negara yang bersangkutan.Walaupun kemakmuran merupakan suatu tujuan yang universal dari diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada suatu kesepakatan umum dalam mencapainya, bagi negara-negara maju dan terbuka yang menganut ekonomi pasar, maka perdagangan bebas, adalah sistem ekonomi yang tepat bagi negara-negara tersebut dalam mencapai sasarannya.Perdagangan bebas bagi negara-negara yang menganut prinsip kekuasan pasar, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang menganut perdagangan bebas akan melakukan spesialisasi produksi, dalam mana biaya upah pekerja rendah, dan meraup keuntungan-keuntungan penuh dari skala ekonomi. Untuk itu, negara-negara yang maju dan terbuka dalam diplomasi ekonominya, cenderung melakukan pada market integration dan policy integration , bukan pada market separtion. Policy integration, diartikan sebagai tindakan satu kelompok negara-negara dalam menjalin interdependensi ekonomi. Pembentukan NAFTA (North Amerika Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat, Canada dan Mexico (1993), merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT: Hal ini sangat penting karena GATT sendiri secara tidak langsung mengalami berbagai kendala sejak ministerial meeting tahun 1982, Amerika Serikat mulai memandang perlunya pendekatan-pendekatan bilateral dan plurilateral dalam menciptakan pasar bebas (terbuka) dari pada pendekatan multilateral, seperti yang tertuang dalam GATT.Pembentukan NAFTA pada dasarnya bukan merupakan suatu hasil dilpomasi ekonomi langsung. Cikal bakal NAFTA adalah FTA (Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat dan Canada yang dirintis sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. FTA yang merupakan jenis perundingan perdagangan bebas, karena posisi kedua negara (Amerika Serikat dan Canada) dalam ekonomi adalah sama dan kemudian?."

"Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan manusia secara tidak sadar diliputi oleh unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lertentu. Unsur-unsur politik yang digunakan terkadang didapat dengan cara mengaktifkan atribut kebudayaan yang dimiliki seseorang untuk dipertentangkan dengan atribut orang lain. Isu berupa stereotip dan praduga kemudian diciptakan untuk mendukung pengaktifan atribut lersebut untuk mencapai tujuan.TOEFL adalah sebuah alat yang berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebagai sebuah produk, TOEFL memiliki target sasaran yang jelas sekaligus menjadi pasar, yaitu golongan minorilas yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Isu yang dikembangkan dalam TOEFL adalah penutur asli bahasa Inggris yang notabene tidak perlu diukur kemampuan bahasa Inggrisnya karena dibawa secara askriptif dan penulur asing bahasa asing yang harus diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Isu penutur asli dan asing ini dikembangkan dinegara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.Tesis ini membahas unsur-unsur politik bahasa dalam TOEFL di Amerika yang menjadikan TOEFL sebagai sebuah "kebijakan" dalam pranata pendidikan tinggi dan badan-badan lainnya di negara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

---

The term "politics" has long been considered to be several troublesome side-issues to the mainstream of human's culture. People are never aware that whatever they do often times involve `politics' to reach the goal in their real life situation.

TOEFL is a tool that functions to measure the English proficiency of those people whose mother tongue is not English. As a product, TOEFL has a 'political target' which also becomes the market; that is, those who belong to the minorities where English is not their mother tongue. The issue raised in the TOEFL is the differentiation among those who are Native Speakers and Non-Native Speakers of English. Those who are Native Speakers of English do not need to be measured in terms of their language proficiency whereas those who are minorities need to be assessed. The issue of Native and Non-Native Speaker of English is then widely dispersed in the states which promote English as a National Language which then it becomes a "Covert Policy" in the US.

This study discusses some political elements of language in TOEFL in America that make TOEFL a "Covert Policy" as in English in Higher Educational institutions suh as Universities, Colleges as well as agents on which slates that promote English as a National Language are located. This study also attempts to demonstrate several implicatures of TOEFL throughout research findings."

"ABSTRAKLatar belakang sejarah sosial politik, pendidikan dan ekonomi, serta sosial budaya pasca self-determination era berdampak pada berubahnya pendekatan kebijakan pemerintah federal terhadap Indian Amerika. Di era Pemerintahan Ronald Reagan pendekatan kebijakannya mengacu pada penentuan nasib sendiri orang Indian dengan jalan memberdayakan pemerintahan sendiri dan memberikan kekuatan atau perangkat hukum atas hak-hak Indian dalam bidang ekonomi agar dapat membanguan perekonomian orang Indian yang kondisi dan situasinya tidak dapat mensejahterahan warga masyarakat Indian di daerah-daerah reservasi yang tersebar di Amerika Serikat.Sejak tunduknya Indian oleh koloni Amerika di abad ke-19 dan setelah berserikatnya koloni-koloni ke dalam suatu negara federal Amerika Serikat, maka munculah masalah-masalah status hukum, politik, ekonomi, dan sosial berkenaan dengan bangsa Indian yang terdiri atas kurang lebih dua ratus suku. Periode ini ditandai dengan berbagai gerakan sipil (politik) dan upaya pemerintah yang akhirnya berwujud pada kebijakan reservasi Indian yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Sejak itu berbagai presiden melakukan upaya pemberdayaan di berbagai bidang (poleksosbud) secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi periode¬periodenya.Pada masa Pemerintahan Reagan-lah di tengah-tengah situasi kondisi resesi dicetuskan suatu tindakan berserta program-programnya berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Kebijakan dan strategi pemberdayaan di era Reagan inilah yang terus membangkitkan masyarakat Indian di berbagai reservasi sehingga mengalami kebangkitan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang strategis dan signifikan.Keberhasilan tersebut terutama sekali nampak di bidang ekonomi di mana terjadi investasi yang berpola kerja sama (joint venture) dan fasilitas-fasilitas lain sehingga kemandirian (self-supporting) Indian berwujud dan berdampak pada bidang sosial politik dan sosial budaya.Dengan demikian orang Indian, sebagai salah satu bangsa di tengah bangsa Amerika Serikat yang multinasional beserta negara-negara bagian dalam bingkai negara federal Amerika Serikat, merasa lebih setara menuju terwujudnya impian Indian (Indian dream) dalam bentuk bangsa Indian yang memiliki pemerintahan sendiri dan kedaulatan sendiri Berta eksistensi bangsa Indian di tengah-tengah bangsa-bangsa lain sesuai dengan kesepakatan yang unik dengan pemerintah federal Amerika Serikat.

---

ABSTRACT

The background of the socio-political, educational, economic, and socio-cultural history after the Indian self-determination era had the impact of change of approach of the Federal Government policy on Indians.

The policy of the Reagan administration refers to Indian self-determination by empowering the administration and strengthening the legal umbrella protecting the Indian rights in the economic field so that they can develop the unhealthy economic conditions in the reservations.

Since the conquest of the Indians by the British colony in the 19 century and after all the colonies united them self in the Federal form of United States of America, the political, economic, social, and legal problems of more then 200 tribes of Indians arose to the surface in a the period marked by various political and civil movements and resulted in the American government action to introduce the policy of Indian reservations spreading in several areas of the United States. Since then the American Presidents programs launched various political, economic, social and cultural empowerment programs gradually realized according to objective conditions of their respective periods of administration.

Under the condition recession of the Reagan administration introduced government's policy programs and actions based on the existing laws. The empowerment policy in the Reagan era had the power to continuously reawaken spirit living in reservations to sustainable develop themselves.

The success of Reagan administration fundamentally seen in the economic field especially in creating joint venture investment and other facilities arousing the Indian spirit of self-supporting with its following political and socio cultural impacts.

So that, the Indian nation as one among already developed of multinational nations of the United of States had the sense of equality in realizing the Indian dream of autonomy and self-determination under charter of agreement of the Federal Government of the United States of American."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas.Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade.To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type.The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair."