Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Elora Capriette Tomasoa, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1587
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Surti Ramadani, author
Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Namira Assagaf, author
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang diatur dalam Basel Capital Accord II yang menjadi rujukan Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko, yaitu mengenai persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia dapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1823
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Stella Defany Muslim, author
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Veronica Ganesha De Rosario, author
Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memeriksa profil perusahaan. Kewajiban memeriksa profil perusahaan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang, dalam hal ini jika penghadap tidak beritikad baik, Notaris tidak mengetahui perubahan data terakhir perseroan yang sebenarnya, dan berakibat Notaris digugat, dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta aktanya menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hutagalung, Brigitta Naomi, author
Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta permasalahan dan keterbatasan apa saja dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dalam menerima konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Pertanyaan ini dilatarbelakangi perkembangan bahwa aset tidak berwujud yang ditransaksikan dalam ruang siber memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zaskia Osya Denaya, author
Dalam perjanjian investasi internasional pada umumnya, penanam modal asing diberikan hak untuk menggugat negara penerima investasi secara langsung (Investor-State Dispute Settlement / “ISDS”). Dalam beberapa putusan arbitrase, adanya unsur pelanggaran hukum dalam kegiatan investasi mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan ISDS dengan berlandaskan kepada doktrin clean hands. Doktrin clean hands pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Doloksaribu, Agust, author
Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit. Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu.
Bank Indonesia selaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43425
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Vania Nurjanitra, author
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan atau kartu debet. APMK hadir karena ketidaknyamanan dan inefisiensi alat pembayaran yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Bank Indonesia menggulirkan gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway (NPG) untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S54228
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Vira Tazkya Aisyarani, author
Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
