Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Kanada. Namun, secara hukum dampak NAFTA terhadap negara-negara ASEAN tidak signifikan.

---

The concern of this thesis is the impact of NAFTA on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in association with foreign direct investment in ASEAN countries post-NAFTA. The outcome of this research indicates that ASEAN countries are afftected positively in term of economics based on the increase of FDI flows into these countries. That result is also applied for FDI between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in which both countries benefit from NAFTA?s Inception for further bilateral cooperation. Although there is an impact from economic sector, there is no significant impact post-NAFTA in ASEAN countries legally.

Abstrak :
Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan keberlakuan doktrin Vicaroius Liability terhadap tanggung jawab Calon Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap Akta yang dibuatnya. Dalam kasus ini Notaris turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya, berdasarkan doktrin Vicarious Liability. Meskipun Calon Notaris memiliki kualitas dan kapasitas intelektual untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, seharusnya Calon Notaris dapat berlindung di bawah doktrin Vicarious Liability karena ketidak seimbangan posisi antara Calon Notaris dan Notaris, kurangnya perlindungan hukum dan tidak adanya upah dalam hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris dalam magang. Notaris harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan UUJN dan tidak melanggar hukum. Dalam kualitas dan kapasitas Calon Notaris sebagai pihak yang membantu Notaris, Calon Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi masa depan dan karir Calon Notaris tersebut. ......Internship is a compulsory requirement to become a notary. Problems can occur when a Notary Candidate in carrying out his duties makes mistakes that cause losses to third parties. This study raises the case that occurred in the Supreme Court's Cassation Decision Number 134K/PID/2020, where a Notary Candidate in carrying out his duties assists the Notary in issuing the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on the Minutes of Meeting whose signature is fake. The problem in this study is related to the responsibilities of the Notary in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions, and the application of the Vicaroius Liability doctrine to the responsibilities of the Notary Candidate in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions. This study was analyzed using a normative juridical research method. The results of the study, it was found that the Notary has full responsibility for the deed he made. In this case, the Notary is also responsible for the mistakes of his subordinates, based on the Vicarious Liability doctrine. Even though the Notary Candidate has the quality and intellectual capacity to know that his actions are against the law, the Notary Candidate should be able to take refuge under the Vicarious Liability doctrine due to the imbalance in the position between the Notary Candidate and the Notary, the lack of legal protection and the absence of wages in the legal relationship between the Notary and the Notary Candidate. The notary must ensure that the work carried out by his subordinates is in accordance with the standards set by UUJN and does not violate the law. In terms of the quality and capacity of the Notary Candidate as a party assisting the Notary, the Notary Candidate should receive legal protection to protect the future and career of the Notary Candidate.

Abstrak :
Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital. ......Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems.

Abstrak :
Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan dan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yakni pemenuhan persyaratan pembentukan lokasi serta pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kandidat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 sehingga layak untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

---

In the face of challenges such as the need for capital to enhance economic growth, performance and distribution of development, we need a strategy that can maximize the investment flow into Indonesia. Issues to be discussed in this thesis are the objects and criteria of the establishment of Special Economic Zones in Indonesia; privileges granted and the efforts the Government of South Sumatra Province and Banyuasin District Government in establishing Special Economic Zones in Tanjung Api-Api. The methodology of this thesis based on legal normative approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research. The conclusion of this thesis is the Special Economic Zones in Indonesia formed as an strategy to increase capital investment growth and competitiveness of Indonesia in the eyes of the international community. To achieve the goal, all requirements and criteria must be fulfilled and facilities in the form of incentives must be granted. The candidate of Special Economic Zones Tanjung Api-Api in South Sumatra has met the requirements stipulated in Law No. 39 Year 2009 and it is worth to be one of the Special Economic Zones in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur. ......The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on dstributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debitor.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of ?notify‟ is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation.

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima sertipikat asli dan memeriksa kesesuaian data pada sertipikat tanah dengan data pada Kantor Pertanahan. Salah satu sengketa dalam jual beli tanah terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat dan tanggung jawab PPAT yang membuat akta jual beli yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak atau pemilik yang sah atas hak atas tanah yang bersangkutan karena jual beli tidak sah sesuai peraturan yang berlaku. PPAT yang membuat akta jual beli tanpa melakukan pengecekan sertipikat dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. PPAT seharusnya menolak untuk membuat akta jual beli apabila tidak diserahkan sertipikat asli. ......The transfer of land rights, such as through buying and selling, should be done according to the procedure and prevailing regulations. This must be fulfilled to prevent conflict of land rights ownership and to give legal certainty for the parties. One of the formal requirements in the buying and selling of land rights is The Land Deed Official (PPAT) must receive the authentic land certificate and verify the data in the certificate with the data in the National Land Agency. An example of this issue happens in Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research analyses the legal standing of a party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate and the responsibility of The Land Deed Official who makes the sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research uses juridical normative method with explanatory typology using document studies. As the result of this research, the party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate does not have the legal standing as the rightful owner of the land right because the sale and purchase deed does not fulfil the formal requirements and regulations. The Land Deed Official who made the sale and purchase agreement without verifying the certificate can be held responsible either administrative, civil, or criminal. The Land Deed Official should refuse to make the sale and purchase deed if there is no authentic certificate provided.

Abstrak :
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli kehilangan haknya atas pembelian sarusun yang telah dibayarkannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembatalan PPJB sarusun; dan, perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya atas PPJB sarusun yang dibatalkan oleh Pengadilan yang dikaji berdasarkan Putusan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan PPJB tersebut didasarkan pada isi kesepakatan yang tertuang dalam PPJB dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa PPJB tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga PPJB tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan para pihak. Padahal seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai aturan yang berlaku pada saat PPJB tersebut dibuat selain mengacu pada KUHPerdata. Perlindungan Hukum terhadap calon pembeli yang sudah melaksanakan kewajibannya, antara lain; pemberian ganti rugi yang harus dilaksanakan PT AP selaku developer kepada Nyonya H dan PT AP seharusnya sudah tidak berhak lagi atas pengelolaan sarusun tersebut termasuk melakukan penuntutan atas biaya pengelolaan sarusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 PP 4/88. Adapun saran yang dapat diberikan berupa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan PPJB seharusnya lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya. Pembeli sebaiknya ketika hendak membeli sarusun yang diikat dengan PPJB harus memahami, bahwa PPJB yang dibuat di hadapan notaris tersebut dapat menjadi dasar peralihan hak yuridis atas sarusun ketika seluruh syarat dalam PPJB terpenuhi. ......PPJB's cancellation of the purchase of flats by the Court should provide legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations. This is due to the cancellation of the PPJB by the Court for the default made by the prospective buyer for negligence in making payments for the management fees for the apartment causing the prospective buyer to lose his rights to purchase the apartment he has paid. The issues raised in this study are regarding the basis for the legal considerations of the Panel of Judges regarding the cancellation of the flat PPJB; and, legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations on the PPJB flat which was canceled by the Court which was reviewed based on the Decision. To answer these problems, normative legal research methods are used with the type of prescriptive research. The result of the analysis is that the cancellation of the PPJB is based on the contents of the agreement contained in the PPJB where the legal considerations of the Panel of Judges state that the PPJB has fulfilled the legal requirements of the agreement so that the PPJB must be obeyed and implemented by the parties. Even though the Panel of Judges should have considered the rules that were in effect at the time the PPJB was made besides referring to the Civil Code.Legal protection for prospective buyers who have carried out their obligations, including; compensation that must be carried out by PT AP as the developer to Mrs. H and PT AP should no longer have the right to manage the flat, including prosecuting costs for managing the flat as stipulated in Article 69 PP 4/88. As for the advice that can be given in the form of a panel of judges in deciding the case for the cancellation of the PPJB, it should provide more legal protection to parties who have carried out their obligations. Buyers should when they want to buy a flat that is tied to the PPJB must understand that the PPJB made before the notary can be the basis for the transfer of juridical rights to the flat when all the conditions in the PPJB are met.

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBGR. Notaris dihadapkan dengan fakta hukum bahwa telah dilakukannya pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal demikian berakibat pada terbentuknya P3SRS tandingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustakan dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib memeriksa dan memperhatikan secara cermat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3SRS dalam rangka pembuatan penyelenggaraan rapat dan lebih lanjut pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karenanya, rapat umum lanjutan pada tanggal 5 Mei terbukti tidak melalui tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi keperdataan menurut KUHPerdata yang dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Terkait akibat hukum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum P3SRS yang tidak memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan akta. ......Notary is a profession that has an authority in making authentic deeds in order to make a civil evidence. As notary conducting its profession, Notary is bound by the law of profession and notary’s code ethics. Notary often facing problems especially regarding the making of deed of statement of meeting resolution’s general meeting of owners and tenants condominium units association. One of the case that discussed in this thesis is Bogor City Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBGR, Notary often facing the legal facts that election and appointment of owners and tenants condominium association are not the accordance of statutory provisions and laws. This resulted in the dualism of the association. This research uses doctrinal approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are notary obliged to examine and furtherly check all documents regarding the party in order drafting the deed of statement of general meeting. On that behalf, general meeting of the association conducted on 5 of May evidently does not meet the requirement of board’s election procedure. It is concluded in this thesis that the deed of statement of the decision of the association’s general meeting is invalid and the notary may be liable in the form of sanctions from the Notary Regional Supervisory Board and may also be liable in the form of reimbursement of costs, compensation and/or civil interest if the aggrieved party submits civil submit suit to the court and prove it before the court. The suggestion proposed is that the Notary should always acts carefully in receiving and examining documents related to the deed he will make. In addition to this, the notary should be able to carry out the counseling function in advance if there are mistakes in order to provide a view as a neutral party.

Abstrak :
Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana. ......The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions.