Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."

"Era internet of medical things membawa perubahan pada layanan kedokteran di mana perubahan tersebut mengubah cara dokter melaksanakan praktiknya. Salah satu contoh praktik IoMT ialah telesurgery. Beberapa robotic telesurgery sedang dan akan mulai dipasarkan pada waktu mendatang dan Indonesia direncanakan pada 2025 sudah melaksanakan praktik robotic telesurgery. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi layanan Kesehatan di Indonesia khususnya penggunaan robotic telesurgery dan internet of medical things? Bagaimana malpraktik medik sebelum dan pada era internet of medical things? Bagaimana struktur, kewenangan dan dampak dari robotic telesurgery dari analisis complex medical crime?. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa kerugian yang dialami oleh pasien akibat penerapan layanan kedokteran IoMT bukan saja diakibatkan oleh kesalahan dokter melainkan adanya dampak dari kompleksitas yang berperan dalam pelaksaan praktik kedokteran bedah jarak jauh yakni telesurgery triangle (manusia, alat dan jaringan) yang tidak terpisahkan dari layanan telesurgery dan/ atau IoMT. Kompleksitas sumber daya yang terlibat pada dalam pelayanan kedokteran IoMT kemudian dapat mempunyai andil masing-masing pada kegagalan/ kerugian yang dialami pasien. Penulis menemukan skema segitiga terbalik yang dinamakan telesurgery crime triangle. Adanya telesurgery crime triangle dapat digunakan untuk mengidentifikasi complex medical crime baik dari segi struktur (urutan pelaku kejahatan), kewenangan (kejahatan) dan dampak (korban dan reaksi sosial) yang timbul akibat pelaksanaan praktik robotic telesurgery dan praktik kedokteran IoMT.

---

The internet of medical things era brings changes to medical services where these changes change the way doctors carry out their practice. One example of IoMT practice is telesurgery. Several robotic telesurgery are being and will begin to be marketed in the future and Indonesia is planned to carry out robotic telesurgery practices in 2025. This research examines how the transformation of health services in Indonesia, especially the use of robotic telesurgery and the internet of medical things? How was medical malpractice before and during the internet of medical things? What is the structure, authority and impact of robotic telesurgery from complex medical crime analysis? The method used in this study is qualitative. The results showed a tendency that the losses experienced by patients due to the application of IoMT medical services were not only caused by doctors' errors but the impact of complexity that played a role in the implementation of remote surgical practice, namely telesurgery triangle (human, tool and tissue) which is inseparable from telesurgery services and / or IoMT. The complexity of the resources involved in IoMT medical services can then have their own contribution to the failure / loss experienced by patients. The authors invented an inverted triangle scheme called the telesurgery crime triangle. The existence of telesurgery crime triangle can be used to identify complex medical crime both in terms of structure (sequence of offender), authority (crime) and impact (victims and social reactions) arising from the implementation of robotic telesurgery practice and medical practice IoMT."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."