Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beroperasinya MRT Fase I dengan rute dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun Bundaran HI di Jakarta yang dimulai pada Bulan Mei 2019 memberikan harapan agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. MRT awalnya menerapkan tarif gratis, kemudian dikenakan tarif diskon pada bulan April 2019 dan pada tanggal 13 Mei 2019 tarif dinaikkan 100%. MRT akan dikembangkan ke fase II dan III pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Perencanaan ini membutuhkan evaluasi MRT fase I yang saat ini sedang beroperasi, untuk melihat elastisitas permintaan penumpang terhadap perubahan tarif MRT. Penelitian ini menggunakan data asal-tujuan pada jumlah penumpang yang berasal dari semua stasiun MRT Jakarta untuk melihat dampak perubahan tarif ganda pada 13 Mei 2019. Perbandingan jumlah penumpang dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah tanggal ketika tarif berubah melalui pendekatan Regression Discontinuity Design (RDD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah penumpang sebesar 11,3% yang menyiratkan elastisitas permintaan penumpang dalam jangka pendek yaitu -0,0086. Perkiraan ini menunjukkan permintaan MRT bersifat inelastis seperti yang ditemukan dalam literatur terbaru dari elastisitas permintaan angkutan rel (harga sendiri) di Australia (Litman, 2017).

---

Phase I MRT operations with a route from Lebak Bulus station to the Bundaran HI station in Jakarta starting in May 2019 give hope to reduce congestion in Jakarta. MRT applies free fare at the start of operations, then is subject to discounted rates in April and on May 13, 2019 fares are raised 100%. The development of the MRT will continue to phases II and III in 2020 to 2024. This planning requires an evaluation of the phase I MRT which is currently operating, to see the elasticity of passenger demand for changes in MRT fare. This study uses origin destination (O-D) data on the number of passengers originating from all Jakarta`s MRT (Mass Rapid Transit) stations to see the effect double fare change on May 13, 2019. It compares the passengers at time before and after the date when the fare changes with  Regression Discontinuity Design (RDD) approach. The estimates show that there was a decrease in passenger numbers by 11,3% which implies the short-response demand elasticity of 0,0086. This estimate shows MRT demand is inelastic as found in the latest literature on the elasticity of rail transport demand (own price) in Australia (Litman, 2017)."

"Research related to the diversity and conflict in Indonesia to date concludes that ethnic fractionalization, as an indicator of diversity, is positively related to the level of conflict. However, this research has not included other indicators of diversity, namely ethnic polarization, which is considered better than ethnic fractionalization in explaining conflicts, especially identity conflicts. Using the National Violence Monitoring System (NVMS) data along with 2000 and 2010 Indonesia Census data, this study found that ethnic polarization and religious fractionalization contribute to the increase of identity conflict in Indonesia. Otherwise, there is no statistical proof that validates the positive relationship between ethnic fractionalization and the identity conflict in general. Furthermore, this study also shows that the degree of heterogeneity at district level significantly reduces some aspects of social outcomes, such as trust to non co ethnics, solidarity, participation in community, and perceived safety which act as a channel through which diversity affect identity conflict.

---

Penelitian terkait dengan keberagaman dan konflik di Indonesia hingga saat ini menyimpulkan apabila fraksionalisasi etnik, sebagai indikator dari keberagaman, berhubungan positif dengan tingkat konflik. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan indikator lain dari keberagaman, yaitu polarisasi etnik, yang dianggap lebih baik daripada fraksionalisasi etnik di dalam menjelaskan konflik, khususnya konflik identitas. Dengan menggunakan data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan dan data keberagaman dari Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010, ditemukan apabila polarisasi etnik dan fraksionalisasi agama, berkontribusi terhadap peningkatan konflik identitas. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti statistik yang dapat menjelaskan hubungan antara fraksionalisasi etnik dan konflik identitas secara umum. Selain itu, studi ini juga menemukan apabila tingkat keberagaman di suatu wilayah, berpengaruh negatif terhadap beberapa keluaran modal sosial seperti kepercayaan antar-etnis, solidaritas, partisipasi di komunitas, dan perasaan aman, yang berperan sebagai saluran yang menghubungkan keberagaman dengan konflik identitas."

"The rising food price has been signaling a crisis to food insecurity among the poor since the period of 2007/2008. The poor would be in a difficult situation to allocate the budget to meet the demand for food and nonfood in daily life as the real income changes. Food insecurity measured by Food Insecurity Experience Scale (FIES) is a most recent broadened concept of food insecurity considering the existence of anxiety to food access. This research aims to evaluate the causal inference of food price exposure to the FIES both on simple sum namely raw score and Rasch scale, a corrected measure which assuming the same latent traits among the households. The estimation used is Pooled Ordinary Least Square through the multilevel observations and Panel Regression for regional-level data. The main finding of this research is that the rising food price significantly affected the FIES, consistently on the raw score and Rasch scale, specifically to the vulnerable households defined by the bottom 40 percent in terms of their expenditure. The rising food price also increased the proportion of severely food insecure households at the regional level. As the heterogeneous effect through islands is also evaluated, it's concluded that the highest effect of the rising food price to experiencing the anxiety of food insecurity belongs households located in Bali and the lowest effect belongs to households located in Java Island. Decomposing food price into rice and nonrice is solving the puzzle where and who belongs the worse effect should be. The rising rice price is affecting worse to the households in Sumatera and Papua, but on the contrary, the households in Java, Nusa Tenggara, and Sulawesi were taking benefit amid the rising rice price. The result is also serving as a baseline in evaluating the impact of such an outbreak namely Covid-19 through the channel of compensating variations regarding food insecurity. "

"Dalam suatu organisasi regional yang turut mengintegrasikan perihal perekonomian seperti ASEAN, adanya penanggulangan disparitas adalah penting dalam mencapai tujuan dari berbagai kebijakan. Eksistensi disparitas dapat diestimasi melalui teori konvergensi yang beranjak dari Model Pertumbuhan Solow. Penelitian ini memaparkan bagaimana ASEAN secara perlahan mengalami tren penurunan disparitas antar negara anggota pasca pemekaran keanggotaan ASEAN hingga meliputi Indochina dalam dua dekade terakhir. Namun penelitian ini juga menyibak bahwa peranan perubahan struktural signifikan proses konvergensi di ASEAN. Perubahan struktural ini dipicu oleh Krisis Finansial Asia yang memberi guncangan pada berbagai variabel makroekonomi di Asia Tenggara.

---

In a regional organization which accommodates economic integration like ASEAN, reduction of disparities is important to achieve the target of policies. The existence of disparities can be estimated by convergence theory, of which based on Solow Growth Model. This paper explains how ASEAN slowly experienced the reduction of disparities among its member states after the expansion at Indochina in the last two decades. However, this paper also shows that the impact of structural break play a significant role in the process of convergence in ASEAN. This structural break was triggered by Asian Financial Crisis that affected various macroeconomic variables in Southeast Asia."

"ABSTRAK: Asia Tenggara merupakan regional beranggotakan negara-negara yang memiliki yang pencapaian ekonomi yang berbeda-beda. Singapura merupakan negara yang merasakan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi namun di sisi lain, negara seperti Kamboja dan Myanmar masih harus berjuang untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Di sisi lain, Singapura juga merasakan aliran investasi asing yang tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Fenomena ini mengungkapkan bahwa suatu negara tidak harus memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah untuk meningkatkan performa ekonomi. Dalam hal ini, faktor yang selama ini diyakini sebagai pertumbuhan ekonomi seperti inovasi, pendidikan, akumulasi kapital bukanlah sumber pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan itu sendiri. Penjelasan fundamental untuk performa ekonomi yang berbeda-beda adalah faktor institusi yang merupakan aturan main dalam masyarakat atau secara lebih formal merupakan batasan yang dibuat oleh manusia yang membentuk interaksi antar manusia itu sendiri baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh institusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung. Dalam penelitian ini, faktor institusi didefinisikan dalam dua variabel, yaitu hak politik dan tingkat penegakan hukum. Ukuran tingkat penegakan hukum berasal dari indikator yang dipublikasikan secara rutin oleh Bank Dunia sedangkan hak politik berasal dari indeks Gastil. Data yang digunakan adalah sembilan negara Asia Tenggara kecuali Myanmar karena ketidaktersediaan data. Hasil pengolahan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hak politik tertutup terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat penegakan hukum terhadap tingkat investasi asing langsung.

---

ABSTRACT: South East Asian is a region where countries with various level of economic achievement. While Singapore experience high level of national income per capita, other countries, such as Cambodia and Myanmar still find out the way to enhance their prosperity. Besides, Singapore also appears as the highest capital inflow among countries in South East Asia. This phenomenon reveals the fact that the country does not need to have abundant natural and human resources to excel economic performance. In this case, factors that have been acknowledged as economic growth, such as innovation, education, economies of scale, capital accumulation, and others, are not sources of economic growth, but the growth itself.

Fundamental explanation for differences in economic performances is differences in institutional factor. Institution is defined as rule of games in a society or, more formally, are the humanly devised constraint that shape human interaction. It implies to structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic.

This research aims to prove whether institutional factors affect national income per capita and investment level. In this research, institutional factors are defined as two variables which are political rights and rule of law. It employs governance indicator published by World Bank for rule of law variables and Gastil indices for political rights. The data used are South East Asia countries within 2002 to 2011 excluding Myanmar for its unavailability.

The result shows that political rights closed is positively statistically significant in influencing economic growth while foreign direct investment is only influenced by rule of law. The limitation of this paper is time coverage while its only encompass 10 years observation."

"Pada tahun 2002-2008 terjadi kenaikan harga internasional yang cukup tajam pada sejumlah komoditas primer. Studi ini akan mencoba menjelaskan bagaimana pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas primer tersebut menggunakan regresi data panel 33 provinsi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kenaikan harga internasional komoditas primer terbukti tidak menghambat pola konvensional transformasi struktur produksi dan ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan oleh teori Chenery. Studi ini menawarkan sejumlah penjelasan mengapa kenaikan harga internasional komoditas primer tidak signifikan mempengaruhi struktur produksi, yang diukur dengan kontribusi produksi sektoral, maupun struktur ketenagakerjaan yang diukur dengan proporsi tenaga kerja sektoral.

---

During the year 2002-2008, international primary commodity price experienced a significant increase. This study will explain how the conventional pattern of transformation of the production and labor market structure have been influenced by the rising international price of primary commodity, using the panel data regression from 33 provinces in Indonesia. This study finds no evidence that increases in international primary commodity price has restricted the conventional pattern of transformation of both production and labor market structure, as explained by Chenery's theory. This study also offers some explanations of why increases in international primary commodity price has not been significant in influencing neither the production structure, measured by contribution of sectoral production, nor the labor market structure, measured by sectoral labor proportion."

"Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

Poverty problem is the main obstacles in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia."

"Penelitian ini akan menganalisis determinan disparitas ekonomi Jawa Barat yang diukur dari pendapatan perkapita. Pengukuran disparitas menggunakan Indeks Theil dalam perhitungannya kabupaten/kota dikelompokkan kedalam tiga wilayah yaitu wilayah pesisir utara, pesisir selatan dan non-pesisir. Dengan menggunakan indeks Theil ditemukan disparitas antar kabupaten/kota tertingi terjadi di wilayah pesisir utara. Selain itu untuk melihat determinan ekonomi digunakan metode regresi Random Effect Model dan ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan perkapita, anggaran pengeluaran publik, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan dummy krisis terhadap disparitas pendapatan perkapita.

---

This research analyse determinants of economy disparity in West Java which is measured by income percapita The measurement of disparity use Theil Index and in calculation the district/cities are grouped into three areas,north coast, south coast, and non-coastal area. Using Theil, this research founded the biggetst disparity between district and cities in north coast area. This research used regression method using Random Effect Model. The result shows that the significant relation among income per capita, public expenditures budget, education, health, unemployment and dummy of financial crisis to disparity of economy output. have significant effect on economic disparity."

"Salah satu usaha pemerintah sebuah negara untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduknya adalah melalui pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan. Hasil dari studi terdahulu mengenai pengaruh dari belanja kesehatan pemerintah terhadap indikator kesehatan yang berbeda-beda menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dari korupsi. Penelitian ini menguji hipotesis mengenai signifikansi pengaruh belanja kesehatan pemerintah serta tingkat korupsi terhadap angka morbiditas sebagai representasi indikator kesehatan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode regresi panel berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah secara signifikan mempengaruhi angka morbiditas, sementara tingkat korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka morbiditas.

---

One of the efforts made by the government to increase a country’s health indicators is by the allocation of health function expenditure. Different arguments from previous studies regarding the relationship between government health expenditure and health indicators results in a presumption of the involvement of corruption. This research tries to analyze the impact of government health expenditure and the level of corruption on morbidity rate as a representation of health indicator in Indonesia. Using panel regression method based on the district/municipality level data from 2008 and 2010, this research shows that there is a significant impact of government health expenditure on morbidity rate. On the other side, the level of corruption doesn’t show a significant impact on morbidity rate."

"Penelitian ini mencoba menilai pengaruh penerapan tarif tunggal (penurunan tarif pajak) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Menggunakan metode probit unbalanced panel data, penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan peraturan tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

---

This study attempts to estimate the effect of applying a single rate (reducing tax rate) on increasing tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) through the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. Using probit unbalanced panel data, this study analyzes the effect of reducing tax rate in Indonesia. The results indicate that adoption of Government Regulation No. 46 0f 2013 (reducing tax tariff) is able to improve taxpayer compliance of MSME in Indonesia."