Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan sektor industri dalam Repelita V, seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memegang peranan strategis dalam upaya meletakkan landasan pembangunan yang kokoh bagi tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. Implementasinya adalah melalui pendayagunaan yang optimal dari kemampuan dan modal dalam negeri serta pelaksanaan kebijaksanaan yang menunjang upaya peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, yakni dengan jalan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi segenap lapisan masyarakat. Kelompok industri telah berperan besar dalam perluasan lapangan kerja baru, kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Hal ini berarti bahwa perkembangan industri kecil kian menjadi bagian yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kajian industri kecil senantiasa menarik perhatian berbagai pihak untuk dipelajari, serta seringkali menimbulkan argumentasi yang kontradiktif mengenai keberadaannya. Pada satu sisi, industri kecil dilihat sebagai suatu kegiatan usaha yang kurang profesional. Keberadaannya sering dikaitkan dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat miskin, skill terbatas, tehnologi tradislonal dan memerlukan pertolongan pemerintah karena kerapuhan usahanya. Tetapi disisi lain, industri kecil dilihat sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Tidak semua kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 'melalui usaha skala besar, itulah sebabnya di banyak negara maju keberadaan usaha kecil menjadi mutlak.

Rotan sebagai salah satu komoditi yang diandalkan untuk ekspor merupakan kelompok jenis tumbuhan-tumbuhan hutan yang angat penting setelah hasil kayu. Pada mulanya rotan diperdagangkan dalam bentuk rotan asalan di mana belum dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sehingga nilai ambahnya masih rendah. Melihat kondisi di mana ekspor rotan masih berupa rotan mentah tersebut maka dengan pertimbangan dapat diciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan lainlainnya serta juga sesuai dengan program pemerintah yang telah dicanangkan dalam pembinaan industri kecil.

Sejalan dengan perkembangan industri kecil, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan tata niaga rotan dengan maksud untuk melindungi keberadaan industri kecil tersebut.

Berbicara mengenai; tata niaga rotan tidak akan terlepas dari masalah pemasaran, yang dirasakan sangat sulit dalam suasana persaingan yang sangat ketat dengan industri besar rotan maupun dengan negara-negara pengeksport rotan seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan lain-lainnya. Dalam iklim ekonomi seperti apapun, pertimbangan-pertimbangan pemasaran tetap merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan peran industri kecil rotan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemasaran dalam hal ini bisa Alga dikatakan sebagai saluran pendistribusian rotan dari industri kecil sebagai produsen sampai pada konsumen yang membutuhkan sebagai mata rantai akhir dalam distribusi ini. Dalam menjalankan proses pemasarannya atau proses pendistribusiannya ini dilakukan oleh berbagai macam perantara, seperti perseorangan, kelompok maupun perusahaan. Peranan perantara sangat dominan di dalam menentukan keberhasilan industri kecil rotan. Dengan demikian akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahn yang dihadapi industri kecil baik dalam memperoleh bahan baku maupun dalam memasarkan produk.

Masalah yang ada dalam mata rantai/ distribusi rotan dapat dianalisis dengan berbagai pendekatan. Namun penelitian di sini hanya akan berusaha menganalisa dengan pendekatan perilaku antar organisasi dalam mata rantai tersebut serta biaya transaksi terhadap keberhasilan industri kecil tersebut. Perilaku antar organisasi dalam mata rantai rotan tersebut berupa adanya kerjasama dalam menjalankan mata rantai tersebut, serta dalam menjalankan tugasnya sering terjadi perbedaan-perbedaan yang akhirnya terjadi konflik antar organisasi. Kedua perilaku organisasi inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya industri kecil tersebut. Disamping itu juga diperhitungkan adanya biaya transaksi yang ditimbulkan dalam melakukan pertukaran ( exchange ) melalui mata rantai / saluran distribusi rotan tersebut.

Untuk memperoleh kejelasan, mengenai pokok permasalahan yang ada, maka ditarik sejumlah responden sampel, yaitu pengusaha industri kecil rotan di wilayah desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Jawa Tengah. Adapun populasi dari pengusaha industri kecil ratan di desa Trangsan ada 121 pengusaha. Sedangkan sampel penelitian ini diambil hamper setengahnya yaitu sebesar 50 responden. Dengan menggunakan tehnik pengambilan sempel yaitu Simple Random Sampling atau penarikan sampel secara random sederhana dengan cara Undian. Sejalan dengan Jenis skala ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, karena pembuatan skala pengukuran mempunyai arti yang sangat penting dalam penelitian di mana data yang diperoleh dilapangan masih bersifat kualitatif. Skala pengukuran dilakukan dengan menggunakan petunjuk Skala Likert, dengan menggunakan modifikasi yang dianggap perlu. Dan juga secara dominan akan dipergunakan analisa kuantitatif dengan memanfaatkan formula korelasi sederhana dan korelasi berganda ( majemuk ) dengan interpretasi pembahasannya.

Berdasarkan data plural yang terkumpul, baik dari responden sampel ( melalui proses wawancara dan pengamatan ) maupun dari data sekunder, maka beberapa hasil penelitian yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut :

Pertama, keberhasilan usaha para pengrajin rotan di desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Dati II Sukoharjo bisa dikatakan tidak berhasil atau statis. Hal ini terbukti dari hasil uji korelasi yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara konflik dengan keberhasilan usaha. Artinya semakin tinggi konflik yang terjadi, maka akan semakin rendah keberhasilan yang dicapai oleh industri kecil ratan. Hal ini menunjukkan, bahwa perilaku konflik dapat dikatakan tidak berhasil. Di mana konflik cenderung untuk menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan akan mengakibatkan perkembangan/keberhasilan industri kecil menjadi statis.

Kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kerjasama antara pengrajin baik dengan eksportir maupun dengan broker cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan perilaku kerjasama cukup berhasil dan tidak mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi. Kerjasama di sini diukur dengan kepercayaan yang diberikan pengrajin pada eksportir yaitu berupa pesanan yang selalu ada dan berkesinambungan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa memang ada- kerjasama tetapi oleh karena-perilaku konflik itu lebih kuat, maka keberhasilan industri kecil rotan tersebut rendah/statis.

Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat antara biaya transaksi dengan keberhasilan usaha industri kecil rotan. Artinya, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan akan semakin rendah tingkat keberhasilan usaha industri kecil. Hal ini disebabkan karena pesanan eksportir maupun broker sangat dominan serta memiliki semua sumber Jaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran baik informasi, keahlian maupun asset lainnya. Dengan perilaku-perilaku opportunistik tersebut secara otomatis akan berakibat pada pengusaha industri kecil yaitu dengan semakin besarnya kesulitan-kesulitan dalam melakukan transaksi-transaksi.

Abstrak :
Permasalahan dalam tesis ini adalah proses belajar-mengajar HAM di secapa Polri Sukabumi yang meliputi metode mengajarnya, fasilitas belajarnya, materi pelajaranya dan fokusnya adalah pada interaksi antara Gadik sebagai pihak yang memberikan pelajaran dan siswa sebagai pihak yang menerima pelajaran. Para siswa Secapa Polri khusus gelombang II tahun ajaran 1999/2000 adalah para anggota Polri yang berpangkat Bintara ( Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu) yang melaksanakan pendidikan selama 5 bulan lamanya dan menerima pelajaran HAM sebanyak 14 Jam pelajaran (14x45 menit). Pelaksanaan belajar para siswa di Gedung R.Soesilo dengan jumlah siswa dalam satu kelas sebanyak 132 orang. Gadik yang mendapat Surat Perintah mengajar HAM sebanyak 4 (empat) orang, namun dalam pelaksanaannya yang mengajar hanya 1 (satu) orang, sehingga dalam mengajar Gadik tersebut lebih banyak menggunakan metode narasi jika dibandingkan dengan metode diskusi. Latar belakang pengalaman tugas para siswa yang beragam baik yaitu yang bertugas di fungsi Operasional Kepolisian, fungsi pendukung Kepolisian dan fungsi Staf Kepolisian mempengaruhi interaksi dalam proses belajar mengajar HAM. Dalam penulisan Tesis ini saya menggunakan penelitian kuaiitatif. Sedangkan pengumpulan data dan informasi, saya menggunakan tehnik pengamatan terlibat untuk memahami pandangan hidup dan sudut pandang mereka sendiri, dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan kemudian menganalisisnya dengan kacamata ilmu pengetahuan.

Abstrak :
Pelacuran pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan seks yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan menerima imbalan materi berupa uang. Masalah pelacuran dicela dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik dari aspek moral dan sosial maupun dari aspek kesehatan dan hukum. Disisi lain nampaknya secara tersamar pemerintah seolah-olah mengakui keberadaan pelacuran. ini. Adanya komplek lokalisasi pelacuran dengan program rehabilitasi yang dibuat pemerintah. Ditengah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pelacuran dianggap sebagai salah satu alternatif pemecahannya paling tidak bagi pelakunya. Apalagi pelacuran kalau dibekingi kekuasaan akan tumbuh subur dan dibisniskan. Dan pada kenyataanya pelacuran tetap saja berlangsung. Demikian juga dengan usaha pelacuran di JI.Prapanca Raya No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Usaha pelacuran ini dikelola dengan profesional dan kalau dibandingkan dengan lokasi pelacuran lainnya belum ada yang menyaingi. Pelanggan dan usaha pelacuran ini adalah kelas atas dengan harga jual jasa yang cukup tinggi. Sehingga timbul pertanyaan mengapa usaha pelacuran ini dapat tetap berlangsung ? Bagaimana pengelolaannya dan strategi apa yang diterapkan dalam mempertahankan usaha pelacuran yang dikelolanya. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas pengelolaan usaha pelacuran dan strategi yang diterapkan dan hubungan patron klien yang terjadi. Dengan asumsi saya bahwa dengan membina hubungan baik kepada pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum serta strategi-strategi yang diterapkan dan hubungan patron klien, organisasi usaha pelacuran di JI.Prapanca Raya No.4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dapat beroperasi sampai saat ini. Adapun tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menunjukkan mengenai strategi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi dalam pengelolaan usaha pelacuran sehingga dapat bertahan sampai saat ini dan pola hubungan yang terjadi serta kegiatan yang dilakukan dalam memasarkan jasa pelacuran dan mengikat pelanggan. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul dari kegiatan pelacuran. Serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Selatan tentang manfaat dari pelacuran serta dapat membandingkan program rehabilitasi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana tehnik pengumpulan data menggunakan pengamatan terlibat termasuk didalamnya adalah wawancara mendalaml berpedoman. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah untuk dapat menjalankan usaha pelacuran ini Hartono Setiawan menerapkan manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) dan Total Quality Service yang berorientasi pada mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Walaupun penerapannya tidak secara seutuhnya karena usahanya bersifat illegal. Disamping itu untuk mengamankan usahanya ia membina hubungan dengan aparat baik sipil maupun militer dan polisi. Sehingga secara tidak langsung terbangun hubungan patron dan klien. Dimana Hartono Setiawan membutuhkan perlindungan (sebagai klien) dari aparat untuk tidak dilakukannya penindakan terhadap usaha pelacuran ini. Jadi aparat (pejabat maupun mantan pejabat) menjadi pelindung (patron) dari mucikari/germo(Hartono Setiawan).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD dari segi : (1) KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, (3) Kemandirian KUD.

Langkah pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori koperasi sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Teori pembangunan kelembagaan, dan Kemandirian KUD. Langkah kedua, melakukan analisis data penemuan penelitian tentang : KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Strategi Peinbangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, dan Kemandirian KUD; berdasarkan hasil wawancara berstruktur, serta hasil kuesioner. Langkah ketiga, melakukan kesimpulan dan niemberikan saran kebijakan, berdasarkan penemuan penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan KUD terkait dengan keberhasilan KUD, dalam artian keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD Subur dapat dilihat dari: (1) Dalam KUD Subur terdapat penerapan prinsip KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Dalam KUD Subur terdapat strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkeianjutan, (3) KUD Subur telah memenuhi kriteria kemandirian.

Saran kebijakan yang disampaikan adalah menyangkut masalah penilaian kemandirian KUD; yang menurut peneliti perlu disempurnakan dari segi materi penilaian dan dari segi unsur penilai, agar hasil kemandirian yang dicapai aleh KUD benar-benar menunjukkan "Citra Obyektivitas" yang tinggi.

Abstrak :
Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka harus ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang efektif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan. Pegawai memegang peranan penting dan menentukan dalam suatu organisasi, karena berfungsinya organisasi sangat tergantung pada pegawai dalam mencapai tujuan. Para pegawai dituntut melaksanakan tugas dengan disiplin, yaitu dengan penuh kesadaran, mentaati segala ketentuan organisasi dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya disiplin, maka merupakan keharusan bagi pimpinan organisasi untuk menanamkam disiplin yang baik terhadap pegawainya, Lebih-lebih dalam organisasi pemerintahan karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berusaha menegakkan disiplin dilingkungan Pegawai Negeri, dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil penelitian pendahuluan ternyata masih banyak hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di DKI, dimana dalam 5 Tahun terakhir terdapat 564 kasus. Faktor penyebab adanya pelanggaran Disiplin tersebut terutama kurangnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dimana masalah kesejahteraan merupakan masalah utama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian terbesar 45 % pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, adalah pelanggaran meninggalkan tugas, keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa menurunnya tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil mewarnai suasana kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Disisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menunjang disiplin Pagawai Negeri Sipil, yaitu kesejahteraan, keteladanan, dan ketegasan. Mengacu kepada hasil pengamatan dan tinjauan teoritis penelitian, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pengaruh Peraturan Disiplin sebagai salah satu usaha Pembinaan Pegawai Negri Sipil. Berdasarkan telaahan teoritis, dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam rangka upaya pembinaan, maka definisi yang digunakan adalah definisi yang dinamis, memberikan peluang dalam kaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur, dan Berdasarkan pada telaahan ini, maka hipotesis yang dapat dikemukan adalah : 1. Ada pengaruh positif antara efektivitas pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan usaha pembinaan pegawai. 2.Semakin efektif Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan semakin menunjang keberhasilan pembinaan pegawai. Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis diatas dilakukan penelitian lapangan, dua variabel yang diteliti adalah Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai variabel bebas dan keberhasilan usaha pembinaan pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 2 sub variabel, ketaatan dan penjatuhan hukuman, sedangkan variabel terikat terdiri dari 3 sub variabel. ketertiban, hasil kerja, serta aparat yang bersih dan beribawa. Dari hasil kajian diperoleh imformasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelaksanaan Peraturan Disiplin dengan usaha. pembinaan dengan nilai 0,12416, walaupun dalam kategori yang rendah sekaii, diantara 0 - 0,20. Akan tetapi dari hasil pengujian signifikansi ternyata nilai yang diperoleh bahwa to < t tab yaitu 1,76047, menunjukkan bahwa hubungan tidak signifikan antara penerapan Peraturan Disiplin dengan keberhasilan Pembinaan Pegawai. Dari hasil persamaan Regresi, V = - 0.51609 + 1,25296 X, maka sumbangan variabel bebas terhadap usaha pembinaan pegawai, hanya 0.01541, berarti hanya 1,5 %. Angka prosentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekaii pengaruh Penera- ' pan Peraturan Disiplin Pegawai terhadap keberhasilan Pembinaan, walaupun demikian pengaruhnya positif dan terbukti hipotesa kedua teruji kebenarannya. Sejalan dengan temuan lapangan dan hasil pengujian hipotesa tersebut diatas maka untuk membina Pegawai Negeri Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disarankan : 1. Supaya dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan peranan yang lebih besar kepada pimpinan-pimpinan unit kerja, di samping itu pimpinan unit kerja.harus memberikan tauladan yang baik untuk bawahannya. 2. Pendekatan pembinaan tidak difokuskan pada penerapan Peraturan Disiplin saja, akan tetapi pembinaan harus dilakukan melalui, pendekatan keseiahteraan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan dan sebagainya. 3. Prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin harus benar-benar diperhatikan 4. Peranan Korpri harus lebih nyata dalam pembinaan Pegawai, baik karir pegawai, mental pegawai maupun kesejah teraan Pegawai. Melalui pendekatan-pendekatan diatas keberhasilan pembinaan akan lebih terbuka peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukata Jakarta.

Abstrak :
Analisis pada studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem hirarki keputusan pada kemitraan antara badan usaha milik negara (BUMN Perseroan), swasta besar, swasta kecil, dan koperasi dalam bisnis ketenagalistrikan di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan terhadap studi kasus menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA). Kemitraan antar badan usaha merupakan suatu kebutuhan. Keberadaan mitra bisnis merupakan bagian penting dari strategi perusahaan, terutama penekanan pada efisiensi (pengurangan biaya), di samping untuk perluasan usaha, mengurangi persaingan, dan kelangsungan usaha. Kemitraan antar badan usaha akan berkesinambungan apabila mempertimbangkan kebutuhan Industrial secara vertikal atau horizontal pada alur bisnis perusahaan. Karakteristik organisasi, faktor dan tujuan kemitraan yang berbeda dari masing-masing badan usaha merupakan penentu dalam pemilihan pola kemitraan. Bisnis ketenagalistrikan di Indonesia dipacu untuk meningkatkan efisiensi. Kemampuan PT. PLN dalam mengusahakan standardisasi peralatan kelistrikan, prosedur dan teknis pelayanan dengan didukung pembangunan pembangkitan-pembangkitan listrik yang baru yang lebih efisien, meningkatkan jaring transmisi interkoneksi, dan distribusi sampai ke pelosok pedesaan (listrik pedesaan). Untuk mengurangi biaya PT. PLN melakukan kemitraan dengan berbagai pihak; pembangkitan swasta (independent power producer,IPP), industri peralatan kelistrikan, dan usaha-usaha pendukung dalam konstruksi dan instalasi. Kasus kemitraan PT. PLN dan PT. Terang Kita mencerminkan suatu kebutuhan industri secara vertikal. PT. Terang Kita sebagai produsen kabel listrik dengan mutu produk standar (SPLN, Si!, dan ISO 9000) membutuhkan kepastian pasar (pemasokan kabel listrik, 0.4367) sehingga kelangsungan usaha (0.4327), efisiensi usaha (0.2395) dan standardisasi (0.2395) dapat dicapai. Di pihak lain, PT. PLN membutuhkan kabel listrik untuk pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang memenuhi persyaratan mutu dan teknis (SPLN), tepat waktu (just in time), dan harga yang memadai sehingga efisiensi (0.5013) dan standarisasi (0.2903) merupakan tujuan utama. Untuk dapat memelihara mekanisme di atas, alternatif pola subsidiary, sub kontrak industri, atau joint venture dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan kabel listrik. Kasus kemitraan PT. PLN (Cabang Bogor) dengan Fa. Pancar Teknik (instalatir) dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" Bogor mencerminkan kebutuhan industri secara horizontal. Energi listrik yang dimiliki oleh PT. PLN cukup tersedia, akan tetapi PT. PLN mempunyai keterbatasan untuk dapat memenuhi permintaan penyambungan dan instalasi listrik yang semakin besar dan menyebar. Sementara Fa. Pancar Teknik sebagai kontraktor listrik (instalatir) dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" yang menyediakan sebagian kebutuhan material khususnya untuk sambungan rumah (SR) dan instalasi rumah (IR). Melalui kemitraan, ketiga badan usaha tersebut dapat berusaha untuk melayani kebutuhan listrik bagi konsumen secara bersamaan. Faktor distribusi energi listrik merupakan faktor utama (0.4367) terjadinya kemitraan, faktor ini pula besar pengaruhnya terhadap penentuan tujuan dan pola kemitraan yang terjadi antara PT. PLN (Cabang Bogor) dengan Fa. Pancar Teknik dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" Bogor. Fa. Pancar Teknik dan Koperasi Warga AKLI "Kilat" memiliki hambatan, terutama dalam permodalan usaha, keahlian, dan kapasitas teknis. Bagi kedua badan usaha tersebut kemitraan dalam pemasangan instalasi listrik bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha (tujuan utama), sementara bagi PT. PLN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi (0.3597) dan pembakuan prosedur dan teknis instalasi (0.3239). Di samping itu PT. PLN juga mengemban misi pembangunan untuk melakukan pemerataan kesempatan berusaha (0.3403) dan pembinaan usaha kecil (0.2029). Alternatif pola kemitraan yang dapat diterapkan adalah dengan pola sub kontrak industri, subsidiary, joint operational, Bapak-Anak Angkat, atau dengan pola penyertaan modal.

Abstrak :
Fokus utama yang akan diteliti adalah penggunaan hak budget yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam menetapkan anggaran negara. Fokus ini juga didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didasarkan kepada masa parlemen dan pemerintahan yang berlaku, khususnya dimasa parlemen di era pemerintahan Soeharto tahun 1967 - 1998. Selain fokus utama dari penggunaan hak budget, hal yang diteliti dari penggunaan hak budget adalah efisiensi fungsi anggaran dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dilatarbelakangi untuk melihat efektifnya suatu lembaga parlemen, sebab dengan efektifnya suatu lembaga parlemen, maka akan tampak demikratisnya suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan perbandingan hukum. Kedua pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.