Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus korupsi yang melibatkan dua orang hakim agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh seolah meruntuhkan marwah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terjadinya korupsi bahkan pada jabatan hakim agung yang berada di Mahkamah Agung, dimana seharusnya Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi secara internal kepada hakim di bawah Mahkamah Agung itu sendiri. Hal tersebut menggambarkan degradasi moral dan etika telah sampai ke tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri. Kasus korupsi yang melibatkan dua hakim agung tersebut tidak lepas dari pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai analisis pengaturan pengawasan hakim di Indonesia beserta analisis implementasi penegakannya yang terdapat pada kasus korupsi Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai hakim agung. Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum dan kepustakaan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini juga mencoba menganalisis temuan permasalahan yang menjadi hambatan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari tidak adanya pengaturan secara normatif terkait kapan pelaksanaan pemeriksaan etik dilakukan saat bersamaan dengan pemeriksaan pidana, sulitnya bersinergi dengan POLRI dan KPK untuk mendapat bantuan penyadapan dalam rangka mengawasi hakim, hingga akses keterbukaan publik terhadap temuan pelanggaran etik hakim yang dianggap sulit oleh masyarakat sebagai mitra dalam pengawaasan hakim. Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan kode etik yang dilakukan saat bersamaan dengan pemeriksaan pidana pada profesi lain, penelitian dilakukan dengan membandingkan penegakan kode etik hakim dengan kode etik POLRI dan hakim konstitusi. Analisis terhadap penegakan pengawasan hakim ini diharapkan agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan terhadap penegakan dan pengawasan etik hakim untuk mencapai peradilan yang bersih dan adil.

---

The corruption case involving two Supreme Court judges, Sudrajad Dimyati and Gazalba Saleh, seemed to undermine the spirit of the Supreme Court as the executor of judicial power in Indonesia in upholding law and justice. The occurrence of corruption even in the position of supreme court judge in the Supreme Court, where the Supreme Court should carry out the highest supervision internally to judges under the Supreme Court itself. This illustrates that moral and ethical degradation has reached the body of the law enforcement agency itself. The corruption cases involving the two Supreme Court justices cannot be separated from violations of the Code of Ethics and Judge Behavior. Therefore, this thesis will discuss the analysis of the regulation of supervision of judges in Indonesia and the analysis of the implementation of its enforcement contained in the corruption cases of Sudrajad Dimyati and Gazalba Saleh as supreme court judges. The research method in this paper uses normative juridical research that uses legal sources and literature in analyzing existing problems. This research also tries to analyze the findings of problems that become obstacles for the Judicial Commission in supervising judges ranging from the absence of normative arrangements related to when the implementation of ethical examinations is carried out at the same time as criminal examinations, the difficulty of synergizing with POLRI and KPK to obtain wiretapping assistance in order to supervise judges, to access to public disclosure of findings of ethical violations of judges which are considered difficult by the public as partners in supervising judges. To find out the implementation of code of ethics examinations conducted simultaneously with criminal examinations in other professions, research was conducted by comparing the enforcement of judges' code of ethics with the code of ethics of POLRI and constitutional judges. This analysis of the enforcement of judges' supervision is expected to improve the enforcement and supervision of judges' ethics in the future to achieve a clean and fair judiciary."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."

"Fenomena Pilkada dengan mekanisme kotak kosong menimbulkan polemik dalam sistem demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dan Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi aturan pertama sebagai landasan alternatif bagi pemilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal yang menggunakan mekanisme kotak kosong sebagai pilihan alternatif serta pengaruhnya terhadap hasil Pilkada dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif serta studi komparatif untuk mengetahui pengaruh mekanisme kotak kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal, dampaknya terhadap hasil Pilkada, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa mekanisme kotak kosong secara normatif telah menjamin hak konstitusional pemilih untuk menolak calon tunggal serta telah menjaga keberlanjutan pemerintahan tanpa dilakukannya penundaan yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kekosongan kepemimpinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh desain surat suara yang kurang informatif, minimnya sosialisasi, serta tidak adanya aturan mengenai kampanye atas kotak kosong, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi dan teknis pemilu. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan desain terhadap surat suara dengan informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan kepastian terhadap pemilih dalam memilih kepala daerah, serta sosialisasi dan penguatan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat menciptakan Pilkada dengan kepastian hukum serta adil dan demokratis.

---

The phenomenon of regional elections with a blank ballot mechanism has sparked controversy in Indonesia's democratic system. Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015 and Article 54C of Law No. 10 of 2016 serve as the first regulations providing an alternative basis for voters to express their approval or disapproval of a single candidate pair. This study analyzes how regional elections with a single candidate using the blank ballot mechanism as an alternative option are conducted, as well as its impact on election results within Indonesia's democratic system. The research employs a normative legal method and comparative study to examine the influence of the blank ballot mechanism in regional elections with a single candidate, its impact on election outcomes, and its implications for Indonesia's democratic system. Based on the research conducted, it was found that the blank ballot mechanism has normatively guaranteed voters' constitutional right to reject a single candidate and has maintained the continuity of government without prolonged delays that could result in a leadership vacuum. However, in practice, it is still hindered by the lack of informative ballot design, insufficient socialization, and the absence of rules regarding campaigns for the blank box, which could lead to legal uncertainty. Therefore, improvements to election regulations and technical aspects are necessary. In this regard, changes should be made to the ballot design to include more informative content, thereby providing certainty to voters in selecting local leaders, as well as enhancing public awareness and political education to create local elections that are legally certain, fair, and democratic."