Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era pembangunan wanita dituntut untuk berpartisipasi mengambil peran dalam mewujudkan pembangunan. Namun disadari bahwa kondisi lingkungan sosial budaya yang memadai perlu diciptakan terutama agar wanita dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada masyarakat Lampung lingkungan sosial budaya, antara lain sistim kekerabatan, agama, adat istiadat sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wanita. Berdasarkan hal tersebut perlu diteliti, faktor-faktor penghambat partisipasi wanita Lampung Pepadun dalam KB Berdasarkan penelitian lapangan secara kualitatif, dari 40 orang responden di Kecamatan Abung Timur dan Kecamatan Menggala, dapat diketahui faktor-faktor penghambat partisipasi wanita Lampung Pepadun di dua Kecamatan tersebut. Hal ini dapat diketahui sebagian besar responden memiliki anak 4 sampai 6 bahkan lebih, mereka juga belum melaksanakan atau menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Dari hasil penelitian bahwa keadaan lingkungan sosial budaya masyarakat Lampung Pepadun memberikan latar belakang yang sangat kuat terhadap kurangnya partisipasi wanita Lampung dalam KB. Latar belakang budaya tersebut antara lain agama, sistem kekerabatan, dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, keadaan ini menyebabkan ketidakberdayaan wanita. Oleh karena itu perlu disarankan agar diciptakan kondisi lingkungan sosial budaya yang dapat mendudukkan wanita secara sejajar antara wanita dengan pria antara lain sistim kekerabatan patrilinial perlu diperhalus menjadi sistim parental, sehingga wanita tidak lagi dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki.

Abstrak :
ABSTRAK
Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat sentral dalam pelayanan kesehatan dasar. Untuk menanggulangi tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, sekolah kebidanan secara khusus didirikan pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan BKKBN terns mendorong pertumbuhan jumlah bidan. Menurut Profil Kedudukan dan Peranan Wanita 1995 balk di kota maupun di desa, perempuan lebih memilih bidan dalam memeriksakan kesehatan dan kehamilan mereka dari pada tenaga kesehatan iainnya. Habsjah dan Aviatri (dalam Oey-Gardiner 1996:393) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1952 bidan sudah dikerahkan untuk mengelola Balai Kesehtan Ibu dan Anak. Ketika pada tahun 1968 puskesmas pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Depkes mengeluarkan peraturan bahwa tenaga puskesmas harus terdiri atas tenaga dokter, bidan, mantri, dan perawat. Tetapi berbagai studi membuktikan bahwa banyak puskesmas yang hanya memiliki bidan atau mantri sebagai satu-satunya tenaga kesehatan yang setiap saat dapat dikunjungi oleh masyarakat. Bidan di Indonesia adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas di desa yang sulit dijangkau, tugas bidan dirasakan terlalu banyak. Bidan tidak saja bertugas melayani ibu hamil dan balita, mereka juga melayani pertolongan kesehatan secara umum seperti menolong prang sakit, kecelakaan lalu lintas sampai menindik dan menyunat bayi yang Baru lahir. Selain menangani aspek klinis medis kebidanan dan umum, mereka juga menangani aspek administrasi dan manajerial. Tugas administrasi yang dituntut oleh puskesmas sering mengakibatkan tugas pokok menjadi terlantar.Puskesmas selalu meminta data diri yang sulit diperoleh. Membina hubungan dengan dukun bayi dan anggota masyarakat merupakan aspek sosial yang harus diperhatikan oleh seorang bidan. Dalam banyak hal bidan merasakan bekal dan kemampuannya amat terbatas untuk dapat menangani semua harapan masyarakat. Pendidikan lanjut baik berupa kursus singkat maupun seminar sangat mereka harapkan untuk dapat memperoleh bekal dalam menjalankan profesi mereka.

Hal tersebut mendorong penulis ini untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana peran dan penghasgan yang diperoleh bidan dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di praktek sore mereka di rumah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif feminis. Keputusan untuk menggunakan pendekatan ini diambil karena pendekatan ini dapat mengungkap pengalaman subyektif perempuan dalam kehidupan yang nyata. Disamping itu penelitian dengan menggunakan perspektif feminis dapat mengungkap keberpihakan pada perempuan. Penelitian ini dilakukan di puskesmas Kusuma Buana (bukan nama sebenarnya), Jakarta Selatan. Informan penelitian adalah bidan yang bekerja di puskesmas dan membuka praktek sore di rumah. Informan digentukan secara purposive dengan mengunakan teknik bola salju. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kepala puskesmas dan staf yang bekerja di Sudinkes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bidan adalah sentral dalam pelayanan kesehatan dasar. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka mengalami deprofesionalisasi dan eksploitasi. Bidan yang awalnya bersifat mandiri telah tersisihkan. Tugas yang harus mereka laksanakan telah jauh melampaui tugas pokok seorang bidan yaitu menyelamatkan kehidupan ibu dan anak serta memberikan pelayanan KB. Sebaliknya, penghargaan yang diterima tidak sesuai dengan peran mereka sebagai tenaga kesehatan.Status mereka sebagai bidan puskesmas telah memungkinkan mereka untuk membuka praktek sore di rumah. Pelayanan kesehatan di praktik sore tidak mengenal jam praktek. Perilaku altruistik telah membawa bidan untuk selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dari pelayanan yang diberikan, penghasilan di praktek sore telah menjadi penghasilan utama bagi keluarga bidan. Namun, apa yang dilakukan oleh mereka tidak selalu memperoleh penghargaan yang diharapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Bahasan utama dalam tesis ini adalah perkawinan usia muda dan kesehatan reproduksi. Perkawinan usia muda erat kaitannya dengan kehamilan pada wanita usia muda, meskipun permasalahannya tidak persis sama. Perkawinan wanita pada usia muda merupakan masalah sosial budaya yang mempunyai aspek medis, sedangkan kehamilan pada wanita usia muda merupakan masalah medis yang mempunyai aspek social.

Agar dapat mengungkapkan pennasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori yang meliputi faktor pendorong terjadinya perkawinan usia muda, aspek psikologis perkawinan usia muda, Islam dan perkawinan, kesehatan reproduksi, perkawinan usia muda dan kesehatan reproduksi, serta program Keluarga Berencana dan reproduksi wanita.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berancangan kualitatif. Subjek penelitian adalah wanita yang menikah pada usia muda dan yang mempunyai anak lebih dari lima orang, mempunyai latar belakang pendidikan pesantren atau dari kalangan pesantren, dan yang berlatar belakang pendidikan non-pesantren. Selanjutnya, wanita-wanita tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan umur, yaitu kelompok umur 30-40 tahun, 41-50 tahun, dan 50 tahun ke atas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai terjadinya pergeseran ataupun perubahan nilai dan persepsi tentang perkawinan usia muda dan kesehatan reproduksi pada setiap tahap umur wanita tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang menggunakan pedoman wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan perangkat analisis jender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda di daerah Sekar Arum tetap ada, karena dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, sosialbudaya, dan agama. Selain peranan orang tua yang mendominasi pencarian jodoh anaknya, UU Perkawinan yang berlaku sekarang belum mampu meningkatkan usia saat menikah.

Wanita yang menikah pada usia muda tersebut, dalam merawat kesehatan reproduksinya, mengacu pada kebiasaan orang tua mereka. Ternyata perawatan kesehatan reproduksi secara tradisional membuat kondisi mereka cult-up sehat dan mempunyai anak banyak. Jumlah anak yang banyak bagi ibu-ibu di Sekar Arum merupakan hal yang biasa, karena pengetahuan mereka dan juga para orang tua, sangat kurang terutama dalam bidang reproduksi dari kependudukan. Sementara itu, keputusan suami masih sangat dominan dalam menerima KB.

Mengingat perkawinan usia muda tidak akan menguntungkan bagi pembangunan, seyogyanya peraturan pelaksanaan UU Perkawinan no. 1/1974 ditinjau dan dikaji ulang, antara lain untuk menaikkan batas umur minimum bagi wanita, dari 16 tahun menjadi 20 tahun. Demikian pula dalam memberdayakan masyarakat atau wanita perdesaan, seharusnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan bersumber pada potensi rakyat itu sendiri.

---