Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi. Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi. Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak.

Abstrak :
Pemungutan pajak hotel dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melibatkan Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan dinilai belum optimal.

Penelitian inl ditujukan untuk mencari penyebab belum optimalnya pemungutan pajak hotel dan restoran dikaitkan dengan koordinasi dan konflik diantara ketiga subdinas.

Metode penelitian menggunakan wawancara yang mendalam (in depth interview), focus group discussion, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 38 orang, sampel mencakup pimpinan dan staf di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan metode tabulasi silang dan analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menganalisis.

Mengacu pada kerangka pikir, metode penelitian dan hasil penelitian, hasil temuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan konflik yang sifatnya negatif, baik diantara tiga subdinas maupun di dalam subdinas itu sendiri. Oleh karena itu, diusulkan untuk menerapkan koordinasi horizontal dan diagonal, disamping vertikal dan rapat koordinasi rutin yang terfokus antara ketiga subdinas terebut.

Saran-saran yang berkenaan dengan beberapa masalah tersebut diharapkan dapat berguna bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan kalangan akademisi sebagai suatu masukan dan olah pikir akademis.

Abstrak :
Tesis ini mencoba mengevaluasi Pajak Pembangunan I (PPb I) Kota Bandung terhadap masalah pelaksanaan dan pengelolaannya serta optimalisasi penerimaannya. Tujuan penulisan ini menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Pembangunan I Kota Bandung. Metoda Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berdasarkan

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pajak daerah menjadi semakin penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam tesis ini Pajak Daerah yang dibahas adalah Pajak Pembangunan I yang dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 diubah namanya menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengelolaan PPb I dan untuk memperoleh informasi apakah penerimaan PPb I sudah optimal.

Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sistem dan prosedur PPb I dan cara penentuan anggaran serta realisasi penerimaannya PPb I di Kota Bandung selama periode tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1997/1998, dengan Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Bandung.

Berdasarkan hasil analisis/penelitian dapat disimpulkan bahwa Dipenda Kota Bandung selalu dapat memenuhi target yang telah dianggarkan. Namun belum berarti pemungutan PPb I di Kota Bandung sudah optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan, seperti belum adanya kriteria WP yang Self assessment dan WP yang Official assessment. Di samping itu target penerimaan pajak hanya ditetapkan berdasarkan kenaikan 10 % dari tahun sebelumnya atau dievaluasi dalam tahun berjalan, bukan dari potensi yang ada.Diharapkan kekurangan ini agar disempurnakan yaitu dengan membuat kriteria yang jelas antara WP Self Assessment dan Official Assessment serta dalam membuat target penerimaan Pajak Pembangunan I Pajak Hotel dan Restoran harus berdasarkan potensi pajak yang ada.

Abstrak :
Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan. Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar. Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden. Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan.

Abstrak :
Adanya keinginan sebagian besar pengguna jasa angkutan umum di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menikmati angkutan umum dengan aman, tertib, murah dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu peningkatan optimalisasi kinerja baik yang berkaitan dengan kebijakan manajemen, sistem jaringan dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum sehingga lemahnya mekanisme hubungan kerja antar instansi. terkait, tidak jelasnya wewenang dan tanggungjawab setiap instansi, kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang ada, tidak tersediannya arahan mengenai bagaimana sebaiknya sistem pengelolaan transportasi perkotaan ditengah kompleksitas permasalahan yang ada dapat tertangani dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang optimalisasi pemanfaatan jalur- jalur jalan, penyediaan angkutan umum bus dan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan dapat optimal dilaksanakan.

Judul yang dipilih adalah Evaluasi Kinerja Manajemen Sistem Jaringan Transportasi Umum di Wilayah DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja kebijakan manajemen, kinerja sistem jaringan terhadap kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dan menjadi wacana untuk masyarakat.

Dengan pendekatan analisis kebijakan deskriptif penelitian dilaksanakan di Dinas LLAJ, Dinas PU dan Ditlantas Polda Metrojaya. Populasi dipilih dari seluruh pegawai di tiga instansi dengan sampel; 35 di DLLAJ, 33 di Ditlantas Polda Metrojaya dan data sekunder pada Dinas PU. Metode pengumpulan data meliputi data sekunder melalui pengamatan, observasi dan angket untuk data primer; Tehnik analisis data korelasi dari Spearman, Kendall tau-b dan Pearson. Pendekatan teoritis / pemikiran mencakup : l) Pendekatan konseptual tentang sistem jaringan transportasi perkotaan ; 2) Pendekatan terhadap aspek kebijakan ; 3) Pendekatan sistem jaringan transportasi umum ; 4) Kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum.

Hasil penelitian; Tingkat optimalisasi kebijakan manajemen sistem jaringan transportasi umum data primer diperoleh data rata-rata 78,82 % dan dari data sekunder diperoleh data tingkat realisasi jumlah armada 90.7% dan untuk trayek 84,9 %. Hasil perhitungan angket diperoleh 0,767 Uji korelasi Pearson dengan demikian adanya pengaruh yang signifikan antara kinerja kebijakan , kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta . Penelitian ini berkesimpulan belum optimalnya kinerja kebijakan, kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu perlu peningkatan kinerja di masa mendatang.

Abstrak :
Pembangunan perkotaan merupakan hak otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi sampai saat ini masih banyak ditangani Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi tersebut yang menuntut terjadinya transformasi organisasi publik di tingkat pusat yang dapat menentukan keberhasilannya. Fenomena yang diteliti adalah proses transformasi organisasi publik di tingkat pusat dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dengan fokus utama pada temuan faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi tersebut. Tinjauan teoritis diarahkan pada keterkaitan antara proses transformasi organisasi publik (dilihat dari dimensi organisasi yang mencakup: kepemimpinan, struktur, proses, dan sumber daya manusia, serta sistem terpengaruhnya (influence systems)) dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan (dilihat dari tiga kriteria yaitu: demokratisasi, efisiensi, dan efektivitas). Dari ke dua hat tersebut dapat diketahui besarnya tingkat pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan dan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi. Hasil kajian institusional menunjukkan adanya 58 unit kerja pada institusi inti sebagai populasi studi (obyek penelitian) yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Dan jumlah tersebut ditentukan sebanyak 34 responden (angket dan wawancara) yang dianggap dapat mewakili langsung institusi inti dimaksud. Lamanya pelaksanaan wawancara dan penyebaran angket termasuk kompilasi angket adalah empat belas minggu. Penulisan laporan dilaksanakan selama dua belas minggu, sehingga waktu keseluruhan yang dipergunakan selama dua puluh enam minggu (enam setengah bulan. Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa desentralisasi telah dicanangkan sejak pemerintahan Hindia Belanda dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan berikutnya yang dihasilkan Pemerintah Republik Indonesia menekankan perlunya otonomi daerah dan desentralisasi pada Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Dari tinjauan empiris mengenai transformasi organisasi publik di tingkat pusat ternyata menunjukkan belum sejalan dengan tuntutan kebutuhan desentralisasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses transformasi organisasi publik dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan adalah: (1) power-demokratisasi-kepemimpinan: (2) image-efisiensi-kepemimpinan; (3) image-efektivitas-kepemimpinan; (4) form-demokratisasi-struktur; (5) form-efisiensi-sfruktur; (6) relationship-efektivitas-struktur; (7) planning-demokratisasi-proses; (8) planning-efisiensi-proses; (9) control-efektivitas-proses; (10) skills-demokratisasi-SDM; (11) skills-etisiensi-SDM; (12) skills-efekfivifas-SDM. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diturunkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip sebagai dasar atau acuan bagi upaya transformasi organisasi publik dalam pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan.

Abstrak :
Paradigma baru pemerintahan menuntut fungsi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena itu, kinerja pemerintah daerah harus diarahkan pada upaya untuk memberikan kepuasan kepada warganya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 salah satu somber dana bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Reklame. Pajak reklame saat ini mendapat perhatian dari masyarakat, Permasalahan pajak reklame di DKI Jakarta terkait dengan permasalahan pengelolaan reklame yang sangat kompleks, seperti birokrasi yang berbelitbelit, pengawasan yang kurang optimal, pemasangan rekiame yang belum memenuhi norma 7K (Keindahan, Keagamaan, Kesopanan, Ketertiban, Kesusilaan, Keamanan dan Kesehatan) dan sebagainya. Permasalahan tersebut memiliki dampak terhadap kinerja pemungutan pajak rekiame yang berdampak kurang optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yang menyangkut efisiensi pemungutan pajak reklame, efektivitas pemungutan pajak rekiame dan pelayanan pajak reklame. Tujuannya menjelaskan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak rekiame dan pelayanan pajak rekiame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam terhadap beberapa orang yang terpilih, yakni orang-orang yang sehari-hari bertugas mengelola administrasi pajak reklame serta beberapa orang yang berkedudukan sebagai wajib pajak reklame, baik perorangan, badan maupun biro reklame. Sedang data sekunder dikumpulkan dengan teknik analisis dokumen, dengan menggunakan alat-alat analisis kinerja administrasi pajak daerah, yakni CCER, TPI dan persentase kontribusi pajak reklame terhadap APBD. Penelitian menghasilkan beberapa temuan. Pertama, efisiensi biaya pemungutan pajak reklame yang diukur dengan. Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER) menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rasio CCER terendah 2,99 pada tahun 1998/1999 dan tertinggi 15,12 pada tahun 2000. Kedua, efektivitas pemungutan pajak reklame yang diukur dengan ratio Tax Performance Index (TPI) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame baik dilihat dari segi rencana penerimaan maupun realisasi penerimaan cukup. stabil, Ketiga, diterbitkannya SK.Gub. DKI Jakarta No. 37 Thn 2000 pada satu sisi dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak reklame namun pada sisi lain membuat prosedur penerbitan izin reklame sangat lama dan birokrasinya berbelit-belit. Tidak adanya one roof system dalam pelayanan membuat pengambilan keputusan pemberian iziin menjadi lama karena masing-masing instansi terkait menjalankan prosedur sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kondisi tersebut membuat pelayanan pajak reklame menurun dan memberikan citra buruk, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka direkomendasikan: Pertama, perlunya peningkatan sistem pelaporan pajak reklame yang baik, konsisten dan dapat dibandingkan, sehingga tingkat efisiensi administrasi pajak reklame dapat dipantau secara terus menerus agar dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan sebelum suatu gejala penurunan efiesiensi terjadi dengan demikian efisiensi pemungutan pajak reklame dapat terus ditingkatkan. Kedua, perlu dikaji secara mendalam mengenai penetapan rencana penerimaan agar lebih tepat dan sesuai dengan potensinya. Ketiga, untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada pemohon reklame sebaiknya dipertimbangkan kembali pembentukan sistem manajemen satu atap (one roof system) semacam TPTPR, karena keberadaannya dapat memberi kepastian dan percepatan permohonan izin pemasangan reklame. Keempat, besarnya kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap anggaran pendapatan belanja daerah seharusnya dapat dipertahankan dan apabila memungkinkan harus Iebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan penerapan administrasi pajak reklame baik dengan cara melakukan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan sanksi. Dengan demikian wajib pajak timbul kesadaran atas kewajibannya membayar pajak reklame yang akhirnya berdampak terhadap upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Abstrak :
Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta. Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya. Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan.

Abstrak :
Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I adalah salah satu kantor pabean yang telah menerapkan e-government pada proses pelayanan impor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori disampaikan oleh Magno dan Serafica (2001) bahwa teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel bebas penerapan e-government dengan indikator : teknologi komunikasi dan informasi, perubahan organisasi, dan aplikasi dalam pelayanan publik. Variabel terikat dalam peneilitian ini adalah good governance dengan indikator : partisipasi publik, akuntabilitas publik dan transparansi. Hipotesis yang dijukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif e-government terhadap upaya pelaksanaan good governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis hubungan antar variabel dilakukan dengan menggunakan analisa korelasi Spearman rho. Populasi penelitian ini adalah importir/perusahaan yang melakukan importasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I,II dan III, sejumlah 1.850 perusahaan. Sedangkan sampel sejumlah 185 responden diambil dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan e-government dengan upaya pelaksanaan good governance. Hubungan positif tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis statistik dengan koefisien korelasi (r) = 0,562. Walaupun terdapat hubungan antara penerapan e-government dengan good governance, namun penerapan e-government bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor yang dimungkinkan berpengaruh antara lain sumber daya manusia namun tidak dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut.

---

Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I is the customs office that implemented e-government on import service procedure. The objective of this research is to examine the impact of the e- government toward Good Governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I . This research based on Magno and Serafica theory (2001) : IT promotes good governance in three basic ways: First, by increasing transparency, information, and accountability. Second, by facilitating accurate decision-making and public participation; and third by enhancing the efficient delivery of public goods and service. Variables of research are : dependent variable is implementation of e-government with indicators : information and communication technology, reorganization process, and application on public services. Independent variable is good governance, with indicators : public participation, accountability, and transparency. The hypothesa of this research is : There is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I. The population of this research is importir/company of Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I meanwhile is sample 185 respondents that is taken by simple random sampling. The methods used in this research are survey method and correlational by Spearman Rho. The study result that : there is a positive impact of the e-government toward good governance Implementation on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I r.y = 0,562. The result of this study is hopelly useful inprove the good governance implemantation by increasing e government quality.

Abstrak :
Masalah pokok yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor kehutanan , bagaimana pengaruh perilaku terhadap kinerja auditor kehutanan , bagaimana pengaruh budaya organisasi audit terhadap kinerja auditor kehutan an. Latar belakang dari masalah pokok ini adalah konsekuensi yang timbul akibat adanya pergeseran paradigma Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dari peran pemeriksa ( watchdog) menjadi peran pengubah (agent of change) dan pembina (catalisator). Kerangka teori dari penelitian ini adalah bahwa dalam manajemen kinerja, bentuk kompetensi mengacu pada dimensi behavioral suatu peranan ? perilaku yang diperlukan orang untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara memuaskan, dan budaya organisasi dapat mendukung kinerja apabila mampu membantu kemampuan individu anggotanya, mampu memberikan sarana bagi pengembangan bakat individu anggotanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Secara komprehensif interaksi ini digambarkan dalam sebuah model konseptual yang dikenal dengan nama model MARS (motivation, ability, role perceptions, dan situational factors). Keempat faktor yang melatarbelakangi perilaku kinerja seseorang harus hadir secara bersama -sama untuk suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemampu an seseorang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya motivasi, persepsi yang jelas akan peran annya dalam organisasi serta faktor situasional yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dengan hipotesis, selanjutnya diuji kebenarannya dengan analisis data. Teknik pengambilan data adalah sensus populasi terhadap populasi auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data s ekunder. Data sekunder meliputi dokumen yang diperoleh di Bagian Kepegawaian, sedangkan data primer berupa pendapat yang dihimpun dengan kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen pe nelitian, maka dilakukan pre-test. Penelitian dilakukan menggunakan Instrumen yang valid. Tahap selanjutnya, analisis data dengan menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi (parsial dan ganda) Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dapat diketahui bahwa kinerja auditor kehutanan dipengaruhi oleh unsur -unsur kompetensi, perilaku dan budaya organisasi. Unsur yang memberi dampak positif terhadap kinerja adalah kompetensi, perilaku dan budaya organisasi. Namun yang memberikan pengaruh langsu ng terhadap kinerja adalah unsur kompetensi dan budaya organisasi, sedangkan perilaku tidak berpengaruh terhadap kinerja. Analisis temuan tersebut berdasarkan pada beberapa temuan yang dihasilkan yaitu : 1) Kompetensi adalah faktor yang signifikan menentu kan kinerja auditor dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor kehutanan, oleh karena itu diperlukan standar kompetensi auditor kehutanan ; 2) Perilaku adalah bukan faktor yang signifikan terhadap kinerja auditor, namun memberikan dampak positif terhadap kinerja auditor kehutanan. Jadi untuk menjamin perilaku auditor perlu adanya suatu badan yang memantau dan menilai perilaku auditor; 3) Budaya organisasi audit adalah faktor yang signifikan menentukan kinerja auditor dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor kehutanan. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif perlu ada dukungan dari manajemen organisasi audit. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi dan budaya organisasi adalah faktor yang menentukan kinerja auditor kehutanan ; namun ada faktor lain yang tidak menentukan kinerja tetapi memberikan dampak positif yaitu faktor perilaku. Dengan demikian disarankan untuk 1) melakukan analisis kebutuhan penilaian kompetensi yang dibutuhkan auditor kehutanan ; 2) Perlu adanya Dewan Penilai Auditor (DPA) yang memantau perilaku auditor ; 3) Manajemen perlu memfasilitasi dan membentuk sistem tata kelola dan tata administrasi yang baik dan sistematis dalam menciptakan stabilitas lingkungan kerja.

---

Basic problem of this research are: how competency influences performance of forestry auditor, how behavior influences performance of forestry auditor, and how culture organization influences performance of forestry auditor. Basic of these problem s are consequence of impact for changing organization paradigm from supervising role (watchdog) into changing role (agent of change) and also the supervisor (catalisator). Basic theory of this research that is competency of the performance management is to aim for the act of behavioral ? behavior is need people to do their job as well as. By the way, the element of organization culture can be support performance if helping the ability of member organization, can help to develope the talent of member of organization, also to create the nice job. As comprehensive, these interaction can be illustrated in a conseptual model, knows as MARS model (motivation, ability, role perception, and situational factors). These factors that are background of human performance ability must be present together in an organization to reach goals. Human ability will not means without motivation, the true perception of their act in organization, also condusively situational factor. Methode research that used is deductive method , which start to do the hypothetions. Then, these are tested with data analysis. The technic of the data taking with population sensus of auditor population in Inspectorate General of Forestry Department. The acquisition of data is primer and secondair d atas. Secondair datas were acquired from Personalia Department, and primer datas are opinions that was collected with questionaire. Scoring of questionaire used the Ordinal Scala of Likert. To guarantee of the validity and realibity reasearch instrument, was doing a pre-test. Instruments of this research are valid. The next step, to analyze data with the regretion and correlation analysis (partial and multiple). As statistic analysis can be knows that performance of forestry auditor that can be influenced competency, behavior and culture organization. The elements that gives positive performance are competency, behavior and organization culture. However that gives direct influence to performance is competency and organization culture, but behavior don?t gives the influence of performance. Those finding analysis based of the finding that result consist of : 1) Competency is significant factor that determine auditor performance and gives significant influence to the forestry auditor performance, so it needs the standard of the forestry auditor competency ; 2) Behavior is not signicant auditor performance hovewer it gives signicant positive impact of the performance forestry auditor. So, to guarantee the auditor behavior, it needs a board that monitoring and assesing of auditor behavior; 3) Audit organization culture is significant factor that determine the auditor performance and gives significant influence of the forestry auditor performance. So that, to create condusive of environmental work, it needs sup port from audit organization management. Conclusion of this research that is compentency and culture organization are the important factors of performance of auditor forestry ; there are the other factor that is not important but gives positif impact to p erformance of auditor. So to be recommended to 1) analyze of needs of competency assesment for forestry auditor; 2) Need a Board of Auditor Assesment (BAA) that monitoring the auditor behavior; 3) The management needs to falicilitate and build the govern ance system and the good and systematic administrative to create the work environment.