Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak.

---

The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation.

The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation.

The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties."

"UU PKDRT adalah wujud nyata perjuangan kaum feminis untuk mengangkat KDRT ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai kejahatan di mata hukum. Sayangnya keberfungsian UU ini menjadi diragukan ketika dalam pelaksanaannya terjadi sejumlah persoalan. Oleh karena itu evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum selaku pelaksana utama dari UU PKDRT perlu terus dilakukan agar tercipta perbaikan hukum. Dari pemantauan peradilan yang telah dilakukan sejauh ini oleh sejumlah lembaga terlihat bahwa tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspektif hukum itu sendiri. Sepertinya ada aspek-aspek psikologis yang kuat mewarnai sebuah proses hukum. Hal ini mendorong saya menggunakan metode grounded theory untuk melihat penanganan hukum kasus KDRT yang dialami oleh para perempuan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengolahan data melibatkan 6 korban, 2 pengacara, 7 pendamping hukum, dan sejumlah aparat penegak hukum.Hasilnya menunjukkan betapa sulit proses hukum yang dijalani perempuan korban. UU PKDRT sendiri masih terhambat pelaksanaannya di samping perlunya revisi dalam beberapa pasal. Pendamping hukum dibatasi oleh aspek personal dan lembaga. Aparat penegak hukum kaku dalam menjalankan prinsip hukum objektif namun tanpa sadar dipengaruhi oleh bias-bias pribadi. Hukum pun menjadi tidak se-objektif, se-netral, dan se-rasional seperti yang mereka inginkan. Subjektivitas dan keberpihakan pada dasarnya perlu untuk mencapai objektivitas asalkan disertai kepekaan psikologis yang mengandung kepedulian. Tanpa kepedulian, keadilan hanya impian yang sulit digapai perempuan korban. Untuk dapat mewujudkannya, saya menawarkan sebuah proses hukum berperspektif psikologi hukum feminis yang menekankan etika kepedulian.

---

The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is the manifestation of feminists? struggle to take domestic violence into the public sphere by making it as a crime before law. Unfortunately, the functionality of this ordinance is doubted when its implementation meets several problems. Therefore evaluation and monitoring towards the performance of law upholder as the main implementer of this law is continually needed in order to bring the law improvement into reality. The court monitoring has been done by some organizations show that it?s not sufficient to see the law implementation by the legal perspective itself. It seems there are psychological aspects that coloring the legal process strongly. It urges me to apply grounded theory method to look closer the legal intervention of domestic violence cases. This research was based on qualitative approach. Data processing involves 6 victims, 2 lawye officials.The results reveal how difficult the process has been through by victims to get justice. The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is impeded on its implementation despite of the revision needed on several chapters. The legal counselors are restricted by institutional and personal limitations. The judicial personnel carry out the principle of objective law rigidly. However they are influenced by personal biases unconsciously. The law becomes less objective,neutral, and rational than they expect. Actually, subjectivity and impartiality are needed to reach objectivity. But they ought to be accompanied by psychological sensitivity with care within. Without care, justice is only a wish that?s difficult to reach by the female victims. To bring it into reality, I propose the legal process that has perspective of feminist legal psychology emphasizes the ethics of care."

"Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah.Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed.This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors.This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets.This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors."

"ABSTRAKPenelitian ini berbicara tentang pola pikir orang Jepang dalam pemakaianterrrnnologi dalam bidang kecantikan Data yang digunakan adalah 20 terminologidalam bida. g k--ca 1 ai avg beri.pa gairaigo yang diambil dan penehtianKayoko Otani yang beijudul Penehtian Gairaigo dalam Terminologi Kecantikanke 2 lalu 210 smomm kata yang diambil dan hasil jawaban angket respondenyang berupa wago J'ngo dan Iconshugo Diadakan juga wawancara kepadamnforman oang Jepang yang merupakan ahh kecantikan untuk mengungkapkanalasan niengapa dalin bidag kecantikan senng dipakam gairaigo Penehtian mibertuian megiingkalran nola pjkir yang dimiliki orang Jepang dalampemakaman tcrminorgi dalam bidang kcca11tikan Pendekatan yang digunakandalam menganahsms data yaitu pendekatan dan ranah antropologi linguistikdengan menerapkan teori sinonim Yamazaki Makotodan teon akulturasi budayaNakamura Flajime Hasil penehtian mi menunjukkan bahwa banyak dipakainyagairaigo dalam temunologi kecantikan bahasa Jepang adalah karena menyangkuthal atau konsep yang belum ada dalam bahasa Jepang untuk memunculkan secaraaktif rasa ham dan keper1uan sebagai pembeda kata dengan kata yang sudah ada.

---

ABSTRACTThis research focus on the mindset of Japanese people in using beautyterminology The amount of data used is up to twenty words of gaorazgo takenfrom Ka) oko C ai eea & Gaircago Research in the Beauty Terminology2 and 210 synonyms of wago, kango and konshugo taken from the results ofquestionnaire respondents Also conducted interviews to the Japanese beautyexpert infor'at' to reveal the reasons why the field of beauty is often usedgairalgo This study aims to reveal the mindset of Japanese people in using beautyten- rolog) T e appi aach used in analyzing the data are from the realm ofanihropolou'cal linguistic appioach by applying the synonymous theory ofYamazaki Mat-Lt and he cultural acc1ilturation theory of Nakamura HajimeThese results of this study indicates that many words of gairaigo using in theJanarese beauty terminology is because it involves things or concepts that do notexist in Japanese to actively bring new senses aixi the need for distinguishingwords wPh another words that already exist."

"Fokus penelitian tesis ini adalah permasalahan seksualitas perempuan. Dalam masyarakat yang berideologi patriarki perempuan selalu diposisikan sebagai objek. Begitu pula dalam hal seksualitas. Nilai-nilai seksualitas yang diadopsi masyarakat mengandung karakter objektitikasi terhadap perempuan. Sebagai individu yang bebas, perempuan memiliki keinginan dan kapasitas untuk menjadi subjek. Narasi 10 orang perempuan informan dalam penelitian ini memperlihatkan perjuangan untuk menjadi subjek dalarn konteks relasi perempuan dengan Dasangannya. Sebagai subjek, perempuan ingin hasrat dan keinginan pribadinya dikenali, dihormati, mendapat prioritas yang sama penting dengan laki-laki. Akan tetapi, ideologi patriarki yang tertanam kuat masih memerangkap perempuan dalam posisi dan sudut pandang sebagai objek.

---

The focus of this study is the problem of women sexuality. Women are always positioned as the object in the society which hold the ideologyof patriarchy. Similarly, in terms of sexuality. The values of sexuality adopted by the society contains the character of objectitication of women. As free individuals, women have the will and capacity to become the subject. The naration of ten women in this study showed the struggle to become subjects in the context of -women`s relationships with their partners. As a subject women wants their own passion and desire recognized, respected, and become a priority that is as important as men. However, the ideology of patriarchy is still lirmly believed and adopted, so women are still trapped in the positions and point of view as an object. "

"Hubungan seksual di luar nikah, hamil di luar nikah dan aborsi sering dipandang sebagai penyimpangan perilaku. Semua tindakan itu dianggap melanggar norma masyarakat, sehingga perempuan sebagai pelakunya sering mendapatkan penilaian ncgatif Kondisi itu membuat perempuan akan merasa ternoda, tidak berharga, tidak bermoral, menilai dirinya sebagai bukan perempuan baik-baik Dengan kata lain perempuan merasa terstigma dan merasa berbeda dari yang normal. Perasaan terstigma itu dapat memengaruhi pandangan perempuan lerhadap lingkungan sosialnya, sehingga perempuan yang mengalaminya merasa terpojok atau dipojokkan yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku menghindar dari pergaulan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan pengalaman dan pemaknaan seksualitas pada perempuan pelaku aborsi serta memperoleh gambaran pemaknaan diri menghadapi stigma sebagai pelaku aborsi dan hubungan seksual di luar nikah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berprspektif perempuan dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan tatap muka langsung dan observasi lima subjek berusia antara I4 - 23 tahun pelaku aborsi akibat hubungan seksual di luar nikah. Dari penelitian ini terlihat bahwa stigma hubungan seksual di luar nikah dan aborsi metupakn bcban yang sangat berat bagi perempuan yang hidup dalam masyarakat patrialcal yang dipenuhi oleh aturan agama dan noma sosial yang mengekangnya. Perempuan pelaku aborsi terstigma sebagai perempuan tidak bermoral, bukan perempuan ideal dan merasa bukan perempuan baik-baik. Namun demikian, perasaan terstigma tidak serta- merta membuat perempuan menyerah pada seluruh penilaian negatif yang mengopresinya. Beberapn upaya telah dilakukan untuk mengurangi beban psikologis yang dirasakan dan membebaskan diri dari stigma aborsi yang mengoprasinya.

---

Sex before marriage, pregnancy before marriage, and abortion are often seen as a distortion of behaviour. Those actions are considered to be violations toward the norms existed in the society. Therefore, women as the doer are often given bad judgements. This condition will make women feel dirty, worthless, having no dignity and moral, and tend to judge herself as a bad woman. In other words, women feel stigmatized and different from nomial. That stigrnatized feeling can affect the women's point of view toward their social environment so that the women experienced this feel comered which will eventually can encourage self-isolation behaviour.

The goal of this research is to potrayed the experience and sexual meaning on women who did abortion and gaining the pictures of self-meaning in facing the stigma as the person who did abortion and had sex before marriage. This research is included in qualitative research with woman perspective using the case approach. Data gathering through structurized and face-to-face interviews and observations on five subjects aged 14-23 years old, who did abortion from sex before marriage.

From this research, it is obvious that the stigma of sex before marriage and abortion is a heavy burden for women living in patriarchal society, which is filled with tight religious rules and social nonns. Women who did abortion are seen as woman without moral, not an ideal woman and most importantly a bad woman. However, this stigma did not made woman entirely given up to the whole judgement which opressed her. Several efforts have been done in order to decrease psychological burden felt by these women and set them tree the stigma opressed them."

"Sinamot yang dimaknai oleh orang Batak Toba selama ini sebagai tuhor ni boru membawa ketidakadilan bagi perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan distereotipe sebagai "yang dibeli" menimbulkan posisi subordinat terhadap perempuan. Tesis ini membahas realitas praktik sinamor dan pemaknaan perempuan atas sinamot dan tuhor ni boru dalam perkawinan adat Batak Toba di Jakarta untuk memperlihatkan apakah sinamot yang arti harfiahnya harta sama dengan tuhor ni boru yang arti harfiahnya uang pembeli perempuan. Sinamot dibagikan kepada keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan perspektif feminis, realitasnya di Jakarta sinamot menjadi sumbangan wajib orang tua mempelai lelaki ketika orang tua mempelai perempuan sebagai penyelenggara pesta perkawinan adat Batak Toba.Kecenderungan di Jakarta orang tua mempelai perempuan sebagai penyelenggara pesta perkawinan adat, berbeda dengan di Toba. Akibatnya, orang tua mempelai perempuan dan mempelai perempuan "rela berkorban" mengeluarkan dana yang belipat ganda dari jumlah sinamot yang diserahkan orang tua mempelai lelaki.Peran produksi, reproduksi, dan komunitas perempuan menjadi alasan bahwa perempuan "tidak dibeli". Hasil penelitian ini menyarankan supaya perundingan sinamot membicarakan berapa seluruh biaya pesta, lalu biaya dibagi dua oleh kedua belah pihak sebagai pola dasar pembagian tanggung jawab biaya yang lebih adil bagi pihak perempuan, dan perlu dilakukan sosialisasi kepada berbagai komponen dalam masyarakat, lembaga agama, dan lembaga pendidikan.

---

Sinamot as purported by the Toba Bataks all this time to mean tuhor ni boru does not bring justice to women. In everyday life women are stereotyped as "bought" and thus is created their position as the subordinate one. This thesis examines the reality of the sinamot practice and women?s purport of sinamot and tuhor ni boru in Toba Batak traditional marriages in Jakarta to reveal whether sinamot which literally means "riches" is synonymous with tuhor ni born which literally means "woman-buying money". Sinamot is shared between the head of family and relatives of both parties. Researched with qualitative methods and feminist perspectives, in reality, in Jakarta sinamot is a compulsory donation made by the groom's parents while the bride?s parents host the traditional Batak wedding.The tendency in Jakarta is for the bride?s parents to host the traditional wedding ceremony, different to the custom in Toba. Consequently, the bride's parents and the bride are willing to make a ?sacrifice? and spend an amount of money many time over the amount of the sinamot given by the groom?s parents. The productive, reproductive, and community role of women be reasons that women are not "bought".The results of this research suggests that the sinamot's deliberation should discuss the points of the wedding ceremony?s total cost, and those costs should be divided in two between both parties as a pattern for the allotment of cost responsibilities that is more just towards women. Various components within the people, religious and educational institutions should also be illuminated."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus kepada upaya janda adi yuswa cerai mati pengidap penyakit degeneratif dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang tanpa mereka sadari mengalami berbagai marginalisasi dari program kegiatan yang terlihat netral ender.. Perjuangan yang dialami keempat janda adi yuswa yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini juga pengalaman dari delapan caregiver serta subjek pendukung yang menjadi supporting system dari para janda adi yuswa ini serta dua subjek pendukung dari institusi yang menjadi pelaksana kegiatan JKN. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, wawancara mendalam, observasi lapangan serta data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori feminis sosialis baru, serta teori tindakan Robert K. Merton. Hasil penelitian yaitu kebijakan yang terlihat netral jender ternyata secara filosofis sangat patriarkis, karena didasari pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Janda adi yuswa sebagai pemegang kartu tambahan JKN dalam kacamata BPJS kesehatan secara statistik adalah laki-laki seperti alamarhum suaminya. Suara dan kebutuhan spesifik mereka dianggap tidak berbeda dengan kebutuhan laki-laki, kondisi ini mengakibatkan para janda ini mengalami marginalisasi secara ekonomi baik, diperparah dengan minimnya akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan membuat janda adi yuswamakin tidak berdaya dalam posisinya sebagai penerima manfaat jaring pengaman kesehatan. Kata Kunci: Janda Adi yuswa, Jaminan Kesehatan Nasional, penyakit degeneratif, dan Pelayanan kesehatan.

---

ABSTRACTThis study focuses widow who suffered from degenerative diseases in obtaining health services unwittingly experiencing various acts of marginalization of the program activities are neutral gender. The struggle experienced by four elderly widow who becomes primary source in the study also eight subject as caregiver of the elderly widows. Method of data collection is semi structured interviews, field observations, in depth interviews and secondary data, which are then analyzed using the theory of the new Socialist feminist theory, gender sociology recently about the health status of women as well as action theory by Robert Merton. The neutral gender visibility policies such as health safety net proved philosophically are patriarchy Elderly widow as additional card from JKN in the perspective of JKN statistically are men like her late husband. Voices and their specific needs are considered same to men 39 s needs, these conditions result economically marginalize for widows, This condition compounded by lack of access to information and low levels of education. Keywords Elderly widow, national health coverage, degenerative diseases and health services"

"Masalah inti dari penelitian ini adalah adanya ideologi jender yang menempatkan wanita pada posisi yang tidak menguntungkan. Wanita sering tidak diperhitungkan keberadaan dan pekerjaannya. Kontribusi wanita yang besar di bidang pertanian menjadi tidak 'nampak' di mata pejabat pendesain program pertanian sehingga perencanaan banyak program pertanian masih bersifat bias pria. Bagaimana dengan proyek Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Bali? Apakah hal demikian juga terjadi? Penelitian ini mengungkapkan hal tersebut.Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur untuk 33 orang informan yang terdiri atas lima orang informan petugas, 24 orang informan petani, baik pria maupun wanita dan empat orang wanita partisipan proyek. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model analisis jender.Penelitian ini menemukan bahwa wanita petani berperan sangat nyata dalam usaha tani jagung dan usaha peternakan kambing lingkup proyek P2RT. Meskipun demikian, mereka diabaikan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek tersebut. Wanita tidak dilibatkan bahkan tidak masuk pertimbangan dalam proyek P2RT. Hal ini karena nilai jender yang dianut oleh perencana, pelaksana proyek ataupun oleh petani itu sendiri yaitu bahwa "tugas pria mencari nafkah", "tugas wanita di rumah tangga" dan "usaha tani itu milik pria". Ini membuat mereka "buta" terhadap realitas bahwa wanita berperanan besar di usaha tani lingkup proyek. Petani wanita dinilai tidak pantas menjadi peserta proyek dan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang usaha tani, karena akan menelantarkan pekerjaan rumah tangganya bila mengikutinya. Ternyata, peran reproduktif wanita digunakan sebagai alasan untuk menyingkirkan wanita dari kegiatan proyek P2RT tersebut. Padahal, sebenarnya jadwal kegiatan ini dapat diatur dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan wanita di ranah domestik apabila proyek ada kemauan. Jadi, ini merupakan wujud ketidakadilan perlakuan antara petani pria dan petani wanita. Petani wanita berada pada posisi yang dirugikan. Tidak dilibatkannya petani wanita dalam kegiatan proyek berdampak negatif pada keberhasilan proyek P2RT di Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Dampak negatif ini ditunjukkan dari masih diterapkannya teknologi budi daya jagung yang mengacu pada kebiasaan lama, seperti masih menggunakan benih secara berulang dan jarak tanam, jumlah benih per lubang serta memupuk masih belum sesuai dengan yang dianjurkan proyek. Kesemuanya justru banyak dikerjakan petani wanita. Di samping itu, ditemukan bahwa proyek P2RT tidak mengubah pola pembagian kerja jender pada usahatani jagung di Desa Tembok. Sebaliknya pada usaha peternakan kambing terdapat perubahan pola pembagian kerja. Beban kerja sehari-hari wanita cenderung bertambah. Ini karena sebelum proyek, kegiatan sehari-hari membersihkan kandang kambing ataupun memberi pakan kambing tidak dilakukan. Jadi, masuknya proyek P2RT menambah beban bagi wanita di Desa Tembok.Temuan di atas menunjukkan bahwa perencanaan P2RT belum sensitif terhadap masalah jender. Oleh karena itu, proyek P2RT sendiri dirugikan. Berdasarkan temuan di atas maka dianjurkan agar petani wanita diberi perhatian khusus seperti layaknya petani pria. Agar petani wanita mendapat kesempatan dan perhatian, perlu ada pengakuan bahwa petani wanita mempunyai peran besar di usaha tani lingkup proyek. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan proyek P2RT di masa mendatang petani wanita jangan diabaikan, sehingga mereka memperoleh juga manfaat proyek seperti petani pria. Selain itu, perlu ada upaya penyadaran jender bagi semua pejabat yang berada pada posisi pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di lingkup Departemen Pertanian. Ini dimaksudkan agar pejabat lingkup pertanian dapat menyusun perencanaan proyek P2RT, khususnya di Kabupaten Buleleng, Bali yang memperhatikan kepentingan petani wanita dan petani pria. Lebih lanjut perlu dikondisikan bahwa petani wanita dan petani, pria memperoleh akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Intervensi proyek P2RT juga dapat lebih berhasil apabila pekerjaan wanita dan kepentingannya lebih diperhatikan. Apabila proyek P2RT memperhatikan kepentingan wanita di daerah penelitian, lebih bijaksana untuk mengembangkan juga ternak babi, mengingat di daerah ini ternak babi telah biasa diusahakan oleh wanita. Di samping itu, ternak ini mempunyai arti penting untuk keperluan konsumsi, penambah penghasilan ataupun pemenuhan fungsi sosio-kultural."