Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."

"Dalam rangka menghadapi tantangan global, pemerintah memerlukan pegawai yang profesional. Untuk memperoleh pegawai dengan kriteria seperti yang diharapkan, selain melalui pendidikan dan latihan dapat pula dengan mencari bibit unggul yang dilakukan dengan rekrutmen PNS. Rekrutmen yang balk harus didasarkan pada perencanaan SDM, khusus untuk PNS harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP. No 6 Th 1976 yang sudah mengandumg transparasi, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tidak heran kalau sampai saat ini masih terdengar keluhan masyarakat tentang buruknya kinerja PNS. Penelitian ini merupakan studi kasus rekrutmen PNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Permasalahan pokoknya adalah apakah BKN dalam melaksanakan rekrutmen di lingkungannya telah sesuai dengan aspek keterbukaan dan mengacu pada Perencanaan SDM ? "

"BAKN dengan kondisi internalnya yang mencakup struktur dan bentuk organisasinya, peran & fungsinya serta kinerja aparaturnya, dikaitkan dengan pengaruh faktor lingkungan yang selalu berubah, sudah waktunya organisasi BAKN dirubah secara holistik guna menjadi suatu organisasi yang memiliki kemampuan bersaing. Sehingga perlu dilakukan persiapan baik terhadap faktor internal maupun eksternal untuk antisipasi transformasi organisasi BAKN. Pokok masalah dalam tesis ini, ialah faktor-faktor apa yang diperlukan untuk transformasi organisasi BAKN ?. Penelitian dilakukan dengan disain deskriptif analitis, serta pendekatan yang digunakan, kualitatif, dengan tehnik dan instrumen wawancara tidak berstruktur terhadap 13 orang key informan. Selain itu dilakukan pula kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, BAKN belum melakukan persiapan secara nyata untuk antisipasi transformasi. Dari internal, 100% key informans menyatakan harus dipersiapkan unsur-unsur yang diperiukan untuk transformasi organisasi BAKN yang tercakup dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti misalnya, struktur & bentuk organisasi yang landai/ramping, menyusun dan mensosialisasikan visi, dijabarkan ke dalam misi dan strategi BAKN sehingga proses pekerjaan dapar berjalan dengan lancar dan berorientasi kepada pelayan terhadap kebutuhan PNS; peran BAKN dilaksanakn secara proaktif dengan fungsi yang mengarah kepada pengembangan s.d.m. aparatur; untuk peningkatan produktivitas dilakukan pengembangan s.d.m., menegakkan etika profesi, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Dari aspek eksternal, dipersiapkan ketentua yang mengatur kedudukan, tugas & fungsi BAKN yang sejiwa dengan UU Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian. Unsur penting lainnya, sistem informasi manajemen yang menunjang tugas pekerjaan BAKN yang baru. Merubah secara holistik BAKN menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan struktur organisasi berbentuk datar, dan desentralistik, serta berperan proaktif, merupakan saran selain perlu diterbitkan UU tentang Kepegawaian yang baru sebagai landasan hukum pembentukan BKN."

"Pada masa masih bernama Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah dibuat berkali-kali manajemen perubahan, namun manajemen perubahan itu tidak menciptakan visi baru. Pada tanggal 11 Agustus 1999 keluarlah Keptusan Presiden Nomor : 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara (BKN). Secara resmi sejak tanggal 11 Agustus 1999 BAKN berubah menjadi BKN. Struktur organisasi BKN sangat berbeda dengan struktur BAKN, oleh karena itu BKN perlu membuat manajemen perubahan yang baru yang sebagian isinya diambil dari manajemen perubahan di BAKN untuk masa yang akan datang, karena manajemen perubahan yang telah dilaksanakan pada masa BAKN sudah tidak relevan lagi. Titik berat penelitian pada manajemen perubahan yang dibuat oleh BKN. Pokok permasalahan penelitian adalah apakah Manajemen Perubahan yang dibuat oleh BKN berorientasi pada peningkatan kualitas Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penulisan adalah untuk mendapatkan gambaran apakah perubahan di Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi Badan Kepegawaian Negara berpengaruh pada Manajemen Perubahan di Badan Kepegawaian Negara khususnya yang berorientasi kepada peningkatan kualitas Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, metodologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian diadakan di kantor BAKN yang sejak tanggal 11 Agustus 1999 berubah menjadi BKN dan penelitian dimulai sejak tanggal 12 Mei 1999. Populasi untuk responden berjumlah 95 Orang yang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon 2 a dan Eselon 3 a. Alasan memilih pejabat struktural eselon 2 a dan eselon 3 a sebagai responden karena para pejabat itu terlibat dalam perencanaan perubahan. Manajemen perubahan di BKN meliputi segala aspek yaitu Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi, Sistem Operasi Kerja, Sistem Mekanisme kerja, Sumber Daya Manusia, dan Reward (penghargaan). Hasil penelitian ternyata belum semua aspek sebagaimana tersebut di atas telah benar - benar terealisir baru mengenai Visi, Misi, dan struktur organisasi yang lainnya sampai sekarang masih didiskusikan atau dibahas secara intensif di BKN. Manajemen Perubahan yang dilakukan oleh BKN sebagian isinya diambil dari manajemen perubahan yang dibuat oleh BAKN untuk masa yang akan datang dimaksudkan guna mengakomodasi pemerintahan koalisi dan otonomi daerah terutama pada desentralisasi Kepegawaian."

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai Iainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitianini yang dimaksud adalah PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Salah satu faktor penting yang dapat mendorong peran PNS tersebut dalam instansi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja agar berfungsi pendorong bagi kinerja pegawai, perlu dilakukan dengan cara penilaian yang baik (tepat) dan didukung oleh fasilitas data prestasi yang memadai sosialisasi untuk penilai maupun yang dinilai dan pemanfaatannya secara luas untuk pengembangan dan pembinaan pegawai. Dalam praktek penilalan kinerja PNS masih banyak terdapat kekurangan, sehingga belum berfungsi sebagai pendorong kinerja. Demikian pula yang terjadi di BKN Pusat. Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah persepsi pegawai terhadap penilaian kinerja di BKN Pusat dengan pendekatan atau metode deskriptif kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai BKN Pusat (pejabat penilai dan pegawai yang dinilai) yang diperoleh dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan (penilaian kinerja) PNS di BKN Pusat ternyata menunjukkan/menggambarkan kekurangan/kelemahan dalam cara penilaian, sosialisasi tersediannya fasilitas data prestasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pekerjaan untuk kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai secara luas. Sehubungan dengan adanya kekurangan/kelemahan tersebut, dalam tesis ini menyarankan pemecahan masalahnya berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Pemecahan masalahnya pada garis besarnya yaitu merubah pendekatan penilalan menjadi lebih berorientasi pada hasil kerja, metode penilaiannya Kombinasi dan Sekala Grafis dengan Insiden Kritis, formatnya dirubah/disempurnakan, disusun standard pekerjaan tiap tugas/jabatan, dilakukan sosialisasi, diberlakukan buku laporan prestasi kerja, Biro Kepegawaian agar lebih berperan dalam manajemen hal-hal yang terkait dengan penilaian pekerjaan serta diusahakan perbaikan/penggantian Peraturan Penierintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil."