Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan berpotensi menjadi aggressive tax dispute. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PPT ditinjau dari perspektif kepastian hukum; menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan PPT dan tantangan yang dihadapi otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui hasil wawancara mendalam dengan key informant terkait, serta melakukan kajian literatur. Hasil yang diperoleh baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun aspek lingkungan sosial, PER-25/PJ/2018 belum dapat memberikan kepastian hukum. Ditinjau dari keunggulannya, PPT akan dapat menjangkau skema-skema penghindaran pajak yang belum tercakup oleh regulasi yang sudah ada, namun kelemahannya, PPT akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha mengenai penafsiran yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dari segi tantangan, upaya otoritas pajak untuk menilai motif, akan sangat tergantung pada perolehan data dan informasi yang relevan. Dari sisi wajib pajak, wajib pajak harus mengupayakan perencanaan manajemen risiko atas penerapan PPT yang dilakukan oleh otoritas pajak.  ......The Indonesian government has participated in the Multilateral Instrument (MLI) and determined the Principal Purpose Test (PPT). Indonesia also has domestic regulations, namely PER-25/PJ/2018. MLI and PER-25/PJ/2018 do not stipulate how PPT should report. Indonesia's efforts to combat aggressive tax planning will have the potential to become aggressive tax disputes. The purpose of this research is to analyze the implementation of PPT from the perspective of legal certainty; analyze the advantages and disadvantages of implementing PPT and the challenges. The research approach used is using qualitative methods. The data collection technique is through in-depth interviews with related key informants, and a literature review. The results obtained from both regulatory, institutional, and social environmental aspects, PER-25/PJ/2018 have not been able to provide legal certainty. Advantages, PPT will be able to reach tax avoidance schemes that have not been covered by existing regulations, but the weakness is that PPT will raise concerns for business regarding the findings applied by the tax authorities. In terms of challenges, efforts by the tax authorities to assess motives will depend heavily on the acquisition of relevant data and information. The taxpayer must seek risk management planning for implementing PPT carried out by the tax authority."

"Pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan dengan mengutamakan terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menggunakan variabel dari Grindle (1980) dan memberikan alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU HPP telah memenuhi semua indikator yang ada di dalam content of policy, yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, dan pelaksana dan sumber daya kebijakan. Namun, untuk variabel context of implementation, kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara belum terpenuhi di semua indikator yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik institusi, dan kepatuhan atau daya tanggap. Ketiga indikator tidak terpenuhi karena kepentingan implementor yang belum padu, masih terjadi disparitas di antara implementor, dan daya tanggap dan kepatuhan implementor yang masih kurang. Alternatif kebijakan dalam mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah pemberlakuan putusan pidana penjara kepada para pelanggar pidana pajak dan eksekusi pidana denda diubah menjadi denda administrasi dan pemberlakuan kembali kebijakan Pasal 13 ayat (5) dan/atau Pasal 15 ayat (4) UU KUP untuk menagih denda pidana hasil putusan pidana pajak. ......The restorative justice approach is the basis for law enforcement on tax violations by prioritizing recovery of losses in state revenue. This study aims to analyse the implementation of loss recovery policy on state revenue after the enactment of Law 7/2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) using variables from Grindle (1980) and provide policy alternatives to encourage loss recovery on state revenue. This study used a qualitative approach with a descriptive research type which was obtained through a literature study and in-depth interviews with informants. The results of the study show that the policy for recovering losses on state revenue after the enactment of the UU HPP has fulfilled all the indicators contained in the content of the policy, namely the affected, the types of benefit, extent of change envision, site of decision making, and policy implementors and resources. However, for the context of implementation, loss recovery policy on state revenue have not been fulfilled in all indicators, namely power, interests, and strategy, institution characteristics, and compliance or responsiveness. The three indicators were not fulfilled because the implementor's interests were not yet integrated, there were still disparities among implementors, and the implementor's responsiveness and compliance were still lacking. Policy alternatives in encouraging recovery of losses on state revenue are the imposition of prison sentences on tax offenders and the execution of fines changed to administrative fines and the reintroduction of the policy of Article 13 paragraph (5) and/or Article 15 paragraph (4) of the UU KUP to collect criminal fines resulting from tax criminal decisions."

"Secara umum, penelitian ini melakukan pembahasan mengenai perbandingan antara pendekatan interest to EBITDA ratio dengan debt to equity ratio dalam rangka menangkal skema thin capitalization ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakannya di Indonesia, serta potensi permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan pendekatan interest to EBITDA ratio sebagai kebijakan anti-thin capitalization di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, baik pendekatan interest to EBITDA ratio dan debt to equity ratio memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terkait dengan penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio di Indonesia, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapannya, yaitu (i) adanya rekomendasi dari OECD melalui BEPS action plan 4 yang merekomendasikan penggunaan pendekatan earning stripping rule, (ii) adanya tren global yang mengarah kepada penggunaan pendekatan earning stripping rule, dan (iii) pendekatan DER dinilai tidak cukup efektif dalam menangkal skema thin capitalization. Di samping itu, terdapat potensi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio, yaitu (i) peningkatan cost of compliance di sisi wajib pajak dan cost of collection di sisi otoritas perpajakan, (ii) fluktuasi interest rate yang dapat menyebabkan pembebanan biaya bunga menjadi sulit untuk diprediksi, (iii) perbedaan interpretasi dalam memaknai prinsip substance over form yang berpotensi memunculkan sengketa, serta (iv) perbedaan konsep dalam penentuan nilai EBITDA yang digunakan sebagai basis perhitungan.......Basically, this research carried out discussion regarding the comparison between the interest to EBITDA ratio approach and the debt to equity ratio approach in order to counteract thin capitalization schemes in terms of sufficiency and productivity principle, the factors behind the policy application in Indonesia, as well as the potential problems faced by the tax authorities in the policy implementation. The approach used in this study is a qualitative approach. Meanwhile, the results of the study show that in terms of the sufficiency and productivity principles, both of these policy have their respective advantages and disadvantages. Regarding interest to EBITDA ratio policy in Indonesia, it can be known that there are factors behind its implementation, namely (i) the recommendation from the OECD through BEPS action plan 4 which recommends the use of the earning stripping rule approach, (ii) there is a global trend that leads to the use of the earning approach stripping rule, and also (iii) the DER approach is considered not effective enough in counteracting thin capitalization schemes. Furthermore, the potential problems faced by the tax authorities related to the implementation are (i) increased cost of compliance and cost of collection, (ii) fluctuation in interest rates which can cause the interest become unpredictable, (iii) different interpretations in understanding the principle of substance over form, which has the potential to cause disputes, and also (iv) the different concepts in determining the value of EBITDA which is used as a basis of interest to EBITDA ratio calculation."

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.......Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"

Fase intermetalik beta yang terbentuk dalam paduan aluminium-silikon memiliki efek merusak pada sifat mekaniknya. Untuk meningkatkan sifat mekaniknya, teknik penyempurnaan dan modifikasi β-Al5FeSi dan Si eutektik digunakan. Studi ini meneliti efek penambahan gadolinium (Gd) dengan penambahan 0%, 0,3%, 0,6%, dan 1,0% pada karakteristik mikrostruktur paduan AlFe7Si. Penelitian ini menggunakan optical emission spectrocopy, optical microscopy, scanning electron microscopy, energy diffraction spectrum, dan simultaneous thermal analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Gd dapat mengurangi ukuran fasa β-Al5FeSi serta fasa silikon eutektik dan meningkatkan morfologinya. Penambahan 0,6% berat Gd menunjukkan efek terbaik pada pengurangan fase β-Al5FeSi dan fasa silikon eutektik. Secondary dendrite arm spacing (SDAS) juga tereduksi dengan penambahan Gd.

---

Beta intermetallic phases formed in the aluminium-silicon alloys has a detrimental effect on their mechanical properties. To improve its mechanical properties, the refinement and modification techniques of β-Al5FeSi and Si eutectic were used. The current study investigated the effects of gadolinium (Gd) addition (0, 0.3, 0.6, and 1.0 wt%) on microstructural characteristics of AlFe7Si alloy. It was studied by means of optical emission spectrocopy, optical microscopy, scanning electron microscopy, energy diffraction spectrum and simultaneous thermal analysis. The results showed that the addition of Gd obviously reduced the sizes of the β-Al5FeSi phase as well as eutectic silicon phase and improved their morphologies. The addition of 0,6 wt% Gd shows the best effect on reducing the β-Al5FeSi phase and eutectic silicon phase. The secondary dendrite arm spacing is also reduced by the addition of Gd.

"

"Perlakuan akuntansi atas penyisihan pencadangan piutang tak tertagih mengalami perubahan cukup signifikan, sejak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama pada metode perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Metode perhitungan atas CKPN pada PSAK 71, menggunakan expected loss dengan sifat forward-looking. Atas perubahan ketentuan akuntansi tersebut, belum diiringi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2009 dan PMK No. 219 tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk ditinjau secara lebih lanjut. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan perubahan ini adalah PT XYZ. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yang ditimbulkan atas perbedaan perlakuan secara akuntansi dan pajak atas penyisihan piutang tak tertagih pada PT XYZ tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 cenderung menaikkan CKPN yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, dikarenakan PT XYZ merupakan industri yang diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pencadangan piutang secara pajak, maka perbedaan yang terjadi terdapat pada selisih besar CKPN menurut akuntansi dan pajak. Dengan demikian, atas penerapan PSAK 71, akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal pada CKPN yang menjadi lebih besar, dibandingkan saat penerapan PSAK 55.......The accounting treatment for the provision for allowance for doubtful accounts has changed significantly, since the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 71 ​​which became effective on January 1, 2020, especially in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The calculation method for CKPN in PSAK 71 uses expected loss with forward-looking characteristics. The change in accounting provisions has not been followed by a change in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2009 and PMK No. 219 of 2012. This raises issues for further review. One of the companies affected by this change is PT XYZ. This study aims to analyze the implications arising from differences in accounting and tax treatment of allowance for doubtful accounts at PT XYZ in 2022. This research uses a qualitative approach. The analysis technique used in data collection is the descriptive method. This study obtained data from literature studies and in-depth interviews with several relevant sources. This study's results indicate that applying PSAK 71 tends to increase the company's CKPN. Furthermore, because PT XYZ is an industry that is allowed to charge for provisioning receivables taxably, the difference that occurs is in the large difference in CKPN according to accounting and tax. Thus, the implementation of PSAK 71 will affect the fiscal correction in the CKPN which becomes larger, compared to the implementation of PSAK 55."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.......This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Dalam proses administrasi pajak terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan fiskus Contoh transaksi yang menimbulkan biaya tersebut adalah proses pengembalian kelebihan bayar pajak dalam hal status utang pajak adalah Lebih Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya pajak yang timbul apabila kebijakan pilihan disumbangkan ke kas negara dimunculkan kembali untuk status pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme dengan metode kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa compliance costs, yang terdiri dari direct money costs, time costs, dan psychological costs yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat berkurang. Disisi lain, administrative costs yang terdiri dari structural costs dapat berkurang. Namun, incidental costs yang dikeluarkan oleh otoritas pajak bersifat fleksibel. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penambahan opsi pada Pasal 17B UU KUP untuk pengecualian pemeriksaan dalam hal kasus WP OP yang Lebih Bayar tidak lebih dari batasan jumlah tertentu.......In the tax administration process, some costs must be incurred by the taxpayer and the tax authorities. An example of a transaction that generates these costs is returning tax overpaid if the tax debt status is overpaid. The purpose of this study is to analyze the cost of taxation that arise if the option of donating to the state is raised again for the reporting status of Overpaid Individual Taxpayers. This study uses a post-positivism research approach with qualitative methods equipped with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that compliance costs, which consist of direct money costs, time costs, and psychological costs incurred by taxpayers can be reduced. On the other hand, administrative costs, which consist of structural costs, can be reduced. However, incidental costs incurred by the tax authorities are flexible. The Directorate General of Taxes can add options to Article 17B of the KUP Law for inspection exceptions in the case of overpaid WP OP not exceeding a certain amount."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.......This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.......The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."