Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Produk kewanitaan berupa menstrual hygiene product yang termasuk kedalam kebutuhan pokok para wanita masih tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. Atas hal tersebut dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, isu perolehan menstrual hygiene product yang mudah diakses dan aman menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi terkait persepsi wanita atas adanya pengenaan PPN pada menstrual hygnie product. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan peneliti yaitu menggunakan survei berbasis online. Selain itu untuk melengkapi pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data tersebut melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan yang berpengaruh atau berperan penting pada penelitian ini. Persepsi negatif pada hasil penelitian ini menandakan bahwa wanita di DKI Jakarta yang berada pada usia 17-49 tahun dan membeli serta mengonsumsi pembalut menolak atau tidak setuju atas adanya pengenaan PPN pada produk pembalut. Hal ini menggambarkan bahwa perlunya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil analisis pada hasil penelitian ini diketahui bahwa wanita di DKI Jakarta sudah memiliki kesadaran penuh dalam mendukung hak-hak wanita dalam mendapatkan pembalut yang higenis dan terjangkau. Wanita DKI Jakarta juga memiliki keinginan besar untuk mendapatkan atau memperoleh informasi maupun keinginan menyuarakan lebih lanjut terkait penerapan pengenaan PPN pada menstrual hygnie product atau kebijakan lebih lanjut yang sesuai. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui bahwa harga pembalut menentukan sikap wanita dalam memilih produk pembalut sehingga penetapan harga pembalut pada produk pembalut yang higenis perlu disesuaikan dengan tepat. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya juga diketahui bahwa terdapat perbandingan yang proporsional terkait hubungan pengenaan PPN pada menstrual hygnie product dalam hal ini spesifik pada produk pembalut merupakan bentuk diskriminasi gender bagi wanita. Namun dilain sisi, mayoritas responden menyetujui adanya pemberian insentif PPN pada menstrual hygnie product dalam hal ini spesifik pada produk pembalut.

---

Women's products, specifically menstrual hygiene products, which are considered essential needs for women, are still subject to a Value Added Tax (VAT) of 11%. In the context of fostering sustainable development and women's empowerment in Indonesia, the issue of accessible and safe menstrual hygiene products has become an important topic for discussion. This study aims to explore women's perceptions regarding the imposition of VAT on menstrual hygiene products. The researcher employed quantitative data collection methods, specifically through an online survey. Additionally, to complement the data collection, the researcher conducted in-depth interviews with several key informants who play important roles in this study. Negative perceptions in the study results indicate that women in DKI Jakarta, aged 17-49 years, who purchase and use sanitary pads, reject or disagree with the imposition of VAT on sanitary products. This highlights the need for government attention to address this issue. The analysis results of this study reveal that women in DKI Jakarta are fully aware of supporting women's rights to obtain hygienic and affordable sanitary pads. They also express a strong desire to receive information and voice their opinions further regarding the VAT imposition on menstrual hygiene products or related policies. Additionally, the study found that the price of sanitary pads influences women's choices in selecting these products, indicating the need for appropriate pricing of hygienic sanitary pads. The analysis also shows a proportional comparison, suggesting that the VAT imposition on menstrual hygiene products, specifically sanitary pads, constitutes gender discrimination against women. On the other hand, the majority of respondents agree with the provision of VAT incentives for menstrual hygiene products, specifically sanitary pads."

"ABSTRAKPerkembangan PSAK 16 terkait dengan model revaluasian akan mempengaruhi aktivitas revaluasi aset tetap yang akan dilakukan oleh perusahaan yang menggunakannya, dimana sebelumnya ketentuan mengenai revaluasi aset tetap hanya terdapat untuk tujuan perpajakan. Pada tahun 2016, PT XYZ memutuskan untuk mengubah model pengukuran aset tetap menjadi model revaluasian, dan pada tahun tersebut juga bertepatan dengan pemberian insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan PT XYZ secara umum, dalam aspek perpajakan, dan bagaiamana cost and benefit yang timbul dari tiap alternatif model pengukuran aset tetap pada PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan literatur. Hasil penetilian ini adalah terdapat empat pertimbangan PT XYZ dalam memilih model revaluasian, yaitu pemenuhan standar akuntansi, posisi aset tetap yang cukup besar, cash outflow yang mendukung, dan insentif perpajakan.Dalam aspek perpajakan sendiri PT XYZ juga melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan dengan pertimbangan seperti beban depresiasi, perbedaan nilai yang signifikan, dan tarif insentif pajak. Selanjutnya, berdasarkan konsep analisis cost and benefit dari tiap model pengukuran aset tetap menunjukan bahwa terdapat keuntungan dan kerugian tersendiri dari tiap alternatif yang ada, namun pilihan PT XYZ untuk menggunakan model revaluasian dan mengajukan revaluasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan yang memiliki posisi cost and benefit yang paling baik seperti terdapat peningkatan efisiensi biaya revaluasi, penutupan current cost pada pengematan pajak yang akan diterima, dan meningkatkan posisi aset pada laporan keuangan.

---

ABSTRACTThe development of PSAK 16 related to the revaluation model will affect the revaluation activities of fixed assets that will be carried out by the companies that use revaluation model, whereas previously the provisions concerning revaluation of fixed assets are only available for tax purposes. In 2016, PT XYZ decided to change thats asset measurement model to become a revaluation model, and that year also coincided with the regulations of tax incentives. This research aims to analyze how PT XYZ considers it in general, taxation, and how the cost and benefits arising from each alternative model of fixed asset measurement at PT XYZ. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in literature and field research. The results of this research are four considerations of PT XYZ in choosing a revaluation model, which are to comply with accounting standards, the position of fixed assets, supporting cash outflows, and tax incentives. In the aspect of taxation, PT XYZ also did revaluation for tax purposes with considerations such as depreciation expenses, significant value differences, and tax incentive rates. Furthermore, based on the concept of cost and benefit analysis of each fixed asset measurement model shows that there are distinct advantages and disadvantages of each alternative, but PT XYZ's choose to use a revaluation model and propose revaluation for tax purposes is an option that has the best cost and benefit position such as an increase in the efficiency of revaluation costs, covering the current cost on tax savings that will be received, and increasing asset position in financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data sehubungan dengan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Implementasi integrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Untuk melihat tingkat kepercayaan publik tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama public trust menurut Grimmelikhuijsen dan Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilakukan secara online melalui platform Google formulir dengan hasil responden sebanyak 130 responden yang merupakan Wajib Pajak di Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel masyarakat Kota Depok memiliki tingkat kepercayaan sedang mengenai pengintegrasian NIK-NPWP. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan ini dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui pengintegrasian NIK-NPWP ini. Namun masih terdapat tingkat kepercayaan yang rendah di antara responden terkait perlindungan privasi dan keamanan data karena kurangnya informasi transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah serta pengalaman negatif terkait insiden kebocoran data sebelumnya.

---

This research aims to analyze the level of public trust in privacy and data security in connection with the integration of the Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) in Indonesia. The implementation of this integration is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which aims to increase the efficiency of tax administration and taxpayer compliance. However, concerns have emerged among the public regarding the potential risk of privacy violations and personal data leaks. To see the level of public trust, this research uses the main theory of public trust according to Grimmelikhuijsen and Knies. The research approach used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, literature studies. The survey was conducted online via the Google form platform with the results of 130 respondents who were Taxpayers in Depok. The results of this research show that the majority of the Depok City community sample has a moderate level of confidence regarding the integration of NIK-NPWP. The main factor influencing this trust is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the integration of NIK-NPWP. However, there is still a low level of trust among respondents regarding privacy protection and data security due to the lack of transparent information regarding security measures taken by the government as well as negative experiences related to previous data leak incidents."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. PPh merupakan kontributor utama dalam penerimaan pajak negara, namun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam pelaporan SPT Tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan DJP. Meskipun DJP telah menyediakan berbagai layanan pelaporan digital, seperti e-Filing, e-Form, dan e-SPT, pelaporan tepat waktu hingga batas akhir 31 Maret tiap tahunnya masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara mendalam dengan tiga kelompok narasumber, yaitu fiskus DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas digital yang disediakan DJP sangat membantu, rendahnya kesadaran, kurangnya literasi pajak, persepsi negatif terhadap DJP, serta kendala seperti kurangnya pengetahuan WP OP untuk menggunakan pelayanan pelaporan digital menjadi tantangan tersendiri. DJP telah menerapkan strategi sosialisasi, edukasi, kampanye simpatik, dan pendekatan berbasis risiko seperti Compliance Risk Management (CRM), namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan strategi yang bersifat holistik, menggabungkan pendekatan struktural dan sosio-psikologis, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Rekomendasi yang diajukan antara lain penguatan edukasi sejak awal pendaftaran NPWP, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan sistem digital yang lebih inklusif dan user-friendly.

---

This study aims to analyze the strategies implemented by the Directorate General of Taxes in improving compliance in reporting Annual Personal Income Tax Returns. Income Tax is the main contributor to state tax revenue, but the level of compliance of individual taxpayers in reporting Annual Tax Returns has not yet reached the target set by the Directorate General of Taxes. Although the Directorate General of Taxes has provided various digital reporting services, such as e-Filing, e-Form, and e-SPT, timely reporting until the deadline of March 31 each year is still not optimal. This study uses a qualitative approach with a constructivism paradigm, and data collection techniques are carried out through literature studies and in-depth interviews with three groups of informants, namely DGT tax officers, tax consultants, and academics. The results of the study indicate that although the digital facilities provided by the Directorate General of Taxes are very helpful, low awareness, lack of tax literacy, negative perceptions of the Directorate General of Taxes, and obstacles such as lack of knowledge of WP OP to use digital reporting services are challenges in themselves. The Directorate General of Taxes has implemented strategies for socialization, education, sympathetic campaigns, and risk-based approaches such as Compliance Risk Management (CRM), but their effectiveness still needs to be improved. This study concludes that increasing compliance requires a holistic strategy, combining structural and socio-psychological approaches, as well as increasing public trust in the DGT. Recommendations put forward include strengthening education from the beginning of NPWP registration, improving public services, and developing a more inclusive and user-friendly digital system."

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. PPN merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan perubahan. Oeh karena itu, dilakukan perluasan basis pajak PPN dengan melakukan refocusing barang dan/atau jasa yang dikenakan pengecualian PPN. Salah satunya, yaitu barang kebutuhan pokok. Akan tetapi, barang kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga pemerintah untuk memenuhi asas keadilan dan keberpihakan memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Perubahan tersebut berdampak pada sisi kewajiban administrasi pajaknya. Untuk itu, penelitian ini berusaha meninjau kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dari segi asas ease of administratio dan melihat implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok menunjukkan adanya pertimbangan asas certainty dan asas convenience. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi PKP yaitu mengeluarkan beban untuk menerbitkan faktur, tetapi PKP menjadi adaptif dalam kewajiban administrasi. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi pemerintah, timbul potential loss dan adanya basis data untuk evaluasi terkait jenis barang kebutuhan pokok.

---

The Law Number 7 of 2021 is a tax reform that has been changed the tax laws in Indonesia, including Value Added Tax. The government expanded the VAT tax base by refocusing the exempt goods and services, and one of them is basic foods. Basic foods are needed by many people, so in order to fulfill the justice by government, they provide VAT-exemption facilities for basic foods. The change has an impact on the tax administration obligations. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT-exemption policy on basic foods has considered one of the following principles of ease of administration. The research was conducted using a qualitative approach and the data were collected by in-depth interviews and literature studies. The result of the study indicated that the policy has considered the principles of certainty and the principles of convenience. Also, the implication of this policy is that there is a burden for Taxable Persons to issuing tax invoices, but on the positive side they became more adaptable. While the implication for the state is there is a potential loss but creates a database for evaluation."

"Penelitian ini mengkaji strategi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi yang diimplementasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi dalam memaksimalkan penerimaan PBB-P2. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif post-positivist serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, penelitian ini mengadopsi kerangka teori strategi optimalisasi pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Bekasi telah menerapkan berbagai strategi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis data wajib pajak baru. Upaya intensifikasi mencakup penguatan proses pemungutan melalui penerbitan peraturan turunan baru dan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi TaxSurvey; peningkatan pengawasan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, serta peningkatan efisiensi administrasi dengan meluncurkan kanal pembayaran digital terpusat bekerja sama dengan Bank BJB.

---

This research examines the optimization strategy for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in Bekasi Regency. The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of the strategies implemented by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bekasi Regency to maximize PBB-P2 revenue. Utilizing a post-positivist qualitative research approach with data collection methods including interviews and literature review, this study adopts the theoretical framework of tax optimization strategies through intensification and extensification. The findings indicate that the Bekasi Regency Bapenda has implemented various strategies. Extensification efforts were made by expanding the new taxpayer database. Intensification efforts included strengthening the collection process through the issuance of new derivative regulations and the use of information technology such as the TaxSurvey application; enhancing supervision through collaboration with the District Attorney's Office; and improving administrative efficiency by launching a centralized digital payment channel in partnership with Bank BJB."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas ease of administration dalam penerapannya. Asas certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.

---

This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak beserta prosedur pengujian yang dilaksanakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dengan menggunakan pedoman pemeriksaan dengan regulasi terbaru ini menghasilkan kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak kepada institusi pemerintah, serta dapat menjaga integritas dan profesionalisme antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak. Saran yang diajukan penulis adalah agar pemeriksa pajak lebih memperhatikan manajemen waktu penyelesaian pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik. Kata kunci: Sistem Self Assessment, Pemeriksaan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak.

---

This research discusses the implementation how the tax inspection procedure testing the compliance of Tax payer, with some explanation about regulations governing tax audit procedures and the implementation of the tests. This research uses qualitative approach with descriptive purpose. The results of this research indicates that the tax examination by using the guidance of inspection with the latest regulations produce high trust from the taxpayer to the government institutions, and it can maintain the integrity and professionalism between the Taxpayer and the tax auditor. A suggest to tax inspectors are to pay more attention to time management for completion of examination, so the tax audit can be done effectively and produce good quality examination. Key words Self Assessment System, Tax Inspection Tax Audit, Taxpayer 39 s Trust "

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh.

---

This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."