Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Piracy merek masih banyak terjadi di Indonesia meskipun kita sudah menganut sistem pendaftaran konstitutif. Ini menunjukkan bahwa ada kendala lain yang menyebabkan masih memungkinkannya piracy merek untuk dilakukan dan berkembang di Indonesia. Piracy merek ini Brat kaitannya dengan merek terkenal. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Paris, juga sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi keberadaan merek terkenal. Namun, di Indonesia merek terkenal mempunyai permasalahannya sendiri, c?iantaranya regulasi yang belum jelas. Maka pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terhadap suatu permohonan pendaftaran merek memegang peranan panting dalam mencegah pembajakan merek. Dirjen HaKI-pun mempunyai kendalanya sendiri dalam melakukan pemeriksaan substantif.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan pemeriksaan substantif dengan pembajakan merek, tanggung jawab Dirjen HaKI terhadap putusan yang telah dibuat bila terjadi pembajakan merek, dan upaya hukum korban pembajakan merek. Dengan metode penelitian normatif, melalui bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama, penelitian ini mempunyai sifat perskriptif. Dan basil penelitian, penulis menemukan Undang-Undang Merek kita sekarang mempunyai celah hukum dalam melindungi merek terkenal, namun juga memberikan upaya hukum bagi korban pembajakan merek, serta Dirjen HaKI dalam juga sangat membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dalam tugasnya."

"Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional."

"Karya cipta lagu dengan atau tanpa teks merupakan suatu hak cipta yang dilindungi oleh UUHC. Didalam suatu karya cipta lagu terdapat hak-hak pencipta dan pemusik sebagai pihak-pihak yang mewujudkan ciptaan tersebut menjadi karya cipta dalam bentuk yang nyata. Suatu karya cipta lagu memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, khususnya dalam penggunaan karya cipta lagu yang dijadikan ring tone dan ring back tone yang merupakan "lahan" bisnis baru dalam industri musik saat ini. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu karya cipta lagu merupakan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemusik.Pengumuman dan perbanyakan suatu karya cipta lagu harus berdasarkan izin dari pencipta sebagai pemegang hak cipta dan pemusik sebagai pemegang hak terkait, karena pencipta dan pemusik mempunyai hak atas royalti dari perbanyakan dan pengumuman tersebut. Dari royalti yang diterima pencipta dan pemusik itulah maka mereka memperoleh keuntungan secara ekonomis. Suatu pengumuman dan perbanyakan atas karya cipta lagu tanpa seizin pencipta dan pemusik merupakan pelanggaran hak cipta.Saat ini bisnis ring tone dan ring back tone dianggap telah melanggar hak cipta karena adanya unsur pengumuman dan perbanyakan yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta dan pemusik. Ring tone termasuk dalam rezim perbanyakan dan ring back tone termasuk dalam rezim pengumuman. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang menjual ring tone dan ring back tone seharusnya telah memiliki lisensi terlebih dahulu sebelum menjual ring tone dan ring back tone tersebut kepada user. Dengan demikian, perjanjian lisensi hak cipta lagu menjadi panting untuk mengatur mengenai hak atas eksploitasi lagu, karena bentuk ring tone dan ring back tone merupakan bentuk eksploitasi atau suatu karya cipta lagu.Dengan perjanjian lisensi hak cipta lagu diharapkan dapat lebih memperkuat kedudukan hak pencipta dan pemusik Meskipun masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian dan pengumpulan data secara kuantitatif, namun dari hasil gambaran kasus-kasus yang ada, penulis melihat bahwa selain perlindungan terhadap pencipta dan pemusik yang telah diberikan oleh UUHC, maka diharapkan peranan pemerintah untuk secara tegas menindak pelanggaran hak cipta dan terutarna kesadaran dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk menghormati hak-hak pencipta dan pemusik."

"Peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah sepatutnya perlu dilihat mengenai efektifitas keberlakuannya di masyarakat. Sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang dapat menentukan apakan suatu peraturan perundang-undangan efektif atau tidak berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis menjadi indikator yang cukup penting untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan hukum berlaku secara efektif di masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan memperoleh jawaban mengenai bagaimana efektifitas sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan melaksanakan titik penelitian pada industri-industri kecil yang tersebar pada wilayah industri pembuatan sepatu di Desa Sukarata, Cibaduyut, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri belum berlaku efektif secara menyeluruh. Beberapa faktor yang menentukan tidak efektifnya suatu peraturan perundangan-udnangan berlaku di masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap perlindungan desain industri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi desain industri, desain sepatu diperoleh dengan meniru sepatu merek terkenal, tidak adanya tindakan hukum terhadap peniruan desain sepatu, desain sepatu cepat berganti (tidak sebanding dengan jangka waktu hak desain industri yang cukup panjang), spesifikasi desain sepatu yang tidak jelas, kebudayaan masyarakat yang komunal dan kekeluargaan, prosedur pendaftaran hak desain yang berbelit-belit, biaya pendaftaran hak desain industri yang cukup mahal, dan belum adanya pengusaha industri kecil yang mendaftarkan hak desain industrinya."

"Lisensi paten berkaitan erat dengan hukum anti monopoli. Hal ini dikarenakan kekhasan yang di miliki oleh hukum paten yaitu adanya sifat monopoli yang melekat pada hukum paten. Monopoli dalam paten bersifat terbatas yaitu mengecualikan pihak lain untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuan sampai dengan jangka waktu tertentu. Monopoli dalam lisensi paten di satu sisi bertujuan untuk mendorong penemuan teknologi baru dan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan penghargaan terhadap penemu/ inventor. Di sisi yang lain monopoli bila disalahgunakan dapat menyebabkan praktek monopoli yang dilarang oleh Hukum Antimonopoli.Dampak praktek monopoli dalam lisensi paten harus dilarang dan dihindarkan. Pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar monopoli terbatas dalam paten tidak disalahgunakan oleh pemegang hak untuk melakukan praktek-praktek perdagangan yang bersifat monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat.Undang-Undang 14 tahun 2001 tentang paten, pada pasal 71 disebutkan bahwa lisensi paten dilarang apabila memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia ataupun menghambat alih teknologi. Pelaksanaan pasal 71 ini perlu pengaturan lebih lanjut namun demikian sampai sekarang peraturan pelaksananya belum ada. Undang-undang Anti Monopoli yang diharapkan dapat melindungi kompetisi dan melarang praktek monopoli ternyata justru mengecualikan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk di dalamnya lisensi paten.Hukum Internasional maupun hukum nasional negara lain tidak mengecualikan lisensi paten dalam hukum persaingannya. Seharusnya Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang tidak mengecualikan lisensi paten dalam hukum persaingannya. Pengecualian ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha untuk menyalahgunakan lisensi paten sebagai sarana mendapatkan atau mempertahankan monopoli melalui praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat."

"ABSTRAKHak Publisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan identitas pribadi atau sejenisnya yang merupakan sesuatu yang khusus pada dirinya. Pada prinsipnya setiap orang memiliki Hak Publisitas, namun dalam prakteknya kalangan selebriti adalah kelompok yang paling berkepentingan untuk memperoleh perlindungan dari pelanggraran terhadap Hak Publisitas mereka. Hal ini dikarenakan selebriti adalah kalangan yang paling dikenal oleh masyarakat umum dan ketenaran mereka tersebut membuat penggunaan identitas pribadi mereka secara komersial dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar, terlebih lagi perkembangan teknologi digital telah menghadirkan internet sebagai media baru yang semakin mempermudah dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Publisitas para selebritis. PerIindungan Hak Publisitas selebritis khususnya dalam media intemet belum sepenuhnya dapat ditegakkan dengan produk-produk hukum yang ada, oleh karena itu diperlukan pemikiran dari para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk dapat menghadirkan produk-produk hukum yang dapat secara efisien dan efektif memberikan perlindungan Hak Publisitas ini."

"ABSTRAKTesis ini membahas patentabilitas invensi di bidang farmasi yang mengandungsifat “evergreening” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung India dalam perkaraNovartis Melawan Union of India. Sifat “evergreening” yang dimaksud di dalampenelitian ini adalah praktik permohonan paten atas invensi di bidang farmasi atauobat-obatan yang merupakan hasil modifikasi minor yang bersifat tidak signifikandibandingkan dengan invensi sejenis sebelumnya. Tujuan utama hal tersebutadalah untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan paten yang berimplikasipada meningkatnya harga jual obat di pasaran. Penelitian ini penting karenapermasalahan praktik paten “evergreening” ini berimplikasi pada menghalangitujuan keberadaan paten sebagai alat diseminasi ilmu pengetahuan karena praktikini memperpanjang jangka waktu kepemilikan hak monopoli temporer dari paten,dan juga berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatankarena menghalangi akses masyarakat kepada obatan-obatan dengan hargaterjangkau. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan. Metode penelitiantersebut digunakan untuk mengetahui perbedaan karakteristik aturan syaratpatentabilitas invensi antara UU Paten India dengan TRIPs dan UU PatenIndonesia. Perbedaan karakteristik inilah yang mengakibatkan India telahmengantisipasi pengaturan syarat patentabilitas invensi yang mengecualikan patenuntuk invensi yang mengandung sifat “evergreening” dengan menerapkan standarsyarat patentabilitas yang tinggi dibandingkan dengan UU Paten Indonesia.Ketiadaan antisipasi pengaturan di dalam UU Paten Indonesia ini yang untukkemudian dicari solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya bermanfaat dalamtataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat bagi Pemerintah Indonesiadalam menyusun aturan hukum yang substansinya mengantisipasi pengaturanyang mencegah praktik paten “evergreening” di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the patentability of pharmaceutical inventions that contains"evergreening" properties by the Indian Supreme Court decision in the caseNovartis AG versus Union of India. The meaning of "evergreening" in thisresearch is the practice of patent applications in the fields of pharmaceuticals ordrugs which is the result of invention minor modifications that are insignificantcompared with previous similar invention. The main purpose of it is to extend theterm of patent protection that has implications for increasing the selling price ofthe drug on the market. This study is important because it concerns the practice ofpatent "evergreening" which implies hinder the existence of patent as a tool ofdissemination of knowledge, and also potentially hinder the welfare of society inthe field of public health for blocking access to medicines drugs at affordableprices. The writer uses comparison method. The research method used todetermine differences in the characteristics of the invention patentabilityrequirement rules between the Indian Patents Act with TRIPS and the IndonesiaPatent Law. This differences characteristic has resulted that India had anticipatedsetting requirements to exclude the patentability of inventions that containproperties "evergreening" by applying higher standard of patentabilityrequirements than the Indonesian Patent Law. The absence of regulation inanticipation of the Patent Law of Indonesia is to then find the solution, so thewriting is not only useful in the development of a theoretical level but alsobeneficial to the Government of Indonesia in developing the rule of law whichsubstantially prevents patent "evergreening" practice in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pengaturan hak cipta terhadap aransemen musik menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) sudah diatur mengenai karya musik atau lagu. Namun hanya sebatas pemberian definisi atas karya musik atau lagu tersebut. Aransemen musik sendiri tidak diatur dalam batang tubuh UUHC 2002. Aransemen musik diatur dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa aransemen musik merupakan satu kesatuan yang utuh dengan karya musik atau lagu. Padahal karya musik atau lagu merupakan Ciptaan si Pencipta. Sehingga perlindungan yang diberikan adalah hak cipta. Arasemen musik sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya musik yang dilakukan pada proses perekaman. Oleh sebab itu, aransemen musik merupakan bagian dari karya rekaman. Karya rekaman sendiri dilakukan oleh Pelaku (artis, musisi, dan perusahaan rekaman), maka perlindungan yang diberikan adalah hak reproduksi dan performing rights. Dari sini tampak kesalahan konsepsi pengaturan karya musik dalam UUHC 2002 dan kerancuan dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi UUHC 2002, khususnya untuk bagian karya musik dan revisi pada bagian Penjelasan Resmi Pasal12 butir (1) hurufd UUHC 2002. ......This thesis discusses the analysis of copyright regulation over musical arrangement prevailing The Law No. 19 Year of 2002 concerning Copyright. This research is doctrinal research. This research indicates that under the Law No. 19 year of 2002 on Copyright (UUCH 2002) regulates musical works or song. However merely on the definition of the musical works or song itself Musical arrangement itself is not regulated in the corpus of UUHC 2002. Musical arrangement is regulated in the Official Elucidation of Article 12 point (1) (d) UUHC 2002 stated that the musical arrangement is a unified whole with the musical works or song. However musical works is created by the Author. Thus, the protection granted to musical works is copyright. Musical arrangement is the enhancement of musical works that is created in the recording process. Therefore, musical arrangement is part of recording works. Recording works itself is performed by the Performers (artist, musician, and recording label), therefore, the protection for musical arrangement is reproduction rights and performing rights. This research suggests to revise the UUHC 2002, especially the part of musical works and revised section on the Official Elucidation of Article 12 par.1 (d) UUHC 2002."

"ABSTRAKPembentukan peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesiatidak didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itusendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalampersetujuan TRIPs-WTO. Masyarakat Indonesia pada umumnya masihmenjunjung tinggi rasa kebersamaan atau komunalistik dan masih mengedepankannilai-nilai spiritualistik, sedangkan rezim HKI menganut nilai kapitalistik danmengedepankan kepentingan individu (individualistik). Benturan karakter ataunilai tersebut turut menjadi faktor yang mengakibatkan ketidakefektifanimplementasi ketentuan-ketentuan hukum HKI di dalam masyarakat.Hal inilah yang terjadi di dalam masyarakat pengrajin perak Kotagede.Rasa asing terhadap sistem perlindungan HKI menyebabkan pemahamanmasyarakat pengrajin perak Kotagede terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangatkurang Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,6% masyarakat pengrajin perakKotagede tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan hukum bagi produkdesain kerajinan perak mereka. Dalam penelitian diperoleh data bahwa belum adasatupun masyarakat pengrajin perak di Kotagede yang mendaftarkan produknyake dalam perlindungan hukum desain industri. Hanya 26,5% saja yang memilikikeinginan untuk mendaftarkan produknya, sedangkan sisanya 73,5% respondentidak memiliki keinginan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatketidakpedulian masyarakat pengrajin perak terhadap HKI masih sangat tinggi.Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi dan uji regresi linier/ujipengaruh antara variable nilai-nilai budaya masyarakat dengan sikap keberatanreponden atas peniruan desain produknya oleh orang lain. Diperoleh kesimpulanbahwa antara variable nilai budaya “rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotongroyong” dan “etika berbagi” dengan sikap keberatan reponden atas peniruandesain produknya terdapat korelasi/hubungan yang kuat, signifikan dan tidaksearah. Semakin tinggi adanya kontak dengan nilai budaya tersebut makamasyarakat pengrajin perak Kotagede akan semakin tidak keberatan apabiladesain produknya ditiru oleh orang lain. Variabel-variabel nilai budaya tersebutmempengaruhi sikap keberatan reponden atas peniruan desain produknya olehorang lain.

---

ABSTRACTThe drafting of industrial design legislation in Indonesia is not based onthe interests and needs of the people of Indonesia itself, but rather as aconsequence of Indonesia's participation in the WTO-TRIPs agreement.Indonesian society in general still uphold a sense of togetherness or komunalistikand still promoting the values of spiritualistic, while the IPR regime adoptedcapitalistic values and promotes the interests of the individual (individualistic).Clash of the characters or the value is also a factor resulting in ineffectivenessimplementation of the provisions of IPR laws in society.This is what happens in society silversmith Kotagede. People areunfamiliar with the IPR protection system, therefore caused the public'sunderstanding to Intellectual Property Rights is very less. The results of researchshowed that 67.6% of the silversmith Kotagede do not know the Law No. 31 Year2000 on Industrial Design that provides legal protection for product design theirsilver. In this case showed that no one in silversmith Kota Gede who register theirproducts to the legal protection of industrial designs. Only 26.5% who have adesire to register their products, while the remaining 73.5% of respondents haveno such desire. This suggests that the level of public indifference towards IPR stillvery high.In this study tested the correlation and linear regression test of variablecultural values with the objection’s attitude of respondents if his/her productdesign imitated by others. It is concluded that with the variable cultural values“rame ing gawe suci ing pamrih”, “gotong royong” and “etika berbagi”and theobjection’s attitude of the respondents if his/her product design imitated by othersthere is a strong correlation/relationship, significant and not unidirectional.Variables cultural values influence objection’sattitudes respondents if his/herproduct design imitated by others."