Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeningkatnya kuantitas dan kualitas kasus penghakiman massa Paska Pemerintahan Orde Baru, telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang kasus ini. Peneliti bermaksud (1) memahami karakteristik dan sifat dasar dari kasus penghakiman massa, (2) memahami pengalaman para pelaku sebelum, pada saat, dan sesudah menjadi pelaku dalam penghakiman massa, dan (3) membangun teori substantif atau framework tentang penghakiman massa.Beberapa teori psikologi dan sosiologi tentang agresi dan kekerasan kolektif ditelusuri oleh peneliti untuk penjelasan awal dan sementara tentang kasus ini. Teori-teori tersebut di antaranya adalah social interactionist theory of coercive action (Tedeshi & Felson, 1994); social identity theory (Tajfel, 1984), self categorization theory (Turner & Giles, 1985), dan_collective identification theory (Reicher, 1996, 2003; Hogg, 2003); frustration aggression theory (Dollards, dkk, 1961), relative deprivation theory (Gurr, 1971; Muller, 1980); teori-teori tentang mob, lynching dan collective violence (LeBON, original 1895, 1995; Young, 1958;Milgram & Toch,1969; Smelser, 1962); dan teori tentang peran penegakan hukum (Black, 1983). Berdasarkan pada penelusuran teoritis tersebut disusunlah sebuah tesis atau hipotesis kerja penelitian berikut ini: ?Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan timbulnya penghakiman massa, yakni perceived norm violation, relative deprivation, mob identification, dan perceived law enforcement.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study. Praktek penelitiannya dilakukan melalui 2 tahap, yakni preliminary study dan field study. Penelitian dilakukan di daerah-daerah perkampungan di empat kecamatan yang semuanya berada di Kota (Kodya) Tangerang. Terdapat lima buah kasus yang diteliti dalam penelitian ini, yang masing-masing diberi nama Kasus-1, Kasus-2, Kasus-3, Kasus-4, dan Kasus-5. Pengambilan data dilakukan mulai bulan Februari sampai Oktober 2003. Data dianalisis melalui suatu proses pengkodean (coding) dengan menggunakan alur berpikir induktif (untuk menemukan faktor-faktor atau tema-tema baru di lapangan) dan deduktif (untuk mengetahui ada tidaknya faktor-faktor atau tema-tema dalam resis penelitian). Untuk menjaga kredibilitas penelitian digunakan lankah-langkah seperti triangulation, keeping a reflextive journal peer debriefing, prolonged engagement, dan intellectual sharing.Hasil penelitian antara Iain menunjukkan: (1) Sebagai suatu bentuk kekerasan kolektif penghakiman massa mungkin tidak bersifat unik, karena di negara-negara lain pun terdapat kasus-kasus serupa dengan sebutan yang berbeda-beda. Tetapi jika dilihat dari konteksnya, maka keunikan kasus ini tarnpak antara lain dari variasi kasusnya (spontan, semi-spontan, dan tidak spontan), jenisjenis kekerasannya (pengeroyokan dan pembakaran), dan motif pelakunya. yang non-politis, non-etnis, non-mitis, non-agama, dan lain-lain. (2) Sebelum terjadinya kasus penghakiman massa, para pelaku mengalami perasaan tidak aman yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan di Iingkungan mereka. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki perceived norm violation yang negatif terhadap para penjahat, perceived law enforcement yang negatif terhadap polisi, social learning yang positif dari kasus-kasus penghakiman massa yang terjadi sebelumnya, perceived social support yang positif dari warga kampungnya, dan relative deprivation yang disebabkan oleh kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman dan semakin meningkatnya kejahatan. Setelah dipicu oleh munculnya penjahat di kampung mereka (triggering factor), dan para pelaku mengalami perceived social role yang sesuai dengan citra-dirinya, maka menyatulah mereka dalam massa dan merasa sebagai bagian dari massa (mob identification). Mob identification menyebabkan depersonalisasi, desensitisasi, dan dehumanisasi, sehingga tanpa rasa kasihan mereka menjadi pelaku penghakiman massa. (3) Berdasarkan temuan pada butir dua, maka disusunlah sebuah teori substantif atau framework tentang penghakiman massa berlkut ini: ?Penghakiman massa dapat terjadi jika ada beberapa faktor yang mendahuluinya (antecedent factors). Faktor-faktor tersebut adalah: (a) perceived norm violation, fb) perceived law enforcement, dan (C) relative deprivation, (d) perceived social support, dan (e) social learning. Setelah diperantarai oleh (E)triggering factor dan (g) perceived social control, maka terjadilah (g) mob identification. Tanpa triggering factor, mob identification, dan perceived social role, tidak mungkin ada penghakiman massa." Setelah terlibat dalam penghakiman massa pun, para pelaku masih mengalami suatu pengalaman yang disebut self defense mechanism. Kesadaran bahwa mereka telah melakukan pembunuhan terhadap ?penjahat? menjadikan mereka merasa cemas dan was-was- Mereka kemudian berusaha melindungi diri mereka dari parasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut melalui berbagai argumentasi dan rasionalisasi untuk membenarkan (justifikasi) ?pembunuhan" tersebut.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi; (a) Upaya pengendalian kasus-kasus penghakirnan massa, (b) Pengembangan teori-teori kekerasan kolektif dalam psikologi sosial dan upaya memperkaya khasanah kepustakaan psikologi sosial di Indonesia tentang kasus-kasus kekerasan massa pada umumnya dan kasus-kasus penghakiman massa pada khususnya, (c) Pengembangan metode penelitian kualitatif dalam penelitian-penelitian psikologi, khususnya psikologi sosial.The increased penghakiman masse cases, qualitatively as well as quantitatively, alter the fall down of the New Order regime had raised the researchers interest to do a study on this topic. This study was aimed to (1) understand the characteristics and the nature of penghakiman massa, (2) understand the experiences of the actors before, during, and after they were involved in a penghakiman massa, and (3) build up a theory or framework about penghakiman massa.

Some psychological and sociological theories about aggression and collective violent behavior were reviewed. Some of the theories are: Social interactionist theory of coercive action (Tedeshi & Felson, 1994), Social Identity Theory (Tajfel, 1984), Self1Categorization Theory (Turner & Giles, 1985), and Collective Identification Theory (Reicher, 1996, 2003, Hogg, 2003) Frustration Aggression Theory (Dollards et.al, 1961), Relative Deprivation Theory (Gurr, 1971, Muller, 1980), Theories of Mob, Penghakiman rnassan, and Collective violence (LeBon, original 1895, 1995, Young, 1958, Milgrain and Toch, 1969, Smelser, 1962), and theories of the role of Law Enforcement (Black, 1983). A thesis was generated from reviewing those theories : "Factors that triggered penghakiman massa include perceived norm violation, relative deprivation, mob identification, and perceived law enforcement".

Case study approach and qualitative method were used in this study. The research procedure consists of 2 stages: preliminary study and field study. This study was carried out in the village areas at 4 districts in the City of Tangerang. There were live cases in this study and they were called Case-1, Case-2, Case-3, Case-4, and Case-5. The length of data gathering was from February to October 2003. Data analysis was done by using coding technique. The inductive thinking (to lind new factors or themes in the Held) and deductive thinking (to discover new factors or themes in the research thesis) were used in the whole process of this study. To maintain the credibility of this research, some actions were done, such as triangulation, keeping a reflective joumal, peer debrieftng, prolonged engagement, and intellectual sharing.

The result of this research shows that (1) as a fonn of collective violent behavior, penghakiman massa is not unique to Indonesia because similar cases occur in other countries as well. However, in terms of its context, the uniqueness of these cases can be seen from the variety of the cases (spontaneous, semi spontaneous or not spontaneous), the types of violence involved (pengeroyakan and bum); (2) actors usually feel unsecured before a penghakiman massa happens that is caused by the increased crime rates in their neighborhood. This unsecured feeling shapes a negative perceived norm violation of the criminals, negative perceived law enforcement of policemen, positive social learning from previous penghakiman massa cases, positive perceived social support from members of their community, and relative deprivation caused by discrepancy between hope for secured feeling and the facts that criminals are in their neighborhood (triggering factor), and the actors have positive perceived social role. All of these factors form mob identification that causes depersonalization, desensitization, and dehumanization which trigger penghakiman massa. (3) Based on point (2), a substantive theory of penghakiman massa was built, that ?the antecedent factors of penghakiman massa include (a) perceived norm violation, (b) perceived law enforcement, (c) relative deprivation, (d) perceived social support, and (e) social learning. After being mediated by (f) triggering factor and (g) perceived social control, then (h) mob identification is formed. Without triggering factor, perceived social control, and mobidentification, penghakiman massa will never take place". After being involved or exposed to penghakiman massa, the actors felt anxious, wony, and guilty as a consequence of being aware that they have killed a ?criminal". Then they built a self defense mechanism to protect themselves from these unpleasant feelings in the form of argumentation and rationalization to justify ?the killing".

The result of this research is expected to be beneficial for (a) the development of collective behavior theories in social psychology and to enhance references in social psychology, especially in Indonesia, about collective violent behavior in general and penghakiman massa in particular; (b) the development of qualitative research methods in research in psychology, especially social psychology; (c) law enforcement, to build a mechanism to deal with penghakiman massa cases; and (d) government and NGOs who are concerned with human rights issues, to put penghakiman massa as part of their work program."

"ABSTRAKStudi ini adalah tentang keadilan distributif antara ingroup-outgroup dalam konteks mayoritas-minoritas. Dalam bidang studi psikologi, keadilan distributive secara empiric lebih banyak diukur melalui cara-cara subjek mendistribusikan alokasi imbalan. Berbagai studi mengenai hubungan antarkelompok menunjukkan bahwa dalam menerapkan prisnsip keadilan senantiasa terdapat kecenderungan individu untuk lebih berpihak kepada ingroup atau kepentingan kedua belah pihak dipengaruhi oleh tingkat kekuasaan, antisipasi hubungan di masa yang akan datang, input, dimensi individualism-kolektivisme, status sebagai mayoritas atau minoritas, serta jenis kelamin, Variabel-variabel tersebut menjadi variable bebas dalam studi ini, sedangkan perilaku distributive subjek terhadap ingroup menjadi variable terikat.Dalam masyarakat multicultural seperti Indonesia, keberadaan mayoritas-minoritas merupakan fenomena yang tak terelakkan. Potensi konflik yang menonjol dalam hubungan antarkelompok di Indonesia adalah konflik antara mayoritas penduduk asli dengan minoritas Cina. Sementara isyu sentral dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia adalah bagaimana menciptakan suatu konteks sosiopoltis, di mana setiap individu dapat mengembangkan identitas yang sehat dan sikap antarkelompok menjadikan studi ini relevan untuk diteliti.Subjek studi adalah mahasiswa Jawa dan Cina Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya.Dengan menggunakan teknik statistic LISREL, dalam studi ini diajukan dua kelompok hipotesis, yang pertama adalah hubungan antara variable-variabel bebas dan variable terikat, yang kedua adalah interaksi antara variable-variabel bebas dalam hubungannya dengan variable terikat. Varaiabel-variabel yang diduga memberikan pengaruh yang bermakna pada perilaku distributive subjek didukung oleh hasil uji hipotesis yang signifikan, kecuali variabel individualism-kolektivisme.Hasil studi menyimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam hubungan antarkelompok cenderung memunculkan favoritisme ingroup. Namun demikian, peningkatan atau penurunan kecenderungan ini didukung oleh sejumlah variable baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Peningkatan keberpihakan kepada ingroup didukung oleh tingkat kekuasaan subjek yang lebih tinggi dari tingkat kekuasaan outgrop, status sebagai mayoritas, pria, input yang lebih besar, dan tiadanya antisipasi hubungan. Secara bersama-sama perilaku distributive yang lebih cenderung menguntungkan ingroup muncul pada interaksi antara ; tingkat kekuasaan dan input; tingkat kekuasaan dan status sebagai mayoritas; input dan status sebagai mayoritas; tingkat kekuaasaan dan jenis dan jenis kelamin; input dan jenis kelamin; status sebagai mayoritas dan jenis kelamin. Secara unik, interaksi antara tingkat kekuasaanm status sebagai minoritasm dan jenis kelamin memunculkan perilaku distributive yang paling diskriminatif pada pria Cinam dibandingkan dengan pria dan wanita Jawa, serta wanita Cina pada posisi yang sama. Sebaliknya peneurunan keberpihakan kepada ingroup dipengaruhi oleh: tingkat kekuasaan yang setara, status sebagai minoritas, wanita, input yang setara, dan adanya antisipasi hubungan.Sintesa kesimpulan menghasilkan enam thesis mengenai keadilan distributive dalam konteks mayoritas-minoritas.Tidak bermaknanya variable individualism-kolektivisme vertical-horizontal dibahas dalam diskusi. Merujuk kepada sejumlah variable yang terbukti dapat meningkkan atau menurunkan favoritisme ingroup, diajukan beberapa saran teoritik mupun normatif."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji model pengaruh sistem nilai budaya lokalterhadap tipe nilai motivasional dan sifat-sifat kewirausahaan dalam keberhasilanpengusaha Bugis. Penelitian dilakukan terhadap pengusaha Bugis yang bergerakdalam bidang agrobisnis skala usaha kecil dan menengah di Sulawesi Selatandengan jumlah sampel 210 orang.Ada empat hal pokok sebagai variabel utama dalam penelitian ini, yakni sistemnilai budaya lokal Bugis (SNBB), tipe nilai mutivasional (TNM), sifatkewirausahaan (SW), dan keberhasilan pcngusaha (KU). Variabel pertama(SNBB) disebut sebagai variabel eksogen, dan tiga variabel berikutnya ( TNM,SW, dan KU) disebut sebagai variabel endogen. Pengujian dilakukan denganmenggunakan analisis model persamaan struktural (SEM), dengan bantuanprogram LISREL versi 8.50 dari Joreskog dan Sorborn (2001).Hasil pengujian membuktikan bahwa model hipotesis pengaruh sistem nilaibudaya lokal terhadap nilai motivasional dan sifat-sifat kewirausahaan dalamkeberhamilan pengusaha Bugis terbukti fit (sesuai) dengat data empirik. Dengandemikian penelitian ini berhasil membuktikan bahwa SNBB berpengaruh terhadapkeberhasilan pengusaha Bugis melalui TNM dan SW, yang berarti bahwa nilaibudaya Iokal berfungsi sebagai dinamisator dalam keberhasilan pengusaha Bugis.

---

AbstractThis research aim to test local culture value system influence model to valuemotivasional type of values and enterpreneurship trait in the performance of Bugisentrepreneur. Research is done to entrepreneur Bugis which is peripatetic in thefield of agrobisnis small and medium industry scale in South Sulawesi withnumber of samples 210.There is four the fundamental as main variable in this research, namely localculture value system of Bugis ( SNBB), motivasional type of values ( TNM),enterpreneurship trait ( SW), and performance of entrepreneur (KU). The firstvariable ( SNBB) conceived of exogen variable, and three next variables (TNM,SW, and KU) conceived of variable endogen. Examination is done by usingstructural equation model analysis( SEM), with program LISREL version 8.50 ofJoreskog and Sorbom (2001).Result of examination the hypothesis model proves t.hat local culture valuesystem influence to motivasional type of values and enterpreneurship traits in theperformance of the Bugis entrepreneur is the fit model. Thereby this researchsuccessfully proves that local culture value system (SNBB) influential toperformance of entrepreneur Bugis through motivasionai type of values (TNM)and enterpreneurship traits (SW), is meaning that local culture value functioned asdinamisator in performance of entrepreneur Bugis."

"Perjalanan waktu kehidupan sampai dengan milenium III telah melahirkan sejumlah perubahan sosial, ekonomi, polilik serta perkembanan pengetahuan dan teknologi yang menciptakan kehidupan sosial tertentu di masyarakat. Kehidupan paradoks dan globalisasi sebagai karakter dan perkembangan kehidupan sosial di abad 21 lelah menyajikan situasi kehidupan sosial yang penuh dengan tantangan dan pilihan untuk dijawab oleh individu secara cepat.Agar mampu menghadapi situasi tersebut, terdapat dua faktor yang memegang peranan penting untuk diperhatikan oleh individu, yaitu diri pribadi dan penyesuaian diri. Diri pribadi sebagai variabel independen mencakup komponen konsep diri, harga diri, percaya diri, regulasi dlri yang ditampilkan me!alui domain fisik, relasi sosial, akademik, olahraga dan organisasi. Penyesuaian diri sebagai variabel dependen, berkaitan dengan besar usaha yang dilakukan mahasiswa menghadapi kehidupan sosial di abad 21 yang mencakup aspek gaya hidup, dunia kerja. perkembangan dunia, perkembangan teknologi-informasi-komunikasi. Fokus utama penelitian adalah diri pribadi yang dikaji dalam dua hal yailu struktur internal diri pribadi sebagai konstruk yang menununjukan integrasi komponen konsep diri, harga diri, pcrcaya diri. regulasi diri, serla meliputi model mekanisme pengaruh anlar komponen tersebut. Disamping penelitian diri pribadi juga dilakukan pengkajian konstruk penyesuaian diri yang memiliki aspek gaya hidup, dunia kerja, perkembangan dunia. perkembangan teknologi - informasi - komunikasi Serta model pengaruh diri prihadi terhadap penyesuaian diri dalam kehidupan sosial di abad 21.Subyek penelitian adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran program S-1 yang berusia sekitar 17 sampai dengan 22 tahun (N= 3041). Rancangan penelitian adalah expianarory research. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang bertujuan mengukur diri pribadi dan penyesuaian diri. Pengujian validitas dan realibilitas konstruk dalam alat ukur, digunakan analisis faktor konfirmatorik dalam LISREL versi 8.5.Pengujian hipotesis yang berkaitan dengan pengujian konstruk diri pribadi dan konstruk penyesuaian diri, digunakan analisis konfirmatorik satu tingkat dan dua tingkat. Pengujian hipotesis yang berkaitan dengan model mekanisme pengaruh antar komponen diri pribadi dan pengaruh diri pribadi terhadap penyesuaian diri, dilakukan melalui pengujian SEM (Structural Equation Modelling) pada program LISREL. Untuk memperoleh profil diri pribadi mahasiswa UNPAD yang mencakup empat komponennya digunakan perhitungan statistik deskriptif dalam bentuk nilai rata-rata dan nilai persentil ke25 dan ke-75.Hasil penelitian menggambarkan diri pribadi merupakan integrasi komponen konsep diri, harga diri, percaya diri dan regulasi diri dan memiliki mekanisme pengaruh antar komponen-komponen tersebut. Komponen percaya diri merupakan indikator paling kuat dalam tampilan diri pribadi. Hasil penelitian juga menggambadcan bahwa diri pribadi mahasiswa berpengamh terhadap penyesuaian dirinya di kehidupan sosial abad 21. Masalah yang ditemukan pada perkembangan diri pribadi mahasiswa UNPAD berkaitan dengan percaya diri dan regulasi diri."

"Disertasi ini merupakan hasil analisis dari penelilian kualitatif dan literatur secara mendalam yang terfokus pada manajemen penyidikan hacking oleh Unit V IT & Cybercrime yang diterapkan pada proses penyidikan kasus hacking website Partai Golkar. Kasus hacking website Partai Golkar merupakan kasus hacking pertama yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditangani oleh Unit V IT & Cybercrime. Dalam pelaksanaan penyidikan hacking, Unit V IT & Cybercrime menghadapi permasalahan berkaitan dcngan belum adanya ketentuan hukum materil yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana hacking pada saat itu dan belum adanya ketentuan hukum formil yang mengatur secara khusus mengenai penanganan bukti digital. Permasalahan tersebut berhasil dihadapi penyidik dengan melakukan interpretasi terhedap ketentuan hukum yang ada.Disertasi ini mengajukan suatu pengertian tindak pidana hacking sebagai setiap kegiatan yang menggunakan komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilalcukan dengan cara mengakses suatu sistem jaringan komputer baik yang terhubung dengan internet atau tidak, baik dengan tujuan maupun tidak, untuk memperoleh, mengubah dengan cara menamhah atau mengurangi, menghilangkan atau merusak informasi dalam sistem komputer dan atau sistem elektronik lainnya dengan melawan hukum. Hacking berbeda dengan kejahatan konvensional.Hacking dapat dilakukan dari berbagai tempat yang terpisah atau tidak mengenal batas wilayah (borderless) dan transnasional (lintas batas ncgara). Hacking tidak meninggalkan jejak berupa catatan atau dokumen fisik dalam bentuk kertas (paperless) akan tetapi semua jejak hanya tersimpan dalam komputer dan jaringan tersebut dalam bentuk data atau informasi digital berupa log files. Penyidikan tindak pidana hacking juga berbeda dengan penyidikan kejahatan konvensional yaitu sebagian proses penyidikan dilakukan. di cyberspace, adanya masalah yurisdiksi hukum, eksistensi bukti digtal (digital evidence) dun penanganan komputer sebagai tempat kejadian perkara (crime scene) dimana diperlukan dukungan laboratorium komputer forensik untuk menganalisa bukti digital yang telah didapat. Penyidik menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen dalam proses penyidikan. Proses manajemen tersebut diterapkan sebagai suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta pengawasan dan evaluasi. Secara khusus disertasi ini memotret proses manajemen penyidikan hacking sehingga menghasilkan prooses manajemen yang terdiri dari penerimaan laporan (accepting input), penugasan (assigning), perencanaan (planning), pelaksanaan dan penyesuaian (executing and adjusting), pengendalian dan evaluasi (controlling and evaluation), penyerahan hasil (result delivery), bantuan di persidangan (court support) serta dokumentasi hukum (legal documentation).Dengan manajemen penyidikan tindak pidana hacking tersebut, proses manajemen penyidikan tidak berhenti pada penyerahan berkas perkara ke penuntut umum saja, tetapi terus berlanjut ke tahap pemidangan, dimana penyidik berperan sebagai saksi verbalisan dan membantu penuntut turun dalam menghadirkan saksi dan ahli. Disamping itu terdapat pula dokumentasi hukum, dimana putusan hakim akan didokumentasikan oleh penyidik sehingga dapat digunakan sebagai penimbangan dalam perencanaan penyidikan pada kasus hacking yang terjadi di kemudian hari. Proses manajemen penyidikan tersebut tidak berjalan secara independen melainkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut seperti: budaya organisasi, kepemimpinan dan peranan stakeholders. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan wawancara berpedoman diketahui bahwa Unit V IT & Cybercrime mempunyai budaya organisasi yang berbeda. Sub budaya organisasi yang ada saat ini di Unit V IT & Cybercrime mendorong anggotanya untuk terus maju (progresif) hal ini didukung dengan penghargaan dari pemimpin dan peer pressure dari anggota unit lainnya sebagai motivasi ekstrinsik. Peranan Kepala Unit sebagai pemimpin menjadi motivator-Unit V IT & Cybercrime tampak dominan terlihat dari ketergantungan Unit V IT & Cybercrime terhadap pemimpinnya dalam hubungannya dengan stakeholders dan dalam melakukan transformasi budaya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai fenomena implementasi birokrasi di Polres Kota Sukabumi yang berkaitan dengan berbagai aspek struktur dan sosial organisasi, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan reforrnasi birokrasi Polri. Berbagai karakteristik organisasi birokratik yang dikembangkan oleh Weber (1917), Robbin (1990), dan Pinchott (1993), dijadikan pola pikir untuk mengungkap praktek-praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi dalam melaksanakan pemolisian. Corak masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemolisian dan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi juga menjadi fokus yang dieksplorasi dalam penelitian ini.Berbagai teori organisasi modem dan post modern yang mengaitkan pengaruh Iingkungan terhadap struktur organjsasi, organisasi pembelajar sebagai leverage peningkatan kualitas organisasi terutama menempatkan peran dan kualitas SDM di dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, menjadi landasan teoritik dan pola pikir di dalam melihat fenomena birokrasi di Polres Kota Sukabumi. Berbagai paradigma teori organisasi terkini yang mengungkapkan pergeseran paradigma dari organisasi birokratik yang cenderung mekanistik menuju organjsasi organik yang lebih merespons kompleksitas dan adaptif terhadap tuntutan lingkungan organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan, dijadikan kerangka bertikir di dalam menganalisis fenomena clan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi (Senge, 1990; Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik, 1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Sukabumi sebagai unit analisisnya. Pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengeksplorasi berbagai fenomena dan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi menjadi bagian penting di dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, melalui teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan (meaning) terhadap fenornena temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Polres Kota Sukabumi lebih mencerminkan praktek organisasi birokrasi yang dicirikan dengan organisasi yang hirarkis mulai dari Mabes Polri pada tingkat tertinggi (strategic apex) dan organisasi Polres sebagai organisasi terdepan atau KOD (operating core) dalam melaksanakan tugas  pemolisian. Dalam implementasinya, organisasi yang hirarkis telah menempatkan Kapolres sebagai pejabat dengan otoritas yang sentral sehingga pengambilan keputusan lebih terpusat pada pimpinan puncak organisasi. Hal ini menimbulkan peran pimpinan tertinggi Polres sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga kurangnya ?delegation of authority" yang diberikan kepada anggota organisasi dalarn rangka pengambilan keputusan. Praktek organisasi birokratik yang demikian dapat mematahkan kreativitas, inisiatif dan inovasi anggota organjsasi dalam melakukan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Diferensiasi vertikal dalam struktur hirarkis yang menempatkan posisi Polwil diantara Polres dan Polda sebagai pengawas Polres, namun diberi tugas sebagai komando Operasional, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian Polri yang dititikberatkan pada pembagian daerah hukum yang serasi dengan administrasi pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.Kedua, penelitian menemukan bahwa spesialisasi tugas ke dalam fungsi-fungsi organisasi baik yang bersifat ?vertical differentiation? dan ?horizontal differentiation? sebagai karakteristik organisasi birokratik cenderung menimbulkan ego fungsional antar unit organisasi sehingga sulit terciptanya ?teamwork?sebagai bentuk paradigma baru dalam organisasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pemolisian.Ketiga, dominasi lcepemimpinan sebagai akibat dari struktur organisasi hirarkis telah membentuk budaya organisasi yang lebih merefleksikan budaya militeristik, sehingga perilaku anggota sangat patuh dan menunggu perintah atasan, berorientasi kepada senioritas, lebih reaktif dan terbentuk untuk melaksanakan tugas secara rutin dan statis. Padahal, paradigma pemolisian menuntut perilaku anggota menyesuaikan dengan perubahan rnasyarakat dan perkernbangan lingkungan organisasi yang dinamis.Keempat, salah satu karakteristik organisasi birokrasi yang impersonal menjadi kurang sesuai dan cocok di dalam melaksanakan tugas pmolisian khususnya didalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat Sukabumi. Dengan demikian paradigma organisasi yang mengedepankan kpentingan masyarakat dalam pemolisian melalui kemitraan, kolaborasi, bimbingan dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial, merupakan esensi menciptakan organisasi pembelajar (learning organization) di lingkungan Polres Kota Sukabumi.Kelima, penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi sebagai praktek birokrasi di Polres Sukaburni masih belum tercermin secara nyata sebagai ?core value? organisasi sehingga perilaku anggota di lingkungan Polres Sukabumi kurang berorientasi kepada kinerja anggota tetapi lebih berorientasi kepada tugas-tugas rutin yang didasari atas hubungan patron-klien di dalarn organisasi.Keenam, konteks dan lokalitas masyarakat Sukabumi dan kebudayaannya, mempengaruhi corak birokrasi di Polres Kota Sukabumi. Model birokrasi rasional oleh Weber yang impersonal dan otoritas yang legal tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan, khususnya pada masyarakat Sukabumi dalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Secara khusus, masyarakat Sukabumi memiliki kebudayaan dominan dan hukum yang hidup untuk memecahkan masalah sosial. Sehingga strategi pemolisian yang mengedepankan fungsi pre-eratif melalui bimbingan, kemitraan dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, lebih sesuai dan efektif dalam menciptakan keteraturan sosial pada masyarakat Sukabumi.This study is aimed to explore the various phenomena in bureaucratic implementation in Sukabumi City Police station related to various structural and social organizational aspects, to be beneficial for the development of police science and INP bureaucracy reformation. Various characteristics of bureaucratic organization developed by Weber (1917) and Pinchott (1993) is used as the framework to reveal bureaucratic practices in Sukabumi city police station in conducting policing duties. The variety of society influencing the implementation of policing duties and bureaucratic practices in Sukabumi city police station also becomes the focus to be explored in this research.

Various modern and post modern organization pattern relating environmental influence on organization structure, learning organization as the leverage to increase organization quality, mainly by putting the roles and quality of Human Resources in the implementation of organizational tasks, have become the theoretical and thinking pattem in seeing the bureaucratic phenomena in Sukabumi city police station. Various updated organizational theory paradigm which reveals the shifting of paradigm from bureaucratic organization that tends to be mechanistic to a more organic organization that responds better towards the complexity and adaptive towards the demand of organizational environs to increase service quality, is made into thinking pattem in analyzing phenomenon and bureaucratic practices in Sukabumi city police station (Senge, 1990; Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik, 1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).

This research is made with Sukabumi city police station as the analysis unit. The qualitative approach which more focused in the in-depth revelation and exploration of various phenomenon and bureaucratic practices in Sukabumi city police station becomes the important point of this research. Therefore, through complete participant observation and in-depth interview to key informant, by relying on the researcher as research instrument, it is expected that the research can explore the depth of data more comprehensively. Triangulation and meaning on research Ending phenomenon in the approach promoted in conducting the analysis.

First, this research shows that the Sukabumi city police station organization reflect more on the a bureaucratic organization practice characterized by hierarchical organization, starting with Police Headquarter as the highest level (strategic apex) and city police station as the frontline organization or operating core in conducting policing duties.

In its implementation, this hierarchical organization has placed the head of city police as an oliicer with cen1;ralistic authority, so that the decision making is more centralized on the highest leader of the organization. This created a very dominant highest leader of city police in making decision, so that there was a lack of ?delegation of authority? delegated to organizational members in decision making. This kind of bureaucratic organization practice can break creativity, initiative and innovation of organizational members in conducting public services duties. Vertical differentiation in hierarchical structure which placed the position of area police between city police and regional police as the overseer of city police, but with duties as operational command has been contradictory to the INP organizing principles which emphasizes on division of legal jurisdiction in line with regional govemment administration in the region and integrated criminal justice system apparatus.

Second the research found that task specialization into organizational functions, both those with ?vertical differentiation? and ?horizontal differentiation? in nature as characteristic of bureaucratic organization tend to create functional ego among organization units so it is difficult to create a ?teamwork? as form of new organizational paradigm to support effectiveness of policing duties implementation.

Third the domination of leadership as a result of hierarchical organizational structure has fomied organizational culture that reflect more on militaristic culture, so that the behavior of the members are obedient and subservient to the boss, oriented to seniority, more reactive and formed to conduct routine and static duties. Whereas the policing paradigm demands a behavior of members that are adaptive to the changes of society and development ofa more dynamic organization environs.

Fourth, one of the impersonal characteristics of bureaucratic organization becomes not suitable and relevant in conducting policing duties, especially in creating social order in Sukabumi society. Thus, organizational paradigm that promotes community interest in policing through partnership, collaboration, assistance and facilitation in solving social problems, is the essence in creating learning organization in the environments of Sukabumi city police station.

Fifth, the competence based Human Resource management system as bureaucratic practice in the Sukabumi city police station is not really reflected as the core value of organization so that the behavior of members in the Sukabumi city police station oriented less to the performance of members but it oriented more on the routine tasks based on patron-client relationship in the organization.

Sixth, the context and locality of Sukabumi people and their culture influence the bureaucratic pattem in Sukabumi city police station. The rational bureaucratic model by Weber, that is impersonal and with legal authority cannot be fully implemented, especially to the Sukabumi people in creating social order in the community. Specifically, Sukabumi people have dominant culture and living law to solve social problem. Thus, policing strategy to promote pre-emptive function through assistance, partnership and facilitating in solving social problems, is more suitable and effective in creating social order in Sukabumi community."

"Penelitian ini menerapkan wawancara mendalam dan observasi terhadap dua belas orang partisipan laki-laki dewasa dengan pendekatan desain studi kasus. Mereka adalah residivis yang pernah menjalani hukuman penjara, bebas untuk jangka waktu tertentu dan selanjutnya ditahan kembali akibat melakukan tindak kriminal. Partisipan yang berproses menemukan makna hidup dapat bertahan menjalani kehidupan di masyarakat dan tidak kembali di penjara; menjaga perilaku yang tidak menularkan HIV kepada istri dan anakanak mereka; serta terlibat dalam pekerjaan membantu sesama mantan pecandu dan orang dengan HIV/AIDS. Makna hidup ditemukan dalam berbagai bentuk, di antaranya menentukan tujuan hidup, memperbaiki kesalahan, membangun keluarga dan relasi personal yang positif serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Proses pemutusan perilaku berisiko ditunjukkan dengan cara menghindari lingkungan sebelumnya dan melakukan kegiatan yang membuat partisipan merasa hidupnya bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Sementara mereka yang tidak menemukan makna hidup ternyata kembali di penjara akibat perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkotika; menjadi perantara penjualan narkotika; melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan uang pembeli narkotika, serta melakukan perilaku seks berisiko tinggi yang memungkinkan penularan HIV. Mereka mungkin memiliki keinginan untuk mengubah keadaan namun tidak melakukan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Dalam penelitian ini ditemukan berbagai kebiasaan di antara narapidana, seperti tindak kekerasan, penyalahgunaan narkotika, penyewaan jarum suntik kotor, perilaku seks tidak aman dan pemasangan ‘tasbih’ (manik-manik) pada penis yang juga berisiko terhadap penularan HIV.

---

This study was conducted by using depth interview and observation towards twelve male subjects using the case study design. They are recidivists who have been imprisoned, being released for certain period of time and later on being re-arrested of the criminal cases. Participants whose found meaning in their life could remain staying in society and did not come back into the jail; preventing the HIV transmission to their wives and children; and being involved helping other drug addicts and people living with HIV/AIDS. Victor Frankl (1969) in logotherapy divided meaning in three stages, freedom of will, the will to meaning and the meaning of life. Those who did not find the meaning of life were getting back in prison due to drug abuse; mediating narcotics sales; commit criminal acts to get money for drugs, and engage in high-risk sexual behavior that enables the transmission of HIV. They may have a desire to change things but do not take any real action to make it happen. Meaning in life were found in various forms, such as setting goals in life; correcting the mistakes they have been doing; building a family and positive personal relation; and being involved in social activities. The termination of high risk behavior indicated by subject’s avoidance toward previous vulnerable environment and by doing some valuable works for family and community. This study also found common behavior among inmates inside the prison, such as violence, drug abuse, renting dirty needles, unsafe sexual behavior and inserting penile implant which also increasing the risk of HIV transmission."

"Studi ini berusaha mengatasi masalah yang terjadi dalam penelitian kontemporer tentang identitas diri dengan menjelaskan 'identitas diri sebagai hasil kerja sistem representasi' Perspektif ini melibatkan teori diri dialogis, representasi sosial dan teori relasi ohjek yang mempertimbangkan baik realitas individual, sosial dan simbolik.Penelitian berlangsung di Yogyakarta selama kurang iebih satu tahun (Januari-Desember 2006) dengan melibatkan 7 informan yang berprofesi sebagai SPG (Sales Promotion Girl) dan 625 responden. Informan dan responden berasal dari kalangan wanita muda perkotaan Yqgyakarta yang berstatus mahasiswi, berumur 21-25 tahun dan berasai dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Metode pengumpulan data meliputi metode partisipatif, anilisis media, observasi dan Wawancara mendalam serta penyebaran skala psikologis. Analisis data dilakukan dengan empat metode yaitu analisis diskursus, analisis isi, analisis faktor dan analisis kluster.Studi ini membuktikan bahwa budaya-konsumsi sangat fberpengaruh besar pada pembentukan identitas diri wanita muda perkotaan Yogyakarta. Namun, mereka mengadopsi budaya konsumsi secara lebih kritis dan cerdas sehingga mcnghasiikan pemaknaan yang baru yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh media maupun industri. Studi ini juga membuktikan bahwa dinamika proses pembentukan identitas diri melalui konsumsi mempakan proses dialektika saling mempengaruhi antara kekuatan masyarakat dan kreativitas individu. Gambaran identitas diri yang dominan pada wanita muda perkotaan Yogyakarta adalah menilai pentingnya ekspresi gaul dengan mcmanfaatkan benda-benda konsumsi sekaligus menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial. Penelitian ini juga memperlihatkan pola konservatif yang diasumsikan di awal studi ada, ternyata tidak ditemukan baik pada informan maupun responden penelitian ini. Pola yang ditemukan adaiah pola emansipatif konsumtif atau masih dalam masa peralihan. Mencermati hasil ini, dapat dikatakan hahwa tidak ada wanita muda perkotaan Yogyakarta yang mampu mengelak dari pengaruh budaya konsumsi.Penelitian ini juga membuktikan bahwa telah dan sedang terjadi perubahan Kota Yogyakarta yang kini ekspresi masyarakatnya semakin melibatkan pemanfaatan barang konsumsi dan praktik kebertubuhan. Namun, di sisi Iain spirit untuk menjaga harmoni sosial juga masih terjaga. Dengan kecenderungan ini, dapat diprediksikan setidaknya dalam I0 tahun ke depan, Kota Yogyakarta masih tetap memiliki tradisi yang kuat meskipun fasilitas modern semakin banyak. Spirit untuk menjaga harmoni sosial tetap menjadi spirit yang dominan meskipun ekspresi penampilannya semakin diukur dari kepemilikan benda materi.Penelitian ini hanya terbatas pada konteks wanita muda perkotaan Yogyakarta yang berasal dari suku bangsa Jawa yang berusia 2l-25 tahun. Dengan demikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk konteks penelitian yang Iain, baik jenis kelamin dan umur yang lain maupun konteks sosial-budaya yang lain.Berdasarkan kontribusi teoritik, penelitian ini menyarankan agar kajian di bidang psikologi selalu memahami dan memperhitungkan proses dialektika antara individu dan sosial, antara konstruksi kreatif individu dan konstruksi sosial. Faktor sosial dan individu bukan variabel yang bisa diperlakukan semata-mata individu sebagai variabel yang tergantung dan sosial sebagai variabel bebas, keduanya saling mempengaruhi dalam proses dialektika yang bekerja sebagai siklus yang berulang. Ruang sosial juga dibentuk oleh aktivitas individu, demikian sebaliknya individu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial. Dengan kata lain, penelitian ini menyarankan pendekatan penelitian yang bersifat holistik yang mempertimbangkan dialektika antara individu dan sosial.Berdasarkan kontribusi ap1ikalif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh budaya konsumsi terhadap pembentukan identitas diri wanita muda perkotaan Yogyakarta sudah tidak mungkin dibendung lagi. Untuk itu Studi ini menyarankan:Perlama, penting bagi Wanita muda perkotaan khususnya dan anak muda umumnya agar memiliki sikap kritis dan ketrampilan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi pengaruh budaya konsumsi yang semakin kuat dan tak terbendung sehingga mereka tidak larut di dalamnya. Untuk membentuk sikap kritis dan ketrampilan tersebut orang tua dan masyarakar termasuk lembaga pendidikan harus memiliki pemahaman yang lebih tepat dan kontekstual atas kondisi wanita muda sehingga tidak jatuh pada pendakatan yang normatif.

---

Contemporary research on self-identity remains a problematic study area. This study aims at solving that problem by explaining ?self-identity as a result of the working of representation system? by using dialogical self-perspective, social representation and object relation theory by considering individual, social and symbolic realities.

This research was carried out in three steps. The first one is initial step, consisting of participatory research (from February to June 2006) and media analysis (from March to May 2006). The second step is observation and in-depth interview with sales promotion girls (SPG), from August to December 2006. The third step is the distribution of scale of psychology (from November to December 2006). This research was conducted in Yogyakarta, involving seven informan working as SPG and 625 respondents of urban, young females living in Yogyakarta, mostly students, age between 21 to 25 years old, grow up-in Yogyakarta -and Central Java. Data was analyzed through four methods, namely discourse analysis, content analysis, factors analysis and cluster analysis.

It is proven that consumption practice by utilizing body powerfully determines the very process of self-identity formation of urban young females in Yogyakarta. It means that consumer culture strongly affects their self-identity. However, they adopt consumer culture displayed by media Suggestion critically and intelligently that it results in another meaning which is different from that of what media intends. They are able to re-contextualize a number of new things, including media's suggestion on consumer culture, referring to the meaning and their own interests that can be completely different from that of what media and industry intend.

The main result of this research proves that as a result of the working of representation system, self-identity of urban young females in Yogyakarta that are strongly affected by consumer culture is dynamic and plural one. Their self-identities are dynamic and plural since they have been moving to Yogyakarta city. Prior to moving, the image of their self-identities was described as being in a position which is relatively integrated, stable, and single one, as a child of an ustadz, qoriah or as a child of a public figure in parochial council, etc. Moving to Yogyakarta the image of their self-identities which was relatively stable, single and integrated turned to be that of dynamic and plural. ln Yogyakarta, various identification and imitation figures exist in a number of social, academic, religious, tradition and gaul spheres. With the existence of new identification and imitation figures, there emerge new positions in their selves, e.g. SPG, model, entertainer and anal: gaul. Thus, these new positions were integrated with old positions in such a way that there is a dynamic movement among various positions.

In the mental world of these research?s informants and respondents, the image of their self-identities is expressed in their abilities to manage strategy of playing a number of positions in a harmonic way. Initially, the image of the self-identity in that mental world was social one, given that it emerged from social representation where an individual lives. ln other words, an individual heritages and live in a certain feature of self-identity existing in the society. In this research, social representation of urban young female in Yogyakarta can be described as vaulting the importance of expression of gaul style and having spirit to keep social harmony. The image of self-identity in social representation then belongs to individuals through identification as well as imitation process as being explained by object relation theory. ln consumption moment, this area represents moment of appropriation, a moment that shows individual?s creative acts in giving meaning to new object does not merely adopt meaning offered, but re-contextualize the meaning instead. Then it becomes completely new meaning or the result of modification from personal meaning and other meaning offered, so that it turns to be personal and belongs to her.

Dynamics of self-identity formation as a result of the working of representation as described above will occur over and over again so that self-identity is a result of dynamic relationship between two opposing powers, namely publicly acknowledged power of the society, and creativity as well as freedom acquired by individuals. There is inter-dependence between culture and individual?s mind in the process of self-

identity formation.

This research is limited to the context of urban young female. in Yogyakarta, whose ethnic background is Javanese, between 21 -25 years of age.Thus, this research cannot be generalized to other research, gender, age as well as socio-cultural contexts.

For that reason, this research suggest that study 911 self-identity for-other age-group, and cultural contexts to be carried out by implementing a holistic- research approach by considering individual, social and symbolic realities. Research on self-identity will not be sufficient if it merely consider one single reality. BY considering simultaneously those three realities, the study on self-identify can result in a perspective which is sensitive to various socio-cultural contexts where individual live

Other suggestion, since the influence of-consumer culture on the self-identity formation is impossible to prevent; it is important that urban young female particularly and youth generally acquire critical attitude and ability to make the right decision in order not to be drawn in it. ln order to develop such critical attitude and ability, parents/family and society as well as educational institution should have a better and contextual understanding on the nature of young female. By such a better and contextual understanding it is expected that they can implement a more appropriate approach without being trapped into that of normative one."

"ABSTRAKPendekatan psikologi lingkungan muncul sebagai protes terhadap pendekatan yang hanya memperhatikan faktor-faktor individual sebagai penyebab dari munculnya masalah-masalah sosiat Selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, kontekstualisme makin diperhatikan di beberapa area penelitian psikoIogi. Para psikolog di semua bidang pemusatan utama psikologi melihat adanya kelemahan dan penelitian-penelitian yang tidak memperhatikan konteks, dan menyemkan perlunya penelitian penlaku yang tebih menggunakan pendekatan yang holistik dan memakai dasar ekologis (Stokols, 1987 dalam Stokols & Altman 1987).Studi tentang penanggulangan sampah di perkotaan ini dilakukan untuk mencari solusi pelsoalan masyarakat dalam menghadapi masalah sampah yang dihasilkan mereka. Psikologi Iingkungan menyediakan peluang untuk meninjau masalah tersebut Iebih mendalam, karena dalam psikologi Iingkungan hubungan perilaku dan Iingkungan dibahas sebagai suatu unit yang saling terkait bukan berdiri sendiri-sendiri.Asumsi dasar mengenai studi setting perilaku adalah bahwa perilaku manusia tak dapat dipahami secara memadai tanpa mempelajari konteks di mana perilaku tersebut berlangsung. Konsep sering perilaku memberi jawaban terhadap kelemahan-kelemahan dari studi-studi perilaku yang tidak memperhatikan konteks. Studi setting perilaku mengubah analisis yang tadinya bersifat satu arah dan mekanistik menjadi model yang transaksional dan berorientasi konteks.Secara umum tujuan penelitian ini adalah menemukan pola perilaku masyarakat yang menentukan tingkat kebersihan Iingkungan perkotaan di mana mereka hidup. Untuk itu dilakukan penelitian dalam kehidupan keseharian penghuni di wilayah dengan kondisi kotor dan bersih.Peneliti bertindak sebagai primary instrument, mengamati dan mengawasi langsung peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi secara alamiah di perkotaan dengan hidup dan melibatkan diri di antara mereka (Participatory Approach). Melalui pembandingan konstan dan analisis data-data yang muncul pada kondisi lingkungan bersih dan kotor di perkotaan ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang relevan sehubungan dengan komponen yang membentuk kondisi kebersihan di Iingkungan perkotaan tersebut. Kejelasan mengenai dinamika perilaku kebersihan diperoleh melalui analisis yang mengarah pada 2 proses yang berlangsung secara simultan. Analisis pertama dilakukan pada kejadian-kejadian yang berlangsung sehari-hari yaitu proses interaksi antarorang-orang serta benda-benda di dalam setting (dinamika internal). dan analisis ke-2 mengarah pada proses interaksi antarsistem sosiai yang terkait dengan setting (jaringan kerja).Melalui Studi ini disimpulkan bahwa pola perilaku kebersihan adalah tindakan kolektif terhadap sampah yang ditampilkan terus-menems oleh orang-orang penghuni yang berada di suatu wilayah. Ada dua bentuk pola perilaku kebersihan (PPK), yaitu PPK X dan PPK Y. PPK X adalah pola perilaku kebersaman yang berdampak lingkungan kotor, sedangkan PPK Y mempakan pola perilaku kebersihan yang berdampak Iingkungan bersih.Pola perilaku Y mampu bertahan dan berkelanjutan karena di wilayah tersebut terdapat orang-orang yang mampu memimpin dan menggerakkan atau mempengaruhi penghuni lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan bersama yaitu menciptakan dan memelihara kebersihan lingkungan. Di Iingkungan bersih terdapat kerja sama yang sinergi antara masyarakat dan institusi-institusi yang menangani kebersihan Kota. Lain halnya di lingkungan kotor, hampir tidak ada orang yang memimpin dan mengkoordinir penghuni untuk aktif terlibat dalam memelihara kebersihan lingkungan.Saran yang dapat disumbangkan dari studi ini sebagai berikut: (1)Pendidikan yang berorientasi pada lingkungan (proenvironmental behavior) perlu diajarkan dilatih sejak dini. (2) Untuk mengembangkan program kebersihan di suatu wilayah diperlukan kepemimpinan. Perlu ada orang-orang yang mau melaksanakan, mengaiak, menggiatkan warga untuk bersama-sama berperilaku bersih. (3) Sampah sebagai limbah perlu dikelola secara bijak untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan ekosistem (4) Pengelolaan sampah perkotaan harus menggunakan teknologi tepat guna (5) Kebersihan Lingkungan publik menuntut keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat penghuni di sekitarnya. (6) Mendukung organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada penyelamatan lingkungan. (7) Dalam rangka menciptakan dan memelihara kebersihan kota, tugas dan kewajiban masyarakat dan berbagai institusi di bidang kebersihan kota, perlu dikoordinir dan dikontrol agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan."

"ABSTRAKDisertasi ini diajukan sebagai upaya membangun suatu model persamaan struktural untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Penelitian ini relevan mengingat teori-teori dan pendekatan-pendekatan psikologi selama ini umumnya menjelaskan gejala aksi kolektif secara parsial.Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pendekatan integratif yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu: psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antar-kelompok) dan pendekatan social constructionsm (faktor masyarakat) untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjukrasa dan mogok kerja. Penelitian dengan pendekatan integratif ini hendak menguji pola hubungan yang spesifik yang didasarkan dari teori-teori yang menganalisis gejala aksi kolektif dan tingkatan individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideology dimana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori atau variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen yaitu: representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif harapan-nilai dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif.Secara khusus hipotesis penelitian ini adalah (1) intensi untuk mengikuti aksi kolektif secara Iangsung dapat diprediksi oleh empat variabel laten yaitu motif harapan-nilai, deprivasi relatif, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh; (2) motif harapan-nilai secara langsung diprediksi oleh identitas sosial dan representasi sosial tentang buruh; (3) ideniitas sosial dan deprivasi relatif diprediksi oleh representasi sosial tentang buruh; (4) pola hubungan pengaruh antar variabel berbeda untuk kedua sampel penelitian.Sampel penelitian adalah 836 buruh tetap yang diambil dari 18 perusahaan manufaktur dan indusiri pengolahan yang terletak di kawasan industri di Jabotabek dan Cilegon. Responden dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: a) sampel partisipan (Np=346), yaitu buruh yang pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian di Iakukan dan b) sampel non-partisipan (Np=490), yaitu buruh yang belum pernah mengikuti aksi unjuk rasa dan mogok kerja dalam lima tahun terakhir ketika penelitian dilakukan.Terdapat 7 alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, dimana 5 alat ukur disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, sedangkan dua alat ukur yaitu komitmen pada perusahaan dimodifikasi dan komitmen organisasi Allen & Meyer (1990) dan Seniati (2002) dan komitmen pada serikat buruh yang diadopsi dari Gordon dkk. (1980) keduanya disesuaikan dengan kondisi buruh di indonesia.Untuk membuktikan hipotesis di atas, penelitian dirancang dengan mambangun model yang diuji melalui strategi model generating dalam pengujian model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dengan teknik analisis multi-sampel dengan menggunakan program LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.50 yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (2001).Hasil penelitian menunjukkan model dasar persamaan struktural tidak memberikan hasil yang bermakna artinya model belum sesuai dengan data. Namun demikian hasil respesifikasi kedua terhadap model dasar dengan tidak mengikutsertakan variabel komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh memberikan hasil yang bemakna pada kedua sampel penelitian. Pada sampel NP, model respesifikasi kedua yang terdiri dari 5 variabel yaitu representasi sosial, identitas sosial, deprivasi relatif, dan motif harapan nilai mempengaruhi dan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif sesuai dengan data, ini berarti, model dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang secara bermakna mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi unjukrasa dan mogok kerja di masa yang datang.Namun demikian, pada sampel P, meski ukuran kebermaknaan antara model dengan data telah terpenuhi, namun terdapat hubungan antar variabel yang tidak bermakna. Hal ini secara teoritis tidak didukung atau bertentangan dengan teori. Atas dasar itu maka model dilakukan respesifikasi ulang dengan mengeliminasi variabel motif-harapan nilai. Hasilnya seluruh hubungan antar variabel memberikan pengaruh yang bermakna dan model sesuai dengan data.Dengan membandingkan hasil analisis model persamaan struktural pada kedua sampel menunjukkan bahwa ada perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif di masa yang akan datang. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan perbedaan kedua model tersebut adalah karena faktor pengalaman yang berbeda antara sampel P dan NP.Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar kelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif, sedangkan pada sampel partisipan, hanya integrasi terhadap faktor-faktor hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Hal ini membuktikan bahwa pada sampel P, responden Iebih melihat kontlik hubungan industrial dari perspektii hubungan antar-kelompok dan masyarakat daripada dari perspeklif interpersonal atau personal. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa hipotesa 2, 3 dan 4 diterima.Sebagai kesimpulan, pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antar-kelompok dan konteks masyarakat merupakan salah satu pendekatan komprehensif yang dapat digunakan untuk menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif.

---

Abstract

This dissertation attempts to build a structural model based on an integrative approach for explaining labor intention to participate in collective action. This research is relevant because most of the existing theories and approaches explained collective action phenomena partially.

The main objective of this research is to analyse the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) for explaining labor intention to participate in collective action such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories or variables- The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. More specifically, it was hypothesized that: (1) intention to participate in collective action was primarily and directly predicted by four latent variables: expectancy-value motives, relative deprivation, organizational commitment and union commitment; (2) expectancy-value motives was primarily and directly predicted by both social identity and social representation of labor; (3) social identity and relative deprivation was primarily & directly predicted by social representation of labor; and (4) the proposed pattem of relationships holds over in different pattern and effects on different group of samples.

The respondents or samples for this research were 836 permanent labors taken from 18 manufacturing and food processor companies in some industrial estates located in North Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Citeureup, Cibinong, and Cilegon, who had been employed one or more than a year tenure with current employer. The respondents were divided into two group of samples namely: a) participant (N=346), the group of labor who have participated in collective action during the last 5 years from the year 2000 to 2005, when the research conducted; b) non participant (N=490), the group of labor who have not been participated yet-in collective action when the research conducted. There were seven research instruments applied in these research, where live of them were created and developed by the author and the other two that are organizational commitment adopted from Allen & Meyer (1991) and union commitment adopted from Gordon et al. (1980) where its items in both instruments had been adapted to labor conditions in Indonesia.

In order to test these hypotheses, a multi-sample analysis was performed using model generating strategy of testing structural equation modeling (SEM) by LISREL (Linear Structurat Relationship) 8.50 version computer program that it was developed by Joreskog & Sorbom in year 2001.

The results showed that the proposed pattern of relationships in baseline model has not given yet significant outcome, meaning that, the model did not fit the data. However, the respesification of the model without inclusion of organizational commitment and union commitment variables, has given significant results, and were common for both samples. In non-participant sample, the respesification of the model which consisting of five variables namely; social representation, social identity, relative deprivation, expectancy-value motive and labor intention to participate in a collective action fitted the data, meaning that, the model can explain the relationship among the factors that significantly influenced labor intention to participate in strikes and demonstrations in the future.

But, in participant sample, several relationship among variables have not given effects signilicantly, even though, all fitted model criteria were accepted. It means that these results were not supported by theories. For that reasons the second respecitication model need to be modified by eliminating the last individual factor in the model that was expectancy-value motive variable. As a result all the interrelations among variables in the last respecification model which consist of social representation, social identity, relative deprivation and intention to participate in collective action have significant effect and fitted the data, meaning that, these model could explain the labor intention to participate in collective action.

By comparing both final models, it could be concluded that the models have different pattern of relationships and effects on both samples. The possible causal factor of these difference was the experience of the workers in participating in the past collective actions.

These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) do explain labor intention to participate in collective action significantly especially in non-participant sample. But in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context that can explain the emerging of the labor intention to participate in collective action. ln other words, respondents in participant sample perceived that industrial relation conflict can be more viewed from inter-group relation and societal context rather than interpersonal or personal point of view. These results also proved that the tested hypothesis number 2, 3 and 4 could be accepted.

As a conclusion, the integrative approach to individual factor, inter-group relation factor and societal factor is the one of comprehensive approach that can be used to explain labor intention to participate in collective action."