Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Amal telah menjadi peran penting dalam membantu orang yang membutuhkan. Charity adalah konsep yang diimplementasikan di seluruh dunia dan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penelitian telah dilakukan tentang apa yang memotivasi donor untuk memberikan amal. Tesis ini ingin mengamati hubungan antara pilihan metode pembayaran dan donasi untuk amal, instrumen pembayaran pilihan adalah dompet elektronik dan mobile banking. Penelitian ini menggunakan eksperimen lapangan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Penulis bekerjasama dengan sebuah forum amal di universitas dan menyumbangkan seluruh kontribusi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan selama COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan dalam tingkat partisipasi dan kontribusi rata rata antara e wallet dan m banking secara statistik. Namun, ada perbedaan ketika menganalisis secara deskriptif. ......Charity has been an important role in helping people in need. Charity is a concept that is implemented all over the world and keeps developing alongside the changing of technology. Studies have been done about what motivates donors to give to charity. This thesis wants to observe the relationship between choice of payment method and donating to charity, the payment instruments of choice are electronic wallet and mobile banking. This study uses field experiment as the method for collecting data. Author collaborated with a charity forum in the university and all of the contributions were donated to students who face financial difficulty due to COVID-19. The result of this study shows no difference in participation rate and average contribution between e wallet and m banking statistically. However, there is difference when analysing descriptively.

Abstrak :
Akses kesehatan yang merata merupakan hak asasi bagi setiap manusia, namun akses kesehatan yang merata masih menjadi masalah sehingga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan asuransi kesehatan nasional seperti program Askeskin. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia masih rentan terhadap shock dari kesehatan karena biaya kesehatan yang tinggi, maka mereka akan melakukan pinjaman dan menggunakan tabungan untuk membiayai biaya tersebut. Studi ini akan membahas hubungan program Askeskin dengan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menggunakan data IFLS 2000 dan 2007. Dengan menggunakan metode PSM-DID, hasil estimasi menunjukan bahwa program Askeskin menyebabkan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menurun secara signifikan. Namun, untuk hubungan antara program Askeskin terhadap tingkat tabungan rumah tangga yang berpendapatan rendah tidak ditemukan dampak secara signifikan. ......Equal distribution of healthcare access is a human right, but it is still a problem and have some issues. One example to overcome this problem is to provide national health insurance such as the Askeskin program. Given that most Indonesians are still vulnerable to health shocks due to high health costs, they will borrow and use their savings to finance these costs. This study will discuss the relationship between the Askeskin program and the level of household loans and savings using IFLS 2000 and 2007. Using the PSM-DID method, the estimation results show that the Askeskin program causes the level of household loans and savings to decrease significantly. However, the relationship between the Askeskin program and the savings rate of low-income households was not found and do not have a significant impact.

Abstrak :
Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada. ......Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely. OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid. In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions.

Abstrak :
Latar Belakang : Angka kejadian reseksi anastomosis pada kasus intususepsi masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masih seringnya pasien datang terlambat setelah 72 jam, kurangnya SDM untuk melakukan reduksi non operatif, dan kurangnya penunjang seperti USG untuk menegakkan diagnosa. Penting untuk memperhatikan presisi, tehnik dan mempertimbangkan usus yang tersisa dalam melakukan reseksi anastomosis. Hingga saat ini belum ada standar operasi khusus yang dapat menjadi panduan bagi para dokter bedah dalam melakukan reseksi akibat intususepsi. Karena itu, peneliti tertarik untuk mencari batas reseksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu anastomosis end-to-end yang optimal dan rendah tingkat kebocorannya. Penelitian akan dilakukan kepada tikus sebagai pilot study sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan : Mengetahui batas reseksi usus yang optimal dinilai dari kebocoran anastomosis berdasarkan grading kolagen pada batas reseksi tersebut. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan hewan coba tikus putih Sprague Dawley. Tikus putih dilakukan intususepsi dengan menggunakan stylet, dari proksimal ke distal. Setelah 45 menit, intususepsi di reduksi.Tikus putih dikelompokkan dalam tiga kelompok sesuai batas reseksi anastomosis, yang kemudian batas reseksi ini dilakukan pemeriksaan grading kolagen. Setelah 5 hari, dilakukan laparotomi untuk menilai kebocoran anastomosis. Hasil : Pada perbandingan grading kolagen dengan reseksi usus didapatkan grading terbanyak pada batas 1 adalah grading 2 (57,1 %), pada batas 2 grading 2 (71,4 %) ,batas 3 grading 3 (71,4%).Perforasi terbanyak ditemukan pada grading 2 sebanyak 5 sampel. Pada perbandingan batas reseksi dengan perforasi didapatkan perforasi terbanyak pada batas 1 (85,7 %) Simpulan : Terdapat perbedaaan grading kolagen pada batas reseksi usus dimana batas kelompok batas 3 memiliki grading kolagen yang lebih baik ( grade 3 dan 4) sehingga kelompok batas 3 lebih direkomendasikan secara histopatologis. Grading kolagen dapat dinilai untuk melihat kemungkinan perforasi hasil anastomosis. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian perforasi selain grading kolagen. ......Background : There is still high presentation of intussuseption cases with resection and anastomose, caused of multi factors as : patient delay more than 72 hours, less on profesional expert to do non operative reduction and less of examination such as ultra sound to make a diagnose. That is important to take attention with pretition, tehniques and less of intestine when do the resection. There is still no operative standard about the boundary of resection cause of intussuseption, thats why the author want to do the experimental to find the optimal part of resection with minimal leakage. The experimental will do on rat as a pilot study. Aim : How to get the optimal part of resection compared with anastomotic leakege based on collagen grading. Method : The experimental test using a Sprague Dawley rat. We make a intussuseption on gut rat using a styleth from proximal to distal. The release do after 45 minutes. The rats then separated into three boundaries group, and did resection-anastomose with each gut from groups were performed a histopatologic test to count collagen grading. Leakage of anastomose were examinated after 5 days Result : In comparison between collagen grading and the extent of resection obtained the highest grading in group 1 is grade 2 (57,1%), group 2 is grade 2 (71,4%), group 3 (71,4%). The highest Leakage can be found on grade 2 (5 sample).in comparison the extent of resection and leakage,the highest is group 1 (85,7%). Summary : There are differences about collagen gradingin the extent of bowel resection which is the third group of resection has higher collagen grading (3 and 4 ) and then more recommended as histopatologic exam. Collagen grading could be marked to see possibilities of anastomotic leakage. There is some factors that affect a leakage besides collagen grading.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan transportasi publik yang mampu menciptakan interkonektivitas antardaerah menjadi perhatian dimana pergerakan penumpang semakin meningkat, namun belum mempunyai akses yang memadai untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Kehadiran Bus Trans Lampung yang melayani rute Bandara Inten II-Kota Bandar Lampung dilakukan untuk memberikan alternatif bagi penumpang beralih menggunakan transportasi publik. Rendahnya pengguna jasa yang menggunakan Bus Trans Lampung diduga disebabkan oleh tarif yang diberlakukan. Oleh sebab itu, penetapan tarif yang ideal perlu melihat kemampuan membayar Ability to Pay dan kesediaan membayar Willingness to Pay pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran Ability to Pay ATP dan Willingness to Pay WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung rute Bandara Radin Inten II ndash; Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah analisis household budget untuk mengetahui nilai ATP dan analisis contingent valuation untuk memperoleh nilai WTP. Data diperoleh melalui survey kepada penumpang di Bandara Radin Inten II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah ATP sebesar Rp.50.000 dan kesediaan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah WTP sebesar Rp.30.000. Faktor yang mempengaruhi WTP tersebut secara signifikan yaitu kepemilikan aset rumah, intensitas perjalanan, maksud perjalanan dinas, penggunaan bus, dan layanan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya PT Lampung Jasa Utama, apabila menetapkan kenaikan tarif Bus Trans Lampung maka sebaiknya tarif berada diantara Rp.30.000 ndash; Rp.50.000, kemudian dengan karakteristik pengguna jasa yang mempunyai aset rumah mapan , sering melakukan perjalanan, dan menyasar kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan untuk dinas adalah mereka yang tidak bergantung pada tarif yang ditetapkan, sebaiknya otoritas Bus Trans Lampung dapat meningkatkan layanan pendukung, dalam hal kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan sarana pendukung Wi-Fi, Charger, CCTV, LED TV, Fasilitas P3K, dan pintu darurat , kenyamanan, halte yang bersih, dan layar informasi keberangkatan dan kedatangan bus, serta PT Lampung Jasa Utama perlu melakukan kegiatan promosi di media cetak maupun elektronik, dan pemanfaatan layar informasi tentang Bus Bandara di areal Bandara Radin Inten II untuk mengenalkan secara luas kepada penumpang pesawat terkait adanya layanan Bus Trans Lampung di Bandara agar lebih banyak orang yang beralih menggunakan transportasi publik ini, sehingga target penumpang dapat tercapai.

---

ABSTRACT
The provision of public transport which able to create regional interconnectivity is a concern that passengers movement is increasing, however it does not have adequate access to cope with urban congestion. The presence of Bus Trans Lampung that provide Radin Inten II Airport Bandar Lampung City route is done to provide alternative for passengers switch to public transport. Bus Trans Lampung passengers are still low allegedly caused by the tariff set. Therefore, relating to the bus fare, it is necessary to know ability to pay and willingness to pay of the bus passengers. The aim of this study are to estimate ability to pay and willingness to pay passengers of Bus Trans Lampung, and to know the factors which influence WTP by Bus Trans Lampung passengers of Radin Inten II Bandar Lampung City. The methods for measuring Ability to Pay is household budget analysis, and measuring Willingness to Pay uses Contingent Valuation. Collecting data by survey to Radin Inten II airport passengers. The study finds that estimate of median value for ATP is IDR 50.000, and estimate of median value for WTP is IDR 30.000, . And, the factors which influence its WTP significantly are house assets, intensity of travel, travel destination for official duty, the use of bus, and service facility. Accordingly, this study recommend that the government, especially Lampung Jasa Utama, if the tariff of Bus Trans Lampung will increase, then the tariff should be between IDR 30.000 IDR 50.000, according the characteristics of passengers who have house assets, high intensity of travelling, and the passengers who do travelling for official duty are they who don rsquo t rely on tariff set, so the government should be able to improve service, such as decency and hospitality, responsibilities, supporting facilities Wi Fi, Charger, CCTV, LED TV, First Aid facilities, and emergency exit , comfortness, clean bus stop, and the screen information of bus departure and bus arrival.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan subsidi raskin di Indonesia dengan mengelompokkan rumahtangga menurut jumlah kuantitas beras yang dikonsumsi. Dampak subsidi raskin berupa diskon harga dan subsidy amount terhadap konsumsi beras, kalori dan total kalori rumahtangga yang dikelompokkan berdasarkan jumlah konsumsi beras sebelum ada kebijakan subsidi raskin level rendah 15 kg. Penelitian ini menggunakan teori demand function yaitu permintaan konsumsi beras yang diteliti dampak subsidi raskin terhadap konsumsi beras, kalori beras dan total kalori. Selain itu diteliti juga substitution effect dipoxy dengan diskon harga dan income effect diproxy dengan subsidy amount terhadap masing-masing kelopok rumahtangga. Hipotesis dampak subsidi raskin terhadap konsumsi kalori adalah positif, dengan menggunakan pendekatan panel data dan regresi dua tahap 2SLS diestimasi koefisiennya, apakah terjadi substitution effect atau income effect. Diduga adanya hubungan endogen antara konsumsi beras dan subsidi maka digunakan interaksi kepemilikan kartu perlindungan sosial dan Post waktu kebijakan KPS sebagai instrument variable. Hasil studi menunjukkan bahwa dampak subsidi terhadap kalori lebih meningkat dikelompok rumahtangga dengan level konsumsi beras rendah, sedangkan level rumahtangga beras tinggi dampak subsidi raskin dapat menurunkan konsumsi kalori karena income effect yang terjadi digunakan untuk mengkonsumsi barang yang tidak bergizi atau tetap mengkonsumsi beras tapi dengan kualitas gizi yang rendah. Saran dari hasil studi ini adalah subsidi raskin dapat ditujukan kepada rumahtangga yang mengkonsumsi beras rendah, sedangkan untuk rumahtangga yang mengkonsumsi beras tinggi dapat diberikan subsidi bahan pangan lain yang lebih bergizi dan menggunakan pangan lokal.

---

In this study I estimate the impact of the Raskin subsidy policy in Indonesia by grouping households according to the quantity of rice consumed. The impact of raskin subsidy is the price discount and subsidy amount on the consumption of rice, calories and total household calories grouped based on the amount of rice consumption before the Raskin subsidy policy low level 15 kg . This research uses demand function theory that is consumption demand of rice which examined the impact of raskin subsidy on rice consumption, rice calorie and total calorie. Also examined substitution effect price discount and income effect subsidy amount to each household group. The hypothesis of Raskin subsidy impact on calorie consumption is positive, using panel data approach and two stage regression 2SLS is estimated coefficient, whether there is substitution effect or income effect. Suspected of endogenous relationship between rice consumption and subsidy then used the interaction of ownership of social protection card and Post time of rice subsidy policy as an instrument variable. The results of the study showed that the impact of subsidies on calories is increasing in household groups with low rice consumption level, while the high level of calories consumption is reduced. It heppened because the income effect from the rice subsidy is used to consume non nutritious food or keep consuming rice but with the low quality of calories. Suggestion from the result of this study is raskin subsidy can be directed to households that consume low rice, while for households that consume high rice can be given other food subsidy program which more nutritious and using local food.

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan kebijakan presumptive tax yaitu PP 46 Tahun 2013 yang berlaku bagi sektor UMKM dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun, dengan ketentuan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen dari omset. Di sisi lain, sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini mengestimasi apakah kebijakan PP46 Tahun 2013 di Indonesia berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja job creation pada perusahaan sektor kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah. Pengukuran Job Creation dan tarif efektif pajak penghasilan perusahaan menggunakan laporan SPT Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP selama kurun waktu 7 tahun 2010 ndash; 2016 . Estimasi dampak dilakukan dengan metode Ordinary Least Square dengan memanfaatkan variabel dummy bagi perusahaan yang menggunakan tarif pajak PP46 serta interaksi antara variabel dummy kebijakan dan variabel tarif efektif pajak penghasilan perusahaan. Dari hasil estimasi ditunjukkan bahwa kebijakan PP 46 memiliki dampak positif signifikan pada penciptaan lapangan kerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah.

---

---

ABSTRACT The government of Indonesia issues presumptive tax policy by PP 46 Year 2013 for Small and Medium Enterprises SME sector whose turnover is not more than 4,8 Billions Rupiah per year. The rule that policy is 1 percent of income tax rate on annual turnover, not on net income. This policy can be incentive or dicinentive for SME sector. On the other hand, most employment Indonesia is in micro small and medium sized enterprises. This study aims to examine the effect of implementation of PP46 Year 2013on the job creation in small and medium firm whose annual turnover is not more than 4.8 Billion Rupiahs. This study use Ordinary Least Square OLS method by utilizing dummy variable for company using PP46 tax rate and interaction between policy dummy variable and variable of effective rate of corporate income tax. From the estimation results it is shown that PP 46 policy has a significant positive impact on job creation.

Abstrak :
Multinational Companies MNC pada Kawasan Berikat KB memperoleh perlakuan yang berbeda dengan MNC diluar Kawasan Berikat yaitu memperoleh pembebasan pajak impor tetapi wajib mengekspor produknya, perbedaan tersebut diduga mengakibatkan perbedaan eksternalitas. Penelitian ini ini membahas dampak kehadiran MNC kepada produktivitas perusahaan lokal di Indonesia dengan ukuran produktivitas menggunakan Total Factor Productivity TFP serta memisahkan dampak MNC yang beroperasi pada Kawasan Berikat dengan yang beroperasi diluar Kawasan Berikat. Dengan menggunakan data laporan pajak perusahaan periode 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa MNC membawa eksternalitas positif kepada produktivitas perusahaan lokal, serta MNC pada KB memiliki eksternalitas lebih besar daripada MNC diluar K.

---

Multinational Companies MNC in the Bonded Zone obtain tax incentives and are required to export their product. Those differences allegedly led to difference in externalities. This paper discussed the indirect impact of MNC on the productivity of local firm with a measure of productivity using Total Factor Productivity TFP . Furthermore, this thesis seeks to measure the difference impact between MNC which operated on BZ and FDI which operated outside the BZ. Using tax report data period 2011 2015, estimation result show that the presence of MNC bring positive externalities to local firm productivity, and MNC which operated on MNC have a bigger externalities than MNC which operated outside BZ

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan yang berada di bawah threshold Pajak Pertambahan Nilai PPN dalam melakukan voluntary registration menjadi Pengusaha Kena Pajak PKP dan dampak status PKP tersebut terhadap gross profit dan value added perusahaan. Berdasarkan kerangka konseptual dan dengan menggunakan data periode 2011-2016, hasil estimasi empiris mendukung hipotesis bahwa rasio penjualan business-to-consumer B2C yang semakin rendah, rasio biaya input dan kompetitivitas industri yang semakin tinggi akan meningkatkan probabilita perusahaan melakukan voluntary regisration PPN. Selain itu, gross profit dan value added perusahaan juga dapat meningkat dengan perusahaan menjadi PKP.

---

This thesis discusses the factors that influence the firm decision which is under threshold of Value Added Tax VAT system in conducting voluntary registration to Taxable Entrepreneur for VAT Purposes PKP and the impact of their PKP status to their gross profit and value added. Based on the conceptual framework and using the 2011 2016 period data, the empirical estimation results support the hypothesis that the lower the business to consumer B2C sales ratio, the higher input cost ratio and industry competitiveness ratio will increase the probability of the firm 39 s voluntary registration of VAT. In addition, firm rsquo s gross profit and value added can also increase if its status is PKP.

Abstrak :
Literatur yang menghubungkan modal sosial dan capaian pendidikan terus berkembang. Akan tetapi, studi-studi sebelumnya lebih fokus pada modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga untuk anak umur 6-18 tahun. Sementara itu, modal sosial juga dapat diakumulasi dari komunitas di luar rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini mengestimasi hubungan modal sosial baik yang diakumulasi dari dalam rumah tangga maupun dari komunitas, dengan capaian pendidikan, menggunakan data level individu di Indonesia pada tahun 2014. Modal sosial komunitas diukur dengan kemudahan mendapatkan pertolongan keuangan dari tetangga, kesamaan domisili selama lima tahun terakhir, kehadiran ayah dan ibu, banyaknya anak, kehadiran kakek dan/atau nenek, ijazah pendidikan kepala rumah tangga, pentingnya tingkat pendidikan dalam memilih kepala daerah. Capaian pendidikan diukur dengan partisipasi sekolah anak umur 6-24 tahun. Estimasi dampak modal sosial terhadap capaian pendidikan menggunakan metode regresi logistik. Dengan mengontrol karakteristik anak, karakterisik rumah tangga, karakteristik komunitas dan efek modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga dan komunitas, penelitian ini menemukan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki rumah tangga berhubungan dengan tingginya probabilitas partisipasi sekolah anak di rumah tangga tersebut. ......There is a continues growing body of literature on social capital and its relationship to education attainment. Yet, previous studies focused more on social capital which accumulated within households among children 6 18 years old cohort. Meanwhile, social capital can also be accumulated from communities outside the home. This study investigate social capital relationship both accumulated from within the household and from the community, on educational attainment, using individual level data in Indonesia in 2014. Community social capital is measured by the ease of obtaining financial assistance from neighbors, domicile similarities last five year, presence of father and mother, number of children, presence of grandparents and or grandmothers, education certificate of household head, importance of education level in choosing the region head. Educational attainment is measured by school participation of children 6 24 years old cohort. Estimate the relationship of social capital on educational attainment using logistic regression methods. By controlling characteristics of children, household characteristics, community characteristics and effects of social capital accumulated from within households and communities, this study found that the magnitude of social capital held by households is related to the high probability of children school participation in the household.