Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Waralaba adalah hak khusus (adalah karya intelektual manusia di Indonesia) bidang industri hak kekayaan intelektual (HAKI)) yang didukung oleh individu atau entitas bisnis yang menentang sistem bisnis dengan bisnis karakteristik untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan dan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Di Indonesia, pengaturan Waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum perpustakaan dan revisi Peraturan Waralaba No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 tahun 2007 2007 untuk melihat perkembangan pengembangan Waralaba di Indonesia. Sementara di Inggris, peraturan tentang waralaba masih menggunakan kode etik, yaitu ECF, yang hanya merupakan kode etik, tetapi penggunaannya menjadi pedoman dan menjadi a patokan untuk hakim. Kemudian tentukan Waralaba di Inggris, yang dirinci di ECF dengan kode BFA, yang merupakan Kode BFA di samping Inggris pemerintah. Selain itu, penulis juga akan menentang hukum Waralaba di Indonesiadan Inggris, untuk melihat perspektif lain yang semakin besar Dunia waralaba di era globalisasi saat ini.

---

Franchising is a special right (a human intellectual work in Indonesia) in the field of intellectual property rights industry (IPR) supported by individuals or business entities that oppose the business system with business characteristics to market goods and/or services that have proven successful and can be used and/used by other parties based on the Franchise agreement. In Indonesia, the regulation of Franchising in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. The research method used in this study is normative juridical research. Juridical research was carried out with library law research and revision of Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 of 2007 2007 to see the development of Franchise development in Indonesia. Meanwhile in In the UK, regulations on franchising still use a code of ethics, the ECF, which is only a code of ethics, but its use is a guideline and becomes a benchmark for judges. Then specify the Franchise in the UK, which is specified in the ECF with the BFA code, which is the BFA Code in addition to the UK government. In addition, the author will also oppose the Franchise law in Indonesia and the UK, to see other perspectives that are getting bigger The franchise world in the current era of globalization.

Abstrak :
ABSTRACT
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembali oleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasi menyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan perorangan Diharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan. Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACT
Home Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guarantees by the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmed agree either as a material guarantee, or an individual guarantee Expected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution. Buy back guarantees as an alternative guarantee.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Amerika Serikat dan di Indonesia, termasuk siapa saja yang dapat melakukan kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Amerika Serikat Medicare dan Medicaid dan di Indonesia BPJS Kesehatan , khususnya dokter.Selain itu juga membahas bagaimana modus operandinya. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di kedua negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia belum banyak ditemukan tidak seperti di Amerika Serikat, namun dokter di kedua negara tetap berpotensi untuk melakukan kecurangan dengan salah satu modus operandinya adalah klaim palsu. .

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis talks about Healthcare Programs Fraud in United States of America and in Indonesia, also talks about who are the potential parties who can conduct Healthcare Programs Fraud in United States of America Medicare and Medicaid and in Indonesia BPJS Kesehatan , especially physicians. Other than that, this undergraduate thesis also discusses about the modus operandi. Comparison study will be used as the analysis method which will compare everything related to the Healthcare Programs Fraud in both countries. This research form is normative juridical with qualitative method. The research concludes that Healthcare Programs Fraud in Indonesia is not found as much as in United States of America, but physicians in both countries still potentially conduct the Healthcare Programs Fraud with one of the method is false claim.

Abstrak :
Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur. ......It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law. From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor.

Abstrak :
Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun dalam perkembangan saat ini yang terjadi di masyarakat, terdapat perjanjian perkawinan yang belum sempat didaftarkan namun perkawinan antara suami istri tersebut telah putus karena cerai. Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung tersebut akan berdampak pada kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2012. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebab penelitian ini menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dihubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa terkait kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian bahwa perjanjian perkawinan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu tetap mengikat bagi suami-istri yang telah sepakat membuatnya, sedangkan untuk mengikat pihak ketiga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pendaftaran perjanjian perkawinan untuk memberitahu kepada masyarakat luas adanya pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan. ...... On article 29 section 1 Law about Marriage, is mentioned if a marital agreement should be registered toward Marriage Registry Employee. The obligation of registering marital agreement aims so it has binding power for each following party those are husband and wife, also the related third party. However, as the development goes by in society nowadays, there are agreements which have not been registered, but the marriage between husband and wifeis over because of divorce. The legal implication which could exist from the negligence of not registering marital agreement as long as the marriage itself, that is the implication upon the binding power of created marital agreement. It could be found by several cases, such as Decision of Supreme Court Number 598 PK Pdt 2016 and Decision of Supreme Court Number 585 K Pdt 2012. The author used Juridist Normative as the research formation, because this research is emphasizing upon the use of written norms, regulation and implementation of marital agreement which was connectedby the object of research. Based on analysis of both decisions, it can be concuded that about its binding power of unregistered marital agreement after divorce, that is marital agreement still applies for every party who createdthe agreement itself, as writen in Article 1338 Indonesian Civil Code, that is still binding for husband wife who did agree to create the agreement, whilst for third party doesn rsquo t apply the permanent binding power, because the registration of marital agreement is aiming to announce upon society about the separation of husband wife rsquo s property in a marriage.

Abstrak :
"ABSTRACT
" Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga disebut anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku. KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin baru ada hubungan perdata hubungan hukum dengan ayahnya, bilamana si ayah mengakuinya yang harus diawali dengan persetujuan dari ibu si anak, apakah si ibu menyetujui si anak diakui oleh laki-laki yang mengakui sebagai ayah dari si anak tersebut. Sedangkan hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya sudah ada sejak anak itu dilahirkan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana status hukum dan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris terhadap Orang Tua biologisnya serta bagaimana pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam Putusan No. 266/Pdt.G/2016/PN Mdn. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa anak luar kawin akan mempunyai kedudukan sebagai pewaris dan ahli waris dalam pewarisan jika sudah diakui oleh orang tuanya pada saat sebelum atau pada saat terjadinya perkawinan ayah/ibu yang mengakuinya tersebut. Apabila anak luar kawin diakui sebelum terjadinya perkawinan atau pada saat terjadinya perkawinan, maka anak luar kawin tersebut dapat merugikan suami atau istri serta anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan itu. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum rechts middle untuk memberi hak status kepada anak luar kawin sebagai anak sah. Pengesahan terjadi pada saat dilangsungkannya perkawinan orang tua anak luar kawin atau dengan ldquo;surat pengesahan rdquo;, setelah anak luar kawin diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dengan siapa anak luar kawin itu bersama-sama mewaris atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris apakah golongan I, II, III, atau golongan IV . "

---

" "ABSTRACT
" The child outside marriage is a child born outside a marriage or may also be called a child born to a woman outside of a marriage deemed legitimate according to religion, custom or by applicable law. The Civil Code provides that a new child outside marriage has a civil legal relationship relationship with his father, when the father recognizes him to be initiated by the mother 39 s consent, whether the mother approves the child to be recognized by the man who acknowledges the father of the child . While the relationship between the child outside marriage with her mother has existed since the child was born. Problems in writing this thesis is how the legal status and position of the child outside marriage as the heirs of biological parents and how the recognition and endorsement of children outside marriage in the Putusan No. 266 Pdt.G 2016 PN Mdn. The research method used in writing this thesis using normative legal research methods. Based on the results of the study and discussion it is known that the child outside marriage will have the positions as heirs and heirs in inheritance if it has been recognized by their parents before or during the marriage of the father mother who acknowledged it. If a child outside marriage is recognized prior to the marriage or at the time of marriage, then the married child may harm the husband or wife and children born of the marriage. The approval of an out of wedlock child is a legal tool rechts middle to grant the right of marital status to an offspring as a legitimate child. Endorsement occurs at the time of marriage of parents of children outside marriage or by letter of endorsement , after the child outside marriage recognized first by both parents. As for the magnitude of the inheritance earned by a child outside marriage is dependent on whom the outsider marries together or with the heirs in which the outsider marries whether the group I, II, III, or class IV .

Abstrak :
Skripsi ini membahas keberlakuan sewa-menyewa tertulis yang sudah berakhir karena pembiaran dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan, mengingat dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir akibat adanya pembiaran penguasaan objek sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tertulis dapat terjadi beberapa permasalahan. Contohnya, adanya ketidaksamaan persepsi antara para pihak mengenai waktu berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, para pihak juga dapat saling menyalahkan terkait kedudukan perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir. Pengaturan terkait hal ini masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tanda-tanda berakhirnya perjanjian sewa-menyewa yang memiliki perbedaan satu sama lain baik secara umum, dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis, maupun dalam perjanjian sewa-menyewa lisan. Hal yang berbeda dalam perjanjian sewa-menyewa lisan adalah bahwa perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan melalui suatu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 dan Pasal 1572 KUH Perdata. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa harus mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Dalam kondisi tertentu, ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir tetap berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir setelahnya akibat adanya pembiaran, mengingat keterkaitan erat antara kedua perjanjian tersebut. ......This thesis discusses the validity of a written tenancy that has ended due to neglect, linked to a court decision that has permanent legal force. This research was conducted, considering that in the oral tenancy agreement that was born as a result of allowing control of the object of the tenancy after the end of a written tenancy agreement, several problems could occur. For example, there is different perception between the parties regarding the expiration time of the tenancy agreement. In addition, the parties can also blame each other regarding the position of the tenancy agreement that has ended. Regulations related to this are still very minimal. This study uses a juridical normative library research method with secondary data sources. Research result shows that there are various signs of termination of the tenancy agreement that have differences, whether in general, in the written tenancy agreement, or in the oral tenancy agreement. What is different in an oral tenancy agreement is that the tenancy agreement does not end at the specified time, but through a notification as stipulated in Article 1571 and Article 1572 of the Civil Code. It is also important to pay attention to the fact that local customs are required to comply with the grace periods. In certain conditions, the provisions in the tenancy agreement which has expired will still be valid in the oral tenancy agreement that was born afterwards as a result of neglect, given the close relationship between the two agreements.