Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi pendidikan telah membuka ruang interaksi yang semakin intensif antara pemerintah suatu negara dengan institusi internasional seperti Bank Dunia. Di Indonesia, Bank Dunia berperan dalam mengarahkan haluan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui serangkaian preskripsi kebijakan. Skripsi ini mempertanyakan dorongan Pemerintah Indonesia untuk menerima preskripsi reformasi pendidikan tinggi meskipun Pendidikan Tinggi kerapkali diposisikan sebagai infant industry bagi negara berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini menggunakan kerangka teori discursive institutionalism dan policy borrowing. Oleh sebab itu, skripsi ini menelaah beragam preskripsi Bank Dunia yang diturunkan ke dalam diskursus-diskursus Pemerintah Indonesia pada proses identifikasi kepentingan, konstruksi kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Skripsi ini menunjukkan bahwa gagasan new paradigm dan knowledge economy yang berorientasi pada peningkaan daya saing berperan penting dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi pasca krisis finansial 1997. Implikasi dari reformasi ini adalah perubahan cara melihat pendidikan dari pendidikan sebagai barang publik menjadi pendidikan sebagai barang privat. Kajian ini berguna untuk mengkaji bagaimana struktur memengaruhi agen di mana Bank Dunia memengaruhi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRAKThe globalization of education has opened an increasingly intensive interaction space between the governments of a country with international institutions such as the World Bank. In Indonesia, the World Bank plays a role in guiding the policy direction of higher education in Indonesia through a series of policy prescriptions. This thesis questioned the Indonesian Government s decision to receive a prescription for higher education reform although higher education is often positioned as an infant industry for developing countries. To answer the question, this thesis uses discursive institutionalism and policy borrowing theory. Therefore, this thesis examines the various World Bank prescriptions that are derived into Indonesian Government discourses on the process of identifying interests, policy constructs, and policy legitimacy. This thesis shows that the idea of new paradigm and knowledge economy oriented towards the enhancement of competitiveness play an important role in encouraging the Indonesian Government to undertake higher education reforms after the 1997 financial crisis. The implications of this reform are the change in how education is seen from education as public goods into education as private goods . This review is useful for assessing how structures affect agents in which the World Bank influences the Indonesian Government."

"Tulisan ini mengkaji pembahasan penyebab berkembangnya praktik human trafficking dalam konteks pembangunan internasional yang menjadi perhatian berbagai ilmuan dari literatur-literatur yang digunakan. Penulis memberikan perhatian terkait isu yang di bahas pada tiga kawasan yaitu Eropa yang mewakili kawasan negara maju, Asia yang mewakili kawasan negara berkembang, dan Afrika yang mewakili kawasan negara miskin. Ketiga wilayah pembahasan tersebut digunakan oleh penulis karena Eropa, Asia, dan Afrika merupakan kawasan-kawasan yang memiliki perkembangan isu human trafficking yang sangat signifikan. Dari temuan-temuan penyebab yang didapat dari keseluruhan literatur yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi pemetaan dengan mengaitkannya melalui empat tema isu yang berhubungan dengan pembangunan internasional seperti industrialisasi dan globalisasi, diskriminasi sosial dan praktik kebudayaan, kondisi politik dan aturan hukum, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Temuan yang didapatkan pada akhirnya menunjukkan bahwa penyebab berkembangnya isu human trafficking yang paling sering dibahas dalam keseluruhan literatur adalah isu industrialisasi dan globalisasi yang secara lebih spesifik menjelaskan tentang kemiskinan struktural dan krisis finansial.

---

This literature review is analyzing and identifying various causes of human trafficking in international development context based on scholarly articles. It is focusing on three areas of discussions, those are Europe which represents a developed regional countries, Asia which represents a developing regional countries, and Africa which represents a poor regional countries. These three areas of discussions are important for human trafficking practices and networks. Findings about the various causes of human trafficking then linked and classified through four themes of issues related to international development such as industrialization and globalization, social discrimination and cultural practices, political conditions and rule of law, as well as geographical and natural resource factors. The findings ultimately show that the underlying causes of human trafficking issues most often discussed in the entire literatures are the issues of industrialization dan globalization, specifically about structural poverty and the financial crisis. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan protokol-protokol ASEAN-SAM seperti yang ditentukan dalam Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, dan Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. Pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi ketiga perjanjian transportasi udara ASEAN tersebut. Namun, Indonesia sampai saat ini hanya melakukan pembukaan akses kepada maskapai asal ASEAN di lima bandara utama. Implementasi parsial yang dilakukan Indonesia tersebut menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep ACF. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi parsial dari ASEAN-SAM merupakan hasil kontestasi politik antara koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan berlawanan. Dalam kontestasi ini, koalisi penentang ASEAN-SAM memiliki keunggulan dalam kepentingan dan akses dibanding koalisi pendukung. Hal tersebut membuat koalisi penentang dapat memajukan kepentingannya di tingkat nasional. Hasil ini, apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, menggambarkan hambatan yang dialami Indonesia dalam pengembangan agenda regionalisme ASEAN. ASEAN-SAM memperlihatkan Indonesia masih memiliki agenda nasionalisme yang substansial dalam beberapa institusinya.

---

This research aims to explain the reason of Indonesia action not to fully implements ASEAN SAM protocols which are described in Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, and Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. In 2016, Indonesia has already ratified those three agreements. However, until now, Indonesia only opens access to all ASEAN airlines in five main airports. The partial implementation done by Indonesia inspite of ratification makes an intriguing question to be the base of this research. This research would use ACF to answer the problem stated above. The research found that the partial implementation of ASEAN SAM in Indonesia is the result of political struggle between competing coalitions with diverse interests. The result of the research show the resistant coalition has the competitive edges in interest and access against the competing coalitions. This made the resistant coalitions could advance its interest in national arena. The research, viewed in wider context, shows the obstacle faced by Indonesia on the development of ASEAN regionalism agenda. ASEAN SAM shows Indonesia has substantial nationalist agenda in its economic policy."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."

"ABSTRAKKrisis Finansial Global 2008 bagi berbagai pihak adalah krisis ekonomi terbesar yang melanda perekonomian dunia secara luas, bahkan krisis ini seringkali disandingkan dengan Great Depression yang terjadi pada tahun 1930. Dari seluruh negara yang terkena krisis, India merupakan salah satu negara yang mampu menunjukan performa positif ketika berbagai negara lain termasuk negara maju memasuki pertumbuhan ekonomi negatif. Melalui pendekatan deskriptif analisis dan dengan menggunakan teori globalisasi ekonomi yang dikemukakan oleh David Held, penelitian ini menemukan bahwa pola interaksi yang dimiliki oleh India dalam globalisasi ekonomi merupakan salah satu kekuatan utama India dalam menghadapai Krisis Finansial Global. Penelitian ini menemukan bahwa dengan mengunakan variasi variabel yang dijelaskan oleh Held et. al, India memiliki pola interaksi high extensity, low intensity, high velocity dan low impact. Pola interaksi yang dimiliki oleh India menunjukan kegiatan ekonomi India yang walaupun telah dijalin dengan berbagai Negara di seluruh dunia, namun tidak memiliki integrasi yang besar dalam ekonomi domestiknya. Intensity yang rendah tersebut kemudian berbanding lurus dengan rendahnya perubahan dalam landasan kebijakan dan landasan perilaku serta institusi ekonomi di dalam pemerintah dan masyarakat India akibat Krisis Finansial Global.

---

ABSTRACTThe 2008 Global Financial Crisis for many is the biggest economic crisis that hit the world economy widely, even this crisis is often juxtaposed with the Great Depression that occurred in 1930. Of all the countries hit by the crisis, India is one country that can show a positive performance when various other countries including developed countries entered negative economic growth. Through a descriptive analytical approach and using the theory of economic globalization proposed by David Held, this study found that the pattern of interaction that India has in economic globalization is one of India 39 s major strengths in the face of the Global Financial Crisis. This study found that by using variations of variables described by Held et. al, India has a pattern of interaction of high extensity, low intensity, high velocity and low impact. The pattern of interaction held by India shows the economic activity of India which although has been woven with various countries around the world, but has no great integration in the domestic economy. The low intensity is then directly proportional to the low rate of change in the foundation of policies and the foundations of behavior and economic institutions within Indian government and society due to the Global Financial Crisis."

"ABSTRAKNama : Sidharta AkmamProgram Studi : Hubungan InternasionalJudul : Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganPembimbing : Makmur Keliat PhD Tesis ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketentuan Basel Basel Accord yang mengatur permodalan perbankan dengan krisis keuangan yang terjadi pada periode setelah tahun 1990, khususnya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998 dan krisis di Amerika Serikat dan Eropa tahun 2008-2009. Studi ini menggunakan teori rezim untuk menganalisis tingkat kepatuhan aktor terhadap ketentuan Basel sebagai suatu rezim di bidang keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui studi pustaka sebagai sumber data primer. Sebagai sumber data sekunder studi ini menggunakan hasil wawancara dengan nara sumber dari industri perbankan. Studi ini menemukan bahwa krisis terjadi karena aktor melakukan cosmetic/mock compliance, akibat peraturan pemerintah yang mempermudah pencapaian target kecukupan modal sesuai ketentuan Basel. Kelemahan rezim Basel juga tidak lepas dari proses penyusunannya yang sarat dengan kepentingan para aktor, negara dan lembaga bukan negara.

---

ABSTRACTName Sidharta AkmamStudy Program International RelationTitle Ketentuan Basel dan Krisis KeuanganCounsellor Makmur Keliat Ph.D This thesis highlight the relationship between Basel Accord, an international capital adequacy regime for the banking industry, with the financial crisis after 1990, in particular the 1997 Asian financial crisis and the 2008 crisis in the US and Europe. This study applies the regime theory to analyze actors rsquo compliance with Basel Accord as a regime in the financial sector. This research uses qualitative method with library research as the main source and interviews as the second source. The study found that the crisis occurred due to the mock cosmetic compliance by the actors, encouraged by a lenient government regulation with the objective to achieve capital adequacy as prescribed by the Basel Accord. The weakness of Basel Accord as a regime started from it rsquo s inception, which characterized by conflicting interest among the actors, both state of non state organizations. Keywords banking crisis, financial crisis, Basel Accord, compliance, international regime"

"Tinjauan literatur ini dibuat untuk memetakan pembahasan terkait bantuan luar negeri Australia. Bantuan luar negeri Australia menjadi studi kasus yang menarik karena dinamikanya yang unik. Periode Golden Consensus menjadi periode emas bagi bantuan luar negeri Australia karena meningkatnya anggaran bantuan luar negeri Australia. Namun, sejak berakhirnya periode Golden Consensus, anggaran bantuan luar negeri Australia terus mengalami penurunan dengan Asia Tenggara dan Pasifik sebagai kawasan penerima bantuan luar negeri terbesarnya. Di sisi lain, pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik terus meningkat. Penulis menggunakan metode taksonomi dalam pemetaan literatur dengan membagi 21 literatur utama ke dalam tiga tema besar yang meliputi: (1) motivasi bantuan luar negeri Australia; (2) karakteristik bantuan luar negeri Australia; dan (3) efektivitas bantuan luar negeri Australia. Tinjauan literatur ini menemukan dua konsensus dan satu perdebatan dari ketiga tema besar tersebut. Konsensus tersebut meliputi pembahasan mengenai motivasi dan efektivitas kebijakan bantuan luar negeri Australia. Sedangkan, perdebatan hanya terdapat pada pembahasan mengenai ragam motivasi utama bantuan luar negeri Australia. Selain itu, terdapat dua kesenjangan literatur yang penulis temukan. Pertama, konteks analisis mengenai efektivitas bantuan luar negeri Australia hanya mengacu pada pembangunan di negara penerima. Kedua, kurangnya pembahasan dengan menggunakan paradigma strukturalisme.

---

This literature review was created to present a mapping of the academic literature dealing with Australian foreign aid. Australian foreign aid is an interesting case study because of its unique dynamics. The Golden Consensus period became a golden period for Australian foreign aid due to an increase in Australia's foreign aid budget. However, since the end of the Golden Consensus period, Australia's foreign aid budget has continued to decline with Southeast Asia and the Pacific as the region's largest recipients of foreign aid. On the other hand, China's influence in Southeast Asia and the Pacific region continues to increase. The author uses the taxonomic method in mapping the literature by dividing 21 main literatures into three major themes which include: (1) the motivation for Australian foreign aid; (2) the characteristics of Australian foreign aid; and (3) the effectiveness of Australia's foreign aid. The findings presented in the literature review consist of two consensuses and one debate. The consensus includes discussions on motivation and effectiveness of Australia's foreign aid policy. Meanwhile, the debate only revolves around the discussion of the various of main motivations for Australia's foreign aid. In addition, the authors found two gaps in the literature. Firstly, the context of the analysis regarding the effectiveness of Australia's foreign aid only refers to development in the recipient country. Secondly, there is a lack of discussion on Australia's foreign aid using the structuralism paradigm."

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"Investasi asing langsung merupakan bahasan yang prominen dalam ilmu Hubungan Internasional (HI), terutama melalui cabang studi ekonomi politik internasional. Meskipun begitu, ulasan terhadap investasi asing langsung masih cukup dominan dibahas melalui sudut pandang ilmu Ekonomi. Tinjauan pustaka ini oleh karena itu berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap investasi asing langsung dalam ilmu HI dengan merujuk pada 32 literatur yang terakreditasi. Metode pengorganisasian yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini adalah taksonomi, yaitu pembagian literatur ke dalam beberapa tema umum, yakni (1) determinan investasi asing langsung, (2) dimensi limpahan, (3) dampak dari investasi asing langsung, serta (4) investasi asing langsung dan perjanjian internasional. Setelah melakukan pengorganisasian literatur, tulisan ini juga berusaha untuk mengidentifikasi konsensus dan perdebatan serta tren dan kesenjangan penelitian sebagai refleksi, baru kemudian diikuti dengan sintesis. Hasilnya, bahasan investasi asing langsung dalam ilmu HI variatif secara dinamika argumen tetapi seragam dari aspek teknis. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa tawaran argumen dari literatur terdahulu masih perlu diuji validitasnya.

---

Foreign direct investment is a prominent subject in International Relations (IR), especially in international political economy. However, study on foreign direct investment is still predominantly done by economists through an economic perspective. This literature review therefore attempts to provide an understanding of foreign direct investment in IR by referring to 32 accredited literatures. The organizing method used in this literature review is taxonomy, which divides literature into several themes. The themes are (1) the determinants of foreign direct investment, (2) spillover effects, (3) foreign direct investment output, as well as (4) foreign direct investment direct and international regime. Furthermore, this paper also attempts to identify consensus and debate as well as research trends and gaps as part of author’s analysis followed by syntheses. As a result, the discussion on foreign direct investment in IR varies in arguments but is uniform in technical aspects. This paper also finds that some of the arguments offered by previous literature need to be tested for validity."