Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada karya tulis ini dibuat model peramalan perjalanan kerja dan pemilihan fasilitas transportasi untuk para pekerja yang tinggal di wilayah Depok. Pembuatan model matematis dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap para pekerja yang bertempat tinggal di wilayah Depok, dengan kriteria, yang bersangkutan memiliki kendaraan pribadi (walaupun tidak dipergunakan untuk bekerja). Untuk model peramalan dibuat berdasarkan multiple regresi linier kemudian dibandingkan dengan logit model, dan melalui pendekatan `binary choice' maka dapat ditentukan model yang dikehendaki sehingga hasil yang akan dipakai sebagai model peramalan adalah model yang mempunyai harga antara 0 dan 1. Tahap berikutnya adalah melihat perilaku pelaku perjalanan terhadap adanya perubahan fasilitas, baik angkutan umum maupun parkir, Dari analisa data diperoleh probabilitas sensitivitas pelaku perjalanan.

Abstrak :
Teminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan. Terminal penumpang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1990 bahwa penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Pemda tingkat II. Sementara ini Pemda tingkat II cenderung berlomba membangun terminal / sub terminal untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi terminal, dengan mengabaikan efisiensi transportasi. Penelitian ini menetapkan sebuah model Regresi Linier sederhana berdasarkan permintaan (demand) perjalanan harian penumpang angkutan umum yang dipengaruhi oleh variabel sosio ekonomi dan tata guna lahan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 31 Kabupaten/Kotamadya tingkat II yang memerlukan terminal tipe A yaitu terminal angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), sedangkan sisanya supaya efisien dan efektif sebanyak 75 kabupaten/Kotamadya tingkat II cukup memiliki terminal tipe B yaitu terminal Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di pulau Jawa & Madura. Penelitian ini khususnya dilakukan terhadap penyelenggaraan terminal pada beberapa Kabupaten/Kotamadya Dati II di propinsi Jawa Barat, yang mencakup retribusi terminal, pembiayaan pembangunan terminal dan instansi pengelola terminal dengan pendekatan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Terbukti bahwa di Jawa Barat fungsi terminal sebagai fungsi pendapatan daerah lebih menonjol dari pada fungsi transport, karena pengelolaannya dilakukan oleh UPT terminal dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang seharusnya kepada Dimas LLAJ Tingkat II dalam menangani transportasi jalan. Disamping itu dari hasil analisa SWOT, maka kesempatan kerjasama Pemda tingkat II dengan pihak swasta merupakan potensi besar yang patut dikembangkan, dalam mengatasi keterbatasan pendapatan daerah. Strategi pengembangan dan penyelenggaraan terminal adalah memprioritaskan kerjasama Pemda tingkat II dengan pihak swasta disertai pemberian insentif yang menarik, kerjasama regional diantara sesama Pemda tingkat II yang wilayahnya berbatasan, kerjasama Pemda tingkat II dengan Pemda tingkat I khusus terminal tipe B, dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat khusus terminal tipe A karena terbatasnya keuangan Pemda tingkat II. Disamping itu pungutan retribusi terminal dilakukan dengan memperhatikan sistim pelayanan jaringan angkutan umum yaitu, sistim sirkulasi (loop) untuk angkutan dalam kota dimana pembayaran retribusi terminal dilakukan sekaligus dengan pengujian kendaraan umum dan sistim terminal untuk angkutan luar kota.. Dengan dernikian pengelolaan terminal lebih berorientasi kepada fungsi transport dan tetap memperoleh retribusi untuk pemeliharaan terminal, agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Abstrak :
Sumber utama pendanaan atau pembiayaan angkutan umum berasal dari penerimaan tarif. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditentukan pemerintah. Bagi operator, tarif tersebut tidak adil secara ekonomi karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang relatif lebih besar dibandingkan tarif yang berlaku. Disamping itu biaya operasi kendaraan masih dibebani dengan berbagai pungutan legal (retribusi) dan illegal, sehingga tidak dapat mewujudkan struktur tarif yang realistis yang dapat memberi keuntungan kepada operator. Masalah tarif angkutan umum merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pengguna, operator dan regulator. Ada berbagai faktor penyebab kegagalan sistim tarif yang ada saat ini, seperti pendekatan yang tidak relevan, manajemen yang kurang baik dan komponen biaya yang tidak realistis. Dengan dasar permasalahan diatas, penelitian ini membahas suatu strategi penetapan tarif dengan pendekatan regulasi yang optimal, yaitu pendekatan yang dapat mengoptimalkan kepentingan ketiga pihak diatas, dengan mempertimbangkan skala ekonomi, kemampuan membayar (sensitivitas permintaan) dan lingkup ekonomi. Pendekatan ini merupakan basis dalam penentuan tarif. Oleh karena itu ada beberapa langkah atau tahapan yang dlakukan:
a. menentukan biaya rill bus kota
b. memperkirakan elastisitas permintaan
c. melakukan analisis tarif
d. melakukan simulasi. Hasil studi menunjukkan, dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.300), pengelolaan bus kota reguler dengan monopoli tidak menguntungkan secara ekonomi hingga load faktor 2. Oleh karena itu pengelolaannya sebaiknya dimonopoli pemerintah. Pengelolaan bus Patas Non AC dengan monopoli memberi keuntungan secara ekonomi pada load faktor minimal I. Oleh karena itu pengelolaannya dapat diserahkan kepada operator swasta dengan konsekuensi tarif tidak diatur pemerintah. Konsekuensinya pemerintah hams dapat menetapkan standar mutu pelayanan operator (quality licensing) yang tegas. Pengelolaan Patas AC memberi keuntungan pada load faktor minimal 0,6. Oleh karena itu , pengelolaan bus Patas AC sebagian dapat diserahkan kepada swasta dengan quality licensing yang tegas dari pemerintah. Sebagian lagi dikelola pemerintah untuk mensubsidi pengelolaan bus reguler. Biaya operasi bus dengan pengelolaan secara bersama (economies of scope) lebih murah. dibandingkan dengan pengelolaan secara terpisah. Dengan model pengelolaan seperti ini dapat terjadi subsidi silang antar pelayanan. Dari basil penelitian, maka dasar penetapan tarif adalah :
- tingkat pelayanan atau load faktor,
- sensivitas atau elastisitas permintaan. Penetapan tarif tersebut hams dikendalikan lewat peraturan atau regulasi dari pemerintah, seperti adanya standar mutu pelayanan operator (quality licensing).

Abstrak :
ABSTRAK
Terminal pelabuhan merupakan tempat berlangsungnya semua kegiatan bongkar muat dan tempat, terjadinya alih moda transport dari laut ke darat atau sebaliknya, salah satu jenis terminal pelabuhan yang mempunyai karakteristik khusus dalam penanganan barang adalah terminal curah, yaitu terminal pelabuhan yang digunakan untuk menangani barang seperti semen, pupuk yang diangkut. dalam bentuk curah. Untuk penanganan barang pada terminal jenis mi perlu dilengkapi fasilitas seperti ; alat bongkar muatandari kereta api, alat pemecahan batubara (crusher), lapangan penumpukan, alat pengangkut (conveyor belt) dan alat pemuatan ke kapal (ship loader). Sehubungan dengan hal itu dipilih studi kathus pelabuhan batubara Tarahan, yang saat mi terus berusaha meningkatkan fasilitas terminalnya untuk menangani produksi batubara yang datang dari Bukit Asam yang terus bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan PLTU Suralaya.

Meningkatnya jumlah batubara yang haru5 ditangani set iap tahun akibat meningkatnya produksi tambang Bukit Asam -dan kebutuhan batubara dari PLTU Suralaya menyebabkan terjadinya peningkatan anus batubara melalui pelabuhan batubara Tarahan. Oleh karena itu peranan pelabuhan batubara Tarahan untuk menangani batubara yang datang dan yang akan dikirim sangat besar untuk saat mi dan dimasa yang akan datang. Masalahnya ialah bagaimana membuat seimbang antara penanganan batubara di darat dan pelayanan kapal pengangkut agar tidak terjadi arus batubara yang terhainbat karena ketidakmampuan penanganan di darat atau oleh pelayanan kapal pengangkut yang jumlahnya terbatas -

Untuk itu akan dievaluasi kemampuan fasilitas terminal pelabuhan mi dengan menganalisis data-data sebagai berikut: -Data kondisi pelabuhan saat mi. -Data operasional alat-alat penanganan. -Data volume batubara yang masuk dan keluar pelabuhan. -Data jenis kapal yang merapat, jumlah hari penambatan perkapal, rasio penggunaan tempat benlabuh (BOR), waktu pelayanan dan waktu tunggu.

Dengan menganalisis data-data di atas maka dapat ditentukan kebutuhan fasilitas terminal curah mi (pelabuhan batubara Tarahan), sehingga dapat tercapai manfaat fasilitas terminal yang optimum dalam penanganan batubara di pelabuhan.

---