Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Jakarta beserta dengan pemerintah pusat telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang kini menjadi momok bagi Kota Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan ruang hijau kota dan mengembalikan fungsi Hutan Kota GBK menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penelitian yangmenunjukan bagaimana perspektif dan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan Kota GBK ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat kepuasan masyarakat pada Hutan Kota GBK berdasarkan fungsi sosial-budaya. Indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam penelitian ini didasarkan pada teori cultural ecosystem services yang dikembangkan oleh Gai et al. (2022). Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 270 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 5 narasumber dan studi kepustakaan (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat berada bada tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemanfaatan fungsi sosial-budaya pada Hutan Kota GBK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keputusan pemerintah untuk mengalihfungsikan lahan tersebut. Masyarakat menilai bahwa Hutan Kota GBK tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya lokal banyak. Meskipun begitu, beberapa masyarakat masih mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung untuk kegiatan rekreasi serta adanya gangguan dari pihak eksternal yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat beraktivitas di Hutan Kota GBK. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola Hutan Kota GBK untuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan meningkatkan kualitas serta keamanan fasilitas yang ada. Upaya perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa Hutan Kota GBK dapat berfungsi secara optimal sebagai RTH yang mendukung kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat.

---

The Jakarta City Government along with the central government have implemented various measures to tackle the pressing issue of air pollution plaguing Jakarta. One of the efforts undertaken includes enhancing the provision of urban green spaces and restoring the function of GBK Urban Forest into a public green open space accessible to all segments of society. However, to date, there has been no research demonstrating the perspective and satisfaction of the community regarding the utilization of GBK Urban Forest. This study aims to assess the community satisfaction level with GBK Urban Forest based on its socio-cultural functions. The assessment indicators used in this research are rooted in the cultural ecosystem services theory developed by Gai et al. (2022). Data for this study were gathered through mixed methods data collection techniques, including a quantitative survey distributed to 270 respondents and in-depth interviews with 5 key informants, supplemented by literature reviews (qualitative). Based on the research findings, it can be concluded that the majority of the community is highly satisfied with the utilization of GBK Urban Forest for its socio-cultural functions. This indicates community support for the government's decision to repurpose this land. The community perceives GBK Urban Forest not only as a recreational area but also as a space to strengthen social ties and preserve local culture. Nevertheless, some community members still complain about the lack of recreational facilities and disturbances from external parties that make them uncomfortable when engaging in activities at GBK Urban Forest. Therefore, it is crucial for the government and the managers of GBK Urban Forest to heed community feedback and enhance the quality and security of existing facilities. These improvement efforts will not only enhance community satisfaction but also ensure that GBK Urban Forest functions optimally as a green open space supporting the social and cultural well-being of the community."

"Pencemaran udara merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pencemaran udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik, karena kualitas udara yang terus memburuk di kategori tidak sehat hingga beracun. Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini berbagai advokasi yang dilakukan oleh kelompok terdampak berusaha untuk terus meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, dan menekan pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Namun, setelah berbagai upaya advokasi dilakukan, faktanya belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kekuatan advokasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh kelompok terdampak dalam usahanya untuk mengadvokasikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Di mana dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Advocacy That Build Power. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuatan advokasi kebijakan terhadap isu pencemaran udara di DKI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori “sedang” dapat terlihat dari 162 responden atau 53,3% yang mendukung hal tersebut. Kemudian dapat dicerminkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta melalui berbagai strategi seperti kampanye, aksi, diskusi publik, dan menggugat permasalahan ke pengadilan. Hal pendukung lainnya juga dapat dilihat dari respons Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, memang permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian lebih, karena masih buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu kebelakang, yang menandakan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta perlu untuk membangun kerja sama dan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, sehingga tercipta kualitas udara yang baik di DKI Jakarta.  

---

Air pollution is a chronic problem in DKI Jakarta. In 2023, air pollution in DKI Jakarta was again in the public spotlight, as air quality continued to deteriorate in the unhealthy to toxic category. This certainly has a negative impact on society and the environment. So in this case, various advocacy carried out by affected groups tried to continue to increase awareness among the public, and put pressure on the government to immediately overcome these problems. However, after various advocacy efforts have been made, the fact is that there has not been a significant change in air quality in DKI Jakarta. So the researcher wants to see the extent of the strength of policy advocacy that has been carried out by affected groups in their efforts to advocate for air pollution problems in DKI Jakarta. In the process of analyzing, researchers used 4 dimensions of the Advocacy That Build Power theory. Furthermore, this research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The results of the study show that the strength of policy advocacy on the issue of air pollution in DKI Jakarta has fallen into the "medium" category, it can be seen from 162 respondents or 53.3% who support this. Then it can be reflected in the increasing involvement of the community in advocating the issue of air pollution in DKI Jakarta through various strategies such as campaigns, actions, public discussions, and suing the problem to the court. Other supporting things can also be seen from the response of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with these problems. However, the problem must get more attention, because the air quality in DKI Jakarta is still poor some time back, which indicates that there are still problems that must be resolved. Therefore, to deal with air pollution problems in DKI Jakarta, it is necessary to build cooperation and commitment from all actors involved, so as to create good air quality in DKI Jakarta. "