Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat menarik untuk dikaji karena pemerintah belum memiliki aturan setingkat undang-undang yang mengikat semua pihak yang terkait dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Peraturan yang ada hanya mengatur mengenai pra penempatan dan purna penempatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan secara komprehensif. Tidak adanya aturan yang mengikat ini mengakibatkan pengiriman tenaga kerja tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang kemudian melahirkan begitu banyak tenaga kerja ilegal. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan fungsi legislatif yang merupakan saiah satu fungsi utama DPR RI. Tesis ini berusaha memperoleh gambaran sejauhmana DPR RI telah dapat menjalankan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator suatu proses demokratisasi. Pokok permasalahan tesis ini berusaha mengungkap proses konversi, yaitu bagaimana input kepada DPR berupa RUU usul inisiatif Anggota Dewan diproses menjadi output yaitu menjadi sebuah Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Teori yang digunakan adalah teori sistem David Easton, dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan model tertutup dan dokumentasi. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik, sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses konversi berlangsung, berbagai masukan dari universitas, dan kelompok kepentingan segera diartikulasikan, dikelompokkan dan disatukan, baru kemudian diolah menjadi sebuah draft RUU usul inisiatif DPR RI. Bahkan draft RUU telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

---

Process of Preparation of the Initiative by the DPR RI on Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers Abroad (Study on Public Planning and Policy)Protection toward Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia - TKI) to foreign countries is an interesting subject to study since the government has no regulation parallel to law that binding all parties related to the placement of Indonesian workers abroad. The existing regulations only deal with pre placement and post placement and not touching the aspect of protection comprehensively. No binding regulation means low standard of quality as well as technical and administrative requirement of the placement of Indonesian workers that leads to increasing number of illegal migrant workers. This thesis analyzes the legislative function execution as one of the main function of the DPR RI. This thesis tries to illustrate to what extent the DPR RI has execute its function and can be one measure of the process of democracy. The main issue of this thesis is to try to describe conversion process, which is in a way that the input to DPR in form of members' initiative Draft of Law goes through a process to become an output that is Draft of Law on behalf of an initiative of the DPR RI. The system theory of David Easton is used and theory of group interest of Gabriel Almond is used. This research use qualitative research method with data collecting technique in form of closed list questions and documentation. To analyzed problem using comprehensive approach of integrality while its solution mechanism is conducted openly, and also decision-making by using general consensus. Result of from this research indicate that since conversion process took place from the beginning, all input from university, and group interest soon would articulate, categorized and gathered them to become a Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers. The draft of the Law has changes for 3 times before finish to send Executive (Presidens).

Abstrak :
Gerakan Buruh di Indonesia memasuki era Reformasi (1993-2003), era yang baru secara politik and ekonomi. Hak berserikat diakui oleh pemerintah, jumlah serikat pekerja (SP) menjamur, sementara krisis ekonomi yang parah mempengaruhi keadaan perekonomian. Penelitian in terhadap empat serikat pekerja (SPSI, SBSI, FNPBI dan PPMI) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memetakan strategi SP tersebut pada periode 1998-2003. Wawancara mendalam dengan pengurus SP didukung dengan analisis literatur keserikatpekerjaan, dan dicek-silang dengan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan tipologi Kendall (1975) mengenai perspektif unitaris, pluralis dan Marxis, dan dikotomi Poole (1986) antara SP yang politis dan SP yang cenderung ke ekonomisme dalam menganalisa strategi SP di Indonesia selama Reformasi. Penelitian ini juga membahas perdebatan teoretis mengenai sesuai-tidaknya teori ?Barat? terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya, teori Martin (1989) dan Deyo (1987), yang menyatakan bahwa secara inheren gerakan buruh di Asia Tenggara lemah, sebagai akibat dari industrialisasi yang berorientasi ekspor (EOI) dan peran negara di panggung politik yang menekan gerakan buruh yang mandiri. Sebagai akibat dari faktor historis, struktural dan kontemporer, SP dalam penelitian ini memiliki pandangan unitaris (SPSI dan PPMI, yang masing-masing dipengaruhi oleh pemikiran korporatis dan Islam), pluralis (SBSI, sesuai dengan norma serikat buruhisme Barat) dan Marxis (FNPBI, dalam tradisi radikal dari gerakan mahasiswa). Dari sisi strategi, SPSI, yang dahulu didominasi pemerintah, menekankan ekonomisme, serta menghandalkan hubungan dekatnya dengan pihak pemerintah dan pengusaha, walaupun pada beberapa kesempatan SPSI mengambil sikap yang melawannya. SBSI memiliki pendekatan ganda, dengan menggunakan alat politik (melalui partai-partainya) dan instrumental, seperti perundingan dan pendidikan keSPan. Hubungan dekat SBSI dengan SP internasional/LSM perburuhan menghasilkan dana yang cukup besar untuk kegiatannya Penelitian ini menunjukkan FNPBI adalah SP politis, yang cenderung bekerja di luar dan melawan sistem pemerintahan bersama dengan serikat pekerja dan unsur masyarakat radikal lainnya. Pada awal Reformasi, strategi PPMI sangat politis untuk memperjuankan syariat Islam, tetapi PPMI mengalami pergeseran pada tahun 2003 ke arah ekonomisme. Penelitian menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia mengalami fragmentasi, sebagai akibat dari hak berserikat yang baru, dan perspektif dasar and strategi yang berlawanan. Beberapa aliansi longgar (FSU dan KAPB) didirikan pada periode ini, tetapi tidak bersifat permanen atau luas untuk menciptakan persatuan. Gerakan buruh berhasil mengalahkan peraturan pro-pengusaha seperti Menaker 18/2001 tentang uang pesangon, tetapi gerakan buruh tidak memiliki strategi bersama dalam rangka rnenghadapi peraturan-perundangan perburuhan yang penting. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah untuk mempertanyakan teori-teori convergency mengenai kecenderungan otomatis ke arah ekonomisme, serta untuk mendukung teori Deyo mengeani kelemahan-kelemahan pada gerakan buruh di Indonesia.

---

Trade Unionism in Indonesia faced a new climate in the era of Reformasi (1993-2003), both politically and economically. Union rights were acknowledged and many new trade unions were established, whilst a severe economic crisis affected industry. This study of four trade unions (SPSI, SBSI, FNPBI and PPMI) uses a qualitative approach to map out the (different) strategies of these unions during the period 1998-2003. In-depth interviews with union leaders are supported by analysis of union literature, and cross-referenced with govemment officials. The study adopts the typologies of Kendall (1975) regarding unitary, pluralistic and Marxist perspectives, and the economic unionist (instrumental-rational) and political unionist (value-rational) dichotomy of Poole (1936) in analysing the strategies of trade unions in Indonesia during Reformasi. Furthermore, the study addresses some of the theoretical discussions regarding the applicability of ?Western' theories to newly-industrialised nations such as Indonesia. In particular, the theories of Martin (1939) and Deyo (1987), who argues that the trade union movement in South East Asia is inherently weak as a result of export-oriented industrialisation (EOD and the state?s role in the political arena and in repressing a free union movement. As a result of historical, structural and contemporary factors, the unions variously had a unitary perspective (SPSI and PPMI, influenced by corporatist and Islamic thinking respectively), and pluralist (SBSI, in line with much modern-day Western unionism) and Marxist perspective (FNPBI, in the radical tradition of some elements of the student movement). In terms of strategy, the previously-government-domillated SPSI stressed economic unionism, relying on its good relations with the government and employers, although also on occasion, taking an oppositional stance. SBSI has a dual approach, using both political (through political parties, established by the union) and instrumental tools, such as bargaining and union education. Its good links with international unions/labour NGOs have meant it has received substantial funds for its activities. The study showed FNPBI was largely a political union, which tended to work outside and against the system, with other unions and other radical societal elements. PPMl?s strategy was initially heavily politicised in campaigning for sharia law, but underwent a change of direction in 2003 towards economic unionism. The study discovered that the Indonesian union movement is fragmented, as a result of newly-found rights of association and opposing world-views and strategies. Several loose alliances have been formed (FSU and KAPB), but have lacked the permanence and scope to forge unity. The labour movement has been successfully in overturning some pro-business legislation (notably Menaker 78/2001 od compensation), but the movement lacked a common strategy in opposing key labour legislation. The theoretical implications of the study are to question convergency theories about the tendency to economic unionism, and to largely support Deyo?s thesis regarding the weaknesses of the Indonesian labour movement.

Abstrak :
Tesis ini tentang Manajemen Pengamanan BII Di gedung Plaza BII. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen keamanan yang dilaksanakan di Bank Internasional Indonesia khususnya di Gedung Plaza BII, yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaiui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan BII Hasil metode penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam kegiatan pengamanan petugas Satuan Pengamanan dan petugas Pos Polisi melakukan koordinasi dengan masyarakat serta melakukan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung kebijakan manejemen BII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi pengamanan BII yang semula sederhana, maka perlu ditingkatkan kedalam bentuk yang lebih besar guna mengikuti perkembangan perusahaan. Demikian juga satuan kepolisian terdekat agar melaksanakan community policing guna memberdayakan satuan pengamanan secara optimal. Ini disebabkan masih banyak faktor yang perlu di perhatikan oleh Polri dalam memantapkan fungsi pembinaan Satpam.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Manajemen Sekuriti Fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri. Manajemen Sekuriti Fisik merupakan upaya efektif (sangkil) dan efisien (mangkus) melindungi manusia dan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari sebab apapun, yang mengakibalkan kerugian atau kehilangan. Perhatian dan fokus penelitian adalah manajemen penyelenggaraan sekuriti, khususnya sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari kerugian atau kehilangan. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prinsip manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman unluk melihat proses penyelenggaraan sekuriti fisik yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset dan kegiatan proses produksi yang dilaksanakan. Dengan terlindungnya aset-aset dari kerugian atau kehilangan maka akan terwujud rasa aman di Iingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar sehingga proses produksi perusahaan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan normal, serta beriangsung secara optimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan perusahaan secara swakarsa melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, peagawalan dan patroli serta kegiatan lain, dengan menggunakan pendekatan manajemen, mulai dari perencanaan sekuriti, pengorganisasian sekuriti, pelaksanaan sekuriti dan pengawasari serta pengendalian sekuriti. Namun manajemen sekuriti ini belum dilaksanakan secara optimal di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, ternyata masih terdapat gangguan keamanan berupa pemogokan kerja dan pencurian. Gangguan keamanan tersebut telah mengakibatkan sebagian proses produksi terhenti untuk beberapa waktu yang mengakibatkan kerugian bukan saja bagi pengusaha dan pekerja, akan tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan, maka penyelenggaraan manajemen sekurti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, diperlukan dukungan semua pihak terlibat baik Satuan Pengamanan, pemilik perusahaan, manajer perusahaan, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu perlu dilakukan juga, upaya-upaya taktis yang berupa pengamanan perimeter, proses penerimaan sumber daya manusia, upaya penyelamatan masa depan usaha, asuransi, tangung jawab sosial (Social Responsibility) perusahaan, pemanfaatan teknologi nenek moyang kita (supranatural), dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta pembinaan lingkungan masyarakat sekitar (Community Development).

---

The thesis discusses the physical security management of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri Physical security management covers all effective and efficient efforts to protect people and assets of the company in order to avoid any kind of damages and losses on the company. The research focuses on the implementation of security management, particularly on the physical security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection of the assets of the company in order to prevent damages or losses. The writer employs qualitative method with managerial approach. The research is conducted through the processes of planning, organizing, actuating and controlling. Meanwhile, the data is gathered through observation, involved observation and guided interview in order to see the process of physical security implementation conducted by the security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection measures on the assets of the company and the production activity, By protecting the assets of the company from damages or losses, the company can create the feeling of secure around the company and in the community nearby. Such circumstances enable the company to run production and the community nearby to run activities at the optimal level. The result of the research reveals the implementation of physical security in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri conducted by its security officers has run sufficiently. The security implements the physical security through some activities such as arrangement, surveillance, guarding, patrolling and others. The Company also employs a managerial approach starting from security planning, security organizing, security implementing to security controlling. However, such managerial approach has not sufficiently created the feeling of secure and orderliness around PT. Gudang Garam Ltd. Kediri in fact, the company ever faced security disturbances such as strikes and thefts still occur. Eventually, such disturbances have jeopardized a part of production activities of the company that brought about losses not only upon the management and workers, but also upon the government and community. Therefore, the implementation of physical security management in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri needs support from all parties, among others: security officers, the owner of the company, the company's managers, the employees, the government and the community nearby. It is also necessary to pay attention on some tactical efforts such as security parameter, recruitment process, securing the future of the company, insurance, social responsibility of the company, the usage of the ancestors' technology and creating the agreement of working together, and community development.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengamanan PT. Chevron Pacific Indonesia di kawasan Duri. Perhatian utama tesis ini menyangkut manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan di kawasan Duri Camp dan Duri Field, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI dengan bantuan kepolisian setempat. Penelitian menggunakan pendekatan manajemen dengan metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan manajemen, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang manajemen yang diberikan dan dipahami oleh. Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian di wilayah penelitian. Hasil metode menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun pendekatan manajemen yang dilakukan ini belum menciptakan sistem pengamanan yang terpadu dan maksimal, sehingga di kawasan Duri masih terdapat beberapa pengnganan masalah dari potensi ancaman, kejahatan dan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang terjadi belum menunjukan hasil yang balk demikian juga upaya taktis dalam implementasi hubungan dan koordinasi yang maksimal dan optimal antara Polri, Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI belum terwujud. Yang pada akhirnya menyebabkan warga masyarakat yang melakukan aktifttasnya merasa kurang nyaman dan sangat menghambat produktivitas perusahaan. Penerapan konsep-konsep mengenai Pemolisian Komuniti atau Community Policing terhadap petugas keamanan sangat berpengaruh terhadap penuntasan masalah keamanan. Dengan memberdayakan potensi masyarakat, dalam hal ini petugas keamanan PT.CPI pada wilayah kerjanya, sangat mernbantu Polri dalam tugas mencegah terjadinya bentuk-bentuk gangguan keamanan. Sehingga permasalahan yang selama ini selalu tidak terselesaikan oleh Polri dalam hal pemenuhan jumlah personil Polri apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Upaya yang dilakukan oleh PT.CPI untuk memberi pelayanan keamanan kepada warga masyarakat adalah dengan menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) sebagai mitra kerja. Dalam kegiatan pengamanan Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Petugas Polri setempat melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat, dengan pola melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam posisi yang setara dalam menjaga siskamtibmas dan juga melakukan tindakan pelayanan keamanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan rasa aman, tertib, dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya di kawasan Duri. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan dengan mengutamakan konsep Pemolisian Komuniti oleh Petugas Polri dan Petugas Jasa Pengamanan serta Management Security PT.CPI di dalam turut serta atau keterlibatan masyarakat secara Iangsung. Adanya suatu keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di PT.CPI berdasarkan pasal 14 huruf f No. 2 tahun 2002 yaitu Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dengan demikian khususnya Direktorat Bina Mitra Polda Riau, sebagai pembina fungsi teknis untuk lebih pro-aktif mengadakan pembinaan dalam bentuk program kerjasama dan evaluasi secara konsisten terhadap Manajemen Sistem Keamanan PT.CPI di kawasan Duri.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas manajemen sekuriti penyelenggaraan konser musik PT. JAVA Musikindo, yang pelaksanaannya dilakukan oleh divisi keamanan bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga keamanan dan Kepolisian, dan instansi terkait lainnya Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prinsip manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seta pengendalian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengawasan, pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan prinsip manajemen, dimaksudkan untuk dapat melihat dan mernahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang manajemen yang dimengerti dan dipahami oleh divisi keamanan PT. JAVA Musikindo, petugas pengamanan yang dikontrak, dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun manajemen sekuriti yang dilaksanakan telah maksimal, tetapi masih saja ada celah yang dapat memungkinkan terjadinya ancaman dan kejahatan dalam bentuk gangguan keamanan seperti kerusuhan, perkelahian, dan tindak kekerasan lainnya. Semua itu disebabkan karena lokasi penyelenggaraan konser musik tidak tetap pada satu tempat, selalu berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan bisnis, siapa artis yang ditampilkan, dan jenis musiknya. Upaya pengamanan yang dilakukan divisi keamanan PT. JAVA Musikindo selama ini, dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penonton konser musiknya, dilakukan dengan meminta bantuan Kepolisian yang melibatkan anggota Samapta, Brimob, Reskrim, lntelkam, Polwan, K-9, Detasemen Gegana Polrl dan Instansi terkait lainnya. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan dalam penggunaan tenaga pengamanan dan koordinasi masalah bantuan keamanan pada pihak Kepolisian

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Security Management in Music Concert organized by PT JAVA Musikindo, conducted by the security division in cooperation with the security personnel provider, Police and other related institution. The study of this thesis employs qualitative method with managerial approach. The research is conducted through the processes of planning, organizing, actuating and controlling. Meanwhile, the data is gathered though observation, involved observation and guided interview. The writer employs using qualitative method and managerial approach is intended to observe and comprehend the existing indications in accordance to its significance, seen on management point of view, understood by security division of PT. JAVA Musikindo, appointed security officers and the Police. The study results shows, although the security management had been conducted in the utmost standard, yet a potential threat, security disorder, and crime such as chaos, fighting and other violence, might be possible to arise. All these happen due to the music concert was not located in one place but constantly move to different places in connection with the business necessity the artist being performed, and category of music always varies. The security effort conducted currently by PT JAVA Musikindo was intended to give comfort and safety to the music concert audiences, and carried out by involving the Police Patrol, Brigade Mobile, Police Detective, Police Intelligent, Policewomen, K-9, Police Bomb Squad Detachment and other related institution. The implication of the thesis is a need for improvement in security service and coordination on safety support with Police Institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang. Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan. Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara. Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta. Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi. Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut. Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

---

ABSTRACT
Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future. The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport. Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport. Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened. And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information. To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc.

Abstrak :
Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa aksi cyberterorism yang dilakukan oleh suatu kelompok orang dengan memanfaatkan dunia maya merupakan salah satu bentuk teror erhadap masyarakat atau pemerintah sehingga dilakukan upaya penegakan hukumnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan partisipasi, wawancara mendalam dan analisis/telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1) Penyebab penyebaran masuknya kelompok ISIS di Indonesia tidak terlepas dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa aliran/faham, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia mudah disusupi oleh faham beraliran radikal; 2) Bentuk cyberterorism yang dilakukan oleh M. Fachry adalah propaganda melalui media internet dengan menggunakan website www.almustaqbal. net, yakni penyebaran ajaran ISIS dan tindak pidana Penyebaran video yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan atau tindak pidana Perlindungan Anak; 3) Hasil penegakan hukum terhadap pelaku cyberterorism M. Fachry, diperoleh fakta bahwa M. Fahcry telah melanggar Pasal 15 jo pasal 7, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4) Upaya penanggulangan terhadap aksi Cyberterorism, khususnya yang berkaitan dengan aksi teroris kelompok ISIS, dapat dilakukan dengan berbagai upaya: Pemerintah berikut dengan peraturan perundangan dan aparaturnya, Korporasi atau industri jasa internet, Peranan orang tua, pemuda dan sekolah, Kerjasama polisi dengan masyarakat, Peralatan Penangkal Cyberterorism, Peran aktif masyarakat, dan upaya deradikalisasi. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) Pemerintah dan negara perlu melakukan upaya penyadaran publik terhadap pengaruh negatif ISIS; (b) Diperlukan peran aktif dari Keminfo untuk aktif melakukan pemblokiran terhadap website yang diduga sebagai penyebar faham radikalisme; (c) Perlu segera melakukan revisi terhadap undang-undang No. 15 Tahun 2003; (d) Perlu peningkatan kemampuan para penyidik Polri dalam bidang teknologi informasi; dan (e) Perlu dimasukan kewenangan Polri untuk melakukan penyadapan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

This thesis discussed about cyberterorism action carried out by a group of people to take advantage of the virtual world is one form of terror erhadap community or the government so that law enforcement efforts. The research is exploratory qualitative research with data collection with through participation observation, in-depth interviews and analysis/review documents. The results showed: 1) the inclusion of the group causes the spread of ISIS in Indonesia can not be separated from the Muslim population in Indonesia is divided into multiple streams, causing the Indonesian people to understand easily infiltrated by the radical concepts; 2) Cyberterorism conducted by M. Fachry propaganda via the Internet by using the website www.al-mustaqbal.net, the spread of crime and ISIS spread video intended to engender hatred or hostility of individuals and/or groups of people based on racial or crime and child protection; 3) Results of law enforcement against offenders cyberterorism M. Fachry, obtained by the fact that M. Fahcry had violated Article 15 in conjunction with Article 7, Government Regulation No. 1 Year 2002 on Combating Terrorism established by the Act No. 15 of 2003 on the Eradication of Terrorism and Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45, paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions; 4) Anticipation of action Cyberterorism, especially with regard to the terrorist act ISIS group, can be done with a variety of efforts: the Government with the following rules and regulations and its institutions, corporations or internet services industry, role of parents, schools and youth, cooperation with the police community, Fighting Equipment Cyberterorism, active role of the community, and the de-radicalization efforts. Implication this thesis discussion contains: (a) the Government and the country needs to make efforts to raise public awareness on the negative effects of ISIS; (b) It takes an active role of Keminfo for active blocking of websites suspected of spreading radicalism; (c) should be immediately revised law No. 15 Year 2003; (d) Need to increase the ability of police investigators in the field of information technology; and (e) should be inserted to the authority of the police to conduct wiretaps in Law 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota dengan menggunakan model kualitas pelayanan Servqual. Peningkatan kualitas pelayanan menggunakan teknologi informasi di Satpas Polresta Bekasi Kota merupakan sistem yang baru dikembangkan sehingga mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil 150 orang kelompok masyarakat yang datang ke Satpas Polresta Bekasi Kota untuk meminta pelayanan Surat Izin Mengemudi. Sampel diambil secara acak dari masyarakat yang datang memerlukan pelayanan. Kuesioner untuk mengukur persepsi masyarakat dari masing-masing dimensi kualitas disebarluaskan kepada responden. Analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan statistik deskriptif dan analisis diagram kartesius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (perceived service) telah melampaui harapan masyarakat (expected service) terhadap pelayanan Satpas Polresta Bekasi Kota terhadap semua dimensi kualitas pelayanan. Secara keseluruhan hasil analisis deskritif menunjukkan kualitas pelayanan yang baik untuk masing-masing dimensi. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkan bahwa terdapat 7 butir pernyataan yang termasuk dalam kuadran I sebagai prioritas utama, sembilan pernyataan pada kuadran II yang berarti perlu mempertahankan prestasi yang telah dianggap baik dalam pelyananan, tiga butir pernyataan pada kuadran III yang merepresentasikan prioritas yang rendah dari unsur pelayanan, dan 11 butir pertanyaan yang termasuk pada kuadran IV yang menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan telah berlebihan. Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan Satpas Polresta Bekasi Kota telah memenuhi kepuasan masyarakat. Pemetaan yang dihasilkan dalam analisis Servqual akan menjadi perhatian lebih lanjut oleh Polresta Bekasi Kota.

---

This study examines the quality of the service unit of Police office in Bekasi City in using the Servqual model. The improvement of service quality using technology information at Police office in Bekasi City is the new system which inspiring the intention of this study. The number of samples with quantitative descriptive method in the study was 150 people which include the people requesting the driver license services at Police office in Bekasi City. The samples of the study has been taken randomly from the people come to the Police Office at Bekasi City asking for driving license services. The questionaires to measure the perception of respondents for each dimension were distributed to the people asking for services from the Police office at Bekasi City. The analysis to answer the research questions was using the descriptive statistic and cartesius diagram. The findings of this study indicated that the perception of the people to the perceived service was beyond the expected services of the Police office in Bekasi City. The people ware satisfied with all dimensions of service quality. Based on the descriptive analysis, the overall service quality was excellent. In addition the cartesius diagram was also indicated there was six item statement include the quadran I considering as the first priority; five items in quadran II that has to maintain considering as the better performance; three items in quadran III which represent the low priority; and elevent items in quadran IV which represent the service quality was far beyond the expectation of the customer. In conclusion, the overall service quality undertaken by the Police Office in Bekasi City was well performed. The item mapping using Servqual model will be further examine by the Police office in Bekasi City.

Abstrak :
Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan destinasi wisata yang direncanakan oleh Pemerintah didaftarkan pada UNESCO di tahun 2015, sebagai heritage atau warisan budaya. Namun permasalahan kemacetan lalu lintas, gangguan keamanan dan tidak tertibnya pedagang kaki lima akan menjadi hambatan dalam rencana tersebut. Sehingga diperlukan fungsi kepolisian dengan mengedepankan kemitraan dengan masyarakat di Kawasan Kota Tua dalam penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Pertanyaan tesis ini adalah: bagaimana Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Jakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan Pemolisian yang ideal yang dapat diterapkan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Teori dan Konsep yang digunakan pada tesis ini adalah, polisi, pemolisian, masyarakat atau komuniti, pariwisata, perkotaan, manajemen, Polsek dan Polsubsektor dan Analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada etnografi, sementara metode penulisannya penulis cenderung ke deskriptif analisis. Temuan penelitian menyebutkan Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Fatahilah dilaksanakan dengan melalui beberapa proses manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kendalakendala yang dihadapi dari segi internal, adalah kemampuan Polsubsektor Pinangsia masih terbatas hal ini dilihat dari segi sumberdaya manusia secara kuantitas baik kualitas (khususnya tidak ada polisi pariwisata), sarana dan prasarana serta anggaran. Sementara kendala dari segi Eksternal adalah kurang maksimalnya kerjasama dengan pihak Sat Pol PP, Satpam Museum, PKL, Parkiran dan Linmas dalam hal keterpaduan, kurang maksimalnya alat pendukung pengamanan di wilayah kawasan Kota Tua, misalnya pagar dan CCTV. Model Pemolisian yang ideal dengan melihat keterbatasan organisasi, bagi Polsubsektor Pinangsia adalah pemolisian modern yang proaktif dalam menyelesaikan masalah dengan memfokuskan pelayanan dan pengayoman terhadap pariwisata perkotaan. Kesimpulan, Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Jakarta sudah dilaksanakan melalui peran petugas Polsubsektor Pinangsia yang memiliki kecenderungan menekankan peran para petugas kepolisiannya pada tindakan-tindakan kepolisian secara persuasif, preemtif dan preventif dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat individu.. Saran, seharusnya Polsubsektor Pinangsia memiliki kemampuan secara kualitas dan kuantitas untuk menjamin kenyamanan wisatawan dalam melakukan kunjungannya, dan ditunjang oleh pendukung dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah. Kata Kunci: Pemolisian, Perkotaan dan Pariwisata. ......The Kota Tua Jakarta area is a tourist destination which was planned by the Government registered on the UNESCO in 2015, as a heritage city. But the problems of traffic congestion, security threats and not martinet vendors will be obstacles in the plan. So that the necessary police functions by promoting partnerships with the community in the Kota Tua Jakarta area in in response to the social problems that occur. The thesis question is: how policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area, obstacles faced and policing an ideal that can be applied in the Kota Tua Jakarta area. Theories and concepts used in this thesis is, police, policing, community or local community, tourism, urban management, police and Polsubsektor and SWOT Analysis. Methods This study used a qualitative approach focuses on ethnography, while the methods of literary writers tend to the descriptive analysis. Polsubsektor Pinangsia policing research findings mentioned in the Kota Tua Jakarta area implemented through a management process ie planning, organizing, leadership and supervision. Activities undertaken is the setting, maintenance, and patrol. Constraints faced in terms of internal, is still limited ability Polsubsektor Pinangsia this in terms of human resources in terms of quantity of good quality (in particular there is no tourism police), infrastructure and budget. While the terms of the External constraints are less maximum cooperation with the Sat Pol PP, museum guard, street vendors, parking and Linmas in terms of integrity, lack of support tools maximum security in the Kota Tua Jakarta area, such as fencing and CCTV. The ideal model of policing to see the limitations of the organization, for Polsubsektor Pinangsia modern policing is proactive in resolving problems with the service and protection focusing on urban tourism. Conclusion, policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area has been carried out through role Pinangsia Polsubsektor officer who has a tendency emphasizes the role of its police officers on police actions persuasively, preemptive and preventive to implement various activities are individual. Advice, should have the ability Polsubsektor Pinangsia in quality and quantity to ensure the comfort of the traveler's visit, and supported by the support in order to control social problems that require the support of the Government.