Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query
Madeleine Yeza Titania, author
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
May Kurniawan Sanjaya, author
Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Kautsar Sangaji, author
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur...
2019
T54186
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Surahman, author
Insentif pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T25209
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, author
Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52565
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suri Rahmadhani, author
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagai lembagaÃÂ pelayanan perizinan berusaha satu pintu yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BKPM sesuai kewenangannya berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yudijaya Kurniadi, author
Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52419
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Heru Triatma Jaya, author
Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52444
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alyssa Ghassani, author
Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sony Heru Prasetyo, author
Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam
negeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36079
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
