Hasil Pencarian

Ditemukan 186 dokumen yang sesuai dengan query

Rachmat Basuki, author

Perubahan status hukum badan usaha milik Tentara Nasional Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia : analisis Perseroan Terbatas Persada Purnawira Halim

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bisnis di Indonesia telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga saat ini, pada awalnya hal tersebut dimaksudkan hanya untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah serta kesejahteraan prajurit TNI yang tidak dapat dipenuhi dari anggaran saja. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16577

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mardani Rifianto, author

Efisiensi pengawasan keuangan negara di Indonesia = Efficiency of state auditing in Indonesia

ABSTRAK Salah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36008

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Astri Yunita, author

Potensi kerugian negara dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari biaya hak penggunaan frekuensi radio akibat adanya putusan pengadilan tata usaha negara = Potential loss of state from non tax state revenue derived from the cost of radio frequency right usage due to administrative court judgement

Beberapa karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang membedakannya dari Hukum Acara Perdata, antara lain adalah adanya asas prae sumptio justae causa dan asas erga omnes. Bahwa dalam hukum acara perdata demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45251

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Rosmidaria, author

Legitimasi persetujuan dewan perwakilan rakyat terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara = The legitimacy of the house of representatives approval of revenue and expenditure budget

Skripsi ini membahas mengenai legitimasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai fungsi Anggaran yang dimiliki oleh DPR yang sampai pada satuan empat atau rincian jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga yang rentan disalahgunakan oleh anggota DPR dan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi maupun golongan,...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S270

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Otniel Yustisia Kristian, author

Perlindungan hukum pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran kerahasiaan data, dan dalam hal fintech belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan = Legal protection for consumers of money lending service that base on technology and information in the case of fraud, violation of data confidentiality, and in the case of fintechs have not been registered in financial services authority (OJK)

Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52091

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuni Ariani, author

Kontribusi daerah melalui pemotongan langsung penerimaan pajak rokok dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan = The contribution of local government through cigarette tax deduction in order to ensure sustainability of the health insurance program

Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53845

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri, author

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erlina Pangestiaji, author

Pengelolaan Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 = Management of Social Security for Civil Servants by the Limited Liability Companies State-Owned Enterprises After the Issuance of Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019

Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagai BUMN. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi, riset...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Gunawan, author

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Yang Telah Memulihkan Kerugian Keuangan Negara = Abuse of Authority of Government Administration Officials Who Have Recovered State Financial Losses

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian