Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akademi Kebidanan sebagai institusi pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai bidan profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggap terhadap perubahan kemajuan iptek dan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebidanan. Dalam rangka mengemban tugasnya dimasa mendatang mahasiswa dibekali mata kuliah keahlian diantaranya Asuhan Kebidanan Pada Ibu. Hasil Ujian jenjang Akhir Program mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan tahun 2000 relatif rendah yaitu dari 38 orang peserta hanya 6 orang (15,79 %) yang tidak mengulang dan belum diketahui hubungan keadaan awal mahasiswa dengan pengetahuan Asuhan Kebidanan. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan pengetahuan Asuhan Kebidanan dengan keadaan awal mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan tahun ajaran 1999/2000. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan populasi seluruh mahasiswa Akbid Depkes Medan, dan populasi target seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan semester IV, tahun ajaran 1999/2000 sejunmlah 176 orang. Analisis yang digunakan adalah univariat, bivariat (regresi Tinier sederhana) dan multivariabel.Hasil penelitian memperlihatkan sebaran data adalah normal, tidak terdapat peningkatan rata-rata semester III dan semester IV serta variasi cukup besar. Rata-rata pengetahuan Asuhan Kebidanan lebih tinggi pada mahasiswa latar belakang pendidikan SMU dibandingkan latar belakang pendidikan SPK/PPBidan. Ana1isis bivariat memperlihatkan hubungan yang positif antara pengetahuan awal (nilai tes) dengan pengetahuan Asuhan Kebidanan, sedangkan pengalaman bekerja memperlihatkan hubungan yang terbalik. Hasil uji model fit menunjukkan variabel independen yang dapat memprediksi pengetahuan Asuhan Kebidanan adalah pengetahuan awal, latar belakang pendidikan dan motivasi belajar serta diantara ketiganya yang paling besar peranannya adalah latar belakang pendidikan (SMCI). Model regresi yang diperoleh hanya 50,9 % dapat menjelaskan variasi pengetahuan Asuhan Kebidanan mahasiswa Akademi Kebidanan Depkes Medan. Berdasarkan hasil ini agar pihak penyelenggara mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dan mengkaji ulang metode mengajar yang telah dilaksanakan memberikan penghargaan pada mahasiswa yang berprestasi.

---

Knowledge of Midwife Care and it Correlation Aims to Entering Behaviors of Student of Akademi Kebidanan Depkes Medan, 1999/2000As educational institution Akademi Kebidanan aims to graduate qualified graduation. It means they here have good integration as professional midwife, that is trust in God, following science and technology improvement and the problem in community related to midwife. To conduct their future tasks, student gets midwife care subject to motherhood. Final examination to students in Akademi Kebidanan, 2000, is relatively low level, only 15,79% that not is get re-examination, it haven't known correlation between entering behaviors condition to knowledge about midwife care. This research aims to get some information about knowledge of midwife care to entering behaviors in Akademi Kebidanan Health Depkes Medan, 1999/2000. It crosses sectional approach, the all of population student there and the target population is all of student who has finished forth semester 1999/2000, about 176 students, it used univariate, bivariate (simple regression and t test) and multivariate analysis.The result showed a normal distribution, there is no average score increase in semester III & IV and the variance was big enough. Score of knowledge average to SMU is hidger than SPK/PPBidan. Bivariate,analysis showed appositives correlation between early knowledge and knowledge about midwife care, but job experience showed apposite correlation. Goodness of fitness test showed that independent variables that can predict midwife care knowledge are educational background, entering behaviors and motivation to learn. Between them, educational background has the biggest role (SMU) and coefficient correlation 50,9% which indicates that only 0,50 of the variation in knowledge of midwife care of explained. According to this result, we suggest to consider educational background of student candidate. Beside that, we have to review the education process and the give reward to best student."

"Based on letter of the director general of community health No. 590/BM/DJ/Info/V/96 intend the utilization the SP2TP for strengthening the quality of management effectively and efficiency at the health center level. The purpose of this research is to obtain information regarding the performance utility of SP2TP to provide support for the management process at the health center level in municipality in the year 2000, which be focused of user side and availability of data to provide support for strengthening the management process at the health center level, and factors related with the utilization of SP2TP. The factors are Knowledge, Perception, Habitual to use data in working, Needs of information, Availability of general information, Availability in program information, and the Processing of data. This research used the cross sectional design, to identify the relationship between variables with transitory measurement, which quantitative and qualitative approach.

Sample population and informant of this research are staff which responsibility of program, the chief of the health center, namely 114 workers. Test of statistic is chi square and logistic regression of multivariate, meanwhile qualitative data is analyzed with content analysis. The result of this research shows that the utilization of SP2TP to provide support the management process at the health center level is 2, 6%. There are 7 variables studied, three variables have related significantly with the utilization of SP2TP, they are Knowledge about SP2TP, Need of information on SP2TP and availability of program information in the SP2TP. It is concluded that the utilization of SP2TP to provide support the management process at health center level have relationship with knowledge, need information and availability of program information in the SP2TP. The effort of the utilization of SP2TP for strengthening the management process at the health center level, we should have to consider three factors which have been mentioned above. To overcome these problems, makes recommended 1) Training of the health center worker about the management process, 2) Strengthening the quality of supervision, 3). Coordination meetings are held between those responsible for SP2TP, programmer and other health decision maker for improvement of SP2TP. 4) Dissemination of monitoring and evaluation involved unit be held in periodic meeting.

---

Berdasarkan Keputusan Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal informasi SP2TP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmas di Kota Padang Tahun 2000. yang dititik beratkan dari sisi pengguna dan ketersediaan data dalam menunjang manajemen Puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan SP2TP, yaitu faktor pengetahuan, persepsi, kebiasaan menggunakan data dalam bekerja, kebutuhan informasi, ketersediaan informasi umum, ketersediaan informasi program, proses pengolahan data SP2TP. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross sectional) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dan informan penelitian ini adalah para penanggung jawab program, dan kepala Puskesmas terpilih. Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisis multivanat regresi logistik, sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan dengan analisis isi. Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa pemanfaatan SP2TP untuk menunjang manajemen Puskesmas adalah sebesar 2,6 %. Dari 7 (tujuh) varibel yang dipelajari terdapat hanya 3 (tiga) variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna terhadap pemanfaatan SP2TP. Ketiga variabel tersebut adalah pengetahuan petugas tentang data yang terkandung dalam SP2TP, kebutuhan infonnasi SP2TP dan ketersediaan informasi program di dalam SP2TP. Disimpulkan bahwa pemanfaatan SP2TP dalam menunjang manajemen Puskesmasberhubungan erat dengan faktor pengetahuan petugas, faktor kebutuhan informasi dan faktor ketersediaan informasi program di dalam SP2TP itu sendiri.Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan informasi SP2TP oleh Puskesmas, perlu kiranya memperhatikan ketiga faktor tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul di dalam pemanfaatan SP2TP adalah mengadakan 1). Pelatihan petugas Puskesmas, 2). Meningkatkan kualitas pembinaan (supervisi), 3). Melakukan kordinasi untuk mengadakan perbaikan terhadap item SP2TP agar datanya sesuai dengan kebutuhan program dan 4) Menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi kepada lintas program maupun lintas sektoral pada pertemuan-pertemuan secara berkala."

"Angka MMR Indonesia masih dikategorikan tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Disparitas antarwilayah urban dan rural menjadi tantangan Indonesia untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat dalam mengurangi AKI. Upaya safe motherhood meninjau pemahaman penyebab kematian ibu yang diusung empat pilar penting. Laporan data SDKI 2017 menyatakan bahwa hampir 70 persen kelahiran hidup mengalami satu atau lebih komplikasi saat persalinan sebagai penyebab langsung, serta jumlah wanita multipara yang mengalami komplikasi sebesar 2 kali lipat dari wanita bukan multipara yang mengalami komplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi selama persalinan pada wanita multipara yang tinggal di daerah urban dan rural Indonesia berdasarkan data SDKI 2017. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan populasi adalah seluruh wanita usia 15-49 tahun Indonesia yang memiliki riwayat kelahiran hidup lebih dari dua kali (multipara) dan masuk dalam kategori tinggal di daerah urban dan rural Indonesia. Seluruh subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menjadi sampel penelitian, sebanyak 4.822 wanita untuk urban dan 5.011 wanita untuk daerah rural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan determinan kejadian komplikasi persalinan pada wanita multipara urban dan rural. Bagi wanita urban, pendidikan rendah, mengalami komplikasi kehamilan, usia saat persalinan <20 tahun, jarak kelahiran <2 tahun, memiliki masalah jarak ke fasilitas kesehatan, persiapan persalinan yang baik, dan tidak ada penggunaan kontrasepsi dinyatakan memiliki risiko yang signifikan secara statistik dengan komplikasi persalinan pada wanita multipara. Sedangkan, bagi wanita rural, tidak ada otonomi wanita terkait pelayanan kesehatan ibu, mengalami komplikasi kehamilan, usia saat persalinan <20 tahun/20-35 tahun, jarak kelahiran <2 tahun, memiliki masalah jarak ke fasilitas kesehatan, ANC yang didapat tidak memenuhi 5T, persiapan persalinan yang baik, dan lokasi persalinan bukan di fasilitas kesehatan dinyatakan memiliki risiko yang signifikan secara statistik dengan komplikasi persalinan pada wanita multipara. Tindakan deteksi dini selama kehamilan dengan risiko tinggi diperlukan disertai dengan perbaikan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik, khususnya di daerah rural.

---

Indonesia's MMR is still categorized as high compared to other Southeast Asian countries. Disparities between urban and rural areas pose a challenge for Indonesia in providing adequate maternal health services to reduce the MMR. Safe motherhood efforts review the understanding of the causes of maternal deaths supported by four important pillars. The SDKI 2017 data report states that nearly 70 percent of live births experience one or more complications during childbirth as a direct cause, with the number of multiparous women experiencing complications being twice that of non-multiparous women. This study aims to identify factors associated with the occurrence of complications during childbirth among multiparous women living in urban and rural areas of Indonesia based on SDKI 2017 data. This research uses a cross-sectional design with the population being all women aged 15-49 years in Indonesia who have a history of giving birth more than twice (multiparous) and fall into the category of living in urban and rural areas of Indonesia. All subjects who meet the inclusion and exclusion criteria become the research sample, comprising 4,822 women for urban areas and 5,011 women for rural areas. The results show that there are differences in factors influencing childbirth complications among urban and rural multiparous women. For urban women, low education, experiencing pregnancy complications, age at delivery <20 years, birth spacing <2 years, having problems accessing healthcare facilities, adequate delivery preparation, and non-use of contraception were statistically significant risk factors for delivery complications among multiparous women. Meanwhile, for rural women, lack of women's autonomy regarding maternal healthcare, experiencing pregnancy complications, age at delivery <20 years/20 – 35 years, birth spacing <2 years, having problems accessing healthcare facilities, inadequate ANC meeting the 5Ts, adequate delivery preparation, and non-delivery location at a healthcare facility were statistically significant risk factors for delivery complications among multiparous women. Early detection measures during high-risk pregnancies are needed, along with improving access and enhancing the quality of maternal health services, especially in rural areas."

"Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti. Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi. Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik. Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia. To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working. Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively. Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration. The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well. It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about."

"Iklan kampanye Suami SIAGA (SIap, Antar dan jaGa) merupakan salah satu kampanye media massa yang diputar di hampir semua stasiun televisi di Indonesia dan merupakan salah satu program Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang diluncurkan oleh Menteri Urusan Paraxial Wanita pada tahun 1996 (kini Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan), yang bekerja sama dengan John Hopkins University/Centre for Communication Programs (JHUICCP) yang didanai oleh UNFPA. Isi pesan iklan tersebut adalah seputar perlunya partisipasi suami terhadap keselamatan ibu alas peristiwa maternal yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon suami terhadap iklan kampanye Suami SIAGA di televisi, di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tahun 1999. Penelitian ini merupakan analisa data sekunder dari 122 responden yang pernah menonton. iklan kampanye Suami SIAGA dari penelitian "Respon Masyarakat Terhadap Iklan Kampanye Suami SIAGA di Televisi di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 1999". Sedangkan data yang lain adalah data kualitatif adalah data primer yang digunakan untuk memperkaya data. Penelitian ini mengunakan dua metode sekaligus yaitu metode kuantitatif dengan disain penelitian cross sectional, dan penelitian kualitatif menggunakan metoda Focus Group Discussion (FGD) dengan disain deskriptif analitik, yang diperlukan untuk memperkaya data. Sedangkan populasi penelitian adalah suami yang istrinya sedang hamil atau baru melahirkan (usia bayi kurang dari 6 bulan) dan pernah menonton iklan kampanye Suami SIAGA di televisi dan tinggal di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa respon suami terhadap iklan adalah positif (83%). Uji bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara respon dengan tingkat pendidikan (p-value 0,046) dan usia suami (p-value 0,0485). Hasil uji multivariat didapatkan model terbaik dan determinan terhadap respon yang terpilih adalah variabel pengetahuan tentang maternal dan variabel umur dengan Odd Ratio masing-masing 2,758 dan 3,667. Walaupun respon terhadap iklan cukup baik, namun data kualitatif menunjukkan bahwa peneriman suami terhadap pesan hanya berdasarkan persepsi suami, yaitu hanya berkaitan dengan partisipasi mereka terhadap pekerjaan rumah tangga saat istri hamil dan atau melahirkan, bukan pada penerimaan yang lebih mendalam sesuai dengan tujuan pesan iklan yaitu pendekatan positif untuk melakukan tiga tindakan yaitu Siap Antar dan Saga. Hasil penelitian juga menunjukan iklan Suami SIAGA belum memuat unsur edukatif yang memberikan informasi penting yang perlu diketahui suami terutama dalam mengenali gejala bahaya saat istri hamil, padahal pengetahuan maternal sangat mempengaruhi kesiapan suami terutama mencegah faktor terlambat di rumah tangga dan terlambat ke pelayanan medis / transportasi, sehingga unsur pendekatan untuk melakukan tiga tindakan positif yaitu action suami SIap, Antar dan .jaGA dalam iklan terasa belum cukup, mengingat kompleksnya masalah ibu bersalin. Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka saran yang dianjurkan untuk intervensi adalah, perlu adanya program seri iklan sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap tanpa mengurangi daya tarik iklan dan intensitas penayangan iklan. Sudah saatnya pula semua pihak menyadari bahwa masalah maternal bukan semata-mata masalah wanita, sehingga setiap upaya yang dibuat hendaknya juga melibatkan anggota keluarga dan masyarakat khususnya suami.

---

"Suami SIAGA" television campaign advertisement is one of mass media campaign of mother friendly movement from the previous Ministry of the Role Women (now Ministry of Women's Empowerment) in collaboration with JHU (John Hopkins University) funded by UNFPA in 1996, This program has been broadcasted at all private TV broadcasting station in Indonesia The Advertisement was made to increase husband's involvement in the safe motherhood.

One study had been conducted to learn the response of husbands in the district of Sukabumi toward the televised advertisement of Suami SIAGA. This cross-sectional study employed both quantitative and qualitative study. This thesis analysis a part of data collected throe the study that is those of respondents who ever watched the advertisement prior to study. The Number of respondents analyzed were 122.

The study populations are husband whose wife is pregnant or has a baby no more than 6 months of age and have ever watched Suami SIAGA advertisement in television which live in Sukabumi District, West Java 1999.

This analysis shows that most of husband?s responses to 'Suami SIAGA' advertisement are positive. While bivariate test show significant association between husband's response with educational level and their age. Models which is fit to the response are maternal knowledge and age which mean that those factors have relationship / association with response. Even though their response according to qualitative analysis is quite good, qualitative analysis shows that husband's understanding to the advertisement is based-on their responsibility toward household works while their wife is being pregnant or delivery a baby; not in the mean of preventing " the tree delays ".

Analysis shows that Suami SIAGA advertisement didn't put into account the necessity of educational aspect to inform husband in recognizing life threatening obstetric complications. On the other hand, maternal knowledge is very influencing husband readiness is preventing "the three delays".

This study recommends the program manager to make the advertisement series containing complete information in preventing maternal mortality. Hence, it's time for all part to realize that maternal mortality is not only the women's problem but also the community and the government, so all of interventions made should involved family member and community, in particular, the husband. "

"Pembangunan Kesehatan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memecahkan berbagai masalah khususnya masalah kesehatan di masa yang akan datang. Dalam rangka pencapaian ke arah tersebut berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pencegahan sampai pada rehabilitasi. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan yaitu pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), karena pelaksanaan imunisasi rutin yang sudah dilaksanakan dirasakan belum memadai dan belum dapat mengeliminir penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi khususnya difteri dan tetanus toxoid. BIAS ini telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh Indonesia sejak tahun 1998. Adapun tujuan BIAS adalah untuk memberikan dan meningkatkan kekebalan bagi seluruh siswa SD dan MI untuk melawan penyakit difteri dan tetanus toxoid. Dalam pelaksanaan BIAS ini tidak bisa berlangsung dengan lancar, hat ini tergambar dengan terjadinya beberapa kejadian yang diakibatkan pelaksanaan imunisasi (BIAS).Kejadian ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) tertinggi dalam pelaksanaan BIAS tahun 1999 untuk Sawa Tengah terdapat di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 34,4 %, sehingga perlu dilihat penyebabnya. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas BIAS dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan.Penelitian tentang kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilakukan secara cross-sectional dengan sampel sebanyak 102 orang petugas yang diambit secara acak sederhana (simple random sampling) dari 270 orang petugas yang berasal dari 30 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Grobogan.Untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, dilihat dari faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor internal, terlihat variabel yang memiliki hubungan yang bermakna adalah pendidikan (p<0,05). Hubungan pendidikan dengan kepatuhan, terungkap bahwa petugas yang berpendidikan medis lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas yang berpendidikan nonmedis. Selain itu faktor internal yang memiliki nilai p<0,25, menjadi kandidat model, hal tersebut terlihat pada variabel lama kerja, dimana lama kerja < 7 tahun lebih patuh (1,4 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki masa kerja > 7 tahun. Demikian pula halnya dengan motivasi, petugas yang memiliki motivasi tinggi lebih patuh bila dibandingkan dengan petugas memiliki motivasi rendah. Selanjutnya untuk tingkat pengetahuan, petugas yang memiliki pengetahuan baik, lebih patuh (1,05 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki pengetahuan rendah. Dalam pelaksanaan BIAS ini terlihat pula bahwa pelatihan petugas jarang dilakukan, pahal pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas.Kemudian faktor eksternal yang memiliki hubungan yang bermakna terhadap kepatuhan adalah jabatan petugas. Disini terlihat bahwa petugas yang memiliki jabatan paramedis lebih patuh (3 kali) bila dibandingkan dengan petugas yang memiliki jabatan non paramedis. Seperti halnya faktor internal, pada faktor eksternal terdapat juga variabel yang memiliki nilai p< 0,25 yaitu sumber daya yang menjadi kandidat dalam model.Hasil menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang cukup, petugas lebih patuh bila dibandingkan dengan sumber daya kurang. Selanjutnya dilihat dari kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP, kepatuhan yang terbaik terjadi pada penanganan vaksin sedangkan kepatuhan yang paling rendah terjadi pada proses sterilisasi.Melihat hasil di atas, pada pelaksanaan BIAS yang akan datang perlu ditinjau kembali adanya alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi khususnya agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat serta didukung dengan tenaga medis untuk menghindari terjadinya KIPI.Daftar bacaan : 32 (1979 --- 1999)

---

Factor related with Officer Obedient on Immunization Program Operational Standard (BIAS Implementation in Grobogan District, Central Java) Year 1999The health development are directed to improve human resources quality capable to dissolve many kind of problems specially in coming years. To fulfill those direction, step are taken from prevention to rehabilitation. One of the anticipation is BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah; School Children Immunization Month, 5C1'N), because of the routine immunization program is not quite proper to eliminate disease specially difteri and tetanus toxoid. SCIM are implemented all over Indonesia by the Indonesian government since 1998. The goals of SCIM is to give and improve immunity on School children to fight against difteri and tetanus toxoid. In implementation of SCIM there are some point where it didn't work well specially in immunization procedure implementation.The highest Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPI; Post Immunization Succeed Event, PISE) in 1999 SCIM implementation on Central Java is Grobogan for 34.4 %, therefore we have to find the problem. From research , we found out that one of the motive is SCIM officer Obedient factor on implementing the standard procedure.The research on officer obedient in implementing SOP, are held with cross-sectional and samples of 102 officer randomly pick (simple random sampling) from 270 officer of 30 Puskesmas (Public Health Center) scattered in Grobogan.To find out Officer Obedient in SOP implementation, are divided into internal and external factor. The research shows that the significant related variable is education (p<0,5). Relation between Education and Obedient is that officers with medical education background are more obedient than those who didn't have any medical education background.Beside that internal factor which own value of p<0.25, become model candidate, it shows on work experience variable, where experience <7 years are more obedient (1.4 more) if compared to officer with experience more than 7 years. Also in motivation, where officer with higher motivation are more obedient than those with lower motivation. Officer with good comprehension, are more obedient (1.05 times) if compared to those with lower comprehension. In SCIM showed that officer training are seldom although training is very important to improve officer comprehension and skill.External factor that related to Obedient is Officer ranking. Officer with paramedical rank are more obedient (3 times) compared to officer with non paramedical rank. Like internal factor, external factor also have variable with value of p