Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Minamoto dan Taira adalah dua klan bangsawan yang berpengaruh terhadap otoritas kaisar pada Zaman Heian. Klan Minamoto dan Klan Taira memiliki kekuatan militer yang dipercaya oleh kaisar sehingga mereka bersaing dalam memperebutkan kedudukan sebagai klan yang mendominasi pemerintahan. Skripsi ini membahas tentang pertentangan Klan Minamoto dan Klan Taira pada peristiwa Perang Genpei tahun 1180-1185. Pertentangan tersebut meliputi pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa wilayah di Jepang. Perang Genpei terjadi karena Klan Minamoto dan Klan Taira mendukung dua calon kaisar yang berbeda. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis secara kronologis waktu. ......Minamoto and Taira are two of noble clans that have influence to emperor’s authority at Heian Era. Minamoto Clan and Taira Clan have a military strength that trusted by the emperor so they compete in a fighting for position as a clan who dominated the government. This thesis will discuss about conflict of Minamoto Clan and Taira Clan at the events of Genpei War years 1180-1185. The conflict includes the battles that occur in some areas in Japan. Genpei War occurs because Minamoto Clan and Taira Clan support two different candidates of emperors. This thesis is done by qualitative literary studies with the method of descriptive–analytic in chronological time.

Abstrak :
Tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1997 salah satunya adalah menangani permasalahan kendaraan bermotor mencakup pendaftaran kendaraan bermotor. Dalam prakteknya, tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah/Dipenda dan PT. Jasa Raharja menyelenggarakan pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam satu kantor Samsat. Akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-harinya, adanya birokrasi berjenjang dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan dalam proses administrasinya. Hal tersebut membuka peluang munculnya jasa calo/biro jasa yang dapat membantu pengurusan surat-surat tersebut. Penelitian yang dilakukan di kantor Samsat Kodya Semarang bertujuan untuk menggambarkan proses pelayanan petugas samsat serta adanya pelayanan secara khusus berkaitan dengan kelengkapan persyaratan yang kurang, proses cepat bea balik nama, percaloaan serta adanya pembukaan loket khusus untuk Acc KTP sebagai alternatif untuk tidak melakukan balik nama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis langsung berada ditengah-tengah obyek penelitian untuk mengamati, merasakan, dan memahami dinamika pelaksanaan pelayanan oleh petugas samsat dalam proses administrasi kendaraan. Penulis juga melakukan aktivitas sebagai wajib pajak, mengamati, dan melakukan wawancara terhadap petugas samsat, baik PNS maupun Polri dan calo/biro jasa. Hasil penelitian menemukan pelayanan Samsat di Kodya Semarang terbagi tiga yaitu Samsat I, Samsat II dan Samsat III dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB serta dilayani oleh 113 orang petugas yang terdiri dari 57 orang petugas Polri, 16 orang PNS dan 40 orang PHL. Pengguna jasa yang dilayani petugas terdiri dari : pemilik langsung atau wajib pajak, calo, suruhan atau kurir balk orang sipil maupun personal Polri. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti one day service dalam proses administrasi kendaraan bermotor tidak disertai kriteria dan batasan waktu yang jelas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perantara atau calo. Pada sisi lain para wajib pajak cenderung menggunakan calo atau perantara dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotornya, sehingga aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Perantara atau calo yang beroperasi di kantor Samsat Kodya Semarang terdiri dari personel Polri di kantor Sarnsat termasuk Provost Polda Jawa Tengah yang bertugas melakukan pengamanan internal, pegawai negeri dari Pemda Kodya Semarang, pegawai harian lepas, biro jasa yang dikenal dengan calo resmi, calo liar, dan petugas parkir. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para calo mempunyai cara dan strategi sendiri untuk menarik wajib pajak yang akan mengurus kendaraannya, seperti mangkal di depan pintu, di ruang tunggu, di tempat parkir, dan di warung sekitar samsat. Disamping itu ada calo yang memiliki pelanggan sendiri, yaitu wajib pajak yang setiap tahunnya secara rutin dibantu pengurusan administrasi kendaraan bermotornya. Biasanya calo menghubungi wajib pajak langganan yang terdaftar dalam buku khusus beberapa hari sebelum waktu jatuh tempo. Pada sisi lain terjadi penyimpangan tugas dan kewenangan oleh petugas dalam melayani masyarakat. Hal ini dibuktikan dimana dalam pengecekan fisik kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka dan nomor mesin dilakukan oleh petugas Polri tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada, sehingga petugas Polri itu sendiri tidak optimal khususnya dalam mengembangkan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Petugas polisi yang bekerja secara terpadu dan terkait dengan instansi lain yang membidangi pemasukan uang negara ini cenderung menitik beratkan unsur pelayanan saja yaitu pemasukan uang negara dari pada tugas fungsi sebagai aparat yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban penerbitan suratsurat kendaraan bermotor. Penyimpangan lain yang dilakukan petugas adalah dibentuknya loket khusus bagi wajib pajak yang tidak dapat melampirkan KTP asli atas nama pemilik dengan membayar uang dengan jumlah tertentu. Hal ini merugikan Pemerintah Daerah dari sektor penerimaan pajak.

Abstrak :
Tesis ini menguraikan tentang pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Oleh Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing Polda Metro Jaya, yang diwarnai adanya penyimpangan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Untuk pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Polri selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap orang asing adalah Imigrasi dan Polri (Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya) untuk tingkat Polda Metro Jaya. Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua macam yaitu tindakan yustisial dan tindakan keimigrasian. Tindakan yustisial prosesnya seperti proses penyidikan, untuk diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dari kedua macam penegakan hukum terhadap orang asing, yang digunakan oleh Satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya selama periode 2 tahun terakhir adalah tindakan keimigrasian, karena prosesnya mudah tidak memerlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Tindakan yustisial selama periode dua tahun terakhir baru satu kali, itupun ditangani oleh anggota yang baru direkrut, diluar satuan pengawasan orang asing, yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyidikan. Disamping kedua macam penegakan hukum, satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya juga melakukan tindakan lain, diluar kedua ketentuan yang berlaku tersebut. Hal ini memungkinkan karena adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Dengan kewenangan diskresi inilah, terkadang satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian, dan dalam prakteknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya terkesan diijinkan dan ada toleransi dari sesama anggota dan pimpinan, selama penyimpangan yang terjadi tidak membahayakan kelompok atau organisasi satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Disamping itu karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Salah satu cara untuk mencegah maraknya penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri adalah dengan cara melakukan resosialisasi dan reinternalisasi doktrin-doktrin Polri, etika profesi yang merupakan pedoman bagi seluruh insan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, disamping itu juga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga akan dapat membentuk insan Polri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan status dan peranannya sebagai insan Rastra Sewakotama. Bila setiap insan Polri telah memiliki iman dan taqwa yang kuat, niscaya penyimpangan di tubuh Polri umumnya dan khususnya di satuan pengawasan orang asing bisa ditiadakan atau minimal berkurang dan secara bertahap bisa ditiadakan. Untuk meningkatkan profesionalisme anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyidikan dengan mengikutsertakan anggota dalam pendidikan kejuruan reserse dan intelijen serta melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berlanjut. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah adanya kehendak dalam diri daripada individu untuk mau dan mampu melaksanakan tugas secara profesional demi meningkatkan citra Polri dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Abstrak :
Salah satu tujuan pendidikan di KWJ adalah agar ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk mempererat hubungan antara Jepang dan Indonesia, dalam segala bidang. Sebagai pendidik di lingkungan industri manufaktur, penulis berkesempatan berkeliling ke berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari perusahaan besar, menengah dan kecil (IKMl/ndustri Kecil dan Menengah). Baik perusahaan PMDN (Penanarnan Modal Dalam Negeri), maupun PMA (Penanaman Modal Asing) dari Jepang, Korea, Amerika, Taiwan dan Singapura. Dalam pelaksanaan kerja, ketika melakukan konsultasi untuk suatu perusahaan, yang digunakan juga sebagai bahan penelitian, maka masalah yang paling sering muncul adalah mengenai komunikasi internal di dalam perusahaan itu sendiri. Hal menarik yang ditemukan dalam pelaksanaan konsultasi dan penelitan yang dilakukan kemudian adalah bahwa ada perbedaan cars berkomunikasi di antara mereka (baik orang Indonesia yang berbicara kepada orang Jepang, maupun sebaliknya). Salah satu faktor utamanya adalah bahasa dan budaya.. Untuk itu, dalam thesis ini, penulis mengambil topik "Perbedaan Cara Berkomunikasi Antara Pekerja Jepang dan Pekerja Indonesia dalam Penerapan Horenso (Studi Kasus pada perusahaan Jepang di Indonesia)". Penelitian dilakukan selama 2 tahun terakhir dengan fokus pads perusahaan Jepang di Indonesia, karena faktor kemudahan akses untuk mengetahui tentang aktivitis perusahaan Jepang di Indonesia. Lebih dari 70% pelanggan dari Matsushita Gabel Institute adalah perusahaan yang memiliki afliasi dengan perusahaan di Jepang.

Abstrak :
[Tesis ini membahas kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 karena pada kurun waktu tersebut, pasokan impor kebutuhan barang dari wilayah Eropa ke Hindia Belanda (Indonesia) terganggu karena terjadinya resesi ekonomi yang begitu berat. Pada kurun waktu tersebut Jepang berusaha untuk mengisi kebutuhan barang impor di wilayah Hindia Belanda dengan harga barang yang murah. Bagaimana peningkatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1920-1940 akan di bahas di dalam tesis ini melalui analisis dari media masa Jepang yang terbit di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 maupun dari arsip-arsip mengenai kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan 1940. Pembahasan mengenai kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 ini merujuk pada teori nanshin-ron yaitu teori mengenai ekspansi Jepang ke wilayah Selatan yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda (Indonesia).;This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia)., This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia).]

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai halal tourism di Jepang, sebuah strategi pariwisata baru di Jepang dengan wisatawan Muslim sebagai sasarannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif dengan metode interpretasi data. Strategi halal tourism di Jepang mencakup bidang restoran, bidang akomodasi dan transportasi, organisasi yang menangani halal tourism, serta layanan informasi, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal Jepang. Penerapan strategi halal tourism berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan hubungan diplomasi.

---

ABSTRACT This research attempts to investigate halal tourism in Japan as its new tourism strategy toward Muslim as its playing field. This study is an analytical descriptive research used qualitative approach through data interpretation method. The halal tourism strategy comprises restaurant, accommodations and transportation, association or institution which related to halal tourism, and also information services while maintaining Japanese local wisdom. Halal tourism strategy has implication to economic improvement and diplomatic relation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas alasan dibalik dukungan organisasi Soka Gakkai terhadap Komeito dengan mitra koalisinya, LDP untuk melakukan penafsiran ulang terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka, studi data resmi yang dipublikasikan oleh media masa dan situs yang terkait langsung dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pragmatisme politik Soka Gakkai melandasi dukungan tersebut karena Soka Gakkai memiliki kepentingan antara lain: (1) kepentingan politis yaitu keinginan Soka Gakkai untuk mendominasi seluruh Jepang dengan cara ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan arah kebijakan negara, serta mengontrol media dan public figure, (2) kepentingan ekonomi, yaitu pengamanan aset dan kekayaan Soka Gakkai.

---

ABSTRACT
This research analyzes the motives of the Soka Gakkai's support towards the Komeito and LDP coalition to reinterpret the Article 9 of the Japanese Constitution. This qualitative research develops the data through literature review, and by analyzing some official datas that are published by the media and sites related to the research object. The results showed that political pragmatism of Soka Gakkai is the main reason of why Soka Gakkai keeps supporting Komeito and LDP coalition. Soka Gakkai has some interests behind this coalition: (1) political interests; Soka Gakkai's desire to dominate the whole of Japan by participating in the decision-making activities and influencing the government policies as well as controling the media and the public figures, (2) economic interest; securing the assets and properties of the Soka Gakkai.

Abstrak :
ABSTRAK
Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa dalam setiap masyarakat, kepercayaan keagamaan berkaitan erat dengan gejala-gejala sosial yang terwujud dalam masyarakat tersebut.

Dalam arti ini, bila kita melihat kebudayaan sebagai:

suatu pola dari pengertian-pengertian yang terwujud sebagai simbol-simbol, yang ditransmisikan secara historis; suatu sistem dari konsepsi-konsepsi yang diwariskan dan diekspresikan dalam bentuk-bentuk simbolik, yang dengan bantuan mana manusia mengkomunikasikan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan (Geertz 1973c:81),

maka agama dapat kita lihat sebagai bagian dari kebudayaan, yang secara khusus berkenaan dengan konsepsi-kon-sepsi manusia yang paling mendasar dan hakiki, yakni etos dan pandangan hidup_

---

Abstrak :
Skripsi ini membahas budaya populer manga dan anime sebagai soft power Jepang. Pembahasan ini menggunakan konsep budaya populer oleh John Storey dan konsep soft oleh Joseph S. Nye Jr. Penelitian ini difokuskan pada manga dan anime Doraemon serta menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Perhatian pemerintah Jepang terhadap budaya populer yang dimanfaatkan menjadi soft power salah satunya dapat dilihat dari ditunjuknya Doraemon menjadi Duta Budaya Animasi Jepang pertama pada tahun 2008 yang memiliki misi diplomasi khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai budaya populer manga dan anime yang dimanfaatkan Jepang sebagai soft power negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional. ...... This thesis is about popular culture manga and anime as Japan_s soft power. The research is using the concept of popular culture by John Storey and soft power_s concept by Joseph S. Nye Jr. The focus of this thesis is on Doraemon_s manga and anime. The Japanese government concerns on make use of popular culture as soft power can be seen from Doraemon_s appointment as the first Anime Cultural Ambassador in 2008 which has a special diplomatic mission. This thesis uses qualitative descriptive analysis methode. The purpose of this study is to understand the use of popular culture as soft power for Japan on making relationship with the international world.

Abstrak :
ABSTRAK
Puput Setia Susanti. Abstrak skripsi sbb. Olahraga merupakan salah satu praktik kebudayaan. Salah satu contoh olahraga di Jepang adalah sumo. Sumo berasal dari ritual kepercayaan Shinto. Skripsi ini membahas perubahan sumo ritual menjadi olaheaga populer Jepang dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Leslie White tentang perubahan budaya dan Jay Coakley tentang olahraga. Analisis dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi perubahan sumo ritual menjadi olahraga populer.

---

Abstract
Sport is a form of culture. One of the sports in Japan is sumo. Sumo comes from a ritual in the Shinto religion. This thesis discusses the change in ritual sumo into a popular sport in Japan, using the analytic descriptive method, and theories by Leslie White about the change of culture, and from Jay Coakley about sport. The analysis of this study concludes that the development of social, politic, and economy has influenced the change of ritual sumo into a popular sport.