Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan hutan tanaman industri di lahan gambut diperlukan strategi pemanenan yang efektif dan produktif hal ini bertujuan untuk menghasilkan produksi yang optimal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan pemanenan kayu diperlukan peralatan baik manual, semi mekanis maupun mekanis, yang pada intinya dapat meningkatkan pasokan kayu bundar dan bahan baku serpih. Melakukan kegiatan pemanenan kayu hasil hutan tanaman industri di area gambut memiliki tantangan yang besar dikarenakan daya dukung tanah gambut 0,26 kg/cm bila menggunakan unit alat berat excavator maka unit tersebut harus lebih ringan atau sama dengan daya dukung tanah gambut. PC135F-10M0 telah memenuhi syarat bekerja di area gambut karena memiliki daya tekan unit 0,26 kg/cm2 sama dengan daya dukung tanah gambut, yang disempurnakan dengan metode tarik panjang (B-tree length) memberikan hasil produksi tinggi yaitu meningkat menjadi 4,84 ton/jam dari 2,58 ton/jam bila dibandingkan menggunakan tarik pendek. Penggunaaan bahan bakar PC135F-10M0 menggunakan B-tree length sekitar 11,9 liter/jam bila dibandingkan dengan menggunakan tarik pendek 11,8 liter/jam.Metode B-tree length menjadi soulsi mengurangi limbah, hal ini dapat terjadi dikarenakan kayu dengan diameter 5 cm sampai dengan 10 cm (banyak terbuang di area pemanenan saat menggunakan metode tarik pendek) masih dapat termanfaatkan, kuncinya saat mengeluarkan kayu dalam bentuk utuh ke TPn (tempat penumpukan sementara) dalam jumlah besar dalam satu waktu sehingga mampu mengurangi aktivitas travelling berulang yang akan mempengaruhi biaya produksi lebih efisien. Menggunakan metode B-tree length lebih produktif, jumlah unit yang digunakan untuk produksi 5 unit dan biaya proses pemanenan hasil hutan Rp. 72.952, 35/ton bila dibandingkan dengan biaya produksi menggunakan tarik pendek jumlah unit yang di perlukan untuk produksi 9 unit biaya operasional lebih mahal Rp. 97.067,84/ton. Dalam kajian metode B-tree length aspek-aspek keinsinyuran telah diterapkan sebaik mungkin baik dari sisi kompetensi professional, prinsip dasar kode etik serta keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan Hidup (K3L).

---

The development of industrial plantation forests on peatlands requires an effective and productive harvesting strategy that aims to produce optimal production and not cause environmental damage. Each timber harvesting activity requires both manual and semi-mechanical equipment, which in essence can increase the supply of round wood and chip raw materials. Operational out timber harvesting activities from industrial forest plantations in peat areas is a big challenge because the bearing capacity of peat soil is 0.26 kg/cm. When using a heavy excavator unit, the unit must be lighter or equal to the bearing capacity of peat soil. PC135F-10M0 has fulfilled the requirements for working in peat areas because it has a unit ground pressure of 0.26 kg/cm2, which is the same as the bearing capacity of peat soil. This is enhanced by the long pull method (B-tree length), which gives high production yields, which increase to 4.84 ton/hour from 2.58 ton/hour when compared to using cut to length method. The use of PC135F-10M0 fuel uses a B-tree length of around 11.9 litres/hour when compared to using a short drag of 11.8 litres/hour.

The B-tree length method is the solution to reducing waste. This can happen because wood with a diameter of 5 cm to 10 cm (a lot of it is wasted in the harvesting area when using the cut to length method) can still be utilized. The key is removing the wood in its intact form to the TPn (temporary storage places) in large quantities at one time to reduce repeated travelling activities, which will affect production costs more efficiently. Using the B-tree length method is more productive, the number of units used for production is 5 units, and the cost of harvesting forest products is Rp. 72,952.35/ton. When compared to production costs using the cut to length method, the number of units needed to produce 9 units of operational costs is Rp. 97,067.84/ton. In the study of the B-tree length method, engineering aspects have been applied as well as possible in terms of professional competence, the basic principles of a code of ethics, security, safety, health, and the environment (K3L)."

"Ruas Pipa Transmisi Semarang – Batang (Cisem Tahap 1) merupaan salah satu dari jaringan pipa transjawa. Semula pipa ini akan dibangun oleh Badan Usaha, tetapi kemudian dikembalikan ke negara karena tidak ekonomis secara bisnis. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memodelkan perhitungan tarif pengangkutan gas bumi untuk pipa Semarang – Batang yang akhirnya dibangun oleh pemerintah melalui anggaran negara. Pengembangan model dilakukan dengan merubah formulasi umum penghitungan tarif dengan dua kategori yaitu dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan model Barang Milik Negara (BMN). Dalam skema PMN Pemerintah meminta pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan dengan keuntungan yang dibatasi maksimal sama dengan persentase pengembalian Surat Hutang Negara sedangkan dalam skema BMN Pemerintah tidak pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan sehingga tarif hanya berupa management fee. Hasil perhitungan menunjukkan perhitungan tarif dengan skema BMN, menghasilkan nilai yang paling rendah dan efisien yaitu 57,1% lebih rendah dibandingkan jika dihitung dengan formulasi umum penghitungan tarif dan 27,4% lebih rendah dibandingkan dengan skema PMN. Selain itu dalam studi ini juga dilakukan implementasi profesionalisme, kode etik keinsinyuran dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

---

Trans Java pipeline networks include the Semarang-Batang Transmission Pipeline Segment (Cisem Phase 1). This pipe was supposed to be constructed by a company, but since it would not be profitable for them, the state eventually got it back and The government funded the pipeline's construction through the state budget. The goal of this study is to analyze and simulate how the Semarang-Batang pipeline's natural gas transportation tariffs were determined. To build the model, the general formula for calculating tariffs was modified into two main types: the State Property (BMN) model and the State Capital Participation (PMN) scheme. In the case of the PMN scheme, the government asks for a return of capital on invested assets, with profits limited to the percentage of return on government debt securities. While the BMN scheme only allows for management fees as the government does not return capital on invested assets. The results of the calculation show that the BMN scheme generates the lowest and most efficient value when applied for calculating tariffs; it is 57.1% cheaper than when calculated using the conventional tariff calculation formulation and 27.4% cheaper than when calculated using the PMN scheme. Furthermore, this study included engineering codes of ethics, environmental safety, occupational health (K3L), and professionalism."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditi energi strategis yang ketersediaannya sangat diperlukan dan BPH Migas merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi menjamin ketersediaan BBM dengan tugas melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap entitas usaha yang di bidang BBM. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, badan usaha wajib memberikan laporan kepada BPH Migas. Perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, menuntut proses bisnis pelaporan Badan Usaha kepada BPH Migas dilaksanakan menggunakan aplikasi secara online. Tujuan laporan praktik keinsinyuran ini adalah melakukan pengembangan aplikasi dalam mendukung tugas BPH Migas untuk mengetahui struktur data yang dihasilkan yang selanjutnya digunakan dalam peramalan konsumsi BBM. Proses pengembangan aplikasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, rancangan desain aplikasi, pelaksanaan pengembangan aplikasi, uji coba, deployment dan go-live. Kesimpulan dari hasil praktik keinsinyuran ini yaitu, aplikasi membantu kemudahan pelaksanaan proses bisnis, pengolahan data yang cepat, waktu pemrosesan terukur, dan struktur data aplikasi dapat digunakan lebih lanjut sebagai input dalam analisis proyeksi konsumsi BBM dengan hasil analisis proyeksi menggunakan metode causal regresi linear pada tahun 2030 sebesar ±102 juta kL, serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan yang terpenuhi melalui manfaat perlindungan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan kertas, sehingga potensi dukungan lingkungan ini akan terus termanfaatkan selama aplikasi digunakan.

---

Petroleum fuel is strategic energy and its availability is necessary, while BPH Migas is a government agency that has the function of ensuring the availability of fuel by carrying out supervision and regulation of business entities. Concerning the supervisory function, business entities must provide reports to BPH Migas. Current developments in information technology require reporting to be carried out using online applications. This report aims to develop fuel reporting applications, further, the data from the application will be used to provide information and forecast fuel consumption for policy planning. The conclusion from this report is that there are many benefits obtained from the use of fuel reporting applications, which are paperless, fast and accurate data processing, measurable processing time, saving costs, efficient processes, and the produced data can be used as an input in fuel consumption projection analysis with the results of the projection analysis using the causal linear regression method in 2030 amounting to ±102 million kL, as well as health, work safety, and environmental aspects are fulfilled through the benefits use of the reporting application."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini disajikan mengingat pentingnya untuk meningkatkan produksi gas didalan negeri Indonesia.  Adapun tujuan dari laporan praktik ini adalah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja sebuah fasilitas produksi dalam mengolah gas alam sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara menentukan kondisi operasi yang optimal dari Katup Joule-Thompson yang digunakan untuk mengontrol titik embun hidrokarbon dan juga kandungan air dalam gas selain juga untuk menurangi pemakaian bahan bakar gas. Metode yang dipakai adalah dengan membuat model simulasi yang mewakili kondisi operasi sesungguhnya dilapangan dan kemudian dilakukan intervensi dan mofidikasi pada model tersebut untuk menemukan model konfigurasi dan kinerja fasilitas yang optimum dan kemudian mengimplementasikannya di lapangan melalui uji coba lapangan. Dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan produksi sebesar 8% dengan pengurangan konsumsi bahan bakar gas secara rata-rata sebesar 16.1 MMscf/bulan dan pengurangan emisi karbon rata-rata 883.06 kiloton setara CO2.

---

The internship activity is presented due to the urgency of boosting the gas industry in Indonesia. The purpose of this engineering work activity is to evaluate and optimize the performance of the dew point control unit in the production facility in treating the natural gas with the expectation that, by optimizing the JT-Valve used in the dew point control unit, it can provide a production gain and increase production while reducing carbon emissions by lowering fuel gas consumption. The method used in this activity is preparing a simulation model that reflects the actual field condition, intervening and modifying the model to find the optimized configuration and performance of the plant, implementing the optimization result onsite, and performing a series of field trials to verify the simulation results and implement the modification proposed. This engineering analysis shows that there is an average of 8% production increase, while the opportunity for fuel gas reduction is an average of 16.1 MMscf per month and an average of 883.06 kton CO2 equivalent of GHG gas reduction."

"Fluida dari sumur laut dalam Merakes yang mengalir kurang lebih 48 km dari kedalaman air 1600 m di bawah permukaan laut menuju Fasilitas Pengolahan Terapung Migas akan mengalami perubahan tekanan suhu selama proses pengaliran. Salah satu resiko fluida yang mengalir di tekanan tinggi dan suhu rendah adalah terbentuk nya hidrat. Hidrat akan terbentuk jika gas hidrokarbon bercampur dengan air di teananan tinggi dan suhu rendah. Dalam laporan Praktik Keinsinyuran ini, Penulis akan menjelaskan pencegahan terbentuknya hidrat dengan injeksi inhibitor kimia termodinamika mengunakan MEG dan MeOH. Injeksi MEG berkelanjutan dilakukan selama operasi kondisi stabil, sementara MeOH dapat menghambat hidrat selama operasi start-up dan restart-up. Jika hidrat telah terbentuk, remediasi hidrat harus dilakukan untuk mengurangi penyumbatan pipa. Depresurisasi akan digunakan untuk memisahkan hidrat yang terbentuk. Manajemen hidrat di lapangan laut dalam Merakes ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Laporan Kerja Praktik Keinsinyuran ini.

---

Fluid from Merakes deep water wells which flows approximately 48 km from 1600 m water depth below mean sea level to oil and gas Floating Processing Facility will experience changes in pressure and temperature during the flowing process. One of the risks of fluid flowing at high pressure and low temperature is the hydrate formation. Hydrate will form if hydrocarbon gas mixes with water at high pressure and low temperature. In this Engineering Practice report, the author will explain the hydrate formation prevention by injection of thermodynamic chemical inhibitors using MEG and MeOH. Continuous MEG injection is performed during steady state operation, while MeOH can inhibit hydrate during start-up and restart-up operation. If hydrate has already been formed, hydrate remediation must be performed to reduce the pipe blockage. Depressurization will be used to remediate the hydrate which has already been formed. Hydrate management in the Merakes deep water field is explained more details in this Engineering Practical Work Report."

"ABSTRAKHipertensi disebut silent killer karena muncul tanpa gejala yang spesifik. Tinjauan tren saat ini menunjukkan bahwa jumlah orang dewasa dengan hipertensi meningkat dari 594 juta pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015, dengan peningkatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia lanjut. Hipertensi yang tidak mendapatkan perawatan dengan baik dapat menjadi hipertensi tidak terkendali, yakni kondisi medis serius yang secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Dari perkiraan 1,13 miliar orang yang memiliki hipertensi, kurang dari 1 dari 5 orang yang hipertensinya terkendali. Meskipun demikian, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai faktor risiko dari hipertensi tidak terkendali pada lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor risiko hipertensi tidak terkendali pada lansia hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data sekunder dari register kohort dan hasil pemeriksaan kesehatan lansia di Posyandu Lansia Sehat Sejahtera Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada periode November 2019-Maret 2020. Peneliti menggunakan analisis bivariat dengan uji Chi Square serta menggunakan nilai Prevalens Rasio (PR) sebagai ukuran asosiasi. Berdasarkan hasil analisis bivariat, ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin, tidak minum obat anti hipertensi, kepatuhan pemeriksaan tekanan darah, dan riwayat diabetes mellitus dengan kejadian hipertensi tidak terkendali. Upaya untuk meningkatkan keaktifan lansia melakukan kunjungan ke posyandu lansia perlu dilakukan untuk menurunkan kejadian hipertensi tidak terkendali dan mencegah komplikasi. "

"Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya yang tidak terbarukan (nonrenewable resources) seiring berjalan waktu akan semakin menipis pasokannya di bumi. Hal inilah yang mendorong pengembangan bahan bakar alternatif ramah lingkungan yang ketersediaannya lebih terjamin dan bersinambungan yang berasal dari materi biomassa hasil penyulingan minyak atsiri menggunakan pirolisis katalitik sehingga akan menghasilkan produk distribusi hidrokarbon. Penggunaan katalis asam seperti katalis berbasis zeolit (ZSM-5) telah terbukti mampu untuk melakukan reaksi deoksigenasi dan perengkahan katalitik untuk meningkatkan produksi senyawa hidrokarbon pada reaksi pirolisis katalitik. Namun, penggunaan zeolit hanya mampu merengkah molekul-molekul hidrokarbon panjang menjadi lebih sederhana melalui pembentukan ion karbonium. Sehingga memerlukan modifikasi katalis yang dapat memutus oksigen dari gugus hidrokarbon diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, hasil pirolisis katalitik diharapkan dapat ditingkatkan. Salah satu material yang memiliki potensi tersebut adalah YSZ (Yttria-Stabilized Zirconia). Pada penelitian ini, variasi suhu, laju alir gas inert dan rasio perpaduan katalis YSZ-ZSM-5 akan digunakan dalam reaksi pirolisis residu hasil penyulingan minyak atsiri menjadi bio-oil untuk diketahui pengaruhnya terhadap proses penyusutan biomassa yang terjadi serta produk distribusi hidrokarbon yang dihasilkannya.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu reaksi pirolisis mampu meningkatkan yield uap produk serta produksi senyawa hidrokarbon non-oksigenat sehingga saat suhu mencapai 550°C merupakan kondisi suhu optimumnya. Hal yang sama juga berlaku pada laju alir gas inert (argon) dengan kondisi laju alir optimum sebesar 100 ml/menit. Pada kondisi tersebut, fluidisasi material biomassa terjadi dengan maksimal sehingga proses transfer panas dapat terjadi dengan sangat cepat. Sedangkan rasio katalis YSZ/ZSM-5 optimum dicapai saat rasio 3:2. Pada kondisi ini, YSZ berperan sangat efektif pada kondisi suhu 550°C dalam membantu ZSM-5 membentuk senyawa-senyawa hidrokarbon non-oksigenat. Sementara itu, proses penyusutan biomassa terjadi pada waktu ke-0 hingga ke-15 menit.

---

Petroleum and natural gas are non-renewable resources, which in time will diminish their supply on earth. That is why, the development of environmentally friendly hydrocarbon resources alternative whose more secure and sustainable should be driven. One of the origins could be come from derivation of biomass material from the residue of distillation process of essential oils with using catalytic pyrolysis that would produce the hydrocarbon distribution products. The use of acid catalysts such as zeolite-based catalysts (ZSM-5) has been proving to be able to carry out deoxygenation reactions and catalytic cracking to increase the production of hydrocarbon compounds in catalytic pyrolysis reactions. However, the use of zeolites can mainly accelerate the cracking higher/long molecules into make hydrocarbon molecules simpler by forming carbonium ions from carbon-carbon chain. Thus, requiring a modification of the catalyst which can cut off oxygen from the hydrocarbon group is needed. With this mechanism, the results of catalytic pyrolysis expected to be improved. One material that has this potential is YSZ (Yttria-Stabilized Zirconia). In this study, temperature, inert gas flow rate, and the ratio of YSZ-ZSM-5 catalysts will be used in the pyrolysis reaction of essential oils distilled residue to bio-oil to determine their impact on the shrinkage process of biomass and the hydrocarbon distribution products.The results of this study showed that the rise of pyrolysis temperature was able to increase the yield of steam products and the production of non-oxygenated hydrocarbon compounds, in which the temperature 550°C is the maximum temperature of pyrolysis. Similarly, the optimization condition of argon gas flow rate is 100 ml/min. In that condition, the fluidization of biomass material occurs maximally, and the occurrence of the heat transfer process is very fast. While the optimum ratio of YSZ/ZSM-5 catalyst achieved by 3:2 ratio. In this condition, YSZ is very effective at 550°C in assisting ZSM-5 to form non-oxygenated hydrocarbon compounds. Meanwhile, the process of biomass shrinkage occurs in the 0 to-15 minutes."

"Plastik berbasis petroleum telah lama mendominasi industri karena kemudahan produksinya dan sifat fisiknya yang dinilai unggul baik oleh produsen ataupun konsumen. Namun, seiring bertumbuhnya gerakan ramah lingkungan dalam benak masyarakat, kebutuhan akan pastik yang ramah lingkungan juga meningkat. Komposit adalah salah satu metode produksi bioplastik yang banyak digunakan; dengan polivinil alcohol (PVA) menjadi salah satu pemain utama bahan baku bioplastik. Namun, sifat fisik PVA yang cenderung rapuh dan larut dalam air membuatnya sulit diaplikasikan untuk kebutuhan industri. Selulosa dapat ditambahkan sebagai penguat PVA dalam pembuatan bioplastik untuk memperbaiki sifat fisik PVA ataupun memberikan sifat thermal yang lebih diinginkan. Penelitian ini juga akan memanfaatkan asam borat sebagai agen taut silang untuk mengurangi kelarutan air komposit yang terbentuk. Hasil reaksi diperiksa dengan FTIR sementara sifat fisik film diperiksa dengan uji tensil, ketebalan, kelarutan, dan dekomposisi. Dapat disimpulkan bahwa penambahan asam borat akan meningkatkan kegetasan dan sifat tahan air film. Kekuatan tensil film dengan asam borat dapat mencapai angka 770 lbforce/inch^2. Sementara ikatan B-O terbentuk antara PVA berperan sebagai kerangka dan selulosa yang menjadi penguat. Gliserol meningkatkan elastisitas film dengan elongasi hingga 630%. Sementara gliserol menambah ikatan hydrogen yang terbentuk antara PVA dan selulosa.

---

Petroleum based plastics had long dominated packaging industries as they are easy to manufacture and possesses excellent physical properties. But as the environmentally conscious movement spreads, the necessity of bioplastic to replace petroleum-based plastics grows in tandem. Bioplastics are manufactured widely through the means of composite synthesis. Polyvinyl alcohol (PVA) was one of the main contenders for mass produced bioplastics. But the brittle nature and water solubility of PVA rendered its industrial application unfeasible. Cellulose was added as a reinforcement in order to increase PVAs overall Tensile strength and thermal resilience and a form of plasticizer needed to increase its elasticity. This research argues that addition of boric acid will reduce the water solubility of PVA-MCC and form an ideal plastic film. 6 samples will be casted according to their compositions including one control sample of Neat PVA. A FTIR assessment was run through the samples to observe any newly formed bonds. Physical properties will be assessed and measured through tensile test, elongation test, solubility test and decomposition test. It can be concluded that introduction of boric acid as a cross linking agent could affect a films solubility and plasticity; with tensile strength measurements reaching 770 lbforce/inch2. FTIR scans found B-O bonds forming between the PVA matrices and Cellulose reinforcements. While glycerol could increase a films."

"Kegiatan usaha perbankan meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan usaha perbankan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengenaan PPN pada Bank Umum pasca amandemen ketiga UU PPN dan terbitnya SE-121/PJ/2010 dan untuk mengetahui sistem pengenaan PPN pada industri perbankan di negara lain yaitu Australia dan New Zealand. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengenaan PPN pada sektor industri perbankan pasca amandemen ketiga UU PPN mengalami perubahan yang material yang mengakibatkan terdapatnya ketidakpastian hukum. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 mengenai penegasan perlakukan pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha perbankan belum dapat berlaku efektif sepenuhnya. Modifikasi sistem pengecualian yang diterapkan di Australia dan New Zealand belum dapat diterapkan di Indonesia karena diperkirakan akan dapat mengakibatkan tergangunya penerimaan pajak negara dan dapat memberatkan administrasi.

---

Banking activities include fund raising activities, disbursement of funds and other banking activities. The purpose of this study was to determine differences in the imposition of VAT on Commercial Bank after the third amendment of the VAT Act and the publication SE-121/PJ/2010 and to determine the VAT system in the banking industry in other countries like Australia and New Zealand. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the imposition of VAT on the banking sector after the third amendment of the VAT Act are material changes that result in the presence of legal uncertainty. Publication SE-121/PJ/2010 concerning affirmation treatment VAT on banking activities can not be fully effective. Modification of exemption system that apply in Australia and New Zealand can not be applied in Indonesia as expected may result disturb state tax revenue and administrative burden."

"Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku umum menganggap suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah. Di lain pihak, secara ekonomi suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan entitas ekonomi tunggal karena semua sumber daya yang dimiliki berada di bawah pengendalian perusahaan induk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dari penerapan konsep entitas terpisah di Indonesia dan kendala yang mungkin timbul dari penerapan konsep entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pajak penghasilan serta untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan bagi grup yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan konsep entitas terpisah pada kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi di Indonesia menimbulkan beberapa kendala di antaranya terkait dengan netralitas, kemudahan administrasi, biaya kepatuhan, serta pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerapan entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan juga dapat menimbulkan beberapa kendala dalam menentukan taxable unit dan tax base. Indonesia dapat menerapkan kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi kendala yang timbul dari penerapan konsep entitas terpisah serta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala baru bagi sistem perpajakan.

---

Income tax policy that generally applied treats a group of affiliated companies consist of several companies that have a separate tax obligations. On the other hand, a group of affiliated companies constitute a single economic entity because all its resources are under the control of the parent company. The purpose of this study was to determine the constraints of the application of separate entity doctrine in Indonesia and constraints that might arise from the application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation as well as to determine the income tax policy for the group of affiliated companies as a single entity are most likely to be applied in Indonesia. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the application of the separate entity doctrine on income tax policy for group of affiliated companies in Indonesia raises several problems which are related to neutrality, ease of administration, cost of compliance, and monitoring fulfillment of tax obligations. The application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation can also pose several challenges in determining its taxable unit and tax base. Indonesia can apply income tax policy for a group of affiliated companies for tax purposes by considering whether the policy can overcome the constraints arising from the application of a separate entity doctrine, and the policy does not give rise new problems for the system of."