Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., serta penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. Peneliti menemukan bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah berjalan dengan baik. Perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan ketentuan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. ...... This research is about accounting information system on PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., also to examine implementation of PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. researcher found that accounting information system procedure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has implemented well. Accounting treatment in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has met the accounting provision according to PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan. ......This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai audit atas pembayaran manfaat pensiun Dana Pensiun XYZ yang dilakukan oleh KAP ABC untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan magang ini fokus membahas pedoman akuntansi atas pembayaran manfaat pensiun, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC serta analisis audit atas pembayaran manfaat pensiun Dana Pensiun XYZ. Hasil audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan Dana Pensiun XYZ telah dilakukan dengan baik dan tidak ada temuan audit terkait pembayaran atas manfaat pensiun. KAP ABC telah menjalankan prosedur audit sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. ...... The report is aimed to explain the audit of pension benefit payments in Dana Pensiun XYZ which is conducted by KAP ABC for the financial statement period ended December 31, 2016. The report focuses on accounting guidelines on pension benefit payments, audit procedures performed by KAP ABC, and also an analysis audit of pension benefit payments in Dana Pensiun XYZ. The results of the audit conducted by KAP ABC indicate that the internal control performed by Dana Pensiun XYZ has been applied appropriately and no audit finding related to pension benefit payment. KAP ABC has performed audit procedures in accordance with applicable theory and standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Sekuritas dan prosedur audit untuk akun pendapatan kegiatan penjamin emisi efek yang dilakukan oleh KAP DEF. Perlakuan akuntansi untuk akun ini berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE dan PSAK 23. Pengukuran, pengakuan dan penyajian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Walau begitu, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. audit yang dilakukan KAP DEF sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACT
This report discusses the accounting treatment applied by PT ABC Sekuritas and the audit procedures of revenue from underwriting which is performed by KAP DEF. Accounting treatment for this account is based on Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE and PSAK 23. The measurement, recognition, presentation of this account is in accordance with the applicable accounting standards. However, the disclosure of this account is not fully in accordance with the standards. Furthermore, audit procedures conducted by KAP DEF is in accordance with the applicable auditing standards.