Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ASBTRAK
Pada pengoperasian unit pembangkit PLTU, salah satu variabel proses yang dikendalikan adalah suhu uap keluar superheater atau suhu uap yang akan masuk ke turbin (main steam temperature).

Pada Tesis ini dilakukan pemodelan maematis dari suatu sistem superheater yang memberikan suatu model plant satu masukan satu keluaran, yaitu hubungan antara suhu uap keluar superheater dengan alliran air pacar sebagai variabel masukan. Gangguan atau perubahan parameter model plant pada superheater adalah masalah yang dihadapi pada pemakaian pengendalian konvesional. Untuk itu dirancang dan diaplikasikan pengendalian swatala metoda penempatan kutub, untuk menagtasi maslaah tersebut. pada simulasi ditunjukkan kemampuan pengendalian swatala sebagai regulator dalam menagtasi gangguan serta dinamiaknya bila terjadi perubahan set point yang kecil

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengendali swatala metoda penempatan kutub, dapat dipakai untuk mengendalian suhu uap superheater pada daerah operasi yang terbatas

Abstrak :
ABSTRAK
Partai Murba didirikan sesudah terjadinya Peristiwa Madiun 1948, sejak; awal kelahirannya, partai ini telah menampilkan orientasi politiknya yang bergaris keras dalam memperjuangkan cita-cita dan gagasan mereka. Sedikit banyak, hat ini diarahkan oleh pengaruh pemik:iran-pemikiran dari tokoh revalusioner kawakan Tan Malaka yang meskipuin tidak mengambil satu jabatan formal di dalam partai, namuin menjadikan dirinya sebagai mastermind yang merumuskan formulasi ideologi partai Pemikiran Tan Malaka ini berinteraksi dengan entusiasme di kalangan pemuda militan yang nanti menjadi elemen penting partai ini.

Mereka kebanyakan adalah kalangan pemuda yang sempat mendapat gemblengan pada masa pendudukan Jepang. Sebenarnya sejak awal berputarnya roda revolusi, kelompok: pemuda yang nantinya menjadi pilar-pilar Partai Murba memperlihatkan kedekatan mereka dengan Tan Malaka. Semula pada hari-hari awal revolusi, kelompok ini memperoleh papularitas yang mengagumkan karena kontribusi mereka dalam proses mempercepat

---

Abstrak :
ABSTRAK
Alasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

Abstrak :
FILE 86 ABSTRAK
Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang nerdeka, lepas dari belenggu penjajahan, naaun demikian masih banyak hambatan yang harue dihadapi, seperti pemerintah Jepang yang masih berkuasa dalam menjaga Status Quo sampai pasukan Sekutu aengambil alih kekuasaan, disaaping itu kehadiran pasukan Sekutu bereama tentara RICA telah menimbulkan berbagai pertenpuran di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Semarang dan daerah-daerah lainnya, termasuk di Sukabumi.

Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia telah nendapat reaksi keras dart hampir seluruh rakyat yang tersebar diseluruh kepulauan yang dulunya bekas wilayah Hindia-Belanda ini. Mereka menentang kembalinya kolonialisme Belanda di bumi pertiwi.

Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaannya, belum lagi harus mengkonsolidasikan segala kekuatan baik di bidang politik, ekonomi, militer maupun sosial-budaya.

Studi tentang periode revolusi di Indonesia telah banyak dihasilkan baik oleh sarjana-sarjana asing maupun oleh sarjana Indonesia. Akan tetapi umumnya dilihat dari perspektif Nasional atau pusat.

Melihat kenyataan itu, studi ini berusaha mengubah perspektif yang lazim diambil dalam kisah-kisah pada periode ini dan memandang proses revolusi dari tingkat daerah ketimbang dari tingkat pusat.

Dalam skripsi ini akan dilihat bagaimana pemerintah daerah dan rakyat Sukabumi menanggapi tentang arti kemerdekaan, dan apa yang mereka lakukan setelah itu untuk mengkonsoiidasikan diri baik di bidang politik, ekonomi maupun militer.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai Sejarah Kepolisian di Indonesia ini penulis telah mempergunakan kerangka teori dari disiplin Ilmu Sejarah, yaitu dengan menggambarkan Sejarah Kepolisian di Indonesia sebagai salah satu angkatan dari ke IV ANgkatan Bersenjata yang kita miliki sampai saat ini dan kemudian memberikannya sedikit interpretasi terhadap data-data yang diperoleh. Adapun data-data yang diperoleh dari beberapa Perpustakaan kemudian diseleksi sedemikian rupa. Dengan berdasarkan data-data tersebut maka dilakukan deskripsi, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa:

(1) Sejarah Kepolisian di Indonesia memiliki peranan sangat penting di dalam menjaga tetap tegaknya Indonesia merdeka dari serangan-serangan Tentara NICA.

(2) Mengenai pengangkatan dan penunjukan R. Said Soekanto Tjokrodiatmodjo selaku Kepala Kepolisian Indonesia pada waktu itu, pertama-tama hanyalah untuk menyatakan kesatuan-kesatuan polisi lokal agar dapat terorganisir dengan baik dan rapi.

---

Abstrak :

ABSTRAK
Salah satu pasal dari Persetujuan Renville berisi bahwa akan diadakannya plebisit di daerah-daerah pendudukan guna memungkinkan rakyat setempat memilih antara bergabung dengan Republik atau bergabung dengan sebuah negara lain di dalam NIS. Atas dasar itulah di Jakarta didirikan Gerakan Plebisit Republik Indonesia (GPRI) yang bertujuan untuk menginsafkan rakyat akan arti pentingnya plebisit dan berkampanye untuk RI.

Walaupun pada akhimya plebisit itu gagal dilaksanakan karena Belanda lebih dahulu melakukan agresi militernya yang kedua pada tanggal l9 Desember 1948, tetapi GPRI telah membuktikan besarnya dukungan dari rakyat. Perjuangan rakyat di daerah-daerah pendudukan, melalui GPRI, tidak pernah berhenti tetapi berganti corak dari peluru ke kotak suara.

Satu hal yang menarik dari pembentukan GPRI adalah bahwa gerakan ini berbeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan rakyat lain yang ada pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu tidak mengandalkan kekuatan senjata. Gerakan ini satu-satunya gerakan yang mempergunakan pemungutan suara atau plebisit untuk merebut kembali wilayah RI yang jatuh ke tangan Belanda akibat ditandatanganinya Persetujuan Renville.

Sumber-sumber yang digunakan penulis berasal dari arsip-arsip Kementerian Penerangan RI tahun 1945-1949, arsip Algemene Secretarie, surat-surat kabar tahun 1948, sumber lisan, dan sumber-sumber sekunder.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sehingga menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu lahir ne_gara Republik Indonesia yang merupakan negara Kesatuan,se_bagaimana yang dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1.

Kemudian datang Belanda menuntut haknya atas wilayah Indonesia yang dulu disebut dengan Hindia Belanda. Belanda menganggap masih berdaulat atas wilayah Indonesia. tentu saja bangsa Indonesia tidak begitu mudah untuk menyerahkan tanah airnya. Maka di sini timbul sengketa antara bangsa Indonesia dengan Belanda, tentang siapa yang berdaulat atas wilayah Indonesia. Melalui berbagai cara pihak Belmda ber-usaha terus mendapatkan Indonesia. Mulai dengan aksi- aksi militer lokal, mengadakan konperensi-konperensi sandiwara untuk membentuk negara- negara boneka terhadap daerah-dae_rah yang berhasil didudukinya, sampai kepada aksi militer totalnya yang dilakukan hingga dua kali, yaitu pertama pa-da tanggal 21 Juli 1947 dan kedua pada tanggal 19_Desember 1948.

Sementara itu perundingan yang diadakan, balk de ba_wah pengawasan Inggeris maupun di bawah pengawasan badan dunia, PBB (Persatuan Bangsa- Bangsa) yang dilakukan oleh _

---

Abstrak :
Pada Negara Indonesia dari sejak tahun 1950-1959 menganut sistem Demokrasi Liberal. Karena sistem kabinet yang berlaku, maka kabinet dapat jatuh olrh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh parlemen, sedangkan Presiden/Kepala Negara adalah Presiden Konstitusional. Setelah terlaksananya pemilihan umum 1955, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang kedua sebagai wujud kekuatan-kekuatan (fraksi-fraksi di Parlemen). Dalam perjalanan pemerintahannya, Kabinet ini banyak menemui masalah-masalah yang menyulitkan kedudukan Kabinet Ali kedua, antara lain ketika Presiden Soekarno mengucapkan Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957. Menurut presiden, konsepsi ini adalah untuk mengatasi kekalutan politik yang menjadi-jadi di tanah air. Hanya saja, gagasan presiden ini diumumkan tanpa sepengetahuan pemerintah terlebih dahulu. Tindakan presiden itu, mungkin sekali tidak dalam kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional, melainkan sebagai Pemempin Rakyat yang prihatin melihat kekacauan politik sudah begitu memuncak, sehingga dapat membahayakan kesatuan, keselamatan bangsa dan negara. Tetapi bagaimanapun tindakan presiden itu benar-benar menempatkan pemerintah dalam suatu posisi yang sukar dan cukup menyulitkan, karena selaku Pemerintah harus bertanggung jawab atas Pidato Presiden itu.

Abstrak :
Pemogokan buruh pernah terjadi di beberapa perusahaan seperti perusahaan air minum, listrik, kereta api dan perusahaan perkebunan. Salah satu kasus pemogokan buruh yang penulis ungkapkan adalah kasus pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur dari tahun 1950-1958. Memang penulis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan semua kasus pemogokan buruh di perkebunan Sumatera Timur, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa kasus sebagai mewakili dari kasus pemogokan lainnya. Sementara itu penulis memilih kasus pemogokan yang berhasil dan kasus pemogokan yang tidak berhasil di perkebunan Sumatera Timur setelah kasus-kasus diseleksi berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang ada. Penulis mempergunakan metode deduktif dalam membahas masalah kasus-kasus pemogokan secara umum, yang kemudian penulis baru memusatkan perhatian secara khusus pada pembahasan kasus-kasus pemogokan yang telah dipilih sebagai obyek penulisan skripsi. Penulis memperoleh data-data dari beberapa perpustakaan terutama perpustakaan BKSPPS, Medan (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Swasta) yang cukup menyediakan arsip-arsip pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur pada tahun 1950-an. Penulis berusaha menganalisis data-data tersebut apakah relevan atau tidak dengan obyek pe_nulisan skripsi. Selain itu penulis menginterpretasikan data-data yang ada untuk menutupi kekurangan data-data yang lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa pemogokan buruh perkebunan disebabkan oleh rasa ketidakpuasan pihak buruh terhadap kebijaksanaan majikan. Ketidakpuasan pihak buruh menjadi sebab-sebab pemogokan. Sebab-sebab pemogokan buruh perkebunan tidak saja disebabkan oleh sebab ekonomi saja, melainkan pemogokan buruh perkebunan Sumatera Timur dipengaruhi juga oleh sebab politik, sosial maupun psikologi. Proses penyelesaian pemogokan buruh perkebunan cukup lama, karena masing-masing pihak tripartie (pihak buruh, majikan dan pemerintah) mempunyai interpretasi yang ber_beda, sehingga pihak buruh tidak selalu puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan majikan maupun pemerin-tah. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang menga_tur perselisihan perburuhan, namun peraturan itu tidak berhasil pelaksanaannya, kaena pemogokan buruh perkebunan masih saja terjadi dan buruh menganggap bahwa pemogokan hanya dapat dihentikan bukan dengan peraturan itu tetapi dengan dipenuhi tuntutan mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan ditanda tanganinya perjanjian menyerah tanpa syarat; seluruh wilayah Indonesia yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, sejak taaggal 8 Maret 1942 sepenuhnya berada di bawah penguasaan Pemeriatah Pendudukan Jepang. Penanda tanganan perjanjian tersebut dilakukan di Kalijati ( pelabuhaa udara, 40km dari kota Bandung ) oleh masing-masiag wakil negeri yang bersangkutan, dari, pihak tentara Belanda diwakili oleh Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh dan tentara Jepang diwakili oleh Letnan Jendral lmmamura Hitoshi ( Panglima Tertinggi Ten_tara Pendudukan Jepang ). Bersamaan dengan itu gala selu-ruh peraturan yang telah dibuat pimpinan tertinggi Jepang sejak pertama kali mendaratkan pasukaanya di pulau Jawa ( 1 Maret 1942 ) 1) mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatur wilayah Indonesia yang dapat dikatakan cukup luas ( hampir meliputi seluruh wilayah Republik _

---